PEMERINTAH KABUPATENPELAL.AWAN PERATUMN DAEMH KABUPATENPELALAWAN NOMOR14 TAHUN 2OO7 TENTANG PENETAPAN ALOKASIDANABAGIHASILPAJAKDAN RETRIBUSI UNTUKKELURAHAN/ DESA DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIPELALAWAN, M e n i m b an g : a . bahwa datam rangka meningkatkankemampuanpemerintah
Kelurahan dan PemerintahDesi datammenyetenggarakan Tugastugas Pemerintahdll pembangunan pertu oib6litan seba[ian hasilpenerimaan pajakdan retribusidaerahkepadapemerintah Keturahan dan Pemerintah Desa; b . bahwa datam petaksanaanpemberian sebagian hasit penerimaanpajakdan retribusidaerahperlu ditetapklan dengan PeraturanDaerah; c . bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddatam huruf a dan b, pertu membentukFelaturan Daerahtentang PenetapanAtokasiDanaBagi Hasitpajak dan RetribusiUntuk Keturahan/Desa;
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 rahun 1956tentang pembentukan DaerahKabupatendatamLingkungan propinsisu-matera Tengah (Lembaran NegaraTahun1956Nomor ZS); 2- Undang'undang Nomor 61 Tahun 195g tentailg penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 rahun lgsl tentang PembentukanDaerah-daerahswatantra Tingkat I sumatera Barat,Jambi,dan Riau(Lembaran NegaraTahui 1957Nomor75) sebagaiundang-undang (LembaranNegaraTahun195gNomor 112,Tambahan Lembaran NegaraNomoi1646); 3. undang-undang Nomor18 Tahun1997tentangpajakDaerahdan RetribusiDaerah(LembaranNegara Tahun lggl Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Nomor36s5)sebagaimana tetah diubahdenganUndang-undang Nomor34 Tahun 2o0o (Lembaran Negara Tahun2000Nomor 246.Tambaharl-en:a-a^ NegaraNomorq048):
H i ti r. K abupa t eSnia k ,K a b u p a t eNa n t u n aK , a b u p a t eKna r ii - n u n . Kabupaten Kuantan sengingi dan KotaBatam(Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 181, TambahanLembaranNegaraNomor 3902),sebagaimana telah diubahdenganundang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (LembaranNegaraTahun 2000 Nomor g0, Tambahan Lembaran NegaraNomor3968); 6 . undang'undang Nomor 10 Tahun zo04 tentang pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran NegaraTahun2004 Nomor53, Tambahan LembaranNegaraNomor43g9); 7 . undang'undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(LembaranNegaraTahun2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimanatetah diubah denganundang-undang Nomor8 Tahun2005tentangpenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor3 Tahun 2005tentangPerubahan Atas undang-undang Nomor32 rahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangundang(Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor l0g,TambahJn LembaranNegaraNomor4548); 8. PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah(LembaranNegaraTahun2001Nomor11g, Tambahan LembaranNegaraNomor4138); 9. PeraturanPemerintahNomor66 Tahun2001tentang Retribusi Daerah(LembaranNegaraTahun2001Nomor119, Tambahan Lembaran NegaraNomor4139\; DenganPersetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN MKYAT DAEMH KABUPATEN PELALAWAN dan BUPATIPELALAWAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURANDAEMH KABUPATENPELALAWANTENTANG PENETAPAN ALOKASIDANABAGIHASILPAJAKDAN RETRIBUSI UNTUKKELUMHAN/DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 DatamPeraturan Daerah ini yangdimaksud dengan: 1. D aerah adal a hK a b u p a t ePne la t a wa n . 2 . P e rn e ';l ta . )aer ah adaia^ 3-f,a:' )e.a.a n,a- aa' ::-?-:. ir(rl' -lo^
^
e-q::'=
=e-:---
-.=-=- :-=- ---
::
- - - > =-
:-:.?::
lf-,.i"
e . e -: e 3 ' a -r€ -e --: : -
5.
6.
7.
8.
