STRATEGI SANITASI KABUPATEN CIAMIS BAB I

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan sangat erat

dengan kemiskinan. Sanitasi yang tidak memadai atau kurang baik di Kabupaten Ciamis berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, seperti tingginya tingkat kematian bayi di daerah permukiman miskin serta pencemaran lingkungan di Kabupaten Ciamis. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah terutama untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki sistem jaringan air limbah (sewerage) terendah di Asia, kurang dari 10 Kabupaten di Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan hanya sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi.

Pembangunan sanitasi baru mendapat perhatian

serius setelah Indonesia berkomitmen dalam pencapaian target MDG’s. Percepatan pembangunan sanitasi harus dapat mencapai target-target yang telah ditentukan pada tahun 2015, sehingga segala sumber daya pembangunan diarahkan pada pembangunan sanitasi. Upaya percepatan pembangunan sanitasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan melibatkan seluruh lapisan pemerintahan untuk mengejar

ketertinggalan

Indonesia.

Salah

satu

upaya

ini

adalah

dengan

dicanangkannya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang bertujuan untuk mengarusutamakan pembangunan sanitasi di daerah. Strategi sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Ciamis adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Ciamis dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk menghasilkan strategi sanitasi Kabupaten sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan strategi sanitasi Kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja strategi sanitasi Kabupaten Ciamis merupakan bagian yang tidak terpisahkan

STRATEGI SANITASI KABUPATEN CIAMIS

BAB I - 4

dari Strategi Sanitasi Kabupaten Ciamis. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok kerja sanitasi. Pengembangan layanan sanitasi Kabupaten harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (3 sampai 5 tahunan) yang kompehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) itu memang dibutuhkan mengingat Kabupaten Kota Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (multiyears) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan Sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi Kabupatennya. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi Kabupaten yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya. Memasuki tahun 2015, Pemerintah Indonesia akan memasuki periode RPJMN baru 2015-2019 yang menetapkan target baru yaitu 100-0-100 dengan capaian 100% (universal access) akses sanitasi layak di akhir tahun 2019. Dalam upaya untuk mencapai target tersebut dirasakan pentingnya Kabupaten Ciamis memiliki dokumen strategi sanitasi yang berkelanjutan. Untuk itu Pokja Sanitasi melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi tahap kedua melakukan Pemutakhiran SSK pada tahun 2016 ini. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Ciamis berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Ciamis berikut strategi-strategi pencapaiannya. Setiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi : 

Aspek Teknis : Mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari : a. Layanan sub sektor air limbah domestik b. Layanan sub sekotr persampahan c. Layanan sub sektor drainase lingkungan.



Aspek Pendukung : Mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen :


BAB I - 5

a. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan b. Keuangan c. Komunikasi d. Keterlibatan pelaku bisinis e. Pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan f.

Monitoring dan evaluasi

Pemutakhiran SSK Kabupaten Ciamis tahun 2017-2021 disusun dengan merujuk pada dokumen SSK yang sudah ada dan lebih difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah dalam upaya mencapai universal access. Hubungan antara SSK yang disusun dan telah dimutakhirkan ini dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain ; 1. SSK Kabupaten merupakan pelengkap dari dokumen perencanaan resmi yang ada di Kabupaten Ciamis seperti RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD 2. SSK Kabupaten Ciamis merupakan penjabaran secara lengkap sebagian dari RPJM

khususnya dalam bidang sanitasi ( air limbah, persampahan, dan

drainase Penyusunan SSK Kabupaten Ciamis mengacu pada dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah ( RTRW tahun 2011 – 2031 ) Kabupaten Ciamis Untuk memastikan dokumen Pemutakhiran SSK dapat diimplementasikan maka dalam

proses

penyusunannya

disinkronkan

dengan

dokumen-dokumen

perencanaan yang ada di kabupaten seperti RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD yang digambarkan pada bagan berikut ini. RPJMD Strategi Sanitasi Kabupaten ( SSK) Renstra SKPD Rencana Strategis Renja SKPD

Program / Kegiatan


BAB I - 6

Gambar 1.1 Kedudukan Dokumen Pemutakhiran SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Metodologi Penyusunan Metodologi yang dipakai dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Ciamis, dilakukan dengan beberapa tahapan proses, yaitu) : 1.

Mengkaji buku putih sanitasi (BPS) dan rujukan lainnya;

2.

Mengkaji strategi sanitasi kota (SSK) terdahulu;

3.

Mengkaji Memorandum Program Sanitasi (MPS) terdahulu ;

4.

