Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Tabel 3.1

F ww CCo ww.wp rem wd a .nf wuainzc teP!D ae.rcdo 6F m .co TTr m iaria l

Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Tanah Bumbu

l

3.1 Visi dan Misi Sanitasi

Visi Kabupaten Tanah Bumbu

“Terwujudnya 1. Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat pelabuhan, perdagangan dan pariwisata terdepan di Kalimantan berbasis ekonomi kerakyatan menuju Tanah Bumbu yang Maju, Unggul, Mandiri, Sejahtera, 2. Aman, Religius dan Berakhlak Mulia serta Berintelektual Tinggi”.

DPo Dcu

Visi Sanitasi Kabupaten Tanah Bumbu Menyelenggarakan “Menuju Tanah penataan ruang Bumbu wilayah yang Bersanitasi Tahun mendorong 2020” pembangunan berkelanjutan dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional. Mengembangkan Wisata Unggulan yang selaras dengan Pembangunan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Misi Kabupaten Tanah Bumbu

3.

4.

Misi Sanitasi Kabupaten Tanah Bumbu

Misi Air Limbah : 1. Meningkatkan layanan air limbah permukiman dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan swasta 2. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola air limbah permukiman 4. Menyediakan peraturan/regulasi sistem penyelenggaraan air limbah permukiman Misi Persampahan : 1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pengelolaan persampahan 2. Perkuatan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan 4. Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan persampahan 5. Meningkatkan kelengkapan produk hukum pengelolaan


persampahan Misi Drainase : 1. Menyelenggarakan sarana dan prasarana drainase yang terintergrasi guna mendukung penyehatan lingkungan permukiman 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola drainase yang efektif, efisien dan bertanggung jawab 3. Menciptakan regulasi yang mendukung penyelenggaraan drainase 4. Meningkatkan pembiayaan drainase yang mandiri 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan drainase lingkungan yang telah terbangun

l

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih.


5.

6.

3.2 Pentahapan Pengembangan Sanitasi

Tahapan pengembangan sanitasi mencakup tahapan pengembangan air limbah domestik,

DPo Dcu

persampahan dan drainase yang akan dicapai hingga tahun 2020.


3.2.1 Tahapan Pengembangan Sanitasi a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Tabel 3.2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Tanah Bumbu

(a)

Cakupan Layanan Eksisting (%)

Target Cakupan Layanan (%) Jangka Jangka Jangka Pendek Menengah Panjang

l

Sistem


No

(b)

c

DPo Dcu

Wilayah Perdesaan A Buang Air Besar 18 Sembarangan (BABS) B Sistem Pengolahan Limbah Setempat (On site) 1 Cubluk dan sejenisnya 30 2 Tangki Septik 41 C Sistem Komunal 1 MCK/MCK+ 11 2 IPAL Komunal 0 3 Tangki Septik Komunal 0 D Sistem Pengolahan Air 0 Limbah Terpusat (Off site) Subtotal 100 Wilayah Perkotaan A Buang Air Besar 23 Sembarangan (BABS) B Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (On site) 1 Cubluk dan sejenisnya 10 2 Tangki Septik 55 C Sistem Komunal 1 MCK/MCK+ 12 2 IPAL Komunal 0 3 Tangki Septik Komunal 0 D Sistem Pengolahan Air 0 Limbah Terpusat (Off site) Subtotal 100 Sumber : Analisa pokja AMPL Kab. Tanah Bumbu Tahun 2015

(d)

(e)

(f)

12

7

0

20 45

10 50

0 60

17 0 4 0

25 0 8 0

30 0 10 0

100

100

100

15

10

0

7 57

3 60

0 70

15 3 3 0

17 5 5 0

20 5 5 0

100

100

100


DPo

Dcu F ww CCo ww.wp rem wd a .nf wuainzc teP!D ae.rcdo 6F m .co TTr m iaria ll

Gambar 3.1 Peta Zonasi Pengembangan Air Limbah Domestik


b. Tahapan Pengembangan Pengelolaan Persampahan Tabel 3.3 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Tanah Bumbu Target Cakupan Layanan (%) Jangka Jangka Jangka Pendek Menengah Panjang

