BAB I PENDAHULUAN I-1. Draft BUKU PUTIH SANITASI Kabupaten Temanggung 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Sektor sanitasi merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Kondisi sanitasi yang tidak memadai akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan terutama di daerah permukiman padat, kumuh dan miskin di Kabupaten Temanggung. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kepemilikan sistem jaringan air limbah (sewerage) terendah di Asia. Kurang dari 10 kota di Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi. Hal tersebut di atas mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk ikut serta dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang merupakan program bersama lintas sektor dan lintas Kementrian yang tergabung dalam Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), yang telah mempersiapkan skenario besar berupa replikasi penyusunan strategi pembangunan sanitasi di 330 kota/kabupaten agar pembangunan di daerah berjalan dengan efektif, bersifat menyeluruh, dan berkelanjutan. Program ini lahir tak lepas dari kondisi sanitasi 330 kota/kabupaten atau kawasan perkotaan yang memprihatinkan. Program yang berlangsung 2010-2014 ini berjalan sesuai dengan tiga target pembangunan sanitasi, Buang

Air

Besar

Sembarangan

pada tahun

yaitu:

1)

Stop

2014; 2) Penanganan sampah

melalui pengurangan timbulan dari sumber dan penerapan sistem sanitary landfill untuk TPA dengan prioritas di 240 kota; 3) Pengurangan genangan air di sejumlah kota/kawasan perkotaan seluas 22.500 Ha. Program ini mempunyai tujuan mensinergikan kerja dinas-dinas yang berkaitan dengan sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep sanitasi masyarakat. Keikutsertaan Kabupaten Temanggung dalam PPSP didahului dengan adanya surat tentang Pernyataan Minat Ikut Serta Dalam Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman

(PPSP)

nomor 605.3/02453 tanggal 26

Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Temanggung kepada Direktur

Draft BUKU PUTIH SANITASI Kabupaten Temanggung 2012

I-1

Permukiman dan Perumahan BAPPENAS selaku ketua I Tim Teknis Pembangunan Sanitasi. PPSP Kabupaten Temanggung mulai dilaksanakan bulan Pebruari 2012 sebagai implementasi dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 660/4500/VI/Bangda Tanggal 26 September 2011 Perihal: Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman tahun 2012. Program ini dilaksanakan serentak di 12 (Dua Belas) kota/kabupaten di Jawa Tengah. Dalam rangka melaksanakan program tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung telah membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

Kabupaten Temanggung dengan Surat Keputusan Bupati

Temanggung: Nomor 050/385/2011 Tanggal 30 Juni 2011, dan diperbarui dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung: Nomor 050/521/2011 Tanggal 26 Oktober 2011 Perihal: Pembentukan Tim Pengarah Tim Teknis dan Sekretariat Kelompok Kerja Sanitasi (POKJA SANITASI) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 yang bidang tugasnya meliputi Drainase, Persampahan dan limbah (domestik), sedangkan didalam penyusunan strategi pembangunan sanitasi (SSK) Pokja Sanitasi menggunakan RPJM Kabupaten sebagai acuannya. Penyebab utama buruknya kondisi sanitasi di Indonesia adalah lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Terkait dengan hal itu pemerintah mendorong kabupaten/kota untuk menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Perkotaan (SSK) yang memiliki prinsip (1) berdasarkan data aktual, (2) berskala kota, (3) disusun sendiri oleh kota: dari, oleh, dan untuk kota, (4) menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. Untuk menghasilkan SSK yang demikian, kabupaten/kota harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi) yang baik hanya bisa dibuat apabila kabupaten/kota mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Buku Putih versi final tersedia setelah dilaksanakannya berbagai studi, dan kegiatan pengumpulan data baik sekunder maupun primer serta data tambahan sesuai masukan dari lokakarya draft Buku Putih. Buku Putih versi final merupakan


I-2

dasar yang kuat untuk pembahasan mengenai tahapan, kebutuhan dan prioritas peningkatan

sanitasi

yang

akan

dituangkan

dalam

Strategi

Sanitasi

Kabupaten/Kota Jangka Menengah (City Sanitation Strategy) yaitu tahun 20112015. Pada masa yang akan datang laporan dalam buku ini akan diperbaharui sebelum suatu strategi sanitasi kabupaten/kota yang baru akan disusun, artinya Buku

