BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH Gambaran umum wilayah merupakan penjelasan mengenai kondisi umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang mencakup kondisi geografis, administratif, fisik kota, kependudukan, keuangan dan perekonomian daerah, kebijakan penataan ruang, dan sosial budaya masyarakat, sampai dengan struktur pemerintaha Kabupaten Kepulauan Meranti. Masing-masing gambaran umum ini akan diuraikan kedalam beberapa sub bab yang lebih rinci.
2.1. Kondisi Geografis dan Administratif Bagian ini akan menguraikan kondisi secara geografis beserta tata letak Kabupaten Kepulauan Meranti secara keadministratifan wilayah dan kondisi fisik umum yang meliputi topografi, iklim, dan hidrologi. Bagian ini akan dijelaskan lebih rinci untuk memeberikan gambaran umum secara utuh kondisi daerah. 2.1.1.
Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berupa kepulauan di sebelah Timur Pulau Sumatera antara
1025'36” Lintang Utara -0040' Lintang Utara dan 102010'40”- 103014’ Bujur Timur. Batas Kabupaten Kepulauan Meranti : Sebelah Utara
: Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis.
Sebelah Selatan
: dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sebelah Barat
: Kabupaten Kepulauan Merantidan Kabupaten Bengkalis.
Sebelah Timur
: Selat Malaka.
Wilayah fisik Kabupaten Kepualauan Meranti merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 3 pulau utama yaitu Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau dan dikelilingi oleh pulaupulau kecil lainnya yaitu Pulau Merbau, Pulau Jadi, Pulau Topang, Pulau Panjang, Pulau Menggung, Pulau Setahun dan Pulau Dedap. Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah di Pesisir Timur Pulau Sumatera yang merupakan dataran rendah dengan kondisi topografi yang sebagian besar relatif datar dengan kemiringan lereng berkisar antara 0-2% dan ketinggian 5 - 7 meter dari permukaan laut. Wilayah datar ini sebagian besar terdiri dari rawa gambut dan rawa lebak sedangkan sebagian lagi upland dengan lereng berkisar 0 - 25. Jenis tanah berdasarkan bentuk dan ukuran butirannya, dibedakan atas 3 (tiga) bagian, yaitu tekstur halus yang dapat dijumpai pada hampir semua kecamatan, tekstur sedang (lumpur) dan tekstur kasar (pasir). Berdasarkan struktur dan jenis tanahnya dataran daerah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi oleh endapan permukaan tua yang terdiri dari lempung, lanal, kerikil lempungan, sisasisa tumbuhan dan pasir granit. Pada beberapa daerah didominasi oleh endapan permukaan muda berbentuk rawa gambut berwarna abu-abu kecoklatan yang terdapat pada keadaan basah, sangat lunak, plastis, rekah kerut tinggi, mengandung bahan organik, tekanan unconfined strength kurang dari 0,5 kg per cm2 dan Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 1
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI memiliki sifat kurang teguh, daya dukung rendah, dan mudah terjadi amblesan maupun tererosi. Batuan dasar terdapat pada kedalaman lebih dari 60 meter. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki banyak sungai besar dan sungai kecil. Kecamatan yang banyak banyak memiliki sungai adalah kecamatan Pulau Merbau yaitu sebanyak 26 sungai, yaitu Merbau, Juling, Belukang, Baru, Dakap Besar, Bandar Baru, Ulu Pulau, Batang Meranti, Saka Tengah, Apung, Mempalai, Tempurung, Mekun, Dakap, Sialang, Nyatuh, Gogok, Anak Baru, Centai, Cemaning, Ketuk, Tanasal, kandis, Ulu Biah, Polopor, Mengkudu dan kecamatan yang paling sedikit memiliki sungai adalah kecamatan Tebing Tinggi yaitu sebanyak 1 sungai, yaitu Suir. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 11 tasik yang terdapat di empat kecamatan. Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat terdapat Tasik Nambus dan Tasik Penekat. Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur terdapat Tasik Ulu Mamud. Di Kecamatan Rangsang terdapat Tasik Air Putih, Tasik Anak Penyangun, Tasik Ular, Tasik Tanjung Meskil, Tasik Lumut, Tasik Tempurung dan Tasik Gemut. Di Kecamatan Putri Puyu terdapat Tasik Air Putri Puyu. Kualitas air tanah di daerah wilayah pesisir bersifat asam atau payau dengan salinitas tinggi, sehingga untuk kebutuhan air sehari-hari, sebagian besar penduduk memanfaatkan air hujan. Kualitas air didaerah pesisir umumnya dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di sepanjang sungai yang bermuara ke perairan tersebut, kegiatan wilayah pesisir itu sendiri, dan kegiatan laut lepas yang berbatasan dengan perairan pesisir tersebut. Selat Bengkalis menjadi lalu lintas pelayaran. Sungai-sungai ini banyak dilayari oleh kapal-kapal dan sampan untuk kegiatan penduduk. Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar di Kecamatan Tebing Tinggi dan Rangsang. Hampir seluruh wilayah pesisir kadang-kadang terjadi genangan. Keberadaan gambut yang mendominasi lahan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kantong-kantong penyimpanan air yang sangat besar. Berdasarkan penelitian menunjukkan 1 m³ lahan gambut menyimpan 850 liter air (Muhammad M. Noor 2001). Adanya potensi sumberdaya air tersebut perlu dipertimbangkan upaya pemanfaatannya sebagai alternatif sumber air bersih setempat. Bahan tanah gambut memegang peranan penting dalam sistem hidrologi suatu lahan rawa. Salah satu sifat gambut yang berperan dalam sistem hidrologi adalah daya menahan air yang dimilikinya. Gambut memiliki daya menahan air yang besar hingga 300 – 800 % dari bobotnya. Selain daya menahan air, gambut juga memiliki daya melepas air (yaitu jumlah air yang dilepaskan jika permukaan air diturunkan per satuan kedalaman) yang juga besar. Dalam kaitan ini, keberadaan lahan gambut yang sangat dalam (>4 meter) sangat penting untuk dipertahankan sebagai daerah konservasi air. Peran ini semakin penting jika dibagian hilir terdapat kota – kota seperti Kota Selat Panjang dan Alai. Di wilayah pesisir, instrusi air laut menyebabkan kualitas air tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti ini bersifat asin/payau dengan salinitas tinggi, sebagaian masyarakat memanfaatkan air huajn untuk kebutuhan air bersih.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 2
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2.1.2.