l-
'7 r , 2 '_
: - 3 a e -: -
P aj ak D aera hy a n g s e la n ; u t n yd' ais e b u tp a ia ( a d a [ a h : J r a i oteh orangpribadiatau badankepada wajib yangditakukan yangseimbang Daerahtanpaimbalanlangsung , yang dapat yang PeraturanPerundang'undangan berdasarkan dipaksakan berlaku,yang digunakanuntuk membiayaipenyetenggaraan Daerah. pemerintahan Daerahdan pembangunan disebut Retribusiadatah RetribusiDaerahyang setanjutnya pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atad pemberianizin tertentu yang khususdisediakandan/ atau diberikanoteh PemerintahDaerahuntuk kepentinganorang pribadiatau badan. Badan adatah sekumputanorang dan/atau modat yang usahamaupunyahg kesatuan,baik yangmetakukan merupakan tidak metakukanusaha yang metiputi PerseroanTerbatas, PerseroanKomanditer,Perseroanlainnya,BadanUsahaMitik Negaraatau Daerahdengannamadan datambentukapapun' firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persatuan, perkumputan,yayasan,Organisasimassa,organisasisosiaI potitik, atau organisasiyangsejenis,Lembaga,bentukUsaha tetap dan bentukBadanlainnYa. Desaatau yangdisebutdengannama[ain, setanjutnyadisebut hukumyangmemitikibatasdesaadatahkesatuanmasyarakat bataswitayahyangberwenanguntuk mengaturdan mebgurus asat-usuldan kepentinganmasyarakatsetempat,berdasarkan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati datam Repubtiklndonesia. NegaiaKesatuan systemPemerintahan Petatawan. yangadadi Kabupaten adatahKeturahan Keturahan
DaerahYQngdipungutmetatuiDesa 9 . HasitadatahPenerimaan dan Kelurahan. l0.AnggaranPendapatandan Belanja Daerahyang setanjutnya PetalawandisingkatAPBDadatahAPBDKabupaten BABII DAERAH ALOKASIBAGIHASILPAJAKDANRETRIBUSI BESARNYA KELUMHANDAN PEMERINTAH KEPADA YANGDIBERIKAN DESA PEMERINTAH Pasal2 (1)Sebagian HasilPajakdan RetribusiDaerahdiberikankepada PemerintahKeturahandan PemerintahDesayang bersumber AstiDaerah. dari Pendapatan Asti Daerahyang diberikankepada (2)Bagiandari Pendapatan PemerintahKeturahandan PemerintahDesa sebagaimana penerimaan padaayat(1) sebesar 10 %dari reatisasi dimaksud AstiDaerah. Pendapatan
BABIII ALOKASI DANADANTATACARAPENYALUMN pasal3 (1)Atokasi Dana dari penerimaansebagianhasil pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksuddatam pasal z ditetapkanotehBupatidenganmempertimbangkan ketancaran penyetenggaraanPemerintahandan pemblngunan serta denganmemperhatikan aspekpemerataan dan potensiantar Desasertaaspekketerlibatandesadatampetayanan tersebut. (2)Tata cara penyaturanDanasebagaimana dimaksudpadaayat (1) ditetapkanotehBupati. BABIV KETENTUAN PENUTUP Pasal4 Hat-hatyangbetumdiaturdatamperaturanDaerahini sepanjang mengenai petaksanaannya akandiaturtebihtanjutolehBupati-. Pasat5 Peraturan Daerahini mutaiberlakupadatanggatdiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerahini denganpenempatannya datam Lembaran DaerahKabupaten Petalawan. i
Ditetapkaridi PangkatanKerinci padatanggal2 Okr ober 2OO7
_vt
BUPATIPELALAWAN, T .E
T. AZMUNJMFAR Diundangkan di P pada tanggal z 0 SEKRETARIS DAE
Kerinci zuv I
yffirrALAwAN, OE N ,HR
LEMBAMND A E MH BUPATENPEI-ALAWANTAHUN2007NOr ,,OR __
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAEMHKABUPATEN PELALAWAN 14 TAHUN2OO7 NOMOR TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANABAGIHASILPAJAKDANRETRIBUSI UNTUKKELUMHAN/DESA I. UMUM
Berdasarkan Undang-undangNomor 32 rahun zoo4 tentang Pemerintahan DaerahPasal212 ayat (3), disebutkan bahwa:,, sumber pendapatan desasebagaimana dimaksudpadaayat (2) terdiri atas: a. pendapatan astidesa; b. bagihasilpajakdaerahdan retribusidaerahkabupaten/kota; c. bagian dari dana perimbangankeuanganpusat dan daerah yang diterimaotehkabupaten/kota; d. bantuan dari Pemerintah,PemerintahProvinsi,dan Pemerintah Kabupaten/Kota; e. hibahdansumbangan dari pihakketiga. Datamrangkauntukmewujudkan otonomidaerahyang[uas,nyatadan bertanggungjawab, pembiayaanpemerintahandan pembangunandi Keturahandan Desa yang berasaldari pendapatan asli daerah,khususnya yang bersumberdari pajak daerahdan retribusidaerahpertu diberikan sebagian hasitnyakepadaPemerintah Keturahan danpemerintahDesa. Sehinggadengandemikian kemandirianbagi PemerintahKeturahan dan Pemerintah Desa datam hat pembiayaan penyetenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Keturahan dan Desadapatterwujud. Dengandemikiandiharapkandatam petaksanaan pembangunan dan penyetenggaraan Pemerintahan dapatmensejahterakan dan memakmurkan masyarakat khususnya bagimasyarakat keturahan dandesa. Untuk meningkatkanpetaksanaanpembangunandan pemberian pelayanankepada masyarakatserta peningkatandan pertumbuhan perekonomian di daerahdipertukan penvediaan pendaoaran sumber-sumber a sli caerah vang hasilnyame ma d a i.
Lt!!m lqada
qr|
arEr|lEr 15
Femerhdr
lG{rrdsr
ftt
rrE ffit
nErnb,fr11r6ipenyetenggaram ffi
FF
r
rGuE
Desa, sttigE.le?*
run tm*
n dan Felatsanaan perrfirgrst
guna kepentirqan masfarakat dan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,khususnyamabagi masyarakatdesa dan keturahan.
II. PASALDEMIPASAL 'i
Pasal1 datamPeraturan' Pasatini memuatpengertianistitahyangdipergunakan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istitah tersebut timbutnyasatahtafsir dan satahpengertian untukmencegah dimaksudkan dalammemahamiPeraturanDaerahini Pasat2 Cukupjetas Pasal3 Cukupjetas Pasal4 Cukupjetas Pasal5 Cukupjetas PEI-ALAWAN NOMOR13 KABUPATEN DAERAH LEMBARAN TAMBAHAN
:
