Strategi Sanitasi Kabupaten ( Refisi 2012 )

6.1

Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Tujuan utama strategi Monev ini adalah menetapkan kerangka kerja

untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, juga memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi kabupaten, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi kabupaten, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Strategi ini adalah alat pengelolaan multi fungsi – alat pengendali yang dapat meningkatkan pembelajaran, transparansi dan akhirnya proses pengambilan keputusan. Strategi monev akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi sesuai Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman. Pemantauan dan evaluasi program sanitasi secara umum bertujuan untuk mengetahui masalah dan kendala organisasi, sekaligus mencarikan solusi dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan sektor sanitasi di Kabupaten Pasaman, baik secara internal maupun eksternal dalam periode lima tahunan (jangka menengah). Tujuan operasional pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sanitasi antara lain adalah : 1. Untuk mengetahui secara dini dan berkala masalah dan kendala dalam melaksanakan program/kegiatan bidang sanitasi pada masing-masing SKPD, serta memberikan alternatif solusinya. 2. Untuk mengetahui target dan capaian kinerja program/kegiatan sanitasi pada masing-masing SKPD. 3. Melakukan koordinasi dalam rangka mendorong pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Strategi Sanitasi Kabupaten ( Refisi 2012 )

VI.1

Sebagaimana tujuan pemantauan dan evaluasi yang disampaikan diatas, maka ditetapkan sasarannya sebagai berikut : 1. Tersedianya inventarisasi dan pemetaan masalah dan kendala proses pelaksanaan program/kegiatan bidang sanitasi secara menyeluruh 2. Tersedianya

alternatif

pemecahan masalah

dan kendala

dalam

melaksanakan program/kegiatan bidang sanitasi 3. Terlaksananya koordinasi lintas SKPD dan lintas pelaku untuk percepatan pencapaian target program/kegiatan bidang sanitasi 4. Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang sanitasi secara periodik

6.2 Struktur Kelembagaan untuk Monitoring dan Evaluasi Struktur Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi Sanitasi didasarkan pada kebutuhan peran dan tanggung jawab yang perlu diemban dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sanitasi serta disesuaikan dengan kedudukan institusi bersangkutan dalam struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten. Keberadaan Pokja Sanitasi kabupaten yang secara formal dilegalkan dengan Surat Keputusan Bupati dapat berperan optimal dalam mengkoordinir, mengkompilasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sektor sanitasi dengan didukung penuh oleh SKPD terkait sektor sanitasi. Sedangkan tugas pengambilan data lapangan dapat dilakukan masing-masing oleh SKPD pelaksana program kegiatan terkait sanitasi. Kegiatan Pokja Sanitasi dalam monitoring dan evaluasi di bawah tanggung jawab Kepala Bappeda sekaligus sebagai ketua Pokja Sanitasi. Secara lebih rinci dan lengkap dapat dilihat pada struktur kelembagaan di bawah :


VI.2

PENANGGUNGJAWAB Bupati Pasaman KETUA POKJA Sekda Pasaman SEKRETARIS Ka. BAPPEDA

SKPD Pengambil Data

Pokja San Bid. Monev Kompilasi Data

Pokja San Bid. Monev Pengolah Data

Pokja San Bid. Monev Pembuat Laporan

Gambar 6.1 Struktur kelembagaan Monitoring dan Evaluasi Pokja

Tugas khusus Pokja Sanitasi yang terkait monev adalah: 

Koordinasi semua kegiatan yang terkait dengan evaluasi kebijakan, strategi dan program sanitasi kota untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan banyak membantu pencapaian sasaran, visi dan tujuan.



Evaluasi kinerja sektor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sanitasi, untuk memastikan sejauh mana sasaran Rencana Tindak SSK dapat tercapai.

6.3 Monitoring Strategi Sanitasi Kabupaten Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Monitoring merupakan proses proses pengumpulan data secara rutin sebagai bagian dari kegiatan, untuk membandingkan rencana dengan situasi nyata, sebagai bagian dari proses internal Pemerintah Kabupaten. Manfaat monitoring sanitasi adalah sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan:


VI.3



Kemajuan relatif pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang telah disepakati.



Usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas SKPD dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemantauan SSK adalah sebagai berikut : 1. Pemantauan capaian strategis adalah untuk menilai tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang-bidang sanitasi dengan melihat indikatorindikator yang ditetapkan untuk masing-masing tujuan, sasaran serta tahapan pencapaian bidang sanitasi. 2. Pemantauan capaian pelaksanaan kegiatan adalah untuk menilai tingkat investasi (input) dan keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pembangunan sanitasi oleh SKPD terkait. Kegiatan-kegiatan ini mengacu pada usulan kegiatan-kegiatan (rencana tindak) SSK maupun kegiatan diluar usulan SSK yang dilaksanakan oleh SKPD. 3. Pemantauan Perencanaan dan pengambilan keputusan adalah untuk menilai tingkat kesesuaian kegiatan atau kepedulian pengambil keputusan terhadap rekomendasi program dan kegiatan usulan SSK. Salah satunya adalah dengan melihat jumlah usulan kegiatan SSK yang diakomodasi sebagai kegiatan SKPD dan tahun perencanan SSK.


VI.4

6.4 Pendokumentasian Dokumen merupakan bukti otentik pelaksanaan suatu kegiatan, bermanfaat sebagai pertangungjawaban pelaksanaan serta bahan referensi. Pendokumentasian dilakukan dengan 3 (tiga) langkah yaitu :  Langkah 1 Pendokumentasian laporan-laporan kegiatan sanitasi secara

periodik

(semesteran) oleh SKPD pelaksana kegiatan sanitasi. Langkah ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mengolah data kegiatan pembangunan sanitasi yang telah dilaksanakan secra langsung dari masyarakat melalui teknik wawancara dengan alat bantu quesioner.  Langkah 2 Menganalisa data dengan melihat indikator kinerja yang ditargetkan terutama yang berkaitan dengan hasil kegiatan (outcome). mengolah data yang diperoleh dalam bentuk simpulan-simpulan secara komprehensif tentang manfaat pembangunan sanitasi.  Langkah 3 Menyusun

laporan

dan

rekomendasi

tentang

optimalisasi

manfaat

pembangunan sanitasi baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat.

6.5 Evaluasi Strategi Sanitasi Kabupaten Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, serta mengecek faktor-faktor penghambat yang dihadapi, dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki, untuk mencapai tujuan. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat program dan kegiatan sebuah institusi.


VI.5

Evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi : 1. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/ kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan; 2. Evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/ kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/ pengalaman yang berguna. Sedangkan evaluasi berdasarkan jenisnya dapat dibedakan atas : 1. Evaluasi atas Proses. Evaluasi atas Proses berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respon mereka terhadap kegiatan program. 2. Evaluasi Dampak Evaluasi Dampak

berusaha

mengungkapkan siapa

sebenarnya

yang

memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya. Evaluasi pembangunan sanitasi meliputi : 1. Kebijakan perencanaan pembangunan sanitasi 2. Pelaksanaan pembangunan sanitasi 3. Hasil rencana pembangunan sanitasi 6.6 Pelaporan Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat sanitasi umum akan disusun secara

berkala

setiap

semester.

Laporan

semester

adalah

kompilasi

perkembangan program selama enam bulan berjalan dilengkapi dengan hasilhasil monitoring dan evaluasi dan penanganan pengaduan. Laporan ini menjelaskan status indikator seperti yang disebutkan dalam SSK, dan kaitan status ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Laporan ini dimaksudkan untuk pembaca umum, jadi bersifat tidak terlalu teknis tapi lebih menekankan aspek lingkungan, sosial dan politis dari sanitasi.


VI.6

Pokja Sanitasi Kabupaten Pasaman akan mempertimbangkan bentuk laporannya seperti Buku Putih Sanitasi Kabupaten yang aktual dengan beberapa penyesuaian atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kabupaten disajikan dalam bentuk artikel atau bahan presentasi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi sanitasi diharapkan dapat bermanfaat bagi Bupati,Tim Pengarah, SKPD terkait dan DPRD dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan sanitasi kota serta bermanfaat bagi masyarakat umum, swasta dan stakeholder. Penyampaian laporan dilakukan sesuai dengan standart birokrasi Pemerintah Kabupaten berupa telaah staf kepada atasan secara rutin, selain itu diupayakan adanya laporan berupa audiensi dengan pejabat terkait, siaran pers (press release) melalui media cetak dan media elektronik, serta penyampaian langsung sebagai bahan presentasi.


