Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 - 2019

Bab 1 Pendahuluan 1.1

Latar Belakang Sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan sangat erat

dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, daerah kumuh dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana Pemerintah Daerah masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat kemiskinan dan permasalahan lain. Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran berdasarkan UU. No.47 tahun 1999. Awalnya 5 kecamatan, kemudian dalam perkembangannya berdasarkan

Peraturan Daerah

No.16

Tahun 1999

dimekarkan

menjadi

11

kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi dan hingga kini menjadi 18 kecamatan, 133 desa dan 2 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah 35.747,50 km² atau 3.429.260 Ha. Kabupaten Kutai Timur berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Sebagian besar pendatang yang kini bermukim di Kutai Timur berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Sehingga dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kutai Timur sebesar 174.018 jiwa dan kemudian meningkat menjadi 262.972 jiwa tahun 2010, yang berarti selama periode enam tahun penduduk Kutai Timur telah bertambah sebanyak 88.954 jiwa atau rata-rata pertahun bertambah sebanyak 14.826 jiwa. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya tidak merata yang berkisar antara 2,44 hingga 16,74 persen. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk juga tidak merata dimana jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibu Kabupaten kabupaten dengan jumlah sebanyak 67.849 jiwa atau sebesar 25,8 persen dari total penduduk Kutai Timur, dan sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Long Mesangat dengan jumlah 1

Pokja Sanitasi Kutai Timur

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 penduduk sebanyak 4.553 jiwa atau sebesar 1,73 persen dari total penduduk Kutai Timur. Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Sangatta Utara dengan jumlah penduduk 67.949 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Long Mesangat dengan jumlah penduduk 3.942 jiwa. Persebaran penduduk di Kabupten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun terakhir didominasi pada tiga kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak, yaitu Kecamatan Sangatta Utara (24,99 %); Kecamatan Bengalon (8,99 %); dan Kecamatan Sangatta Selatan (7,28%). Penyebaran penduduk di Kecamatan Sangatta Utara hingga tahun 2010 sebesar 25,80%. Hal ini berkaitan dengan Kecamatan Sangatta Utara merupakan ibuKabupaten kabupaten dan keberadaan perusahaan tambang batu bara terbesar yaitu Kaltim Prima Coal (KPC). Penyebaran penduduk di Kecamatan lain relatif

sedikit

karena

merupakan

kecamatan-kecamatan

pemekaran

dan

aksesibilitas yang masih kurang baik. Kabupaten

Kutai

Timur

bergabung

dalam

Program

Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun 2010. Dalam kurun waktu 2010-2014 Kabupaten Kutai Timur telah menyusun dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bangda/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program PPSP Tahun 2015, Kabupaten Kutai Timur termasuk salah satu Kabupaten yang harus melakukan penyusunan Pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK). Proses pemutakhiran perencanaan ini menghasilkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang berlaku 5 (lima) tahun. Strategi Sanitasi Kota ini merupakan pemutakhiran 3 (tiga) dokumen Buku Putih Sanitasi, SSK dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang disusun menjadi 1 (satu) dokumen. Strategi Sanitasi Kabupaten merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun yang disusun untuk memberikan arah pengembangan sanitasi kota. Pemutakhiran SSK perlu dilakukan karena beberapa hal yaitu periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah berakhir masa berlakunya, perlunya penyesuaian karena perubahan RPJMD dan peningkatan kualitas dokumen SSK sebelumnya karena ketidaklengkapan data. Selain itu pemutakhiran SSK perlu dilakukan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target universal access di tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2014-2019, yaitu pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia harus mendapatkan 100% akses sanitasi yang terdiri dari 85% akses ke sistem sanitasi layak 2