Administratif Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 1 3.714,19 km2, , terdiri dari pulau-pulau dan
lautan. Tercatat sebanyak 4 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan kecamatan yang terluas yaitu 768 km2 (20,68%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas 81 km2 (2,18%). Jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang dan Tebing Tinggi Barat dengan 14 desa/kelurahan dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tebing Tinggi dengan 9 desa/ kelurahan. Nama, luas wilayah dan jumlah kelurahan setiap kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 2.1 Nama, luas wilayah dan jumlah kelurahan per-Kecamatan
Nama Kecamatan
1. Tebing Tinggi Barat 2. Tebing Tinggi
Jumlah desa/ Kelurahan 14 Desa 4 Kelurahan, 5 Desa
3. Tebing Tinggi Timur
10 Desa
4. Rangsang
14 Desa
5. Rangsang Pesisir
11 Desa
6. Rangsang Barat
12 Desa
7. Merbau
1 Kelurahan, 9 Desa
8. Pulau Merbau
11 Desa
9. Putri Puyu
10 Desa
Jumlah
5 Kelurahan, 96 Desa
Luas Wilayah Administrasi Terbangun (%) thd (%) thd (Ha) (Ha) Total Total 58.734 15,81% 58.733 15,81% 8.100
2,18%
8.100
2,18%
76.800
20,68%
76.800
20,68%
41.112
11,07%
41.112
11,07%
37.114
9,99%
37.114
9,99%
12.820
3,45%
12.820
3,45%
43.600
11,74%
43.600
11,74%
38.040
10,24%
38.040
10,24%
55.100
14,83%
55.100
14,83%
371.420
100%
371.419
100%
Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka, 2014
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 3
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Jarak terjauh antara Ibu Kota kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Meranti adalah ibukota Kecamatan Putri Puyu yaitu Desa Bandul dengan jarak lurus 59 km, dan jarak terdekat selain Kecamatan Tebing Tinggi adalah Ibu Kota Kecamatan Rangsang Barat, yaitu desa Bantar dengan jarak lurus 6 km. Keterangan mengenai wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti di bawah ini :
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 4
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Peta 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti
Sumber :RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 5
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2.2 Demografi Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 jumlah penduduk Kepulauan Meranti meningkat masing-masingnya menjadi 176.290 jiwa, 182.662 jiwa dan 182.835 jiwa dengan rasio antara laki-laki dengan perempuan relatif sama. Selama periode 2009 – 2012, rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat sebesar 2 % per tahun. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 2 % jauh lebih rendah dibanding laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau yaitu 3.96% per tahun. Relatif rendahnya pertumbuhan penduduk Kepulauan Meranti karena pertumbuhan penduduk yang ada merupakan pertumbuhan penduduk alami. Berbeda dengan Provinsi Riau, yang umumnya dikarenakan tingginya migrasi dari luar provinsi yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena bencana alam yang berasal dari Aceh dan Sumatera Barat dan mencari pekerjaan. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2012 menurut kecamatan menunjukkan bahwa dari 9 kecamatan, kecamatan Tebing Tinggi yang sekaligus merupakan ibukota kabupeten Kepulauan Meranti mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu sebanyak 56.226 jiwa dengan kepadatan 619,19 jiwa per km2. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua adalah kecamatan Rangsang (18.671 jiwa) diikuti kecamatan Rangsang Barat (17.428 jiwa) dan Ransang Pesisir (17.045 jiwa). Kecamatan dengan jumlah penduduk yang terendah adalah kecamatan Tebing Tinggi Timur (11.941 jiwa) diikuti kecamatan Merbau (13.920 jiwa) dan Pulau Merbau (15.031 jiwa). Jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 6
BUKU SANITASI PUTIH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Tabel 2.2 Jumlah dan kepadatan penduduk 3-5 Tahun terakhir Jumlah Penduduk (Jiwa)