Memformulasikan visi dan misi sanitasi kabupaten;

5.

Menetapkan tahapan pengembangan sanitasi;

6.

Perumusan arah strategi pengembangan sanitasi;

7.

Menetapkan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi

8.

Menetapkan tingkat layanan sanitasi;

9.

Pertemuan konsultasi dengan tim pengarah;

10. Audiensi tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD-pokja sanitasi provinsi dan TTPS; 11. Perumusan strategi dan pengembangan strategi sub sector serta aspek pendukung layanan sanitasi; 12. Melakukan konsultasi public (public hearing); 13. Audiensi dan lobi tim anggaran pemerintah daerah dan panitia anggaran DPRDpokja sanitasi provinsi dan ttps. 14. Menyiapkan monitoring dan evaluasi capaian ssk; 15. Lokakarya TAPD dengan panitia anggaran DPRD untuk penyelesaian dokumen SSK


BAB I - 7

Gambar 1. 1 Metodologi Penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten


BAB I - 8


BAB I - 9

1.3.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan SSK Kabupaten Ciamis Tahun 2016, antara lain sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Ciamis dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

3.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Sistemnya.

4.

Keputusan Menteri Kesehatan

RI No. 416/MENKES/Per/IX/1990, tentang

Syarat-Syarat dan pegawasan Kualitas Air Bersih. 5.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991, tentang Sungai

6.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

8.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 11. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335) 12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia


BAB I - 10

Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 13. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 14. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03.1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 15. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-6981 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan

Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di

Daerah Perkotaan 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 17. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 18. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);


BAB I - 11

21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); STRATEGI SANITASI KABUPATEN CIAMIS

BAB I - 12

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 36. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi; 37. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan 39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pngelolaan Keuangan Daerah;


BAB I - 13

41. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 42. Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penyusunan

Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis

dalam

Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 44. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ, Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman di daerah; 45. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran Kualitas Air. 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86); 47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25); 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup 52. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 Tentang

Gerakan

Citarum Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari


BAB I - 14

53. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 16 tahun 1992 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3); 54. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001, Tentang Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi. 55. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 56. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13); 57. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis; 58. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. 59. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 60. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 61. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15) 62. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 12 tahun 2013 tentang Pengendalian Rencana Pengelolaan Lingkungan (AMDAL, UKL, atau UPL) di Wilayah Kabupaten Ciamis 63. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah


BAB I - 15

64. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Ciamis; 65. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; 66. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 67. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 522/Kpts.896-Huk/2007 Tentang Penunjukan Tempat-tempat Tertentu Sebagai Kawasan Kota Kabupaten Ciamis; 68. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang; 69. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; 70. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Izin Lingkungan; 71. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis. 72. Surat Keputusan Bupati Nomor 440/Kpts.172-Huk/2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Ciamis Tahun 2013 73. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 12 tahun 2013 tentang Pengendalian Rencana Pengelolaan Lingkungan (AMDAL, UKL, atau UPL) di Wilayah Kabupaten Ciamis. 74. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 07 Tahun 2014 Tentang PPLH 75. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 Tentang RPJPD 2005 – 2025 (Revisi 2) 76. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 Tentang RPJMD 2014 – 2019.


BAB I - 16

1.4.

Sistematika Penulisan

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten ini merupakan salah satu bagian dari produk perencanaan Kabupaten Ciamis dalam bidang Sanitasi yang terkait dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten Ciamis. Strategi Sanitasi Kabupaten Ciamis Tahun 20162021 disusun berdasarkan petunjuk pedoman yang telah ada. Sistematika Penulisan ini disusun dengan urutan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian pekerjaan, yaitu mengenai latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika Penulisan. BAB II PROFILE SANITASI SAAT INI Menguraikan tentang gambaran umum, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat ini dan area beresiko serta permasalahan mendesak sanitasi. BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Pada bab ini diuraikan tentang kerangka rencana pengembangan sanitasi kabupaten Ciamis dan kemampuan pendanaan daerah dalam bidang sanitasi, serta visi misi kabupaten Ciamis dalam bidang sanitasi. BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI Pada bab ini diuraikan rencana kerja pada masing-masing bidang, diantaranya bidang air limbah domestik, bidang persampahan dan bidang drainase perkotaan. BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI Bab ini memuat ringkasan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah serta antisipasi funding gap yang terjadi pada bidang sanitasi BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK Bab ini menguraikan monitoring pelaksanaan dan evaluasi yang telah dicapai dalam SSK,


BAB I - 17

STRATEGI SANITASI KABUPATEN CIAMIS BAB I

Recommend Documents