Pokja Sanitasi Kutai Timur

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 sesuai Standar Pelayanan Minimum dan 15% memiliki akses ke sistem sanitasi dasar. Target ini menuntut pemerintah dan pemerintah daerah menyesuaikan target pembangunan sanitasi untuk kurun waktu 2015-2019 menjadi 100%. Ini berarti kabupaten/kota harus meninjau kembali dokumen SSK yang telah disusun. SSK merupakan dokumen konsolidasi program dan kegiatan sanitasi, karena itu peran SSK dalam pembangunan sanitasi adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi

dan untuk mengetahui kebutuhan investasi

pembangunan sanitasi di daerah. Dengan mengacu kepada SSK, pemerintah kota wajib mengalokasikan anggaran untuk peningkatan akses air minum dan sanitasi untuk mencapai universal access air minum dan sanitasi Tahun 2019 serta untuk pendanaan pembangunan sanitasi permukiman sesuai kebutuhan. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi pada Pasal 42 menyatakan bahwa pendanaan APBD Kab/kota untuk percepatan penyediaan sanitasi

diselenggarakan berdasarkan

kepada program dan kegiatan penyediaan air minum yang tercantum dalam RKPD Kabupaten yang mengacu pada SSK.

RPJMD SSK Renstra SKPD Renstra SKPD Renstra SKPD Renstra SKPD

Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD

Rencana Strategis

Program/ Kegiatan

Gambar Hubungan SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

RPJMN dan RPJMD menjadi salah satu pedoman bagi penyusunan SSK dan memberikan arahan dalam menetapkan kebijakan terkait sanitasi yang akan dilakukan selama kurun waktu 2015-2019, dengan demikian SSK merupakan dokumen penjabaran operasional dari RPJMD khususnya yang terkait dengan sektor sanitasi. Selain itu Renstra SKPD yang memiliki tupoksi yang berkaitan dengan sanitasi dan dokumen master plan terkait sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) juga menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan SSK. Sedangkan RTRW merupakan dokumen perencanaan yang bersifat keruangan dan menjadi landasan dalam penentuan arahan lokasi pembangunan lnfrastruktur sektor sanitasi.

3

Pokja Sanitasi Kutai Timur

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 Program dan kegiatan yang tercantum dalam SSK selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Renja SKPD terkait dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Selain itu dokumen SSK akan menjadi masukan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Cipta Karya sebagai dokumen acuan untuk program dan kegiatan pembangunan keciptakaryaan.

1.2

Metodologi Penyusunan Proses pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) mencakup 5 (lima)

langkah berikut yaitu : 1.

Internalisasi dan Penyamaan Persepsi Proses internalisasi dan penyamaan persepsi adalah proses yang dilakukan pokja untuk memastikan adanya kesepahaman dan kesamaan persepsi mengenai pentingnya pembangunan sanitasi serta perlunya pemutakhiran SSK termasuk didalamnya manfaat SSK, dasar hukum dan posisi SSK. Selain itu Pokja perlu menyusun dan menyepakati rencana kerja Pokja.

2.

Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi Proses ini ditujukan untuk memutakhirkan profil wilayah, profil sanitasi dan pemetaan area beresiko berdasarkan situasi terkini. Profil wilayah menjelaskan kondisi geografis, administratif dan aspek geografis dan profil sanitasi akan memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh tentang pengelolaan sanitasi kota baik aspek teknis maupun aspek non teknis. Setelah profil sanitasi dimutakhirkan, Pokja harus mengidentifikasi permasalahan mendesak dan menetapkan area beresiko sanitasi untuk 3 (tiga) komponen (air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan). Penetapan area beresiko dilakukan untuk mengklasifikasi kelurahan berdasarkan tingkat resiko sanitasi dengan menggunakan Instrumen Profil Sanitasi.

3.

Skenario Pembangunan Sanitasi Penyusunan skenario pembangunan sanitasi dilakukan untuk menghasilkan skenario pembangunan sanitasi yang paling optimal dari sisi kebutuhan pendanaan daan ketersediaan anggaran maupun dari target pembangunan sanitasi yang ingin dicapai. Sebelum skenario pembangunan dihasilkan dalam bentuk daftar usulan program daan kegiatan beserta prioritasnya, Pokja harus merumuskan visi dan misi sanitasi beserta tujuan, sasaran dan strategi pembangunan sanitasi.