Jumlah KK
Tingkat Pertumbuhan (%)
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Kecamatan 2012 Tebing Tinggi Barat
15098
2013 16192
Tebing Tinggi
56194
56226
Tebing Tinggi Timur
11831
11941
Rangsang
27356
18671
-
17045
Rangsang Barat
25716
17428
Merbau
30569
14220
Pulau Merbau
15014
15031
-
16381
182.662
183.135
Rangsang Pesisir
Putri Puyu Jumlah
2014 16257 56494 11989 18746 17113 17498 14277 15091 16447 183.912
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
3940
3541
3460
-
2%
4%
0,00
0,28
0,28
12448
12455
12170
-
2%
4%
6,94
6,94
6,97
2643
2668
2607
-
2%
4%
0,15
0,16
0,16
6276
4374
4274
-
2%
4%
0,00
0,45
0,46
-
4185
4088
-
2%
4%
0,00
0,46
0,46
6946
4655
4572
-
2%
4%
2,01
1,36
1,36
7135
3411
3333
-
2%
4%
0,70
0,33
0,33
3218
3222
3148
-
2%
4%
0,39
0,40
0,40
-
3732
3647
-
2%
4%
0,50
0,30
0,30
41,299
-
2%
4%
0,45
0,49
1,38
42,606
42,243
Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012-2014
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 7
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Perhitungan proyeksi jumlah pertumbuhan penduduk dilakukan dengan menggunakan metode geometrik (bunga berganda). Asumsi yang digunakan dalam penentuan metode tersebut adalah laju pertumbuhan penduduk sama untuk setiap tahunnya. Berikut ini adalah rumus yang digunakan dalam proyeksi penduduk :
Pn = Po (1+r)n Keterangan : Pn
= jumlah penduduk pada tahun n
Po
= jumlah penduduk pada tahun o
r
= pertumbuhan penduduk
n
= periode waktu dalam tahun
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode tersebut maka proyeksi jumlah penduduk, di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada Tabel Jumlah Penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 8
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Tabel 2.3a. Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun Nama
Jumlah Penduduk
Kecamatan
(orang) Wilayah
Total
Perkotaan
Wilayah Perdesaan
Tahun
Tahun
Tahun
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
941
856
778
707
643
15360
15500
15640
15782
15925
16350
16443
16537
16631
16726
10679
10699
10718
10738
10757
45915
45996
46077
46159
46240
56594
56695
56796
56896
56998
672
507
383
290
219
11583
12087
12612
13161
13733
12042
12096
12149
12203
12257
Rangsang Rangsang Pesisir Rangsang Barat
2332
2826
3424
4150
5029
14498
12496
10770
9282
8000
16527
14571
12846
11325
9985
1886
1889
1891
1893
1896
15249
15270
15290
15311
15331
17136
17158
17181
17204
17227
1239
1023
846
699
577
14164
12539
11101
9827
8700
15390
13537
11906
10472
9211
Merbau Pulau Merbau
4820
4829
4837
4846
4854
6777
4853
3475
2488
1782
11077
8594
6668
5173
4014
1830
1833
1836
1839
1842
13287
13310
13332
13355
13378
15117
15143
15168
15,94
15220
Putri Puyu
2996
3000
3004
3008
3012
13473
13491
13509
13527
13545
16469
16491
16513
16535
16558
Tebing Tinggi Barat Tebing Tinggi Tebing Tinggi Timur
Sumber : Hasil Perhitungan proyeksi Pokja Kabupaten & dokumen RTRW
Berdasarkan Arahan Struktur Tata Ruang Propinsi Riau (2001-2015) pada dokumen RTRW, Wilayah perkotaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi pusat pelayanan utama adalah Kecamatan Tebing Tinggi Kota dan Merbau, sehingga pada tabel diatas wilayah perkotaan berada pada kecamatan Tebing Tinggi dan Merbau.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 9
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Tabel 2.3b Jumlah kepala keluarga saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun Nama
Jumlah KK
Kecamatan
Tebing Tinggi Barat Tebing Tinggi Tebing Tinggi Timur Rangsang Rangsang Pesisir Rangsang Barat Merbau Pulau Merbau Putri Puyu
Wilayah Perkotaan
Wilayah Perdesaan
Total
Tahun
Tahun
Tahun
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
212
194
178
163
149
3225
3221
3218
3215
3211
3433
3407
3381
3355
3329
2274
2257
2240
2223
2207
9805
9731
9658
9586
9514
12079