Sistem

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

34,58

41,25

53,75

65

53.2

44.31

28.47

0

12,22

14,44

17,78

35

0

5

20

40

100

95

75

45

0

0

5

15


l

No

Cakupan Layanan Eksisting (%)

DPo Dcu

Wilayah Perkotaan A Prosentase Sampah Yang Terangkut B Dikelola Mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani C 3R Wilayah Perdesaan A Prosentase Sampah Yang Terangkut B Dikelola Mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani C 3R


DPo


Gambar 3.2 Peta Zonasi Pengembangan Persampahan Kabupaten Tanah Bumbu


Sumber : Pokja AMP L Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 c. Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Tabel 3.4 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Tanah Bumbu

(a)

(c)

l

(b)

Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 3 Lokasi 4 TOTAL

DPo Dcu

1 2 3 4

Titik Genangan di Area Permukiman

Pengurangan Luas Genangan (ha)


No

Luas Genangan Eksisting di Area Permukiman (ha)

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

(d)

(e)

(f)


DPo


Gambar 3.3 Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan


Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 3.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi a. Air Limbah Domestik

l

Tabel 3.5


Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik

Tujuan

Sasaran

Data Dasar

(1)

(2)

(3)

DPo Dcu

Menurunkan angka BABS murni di Kabupaten Tanah Bumbu Memberi penekanan terhadap masyarakat agar memiliki tangki septik yang sesuai standar teknis/SNI Melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan dari pencemaran air buangan rumah tangga Meningkatkan pelayanan pengolahan air limbah sistem terpusat pada IPLT yang akan di bangun Menyediakan sistem pengolahan lumpur tinja yang terintegrasi & ramah lingkungan Meningkatkan akses rumah tangga terhadap fasilitas pengolahan air limbah rumah tangga yang memadai Tersusunnya dokumen rencana induk sistem pengolahan air limbah yang komprehensif Meningkatkan prioritas pendanaan alokasi penganggaran air limbah permukiman yang bersumber dari APBD Kab Mengoptimalkan keterlibatan CSR maupun swasta dalam penganggaran air limbah permukiman Terbentuknya instansi pengelola air limbah domestik

Tersedianya tangki septik masyarakat sesuai standar teknis sebanyak 99,36% pada tahun 2019

Angka BABS murni sebesar 22,04% Kepemilikan tangki septik tidak memenuhi standar = 99,36%

Armada sedot tinja = 0

IPLT = 0

Fasilitas pengolahan air limbah permukiman = 0

Tersedianya dokumen perencanaan air limbah yang komprehensif pada tahun 2016

Master plan = 0

Pendanaan air limbah =

Terlibatnya 50% CSR maupun swasta yang ada di kabupaten Tanah Bumbu dalam penganggaran air limbah hingga tahun 2019

CSR yang terlibat dalam air limbah = 0

Instansi pengelolan air limbah domestik = 0


Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan air limbah permukiman melalui kelengkapan produk hukum air limbah Meningkatkan partisipasi masyarakat (PMJK) dalam pengelolaan air limbah domestik Mengoptimalkan kampanye pengelolaan air limbah kepada masyarakat

Perda air limbah= 0 Perbup air limbah = 0


l

KSM air limbah = 16

b. Persampahan

Tabel 3.6

Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan

Tujuan

Sasaran

Data Dasar

(1)

(2)

(3)

30% sampah sudah terpilah dari sumbernya di daerah pelayanan hingga tahun 2019

Pemilahan sampah = 20% (studi ehra)

Terdapat 20% rumah tangga yang memiliki fasilitas pengomposan sampah hingga tahun 2019 31.464 KK mendapatkan pemahaman untuk tidak membakar sampah hingga akhir tahun 2020

Rumah tangga melakukan pengomposan = 4%

Meningkatkan sistem pengelolaan 2 unit TPA yang masih open dumping menjadi control landfill Tersedianya pedoman/perencanaan dalam sistem pengelolaan