VI.7

` 7.1. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah tersebut pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasaman merupakan daerah pengunugan berketinggian antara 2.240 meter dari laut, sebagian besar didominasi oleh hutan lindung

dan memiliki jenis tanah Litosol dan tanah merah kuning

permukaan air tanah yang relatif besar disebabkan derah Kabupaten Pasaman merupakan daerah rawan hujan mencapai 1-20 hari berturut turut, Kabupaten ini merupakan karakteristik tersendiri terutama dalam upaya penanganan subsektor sanitasi. Kondisi topografi dan hidrologi yang dimiliki ini menjadikan perlunya penanganan khusus terkait sanitasi. Penentuan opsi teknologi menjadi semakin perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Berdasarkan hasil analisa data sekunder, data primer (studi EHRA), persepsi SKPD maupun pengamatan secara

langsung dilapangan, kondisi sanitasi

Kabupaten Pasaman terbagi ke dalam tiga zona area beresiko, yaitu dari 12 Kecamatan yang ada7 kecamatan (20,7 %) yang beresiko sedang, 3 kecamatan (48,3 %) berada pada kategori beresiko tinggi, dan 2 kecamatan (31 %) berada pada kategori beresiko sangat tinggi. Sebagai dasar dan arah penyusunan SSK ini, Pokja Sanitasi merumuskan Visi Sanitasi yaitu “terwujudnya kondisi sanitasi kabupaten pasaman yang berkualitas dan masyarakat yang berperilaku bersih” Visi ini selanjutnya diharapkan dapat tercapai sehingga disusunlah misi sanitasi sebagai berikut : 1. Mewujudkan sistem pelayanan pengelolaan air limbah permukiman yang terjangkau oleh masyarakat. 2. Mewujudkan sistem pelayanan pengelolaan persampahan secara menyeluruh dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan pengelolaan drainase secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang dapat menciptakan lingkungan sehat.

Strategi Sanitasi Kabupaten (Refisi 2012)

VII.1

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dari proses identifikasi permasalahan yang ada terkait sanitasi diketahui bahwa isu strategis sanitasi yang mengemuka adalah : a.

Masih Rendahnya Kesadaran Perilaku Hidup Bersih (PHBS) bagi Masyarakat.

b.

Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Sanitasi yang Memenuhi Standar Teknis dan Kesehatan yang Disyaratkan.

c.

Belum Adanya Aturan Yang Komprehensif Tentang Sanitasi. Berdasar pada isu tersebut Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Pokja

Sanitasi, merumuskan tiga kebijakan strategis yang diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut sekaligus terjawabnya misi dan visi yang ditentukan, Adapun kebijakan strategis sektor sanitasi yang dimaksud adalah yaitu sebagai berikut : a.

Peningkatan Kesadaran PHBS secara sistematis dan berkelanjutan

b.

Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sanitasi yang memenuhi standar teknis dan kesehatan.

c.

Penyusunan Aturan dan Perencanaan Sanitasi yang Komprehensif

Melalui arah kebijakan strategis tersebut, ditetapkanlah sasaran yang hendak dicapai berikut tahapan pencapaiannya. Adapun sasaran yang hendak dicapai diklasifikasi ke dalam 3 tahapan, yaitu : a.

Tahapan jangka panjang, adalah tercapainya Visi yang telah ditetapkan

b.

Tahapan jangka menengah, adalah sebagai berikut : 

Air Limbah, Penanganan sektor air limbah telah mencapai peningkatan layanan pengelolaan limbah 63.80% untuk sistem on site, serta 70% masyarakat bebas BABS.



Persampahan, Tercapainya kondisi Kabupaten dan lingkungan yang bersih dengan Pencapaian pengurangan kuantitas sampah sebesar 20%. Pencapaian sasaran cakupan pelayanan 60% penduduk. Peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai atau



Drainase Penanganan Sanitasi untuk subsektor drainase lingkungan adalah dengan meningkatkan cakupan layanan melalui peningkatan sarana dan prasarana.



PHBS/Higiene, Peningkatan kesadaran dan kemandirian berperilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat telah mencapai 70 % .


VII.2

Langkah selanjutnya menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan arah Pembangunan

Kabupaten

dengan

mempertimbangkan

arah

kebijakan

Pembangunan Kabupaten Pasaman, RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renja SKPD serta berbagai sumber perencanaan yang dimiliki terkait sanitasi. 7.2. Rekomendasi Dengan tersusunnya Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Pasaman ini, maka sebagai tindaklanjutnya direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut : a.

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua unsur terkait dalam pembangunan maupun pengelolaan sektor Sanitasi di Kabupaten Pasaman.

b.

Hendaknya dapat dikuatkan dalam sebuah peraturan yang jelas sebagai payung hukum pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Pasaman, sehingga perlu di PERDAkan.

c.

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini bukanlah sejenis buku panduan yang baku yang tidak dapat berubah, sehingga sangat dimungkinkan dilakukannya revisi ataupun perbaikan-perbaikan mengikuti perkembangan yang dari waktu ke waktu secara berkala.


VII.3

Strategi Sanitasi Kabupaten ( Refisi 2012 )

Recommend Documents