11988
11898
11809
11720
139
104
78
58
44
2499
2581
2664
2751
2840
2595
2583
2571
2560
2548
302
211
147
102
71
3518
3223
2953
2705
2478
3760
3308
2911
2561
2253
527
523
518
514
510
3529
3502
3475
3448
3421
4056
4025
3993
3962
3931
298
253
216
184
156
3919
3646
3392
3156
2936
3977
3460
3009
2618
2277
1110
1103
1095
1088
1081
1589
1141
819
587
422
2586
2007
1557
1208
937
371
368
365
362
359
2754
2734
2714
2695
2675
3125
3102
3080
3057
3035
674
669
663
658
653
2945
2923
2901
2878
2856
3619
9532
9821
10220
10741
Sumber : Hasil Perhitungan proyeksi Pokja Kabupaten & dokumen RTRW
Jumlah kepala keluarga yang terdapat wilayah perkotaan hanyalah pada Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau yaitu Selat Panjang Kota dan Teluk Belitung.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 10
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Tabel 2.3c Tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun Nama
Tingkat
Kepadatan Pddk
Kecamatan
Pertumbuhan (%)
(orang/Ha)
Tahun
Tahun
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
4%
4%
4%
4%
4%
2,89
3,01
3,13
3,25
3,38
Tebing Tinggi Tebing Tinggi Timur
8%
8%
8%
8%
8%
0,39
0,46
0,58
0,78
1,15
7%
7%
7%
7%
7%
0,30
0,34
0,42
0,55
0,77
Rangsang Rangsang Pesisir
7%
7%
7%
7%
7%
0,35
0,40
0,49
0,64
0,90
6%
6%
6%
6%
6%
0,48
0,54
0,64
0,81
1,08
Rangsang Barat
4%
4%
4%
4%
4%
0,24
0,26
0,30
0,35
0,42
Merbau
3%
3%
3%
3%
3%
1,54
1,63
1,78
2,01
2,33
Pulau Merbau
1%
1%
1%
1%
1%
0,88
0,90
0,93
0,96
1,01
Tebing Tinggi Barat
Sumber : Hasil perhitungan proyeksi oleh tim Pokja
Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi, tingkat pertumbuhan pada tiap kecamatan bervariasi, tingkat pertumbuhan yang paling besar pada kecamatan Tebing Tinggi sebesar 8 % . Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti pada umumnya masih belum terlalu padat, hal ini terlihat bahwa pada tiap kecamatan, kepadatan tidak ada yang mencapai 25 jiwa/ha.
2.3. Keuangan dan Perekonomian Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam kedua Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 11
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Tabel 2.4 Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011- 2015
Rata Rata Pertum buhan
Tahun No. A
Realisasi Anggaran PENDAPATAN (a.1+a.2+a.3)
2011
2012
2013
2014
2015
939.765.028.128,00
1.045.573.243.444,00
1.110.630.151.846,00
1.261.290.004.691,00
1.258.688.433.047,00
19.000.000.000,00
28.179.000.000,00
36.900.400.000,00
52.982.299.526,00
61.464.548.474,00
a.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a.1. 1
Pajak Daerah
3.900.000.000,00
5.395.000.000,00
5.558.400.000,00
7.262.000.000,00
8.600.000.000,00
a.1. 2
Retribusi Daerah
2.600.000.000,00
5.395.000.000,00
5.037.000.000,00
4.832.000.000,00
8.600.000.000,00
a.1. 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0.00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
7.957.160.326,00
12.500.000.000,00
a.1. 4
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
12.500.000.000,00
17.310.000.000,00
24.305.000.000,00
32.931.139.200,00
35.002.548.474,00
a.2
Dana Perimbangan (Transfer)
829.795.025.818,00
917.445.702.993,00
913.649.433.430,00
972.096.931.368,00
1.065.740.802.217,00
a.2. 1
Dana Bagi Hasil
544.188.403.818,00
610.535.072.993,00
553.343.605.430,00
598.882.969.368,00
699.149.954.217,00
a.2. 2
Dana Alokasi Umum
240.293.822.000,00
610.535.072.993,00
342.086.718.000,00
371.269.172.000,00
347.404.428.000,00
a.2. 3
Dana Alokasi Khusus
45.312.800.000,00
4.800.000.000,00
18.219.110.000,00
1.944.790.000,00
19.186.420.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
99.948.540.451,00
160.080.318.416,00
236.210.773.797,00
a.3
90.970.002.310,00
a.3. 1
Hibah
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
0.00
8%
131.483.082.356,00 0.00
0.00
0.00
0.00
II - 12
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Rata Rata Pertum buhan
Tahun No.