Terbangunnya TPA dengan sistem control landfill pada tahun 2018

DPo Dcu

Meningkatkan praktek pemilahan sampah dari sumbernya didaerah - daerah pelayanan persampahan Meningkatkan proporsi rumah tangga/masyarakat di daerah pelayanan terhadap fasilitas pengomposan sampah Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dan membuang sampah sembarangan Meningkatkan sarana pewadahan di daerah pelayanan Menambah sarana penampungan (TPS dan TPST 3R) di daerah pelayanan Mengoptimalkan sarana pengangkutan sampah

terpenuhinya jumlah TPS dan TPST 3R di daerah pelayanan

Tersusunnya dokumen master plan persampahan pada tahun 2017

Masyarakat membakar sampah = 41,2%

Bak sampah = 421 Kontainer = 20 TPST = 1

Becak/becak motor = 14 Gerobak = 119 Pick up = 2 TPA yang menggunakan system open dumping = 2 TPA (TPA Satui, TPA Kusan Hilir) Master plan persampahan = 0


Swasta/CSR = 7 perusahaan

terbentuknya UPTD Satui, UPTD Kusan hilir, UPTD Simpang Empat, dan UPTD TPA hingga akhir tahun 2019 Tersusunnya regulasi persampahan dalam bentuk perbup atau pun perda hingga akhir tahun 2019 Tersampaikannya informasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum hingga tahun 2020 50 % organisasi profesi/swasta menjadi mitra SKPD hingga akhir tahun 2020

UPT persampahan = 0

l

Terlibatnya 50% CSR/Swasta yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu hingga tahun 2019 Terbentuknya SKDP regulator dan UPTD sebagai operator pada tahun 2016


persampahan yang komprehensif di Kabupaten Tanah Bumbu Meoptimalkan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sampah Mengoptimalkan keterlibatan swasta/CSR dalam pendanaan persampahan Meningkatnya kinerja institusi pengelola persampahan melalui pemisahan regulator dan operator persampahan meningkatkan status dan kapasitas intitusi melalui pembentukan UPT di wilayah kerja pelayanan Meningkatkan kelengkapan produk hukum sebagai landasan dan acuan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan Memaksimalkan kampanye pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum

DPo Dcu

Membangun koordinasi/menggalang sinergi antar SKPD dengan swasta/organisasi profesi dalam mengkampanyekan persampahan

SKPD pengelolan persampahan = 1 (Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan)

Perda persampahan = 0 Perbup persampahan = 0

Organisasi Profesi Lingkungan Hidup = 1

c. Drainase Perkotaan

Tabel 3.7

Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase Perkotaan

Tujuan

Sasaran

Data Dasar

(1)

(2)

(3)

Menghilangkan area genangan di area pekarangan rumah Terbangunnya sistem jaringan drainase yang terintegrasi Tersusunnya master plan

31 kawasan permukiman rawan genangan tertangani hingga tahun 2020 Tersedianya dokumen

Area genangan = 566 ha (profil sanitasi) Kawasan rawan genangan = 31 Master plan drainase = 0


Mendorong peningkatan pembiayaan pemeliharaan dan peningkatan drainase

Pendanaan drainase tahun 2015 = 0,49% terhadap APBD Kab. SKPD yang menangani OM = belum ada


Terbentuknya instansi yang menangani OM drainase

perencanaan drainase perkotaan skala kabupaten hingga tahun 2040 Peningkatan anggaran pemeliharaan dan peningkatan drainase sebesar 2 % per tahun hingga tahun 2019 Terbentuknya instansi yang menangani OM drainase pada tahun 2017

l

drainase perkotaan skala kabupaten

Terpeliharanya saluran/drainase yang telah terbangun Meningkatkan partisipasi masyarakat (PMJK) dalam pengelolaan drainase Tersosialisasikannya mengenai pentingnya fungsi drainase kepada masyarakat luas

Terbentuknya 10 KSM drainaling (drainase lingkungan) di wilayah perkotaan hingga tahun 2020

Belum ada rehab drainase yang terbangun KSM drainase = 0

3.2.3 Skenario Pencapaian Sasaran

Tabel 3.8

Tabel Skenario Pencapaian Sasaran Peningkatan Akses Sanitasi

Komponen

DPo Dcu

Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Perkotaaan

2010

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

2020


3.3.4 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah Sanitasi merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 13 dan 14, tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara


l

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan pembangunan sanitasi, pemerintah kabupaten/kota dapat memanfaatkan sumber-sumber dana APBN, APBD Provinsi, danah hibah masyarakat/dunia usaha atau donor luar negeri sebagai sumber alternatif, disamping dari APBD mereka sendiri.