Putih

ini

akan

mengikuti

kemajuan

rencana-rencana

dalam

hal

pengembangan sanitasi kabupaten/kota. Tim Pelaksana Pokja Sanitasi Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana harian kegiatan PPSP dengan personil dari berbagai dinas dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi garda depan operasional PPSP. Pokja sanitasi Kabupaten Temanggung melakukan pertemuan untuk mengkaji, menganalisa, dan mengumpulkan data sekunder dan primer untuk memetakan kondisi sanitasi Kabupaten Temanggung dengan metode kluster ditentukan di 50 desa/kelurahan sebagai lokasi kajian untuk menentukan area berisiko di wilayah Kabupaten Temanggung. Dari 50 desa tersebut tersebut berada di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung.(secara administrasi Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan dengan 289 desa dan kelurahan). Hasil kajian tersebut akan disajikan dalam dokumen profil sanitasi skala kabupaten yang disebut White Book atau Buku Putih Kabupaten Temanggung. 1.2. LANDASAN GERAK Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan dan atau pengelolaan tinja, air limbah (sullage) dan limbah padat, dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat.

Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: 1.

Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga.


I-3

b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. 2. Black water (air tinja/limbah padat) yaitu air tinja yang tercemar tinja, umumnya berasal dari WC. Volumenya dapat cair atau padat, umumnya orang dewasa menghasilkan 1.5 liter air tinja/hari. Air ini mengandung bakteri coli yang berbahaya bagi kesehatan, oleh sebab itu harus disalurkan melalui saluran tertutup ke arah pengolahan/penampungan. Air tinja bersama tinjanya disalurkan ke dalam septic tank. Septic tank dapat berupa 2 atau 3 ruangan yang dibentuk oleh beton bertulang sederhana. Air yang sudah bersih dari pengolahan ini barulah dapat disalurkan ke saluran kota, atau lebih baik lagi dapat diresapkan ke dalam tanah sebagai bahan cadangan air tanah. 3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 4. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan mematuskan air permukaan. 5. Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam.

Adapun Visi Kabupaten Temanggung untuk jangka panjang maupun jangka menengah Adalah: Visi

:

Temanggung makin Maju, Mandiri, Aman dan Sejahtera

Visi tersebut mengandung filosofi dasar, yaitu : 1.

Untuk mewujudkan Temanggung yang lebih baik maka diperlukan adanya tekad semua komponen baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat untuk “BERSATU”.Hal ini mengandung makna menyatukan semua potensi sumberdaya alam (SDA) secara terarah, didasarkan pada program yang mantap, pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat sehingga “KEMAJUAN” bisa tercapai.

2.

Masyarakat yang “MAJU” mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan daerh dengan dilandasi sikap disiplin, bekerja keras, dan gemar membaca/meningkatkan


I-4

kapasitas dan kapabilitas diri. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya masyarakat yang “SEJAHTERA”. 3.

“SEJAHTERA” mengandung arti tercukupinya kebutuhan pokok material dan spiritual bagi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu meningkatnya kehidupan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pendidikan yang berkeadilan dan derajat kesehatan yang berkualitas, serta didukung oleh kepastian hukum dan penegakan hak azazi manusia.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Pemerintahan Daerah jangka panjang tahun 2005 - 2025 Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada penegakan supremasi hukum dan HAM. 2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. 3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat perdesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. 4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah. 5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Kabupaten Temanggung dengan kondisi Sanitasi dan Air Minum yang diharapkan adalah masyarakat dapat terlayani dalam


I-5

kebutuhan air minum air bersih yang dibutuhkan, penduduknya berperilaku sehat serta terbebas dari penyakit dan berbagai gangguan kesehatan berbasis lingkungan. Dalam mendukung Tujuan Pembangunan Milenium secara Nasional, Kabupaten Temanggung ikut berupaya menyelesaikan pencapaian 8 Tujuan Pembangunan Milinium (MDGs) yaitu: 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Meningkatkan kesehatan ibu hamil; 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; 7. Memastikan kelestarian lingkungan; 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud utama dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Temanggung

adalah untuk memberikan informasi awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi Kabupaten Temanggung saat ini sebagai dasar untuk membuat perencanaan pengembangan sanitasi di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penyusunan Buku Putih Kabupaten Temanggung adalah untuk: 1. Memberikan informasi sarana sanitasi yang ada saat ini; 2. Menyediakan data sebagai dasar analisis situasi dilihat dari segala aspek, sehingga zona sanitasi prioritas dapat ditetapkan berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan/area resiko sanitasi; 3. Memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam bersinergi dan menjalankan perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi ke depan; 4. Memberikan bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan sanitasi di masa yang akan datang berdasarkan target prioritas yang disepakati bersama.