Realisasi Anggaran
a.3. 2
Dana Darurat
a.3. 3
2011
2012
2013
2014
2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ke Kabupaten
31.354.185.990,00
28.036.192.031,00
50.657.337.700,00
79.583.882.797,00
64.811.783.340,00
a.3. 4
Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus
59.384.816.320,00
24.391.067.000,00
27.361.374.624,00
27,467,950,000.00
65.087.899.016,00
a.3. 5
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Lainnya
231.000.000,00
47.521.281.420,00
81.113.110.000,00
40.043.491.000,00
1.583.400.000,00
B
BELANJA (b.1+b.2)
1.063.808.776.817, 00
1.261.526.569.161,00
1.646.262.158.275,00
1.667.125.100.000,00
b.1 b.1. 1 b.1. 2 b.1. 3 b.1. 4 b.1. 5 b.1. 6 b.1. 7 b.1. 8
Belanja Tidak Langsung
420.889.824.448,00
540.876.588.676,92
458.460.445.305,00
521.463.675.933,00
637.336.177.941,00
Belanja Pegawai
339.775.149.956,00
333.453.212.526,92
316.822.870.321.00
342.026.584.276,00
393.031.677.941,00
Bunga
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
Subsidi
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
Hibah
15.990.139.000,00
40.581.876.150,00
56.361.376.150,00
65.713.500.000,00
88.404.500.000,00
Bantuan Sosial
21.812.500.000,00
9.000.000.000,00
7.354.698.834,00
7.723.591.657,00
10.400.000.000,00
0.00
55.841.500.000,00
0,00
0.00
0.00
40.675.000.000,00
0.00
75.921.500.000,00
105.000.000.000,00
144.500.000.000,00
2.637.035.492,00
102.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
b.2
Belanja Langsung
642.918.952.369,00
720.649.980.484,08
1.003.418.096.258,00
1.124.798.482.342,00
1.029.788.922.059,00
Belanja Bagi Hasil Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
1.461.878.541.563,50 12%
II - 13
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Rata Rata Pertum buhan
Tahun No. b.2. 1 b.2. 2 b.2. 3 C
Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai
2011
2012
2013
2014
2015
77.871.779.663,00
95.525.266.300,00
121.921.112.421,00
129.615.427.000,00
141.632.076.500,00
Belanja Barang dan Jasa
249.133.956.768,00
296.524.387.309,84
346.240.926.946,00
438.216.332.696,00
463.575.270.512,00
Belanja Modal
315.913.215.938,00
328.600.326.874,24
535.256.056.891,00
556.966.722.646,00
424.581.575.047,00
PEMBIAYAAN
124.043.748.689,00
215.953.325.717,00
351.248.389.717,00
384.972.153.584,00
408.436.666.953,00
124.043.748.689,00
215.953.325.717,00
351.248.389.717,00
384.972.153.584,00
408.436.666.953,00
Surplus/Defisit Anggaran
38%
Sumber : Realisasi APBD 2011-2015, lampiran ringkasan APBD 2015
Tabel 2.5 Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2015 Rata Rata Pertumb uhan
Tahun
No .
SKPD
2011
2012
2013
2014
2015
fluktuatif 1
Bappeda
1,506,879,500.00
1.a
Investasi
1,506,879,500
1.b
Operasional/Pemeliharaan (OM)
2
121,983,400.00 -
-
-
-
121,983,400
0.66
-
-
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
-
2.a
Investasi
-
2.b
Operasional/Pemeliharaan (OM)
-
3
Dinas Kesehatan
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
555.055.750
7,748,540,150
8.072.985.000
11,330,338,400
21,182,457,594
3.57
II - 14
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 3.a
Investasi
3.b
Operasional/Pemeliharaan (OM)
555.055.750
7,748,540,150
8.072.985.000
11,330,338,400
1,506,879,500
-
-
-
-
-
-
-
4
Dinas PU
17,781,197,500.00
10,030,954,500.00
14,063,728,340.00
8,386,467,660.00
12,428,699,000.00
0
4.a
Investasi
17,781,197,500.00
10,030,954,500.00
14,063,728,340.00
8,386,467,660.00
12,428,699,000
-
4.b
Operasional/Pemeliharaan (OM)
5
-
Badan Lingkungan Hidup
792,516,550
896,504,000
1,182,134,000
1,789,127,950
219,435,800
2%
5.a
Investasi
792,516,550
896,504,000
1,182,134,000
1,789,127,950
219,435,800
-
5.b
Operasional/Pemeliharaan (OM) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan
-
-
-
-
-
-
4,591,744,250
5,401,407,500
7,763,571,500
8,269,412,000
8,927,830,000
2%
6.a
Investasi
4,591,744,250
5,401,407,500
7,763,571,500
8,269,412,000
8,927,830,000
-
6.b
Operasional/Pemeliharaan (OM)
20,635,649,300.00
-
-
-
-
-
8
Belanja Sanitasi (1+2+3+… n)
24,077,406,150.00
31,082,418,840.00
29,775,346,010.00
42,880,405,794.00
15%
9
Pendanaan Investasi Sanitasi Total (1a+2a+3a+… na)
24,077,406,150.00
31,082,418,840.00
29,775,346,010.00
42,880,405,794.00
15%
10
Pendanaan OM (1b+2b+3b+… nb)
11
642.918.952.369,00
720.649.980.484,08
1.003.418.096.258,00 2%
1.124.798.482.342,00 2%
1.029.788.922.059,00 3%
14%
3%
3%
13
Belanja Langsung Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja Langsung (8/11) Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (9/8)
14%
46%
41%
61%
77%
Proporsi OM Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (10/8)
86%
54%
59%
39%
23%
14
6
12
20,635,649,300.00
Sumber : Realisasi APBD 2011-2015, lampiran ringkasan APBD 2015
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 15
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Tabel 2.6 Perhitungan Pendanaan Sanitasi Oleh APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2015 Belanja Sanitasi (Rp.) No
1 1.1 1.2
Uraian
Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3+1.4)
2011
2012
2013
2014
2015
x 1,000
x 1,000
x 1,000
x 1,000
x 1,000
31,082,418
29,775,346
44,880,405
56.810
1,869,406
20,635,649
24,077,405
Air Limbah Domestik 5,401,407
7,763,571
8,269,412
8,927,830
10,030,954
13,871,453
8,346,467
7,758,670
3,138,123
8,645,044
9,447,394
13,159,466
26,206,407
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)
20,635,649
24,077,405
31,082,418
29,775,346
44,880,405
Total Belanja Langsung
20,635,649
24,077,405
31,082,418
29,775,346
44,880,405
0,74%
2,61%
1.3
Sampah rumah tangga Drainase
1.4
4,591,744 19,092,643
Rata-rata Pertumbuha n % 21% fluktuatif 0.47% -13.9% 18%
PHBS 2 2.1 2.2 2.3 3
% APBD murni untuk sanitasi terhadap Belanja Langsung
Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3) DAK Sanitasi DAK Lingkungan Hidup DAK Perumahan dan Permukiman Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi
2,73%
1,64%
2,17%
38%
13%
2%
Sumber: APBD tahun 2011- 2015 diolah
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 16
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Tabel 2.7 Belanja Sanitasi Per Kapita Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2015 Tahun No.