4

Pokja Sanitasi Kutai Timur

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 4.

Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi Proses

ini

merupakan

upaya

untuk

memastikan

komitmen

pendanaan

pemerintah dan non pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat untuk mendanai program dan kegiatan yang telah dihasilkan selama proses perumusan skenario pembangunan sanitasi. Di tingkat kota Pokja harus melakukan konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker K/L terkait sanitasi di provinsi, melakukan internalisasi kepada Kepala SKPD serta melakukan advokasi terhadap sumber pendanaan dari CSR dan masyarakat. Hasil dari proses ini adalah usulan program dan kegiatan yang disepakati untuk didanai

dari

pemerintah

dan

non

pemerintah

di

tingkat

kota.

Untuk

mendapatkan kesepakatan pendanaan daari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya di tingkat provinsi, daftar program dan kegiatan beserta kerangka logis diserahkan ke Pokja Provinsi untuk diverifikasi mengenai kelengkapan daftar program dan kegiatan serta disinkronkan dengan roadmap sanitasi provinsi, RPJMD provinsi dan pendanaan APBD provinsi dan APBN. Selanjutnya dibahas dalam Lokakarya Memorandum Program Sanitasi (MPS). 5.

Finalisasi Hasil akhir dari proses pemutakhiran SSK adalah finalisasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengesahan Walikota. Sebelum pengesahan Pokja harus melengkapi penulisan dokumen, menyusun daftar kesiapan implementasi untuk 2 (dua) tahun pertama dan rencana kerja tahunan serta melakukan konsultasi publik untuk menjaring masukan dan saran dari pemangku kepentingan.

Internalisasi dan penyamaan persepsi Bab 1

1

Skenario pemb. sanitasi Bab 3 dan 4

3

2 Pemetaan kondisi dan kemajuan pemb. sanitasi Bab 2 dan 3

Updated BPS

Finalisasi

4 Konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi Bab 5

Updated SSK

Updated MPS

Satu dok. Strategi Sanitasi

Gambar Tahapan Proses Pemutakhiran SSK. 5

Pokja Sanitasi Kutai Timur

5

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 1.3

Dasar Hukum Penyusunan

pemutakhiran

SSK

mengacu

kepada

beberapa

ketentuan/aturan normatif berikut ini yaitu : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

PemerintahanDaerah

Pemerintahan Provinsi,

antara

dan

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 9. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ

Tahun

2012

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Program

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah; 10. Surat

Edaran

(SE)

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.03.03/Menkes/184/2015 tentang Pendanaan untuk Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah; 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum; 13. Peraturan Bupati Nomor 30/02/88.3/HK/VI/2001 tentang pelaksanaan teknis pengelolaan sampah oleh UPT. Kebersihan, Pertamanan dam Pemakaman.

6

Pokja Sanitasi Kutai Timur

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 1.4

Sistematika Penulisan Pemutakhiran SSK disusun secara sistematis terdiri dari 6 (enam) bab yang

mencakup : Bab 1 Pendahuluan Memuat latar belakang, metodologi penyusunan, dasar

hukum dan

sistematika penulisan pemutakhiran SSK. Bab 2 Profil Sanitasi Saat Ini Memuat gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat ini serta area beresiko dan permasalahan mendesak sanitasi. Bab 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi Memuat visi dan misi sanitasi, pentahapan pengembangan sanitasi yang mencakup

tahapan

pengembangan

sanitasi,

tujuan

dan

sasaran

pembangunan sanitasi, skenario pencapaian sasaran serta kemampuan pendanaan sanitasi. Bab 4 Strategi Pengembangan Sanitasi Memuat

strategi

pengembangan

air

limbah

domestik,

pengelolaan

persampahan dan drainase perkotaaan. Bab 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Memuat ringkasan pendanaan sanitasi, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah serta antisipasi funding gap. Bab 6 Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Memuat mekanisme monev implementasi SSK 5 (lima) tahun kedepan.

7

Pokja Sanitasi Kutai Timur