I-6

1.4. METODELOGI Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Metode Penyusunan a. Berdasarkan data sekunder (arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta). b. Berdasarkan data primer (narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat). Untuk mendukung data sekunder tersebut

juga dilakukan beberapa

survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat.

2. Tahapan Penyusunan Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.


I-7

Dimana tahapan dalam dalam penyusunan buku putih sanitasi adalah sebagai berikut:

Dalam perencanaan penentuan peta resiko di kabupaten Temanngung, akan dilaksanakan study Ehra dengan sistem kluster di 50 desa sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Daftar desa/kelurahan lokasi kajian EHRA tahun 2012.

No

Kode Desa/Kelurahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33.23.01.2001 33.23.01.2011 33.23.01.2018 33.23.01.2013 33.23.02.2010 33.23.03.2011 33.23.03.2022 33.23.03.2001 33.23.03.2007 33.23.03.2020

Kelurahan/ Desa

Tegalurung Pandemulyo Wonotirto Pakurejo Krajan Joho Sidorejo Temanggung 1 Banyuurip Mudal


Kecamatan

Bulu

Tembarak Temanggung

I-8

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

33.23.04.2004 33.23.04.2010 33.23.05.2003 33.23.05.2013 33.23.05.2008 33.23.06.2008 33.23.06.2016 33.23.07.2001 33.23.07.2012 33.23.08.2011 33.23.08.2002 33.23.08.2009 33.23.08.2006 33.23.09.2007 33.23.09.2013 33.23.09.2019 33.23.09.2001 33.23.10,2006 33.23.10.2012 33.23.11.2006 33.23.12.2004 33.23.12.2012 33.23.12.2008 33.23.13.2011 33.23.13.2006 33.23.14.2008 33.23.14.2003 33.23.15.2005 33.23.15.2009 33.23.16.2004 33.23.16.2010 33.23.17.2006 33.23.17.2009 33.23.18.2003 33.23.18.2009 33.23.19.2004 33.23.19.2013 33.23.19.2005 33.23.20.2010 33.23.20.2006

Kupen Klepu Gandon Gandulan Kemiri Gesing Banjarsari Kedu Bojonegoro Watukumpul Campursalam Tegalroso Parakan Kauman Purbosari Medari Manggong Ngadirejo Padureso Sukomarto Tempelsari Kentengsari Plosogaden Muntung Gentan Ngropoh Kerokan Sriwungu Ngadirito Bumiayu Gunungsari Candisari Kwadunganjurang Canggal Jlegong Kemuning Purwosari Wates Kebonsari Jambon Sucen


Pringsurat Kaloran

Kandangan Kedu Parakan

Ngadirejo

Jumo Tretep Candiroto

Kranggan Tlogomulyo Selopampang Bansari Kledung Bejen Wonoboyo

Gemawang

I-9

1.5.DASAR

HUKUM

DAN

KAITANNYA

DENGAN

DOKUMEN

PERENCANAAN LAIN Kegiatan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Temanggung didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : Undang-Undang 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.


I-10

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi.

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

41 Tahun 1999

Tentang Pencemaran Udara Peraturan Presiden Republik Indonesia 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014

Peraturan Daerah: 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 tentang Irigasi. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomo5 15 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung tahun 2011-2031. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.


I-11

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Keputusan Menteri 1.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.

2.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL

3.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.

Keputusan Menteri 1.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). Petunjuk Teknis 1.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.

2.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah.

3.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.

4.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.

5.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.

6.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.


I-12

7.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.

8.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.

9.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus.

10.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.

11.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK


I-13

BAB I PENDAHULUAN I-1. Draft BUKU PUTIH SANITASI Kabupaten Temanggung 2012

Recommend Documents