Desk ripsi
1
Total Belanja Sanitasi Kabupaten
2
Jumlah Penduduk
2011
Belanja Sanitasi Perkapita (1 / 2)
2012
2013
2014
Ratarata
2015
20,635,649
24,077,405
31,082,418
29,775,346
44,880,405
38%
182,662
182,662
183,135
183,912
184,692
-
112,971
102,243
127,331
161,899
232,172
16%
Sumber: APBD tahun 2011- 2015 diolah
Tabel 2.8 Realisasi Dan Potensi Retribusi Sanitasi Per Kapita No.
SKPD
Retribusi Sanitasi Tahun (Rp.) 2011
2012
2013
2014
Pertumbuhan (%)
2015
1
Retribusi Air Limbah
-
-
-
-
-
-
1.a
Realisasi Retribusi
-
-
-
-
-
-
1.b
Potensi Retribusi
-
-
-
-
-
-
2
Retribusi Sampah
-
-
-
-
-
-
2.a
Realisasi Retribusi
-
-
-
-
-
-
2.b
Potensi Retribusi
-
-
-
-
-
-
3
Retribusi Drainase
-
-
-
-
-
-
3.a
Realisasi Retribusi
-
-
-
-
-
-
3.b
Potensi Retribusi
-
-
-
-
-
-
4
Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a)
-
-
-
-
-
-
5
Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)
-
-
-
-
-
-
6
Proporsi Total Realisasi - Potensi Retribusi Sanitasi
-
-
-
-
-
-
Sumber : Analisis Pokja PPSP Kab. Kep .Meranti (Data tidak tersedia)
Pada sektor Air limbah ini disebabkan karena memang Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki IPLT sebagai instalasi pengelolaan lumpur tinja.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 17
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Gambaran umum mengenai PDRB baik harga konstan, pendapatan per kapita dan gambaran pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti. PDRB atas dasar harga konstan (riil) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Meranti tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,45% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,59% sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.9. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang berkisar antara 6,56% - 8,06%, kecuali pada tahun 2011 dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti. Selama periode 2011 – 2015, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat sebesar 6,56%.
Tabel 2.9. Peta Perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2015 Tahun No.
De skripsi 2011
2012
2013
2014
2015
1,239.02
1,320.71
1,419.07
1,539.03
1,665.14
1
PDRB Harga Konstan/Struktur Perekonomian (Rp.)
2
Pendapatan Perkapita Kabupaten (Rp.)
6.45
6.88
7.36
7.70
8.31
3
Pertumbuhan Ekonomi (%)
7,34
6,59
7,45
8,45
8,19
Sumber : Buku Pendapatan Regional Kab. Kep Meranti tahun 2008-2013 dan perhitungan
2.4. Tata Ruang Wilayah Kebijakan Penataan Ruang adalah garis besar tindakan yang harus diambil untuk mencapai atau mewujudkan Tujuan Penataan Ruang. Mengingat bahwa Tujuan Penataan Ruang disusun berdasarkan issue-issue strategis tata ruang wilayah yang dihadapi sekarang maka Kebijakan Penataan Ruangpun berangkat dari atau dikaitkan dengan penyelesaian berbagai issue strategis tata ruang wilayah yang dihadapi sekarang. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Pengembangan kegiatan industri perikanan dan maritim, perdagangan dan jasa, pertanian dan perkebunan, serta migas sebagai basis perekonomian wilayah di masa yang akan datang berdasarkan kinerja kegiatan yang telah dicapai pada saat ini; 2. Pengamanan, pelestarian, dan pengembangan/perluasan potensi-potensi sumber daya basis perekonomian wilayah secara optimal sesuai daya dukung wilayah; 3. Pengembangan Pelabuhan Selat Panjang sebagai Pelabuhan Nasional (minimal Pelabuhan Regional) untuk mendukung pengembangan wilayah berorientasi global; 4. Pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, dan dapat diterapkan (applicable) untuk meningkatkan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dan pelayanan publik, meliputi hirarki/jenjang perkotaan, fungsi-fungsi, dan keterkaitan antar perkotaan; Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 18