Sumber-sumber pendanaan sanitasi yang bersumber dari pemerintah terbagi atas :

1. APBD merupakan sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari daerah.

APBD Kabupaten adalah salah satu sumber pendanaan bidang sanitasi tingkat kabupaten selain sumber pendanaan non pemerintah lainnya. Perencanaan yang telah tertuang dalam dokumen pemutakhiran akan mampu mencapai universal acces jika terdanai sesuai dengan komitmen/kontribusi pendanaan kabupaten secara logis sehingga perlu memberikan gambaran atau analisis kemampuan pendanaan daerah bidang sanitasi.

2. APBN merupakan sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari pemerintah.

DPo Dcu

Sedangkan sumber – sumber pendanaan sanitasi non pemerintah terbagi atas :

1. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). CSR merupakan program suatu perusahaan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dalam bentuk kegiatan. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dapat langsung berkoordinasi dengan asosiasi perusahaan yang mempunyai kegiatan CSR di daerahnya masing-masing. Untuk mensosialisasikan dan menawarkan program dan kegiatan pengembangan sanitasi kepada perusahaan penyelenggara CSR, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berinisiatif melaksanakan pertemuan/lokakarya dengan dibekali dokumen SSK/MPS, khususnya tabel rencana investasi (program, kegiatan dan penganggaran).


2. KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS). Proyek kerjasama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian izin pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha. Kerjasama pemerintah dan swasta dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa pemerintah (solicited) maupun swasta

l

(unsolicited).


3. PERUSAHAAN SWASTA ATAU LEMBAGA NONPEMERINTAH PEDULI SANITASI. Sumber pendaan nonpemerintah potensial lainnya yang dapat diakses di daerah adalah sumber-sumber dari perusahaan atau lembaga nonpemerintah lainnya yang peduli terhadap sanitasi permukiman, seperti: LSM, hotel, restoran, bank/lembaga keuangan, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan sebagainya. Bentuk partisipasi dapat berupa barang atau anggaran yang dihibahkan langsung kepada masyarakat/kelompok masyarakat atau kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Mekanisme untuk mendapatkan pendanaan ini yaitu dengan menawarkan program/kegiatan melalui pertemuan/lokakarya.

Analisis perkiraan kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan sanitasi. Dari analisis belanja APBD Kabupaten Tanah Bumbu berikut akan terlihat trend pertumbuhan belanja sanitasi sektor air limbah domestik, persampahan dan drainase di dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam pembahasan berikut disajikan identifikasi biaya operasional dan pemeliharaan untuk aset sanitasi yang telah terbangun akan dianalisis untuk menetapkan besaran belanja sanitasi yang lebih

DPo Dcu

terstruktur. Besaran APBD Kab yang telah teridentifikasi (setiap tahun) akan dikurangi berdasarkan DAK yang terkait sanitasi yang didapat oleh Kabupaten Tanah Bumbu (DAK sanitasi, DAK Lingkungan Hidup maupun DAK Perumahan dan Permukiman).

Dari tabel berikut dapat terlihat bahwa ada trend pendanaan sanitasi dari tahun ke tahun Kabupaten

Tanah Bumbu bersifat fluktuatif, demikian pula untuk perhitungan pemeliharaan terhadap aset yang telah terbangun. Kemampuan pendanaan daerah yang meningkat dari tahun ke tahun adalah potensi untuk meningkatkan anggaran sanitasi, selain itu terdapat potensi untuk menggalang sinergi dengan pihak swasta dalam memberikan kontribusinya terhadap pembangunan sanitasi di Kabupaten Tanah Bumbu.



