PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
II. PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
A. Landasan Hukum Memahami
pentingnya
cadangan
pangan,
pemerintah mengatur hal tersebut di dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, khususnya dalam pasal 23, dan pasal 24. Pasal 23 menyatakan bahwa untuk
memenuhi
mewujudkan
kedaulatan
pangan,
kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional
terdiri
atas
cadangan
pangan
pemerintah,
cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan
masyarakat.
Pasal
24
menyatakan
bahwa
pengembangan cadangan pangan nasional diwujudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok ditingkat nasional yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
8
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
persediaan
pangan
pokok
tertentu,
misalnya
beras,
sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat
di
daerah
setempat.
Cadangan
pangan
pemerintah pusat dituangkan dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN serta dijadikan sebagai stok beras nasional. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Pusat dilakukan oleh Perum BULOG dan dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana serta mengatasi gejolak harga beras. Pengembangan cadangan pangan pemerintah di daerah
mengacu
kepada
Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa cadangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, cadangan
pangan
pemerintah
kabupaten/kota
dan
cadangan pangan pemerintah provinsi. Sedangkan pasal 31 menyatakan bahwa penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau menghadapi keadaan darurat.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
9
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Pengembangan
cadangan
pangan
pemerintah
kabupaten/kota juga didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimum tersebut mengamanatkan
bahwa
pemerintah
kabupaten/kota
memiliki cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras.
B. Landasan Empiris Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik pemerintah
Kabupaten
Pelalawan,
sehingga
menjadi
sangat penting bagi pemerintah kabupaten untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian penyediaan pangan dalam negeri, beberapa alasan yang mendasari pentingnya pengembangan cadangan pangan adalah: 1. Di dunia sedang terjadi krisis pangan yang diakibatkan karena peningkatan laju permintaan pangan, persaingan pangan dengan bio energi dan makan ternak, adanya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
10
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
krisis
finansial
yang
menyebabkan
inflasi,
serta
banyaknya bencana di dunia akibat pemanasan global. Krisis pangan di dunia akan berimbas ke Indonesia jika tidak segera diantisipasi; 2. Perdagangan pangan di dunia sangat tipis (tin market) yakni sebesar 7 persen dari total produksi dunia (untuk beras), sehingga sulit bagi Indonesia mengandalkan penyediaan pangannya dari impor; 3. Situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat yang telah menyebabkan bencana (longsor,
banjir,
kekeringan),
sehingga
menuntut
manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien sehingga dapat mengatasi kerawanan pangan; 4. Masa panen dan tidak panen yang mencolok secara teoritis mengharuskan adanya cadangan pangan, untuk mengatasi distribusi pangan antar waktu; 5. Cadangan pangan dapat dijadikan instrumen untuk stabilisasi harga khususnya untuk mengatasi pola pangan musiman, serta mengantisipasi goncangan dari pasar internasional; 6. Banyaknya
kejadian
darurat
sehingga
memerlukan
adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
11
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah;
C. Landasan Teoritis Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, cadangan pangan merupakan aspek yang sangat penting. Hampir seluruh negara di dunia selalau mempunyai cadangan pangan. Hal ini di sebabkan karena kelangkaan pangan akan menyebabkan kerawanan sosial, bahkan menyebabkan ketidakstabilan politik dan keamanan. Dalam kaitannya dengan cadangan pangan, Thomas A. Miller dari Ekonomic
Research
Service
U.S.
Departement
of
Agrikulture (tanpa tahun), memberikan pengertian tentang cadangan pangan yang disajikan dalam Tabel 1.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
12
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Tabel 1. Tipe Cadangan Pangan Berdasarkan Fungsi
Tipe cadangan pangan
Fungsi
Cadangan pangan untuk penyangga (Food Buffer Stock)
- Distribusi pangan antar waktu dan antar wilayah - Stabilisasi harga (pembelian pada waktu musim panenraya, dan operasi pasar pada waktu harga tinggi (paceklik, hari raya dsb)
Cadangan pangan untuk Mengatasi goncangan harga kondisi darurat (Food eksternal, antisipasi/ mengatasi Emergensy Reserve) defisit pangan tidak terduga, bantuan pangan pada daerah/ negara yang kekurangan pangan Cadangan untuk bantuan Mengurangi kelaparan, bantuan pangan (Food Aid pangan karena iklim Reserve) (kekeringan/banjir), kegagalan panen, bencana alam, dsb
Cadangan pangan untuk Cadangan pangan untuk kepentingan pemasaran kepentingan bisnis (prosesing, (Food Working Stoc penyaluran yang kontinyu,tunda jual dsb)
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
13
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
FAO (Food menyebutkan bahwa cadangan pangan kelompok padi padian untuk ketahanan pangan dengan ukuran food security ratio (rasio ketahanan pangan) minimal 17-18 persen ( rasio cadangan terhadap penggunaan domestik) untuk mengantisipasi kelangkaan dan stabilisasi harga pangan. Sedangkan untuk cadangan pangan untuk kondisi darurat, berdasarkan empiris FAO cadangan pangan yang perlu disiapkan sebesar 3-7 persen dari jumlah kebutuhan konsumsi beras domestik. Tentu saja hal ini tidak termasuk bantuan pangan untuk penduduk miskin. Menurut
ASEAN food Security information and Training
Center (2009), cadangan pangan untuk ketahanan pangan dengan ukuran food security ratio (rasio ketahanan pangan) minimal 20 persen (ratio cadangan terhadap penggunaan domestik).
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
14
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Berdasarkan kajian teoritis ini dan standar pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten pelalawan dapat diarahkan pada: 1. Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah (Buffer Stock); 2. Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan (Buffer Stock); 3. Cadangan pangan untuk mengatasi goncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (Emergensy Reserve); 4. Cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada kondisi darurat karena bencana, dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan ( Food Aid Reserve). Dengan demikian, cadangan pangan mempunyai fungsi untuk menjamin penyediaan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat (bencana alam dan kerusuhan sosial). Perkiraan besaran cadangan
pangan
pemerintah
dihitung
berdasarkan
pendekatan jumlah konsumsi penduduk rawan pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
15
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
selama 3 bulan, namun besaran cadangan pangan dapat juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan daerah. D.Strategi
Pengembangan
Cadangan
Pangan
Pemerintah Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan 2010 – 2014, salah satu kebijakan ketahanan
pangan
diarahkan
untuk
mendorong
pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah provinsi
dan
kabupaten/kota.
Implementasi
kebijakan
tersebut adalah melalui pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan stok
cadangan
sebesar
200
pangan ton
pemerintah
ekuivalen
beras
provinsi dan
minimal
pemerintah
kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivelan besar sesuai Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memungkinkan pemerintah daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel, khususnya dalam mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien yang Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
16
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
disebabkan oleh bencana alam yang kecenderungannya semakin sering terjadi dan bersifat lokal.Strategi yang dikembangkan untuk pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah: (a) membagi peran antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupetan/kota, dan (b) desentralisasi dalam mekanisme pengelolaan cadangan pangan. Untuk cadangan pangan pemerintah, pemerintah pusat lebih berperan pada stok operasi sedangkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota lebih diperankan untuk keperluan darurat di wilayahnya.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
17