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 5. Pembangunan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah secara terpadu untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dan pelayanan publik, meliputi sistem jaringan transportasi, penyediaan air bersih, drainase, pengelolaan limbah, energi listrik dan BBM, serta telekomunikasi dan informasi; 6. Peningkatan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup melalui penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan yang menterpadukan ruang darat, ruang pesisir, dan ruang laut sebagai satu kesatuan wilayah geografi; 7. Pengembangan kawasan pesisir pulau-pulau terluar perbatasan negara melalui pembangunan permukiman eksisting, pengembangan perekonomian, dan peningkatan jaringan prasarana dan sarana transportasi (aksesibilitas kawasan); 8. Peningkatan upaya-upaya pengamanan wilayah terhadap kemungkinan dan potensi bencana alam melalui penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan penataan ruang wilayah yang berwawasan mitigasi bencana. Struktur ruang wilayah menggambarkan tata susunan dari sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan kawasan-kawasan didalam suatu wilayah, yang ditunjang oleh rencana pengembangan jaringan prasarana dan sarana dasar, mencakup jaringan prasarana transportasi, tenaga listrik, telekomunikasi, gas dan BBM, serta sumber daya air Kawasan-kawasan yang dimaksudkan di sini adalah kawasan-kawasan pemanfaatan ruang di luar pusat-pusat permukiman perkotaan yang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) didefinisikan sebagai Kawasan Andalan.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 19
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DESKRIPSI STRUKTUR RUANG WILAYAH RIAU S/D 2026 ( Jenjang Fungsi Perkotaan s/d PKL Fungsi-fungsi Utama Pelayanan Perkotaan Simpul-simpul Kegiatan Transportasi Laut dan Udara ) SISTEM PERKOTAAN (PUSAT-PUSAT PERMUKIMAN) NAMA JEN FUNGSI PUSAT JA UTAMA (LOKA NG PERKOTAA SI) FU N NG SI Bengkal is Buruk Bakul
SIMPUL KEGIATAN TRANSPORTASI
TRANSPORTASI LAUT NAMA JENJ JENIS PELABUHAN ANG ANGK/ FUN FAS GSI PELAB.
PK Bengkalis : 1. Bengkalis W Pusat 2. Buruk Bakul *) Perdaganga 3. Selat Baru 12) n & Jasa 4 Kelemantan * Pusat 5. Teluk Belitung Pemerintaha n Kabupaten 6. 13 Tjg. Medang ) 7. Batu Panjang Buruk Bakul : 8. Dadap * Pusat Meranti Perdaganga 9. Bunting * n & Jasa
PR PKIn d PP PP PL PKP ar PP PP PP
Pnp&brg/K onv. Pnp&brg/P etiKemas Pnp&brg/K onv. Pnp&brg/K onv. Pnp&brg/K onv. Pnp&brg/K onv. Pnp&brg/K onv. Pnp&brg/K onv. Pnp&brg/K onv.
Domestik & LB Dom,Inter nsl&LB Domestik & LB Domestik Domestik & LB Domestik Domestik & LB Domestik Domestik & LB(Lintas Batas)
PR PL
Pnp&brg/K onv Pnp&brg/K onv
Domestik Domestik
Kawasan Industri
Selat Panjang
PK a. Pusat 11. Selat Wp Perdaganga Panjang n & Jasa 12.Tanj.Peranap (Lukit) 13. Tanj. Samak 14. Tanj. Kedabu 15. Bantar
JARINGA N PELAYA NAN
PR PN PP
Pnp&brg/K onv Pnp&brg/K onv Pnp&brg/K onv
Domestik & LB Domestik Domestik
TRANSPORTASI UDARA NAMA JEN JENIS JAR BAND JA ANGK ING ARA NG UTAN AN FU PEL NG AYA SI NAN
Selat Panja ng
PPT p
Penu mpang & Baran g
Dom estik & Linta s Bata s
Sumber ; RTRW Propinsi Riau 2007 - 2026
Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 20
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Peta 2.2 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 21
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Peta 2.3 Rencana Pola Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 22
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2.5. Sosial dan Budaya Aspek sosial yang perlu dilihat adalah kesejahteraan sosial dimana indikatornya meliputi pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan seperti angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), usia harapan hidup (UHH), rasio penduduk yang bekerja. Pada buku putih aspek sosial yang dilihat adalah aspek kemiskinan. Jumalh keluarga miskin berdasarkan data Data TKPKD PPLS Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebanyak 16498 KK.
