PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Presiden Republik Indonesia pada Konfrensi Dewan Ketahanan Pangan tanggal 25 mei 2010, yang menyatakan pentingnya cadangan pangan nasional maupun daerah yang cukup, memadai dan terkelola dengan baik sehingga bisa mengatasi terjadinya kekurangan (shortage) pangan akibat bencana baik yang sifatnya nasional maupun lokal. Disamping itu, perlu perhatian khusus terhadap kerawanan pangan di daerah terpencil, dan daerah pedalaman. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan atau keadaan darurat. Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sesuai amanat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
3
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Pemerintah
Nomor
68
Tahun
2002.
Cadangan
pangan
merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu. Cadangan
pangan
terdiri
dari
cadangan
pangan
pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
pemerintah
kabupaten/kota, yang mencakup
pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh Perum Bulog. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah termasuk cadangan pangan pemerintah desa, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan Pentingnya pengembangan cadangan pangan disebabkan beberapa hal sebagai berikut: (a) masih banyak penduduk miskin dan rawan pangan berdasarkan hasil Susenas 2012 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,66 persen dan penduduk rawan pangan yang Angka Kecukupan Gizi (AKG) dibawah 70 persen sebesar 17,41 persen; (b) situasi iklim di
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
4
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat yang telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan; (c) masa panen dan tidak panen yang mencolok mengharuskan adanya cadangan pangan, untuk mengatasi distribusi pangan antar waktu; (d) cadangan pangan dapat dijadikan instrumen untuk stabilisasi harga khususnya untuk mengatasi pola pangan musiman,
serta
mengantisipasi
goncangan
dari
pasar
internasional; dan (e) banyaknya kejadian darurat sehingga memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan dan bantuan pangan wilayah. Sementara pada sisi permintaan terhadap pangan, kebutuhan
pangan
akan
terus
meningkat
seiring
laju
pertumbuhan penduduk yang pesat. Sebagian besar dari pertambahan itu adalah golongan miskin, yang pemenuhan pangannya tidak bisa sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar.
Transpormasi
perekonomian
indonesia
ke
arah
industrialisasi seperti adanya persaingan antara penyediaan kebutuhan pangan dan permintaan sumber-sumber energi, juga mengkondisikan makin besarnya beban permintaan pangan dari
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
5
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
waktu ke waktu. Pentingnya pengembangan cadangan pangan juga dikarenakan kondisi sebagai berikut; (a) masih banyaknya penduduk
miskin
dan
rawan
pangan
yang
memerlukan
perlindungan jaminan kecukupan pangan; (b) banyak kabupaten yang termasuk kategori rawan pangan; (c) banyak daerah yang rentan terhadap bencana alam; dan (d) masih banyak daerah yang terisolir, khususnya pada periode tertentu seperti pada saat kekeringan, ombak tinggi dan kebanjiran. Upaya
untuk
mengatasi
berbagai
permasalahan
kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan atau keadaan darurat perlu adanya cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten Pelalawan,. cadangan pangan ini akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap cadangan pangan provinsi dan pemerintah pusat
B. Tujuan Tujuan pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten pelalawan adalah: 1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah ; Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
6
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
2. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan
pangan
yang
mengalami
keadaan
darurat
dan
kerawanan pangan pasca bencana; 3. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin atau rawan pangan akibat gejolak harga.
C. Sasaran Sasaran
pengelolaan
cadangan
pangan
pemerintah
kabupaten pelalawan adalah rumah tangga miskin atau rawan pangan di kabupaten dan kecamatan/desa yang mengalami: 1. Kerawanan pangan pasca bencana alam atau keadaan darurat; 2. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10% dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu; 3. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana. 4. Rawan pangan kronis karena kemiskinan.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
7
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
D. Indikator Indikator
ketepatan
pengembangan pelalawan
cadang
sasaran
dari
pengelolaan
pangan
pemerintah
dan
kabupaten
adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rumah
tangga miskin dan atau rawan pangan secara cepat dan tepat dalam
masa
penanggulangan
keadaan
darurat
serta
tercegahnya kerawanan pangan.
E.
Pengertian
1. Cadangan Pangan Nasional adalah persedian Pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat. 2. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 3.
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
4. Cadangan persediaan
Pangan pangan
Pemerintah yang
Kabupaten/kota
dikuasai
dan
adalah
dikelola
oleh
pemerintah kabupaten/kota.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
8
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
5. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. 6. Kerawanaan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi. 7.
Gejolak harga pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 10 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
8. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. 9. Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah
dalam
jangka
pendek atau
sementara
untuk
memenuhi kebutuhan pangan minimum.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan
9