Tabel 3.9

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Untuk Sanitasi

No

Uraian

2011

2012

Belanja Sanitasi (Rp) 2013

2014

1 Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 4,407,455,452 14,301,174,450 56,432,770,000 13,236,041,000 1.1 Air Limbah Domestik 648,816,000 125,029,000 97,500,000 219,741,000 1.2 Sampah Rumah Tangga 2,714,900,000 2,613,270,000 5,336,300,000 1.3 Drainase Lingkungan 3,758,639,452 11,461,245,450 53,722,000,000 7,680,000,000 2 Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3) 1,032,800,000 2,263,980,000 2,476,640,000 2,197,310,000 2.1 DAK Sanitasi 1,125,260,000 970,840,000 2,197,310,000 2.2 DAK Lingkungan Hidup 1,032,800,000 1,138,720,000 1,505,800,000 2.3 DAK Perumahan dan Permukiman 3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi 4 Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi Belanja APBD murni untuk sanitasi (1-2-3) 3,374,655,452 12,037,194,450 53,956,130,000 11,038,731,000 Total Belanja Langsung 439,786,792,906 645,965,272,199 1,015,115,396,092 1,062,338,013,076 % APBD murni terhadap Belanja Langsung 0.77 1.86 5.32 1.04 Komitmen Pendanaan APBD untuk Pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung atau pun penetapan nilai absolut)

DPo

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

2015

12,352,344,500 290,932,000 7,555,312,500 4,506,100,000 4,832,270,000 2,909,320,000 1,922,950,000 7,520,074,500 919,259,896,806 0.82

Rata-rata Pertumbuhan -18 36 112 36 -14 0

123 24 2


No


Tabel 3. 10 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan

Uraian

2016

2017

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Tanah Bumbu979,791,689,059 Tahun 2015 1 Perkiraan Belanja Langsung

2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp) 2018

108,149,946,044

2019

2020

1,214,941,694,433

1,506,527,701,097

1,868,094,349,360

2,316,436,993,207

Tabel 3.11 133,024,433,635

163,620,053,371

201,252,665,646

247,540,778,744

Pertumbuhan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi19,856,013,771 3 PerkiraanPerhitungan Komitmen Pendanaan Sanitasi Pendanaan 18,385,197,936 18,752,901,895 19,120,605,854 19,488,309,812 Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

Tabel 3.11 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tanah Bumbu untuk Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2020

1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1

Uraian

2011

Belanja Sanitasi Air Limbah Domestik Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified) Sampah Rumah Tangga Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified) Drainase Lingkungan Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified)

DPo

No


Belanja Sanitasi (Rp) 2013

2012

2014

Rata-rata Pertumbuhan

2015

-

-

-

-

-

-

1,032,450,000

900,770,000

2,887,500,000

3,305,997,500

-

-

-

-

-

0 0


No


Tabel 3.12 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2020 Uraian

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp) 2017 2018 2019

2016

2020

Total Pendanaan

1 Belanja Sanitasi 1.1 Air Limbah Domestik

1.1.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified)

-

-

-

-

-

1,719,118,700

893,941,724

464,849,696

241,721,842

125,695,358

-

-

-

-

-

0

1.2 Sampah Rumah Tangga


3,445,327,321

1.3 Drainase Lingkungan


0


Tabel 3. 13 Tabel Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Mendanai Program/Kegiatan Pemutakhiran SSK No

Uraian

2016

Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan 2017 2018 2019

2020

Total Pendanaan

1 Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan 2 Perkiraan APBD Murni untuk sanitasi

108,149,946,044

133,024,433,635

163,620,053,371

201,252,665,646

247,540,778,744

853,587,877,440

18,385,197,936

18,752,901,895

19,120,605,854

19,488,309,812

19,856,013,771

95,603,029,268

4 Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)

108,149,946,044

133,024,433,635

163,620,053,371

201,252,665,646

247,540,778,744

853,587,877,440

5 Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)

18,385,197,936

18,752,901,895

19,120,605,854

19,488,309,812

19,856,013,771

95,603,029,268

DPo

3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi



DPo


Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Recommend Documents