Tabel 2.10 Jumlah penduduk miskin per kecamatan Nama Kecamatan Tebing Tinggi Barat Tebing Tinggi Tebing Tinggi Timur Rangsang Rangsang Pesisir Rangsang Barat Merbau Pulau Merbau Putri Puyu Jumlah
Jumlah keluarga miskin (KK) 1458 5068 1075 1682 1535 1570 1281 1354 1475 16498
Sumber : Kab. Kep. Meranti Dalam RPJMD 2013
Tabel 2.11 Jumlah rumah per kecamatan Nama Kecamatan Tebing Tinggi Barat Tebing Tinggi Tebing Tinggi Timur Rangsang Rangsang Pesisir Rangsang Barat Merbau Pulau Merbau Putri Puyu
Jumlah Rumah 4064 14124 2997 4687 4278 4375 3569 3773 4112
Sumber : Kab. Kep. Meranti Dalam Angka 2013
2.6. Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang resmi dbentuk pada tanggal 19 Desember 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Kemudian dalam rangka untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang diembankan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk lembaga-lembaga pemerintah dalam bentuk badan, dinas, kantor, bagian, kecamatan dan kelurahan serta unit pelaksana teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 23
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti
Nomor
177.a/HK/KPTS/2014 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014, lembaga yang terlibat dalam pengembangan Sanitasi di Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain adalah sebagai berikut:
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 24
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti BUPATI
STAF AHLI 1. STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN 2. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM 3. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN 4. STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN Drs. IZHAR, MH 5. PJ. STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN BIDANGADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN PEREKONOMIAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB BAGIAN INFORMSI, PEMBERITAAN
SUB BAGIAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
SUB BAGPENYUSUNA N PROGRAM
SUB BAGIAN AGAMA,PENDI DIKAN DAN KEBUDAYAAN
SUB BAGIAN PENDAYA GUNAAN
SUB BAGIAN PENGENDALIAN
SUB BAGIAN KESEJAHTERA AN SOSIAL
SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
SUB BAG EVALUASI DAN PELAPORAN
BAGIAN TATAPEMERINTAHAN
BAGIAN HUKUM DAN HAM
SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH
SUB BAGPERUNDAN G-UNDANGAN
SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM
SUB BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNIK ASI
SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM
SUB BAGIAN PERWAKILAN
SUB BAGIAN KONFLIK DAN KERJASAMA
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SUB BAGIAN PEMUDA, OLAH RAGA, KESEHATAN
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KELEMBAGAAN
SUB BAGIAN UMUM,RUMAH TANGGA
SUB BAGIAN ANGGARA N
SUB BAGIAN TATALAKSANA
SUB BAGIAN PERLENGKAPA N
SUB BAGIAN VERIFIKASI SUKRI, SE
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PROTOKOL
SUB BAGIAN PEMBUKUAN
II - 25
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Gambar 2.2 Diagram SKPD Yang Terkait Dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Kepulauan Meranti KETUA
SEKRETARIS
SEKRETARIS DAERAH
Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda SERETARIAT POKJA SANITASI a. Koordinator : b. Anggota :
A. Bidang Perencanaan a. Ketua Bidang: Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah b. Wakil Ketua Bidang: Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembanguan Daerah c. Anggota: Kabid. Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kabid SDM dan Kesejahteraa Sosial Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kasubbid Prasarana Fisik dan Perhubungan Badan Perencanaan
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
B. Bidang Pendanaan a. Ketua Bidang: Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Wakil Ketua Bidang: Kabid. PAD dan Dana Perimbangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Anggota: Kabid. Pembiayaan Dinas
C. Bidang Teknis a. Ketua Bidang: Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang b. Wakil Ketua Bidang: Kabid. Perumahan dan Permukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang c. Anggota: Kabid Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabid Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kasi Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
D. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat a. Ketua Bidang: Kepala Dinas Kesehatan b. Wakil Ketua Bidang: Kabid. Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan c. Anggota:
E. Bidang Pemantauan dan Evaluasi a. Ketua Bidang: Kepala Badan Lingkungan Hidup b. Wakil Ketua Bidang: Kabid. Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup c. Anggota: Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup Kabid. Pemantauan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup
II - 26
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2.7. Komunikasi dan Media Media-media komunikasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti belum ada yang melaksanakan kegiatan dan pengembangan kerjasama terkait advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi higiene dan sanitasi. Sampai saat ini yang melaksanakan kampanye dan promosi higiene dan sanitasi di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan komunikasi terkait sanitasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti tersaji pada tabel di bawah ini :
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 27
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Tabel 2.12 Kegiatan Komunikasi Terkait Sanitasi
No
Kegiatan
Pemicuan STBM
1
Pemicuan STBM
2
3
Penyuluhan tata cara Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di sekolah Dasar
Tahun
Dinas Pelaksana
Tujuan Kegiatan
Khalayak Sasaran
Pesan Kunci
Pembelajaran
Masyarakat di daerah BABS tinggi
Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menJijikan, memalukan dan membuat sakit, karenanya perlu kita perbaiki sanitasi dan biasakan PHBS.
Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal.
Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal.
Dampak dari kegiatan, ternyata dapat menurunkan angka tidak masuk sekolah karena diare.
2013
Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari- hari.
2014
Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari- hari.
Kelurahan yang mendapat program PAMSIMAS
Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menJijikan, memalukan dan membuat sakit, karenanya perlu kita perbaiki sanitasi dan biasakan PHBS.
Siswa Sekolah Dasar mampu dan mau melakukan CTPS yang baik dan benar.
Siswa-siswi SD di 20 sekolah dengan angka tidak masuk sekolah karena diare tinggi
Dengan CTPS, kita terhindar dari penyakit,dan hidup lebih sehat
Dinas Kesehatan
2013
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Meranti
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 28
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Tabel 2.13 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Sanitasi No.
Jenis Media
Khalayak
Pendanaan
Isu yang Diangkat
Pesan Kunci
-
-
-
-
-
-
Efektivitas
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Meranti
Belum terdapat media yang secara terjadwal yang mengangkat isu Dan berita terkait sanitasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Meranti
II - 29