Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka

2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan Sanitasi di Indonesia telah ditetapkan dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMPN) tahun 2005–2025 Pemerintah Indonesia. Berbagai langkah dan implementasi terhadap implementasi Program Nasional tersebut telah pula ditetapkan pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang difokuskan pada Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Untuk mewujudkan sanitasi yang baik diperlukan peran serta seluruh stakeholder yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam menanganinya. Pada tingkat Nasional, koordinasi kebijakan dilakukan oleh Project Management Unit (PMU) yang merupakan unsur dari lintas Departemen dan terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebagai perwujudan komitmen yang tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal dan penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik di daerah perkotaan, Pemerintah telah menyiapkan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Disamping hal tersebut, Pemerintah Pusat telah mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat menyusun suatu perencanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terkoordinasi, serta terencana untuk seluruh wilayah perkotaan dengan prioritas yang terukur, tanggap kebutuhan, berdasarkan kondisi actual dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Kabupaten. Sebagai bagian dari pembangunan Sanitasi Nasional, Pemerintah Kabupaten Malaka pada Tahun 2015, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah mengikuti rangkaian kegiatan serta mengambil langkah-langkah strategis dalam Program Nasional Percepatan Pembangaun Sanitasi Permukiman tersebut. Upaya ini telah menempatkan Kabupaten Malaka sebagai salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ditetapkan pada tahun 2015 guna melakukan penyusunan Buku Putih Pembangunan Sanitasi dan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan tahun 2016 sebagai salah satu Kabupaten yang melakukan pemutakhiran terhadap dokumen SSK tahun sebelumnya. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan pengembangan kebijakan, perencanaan program

1


2016

kegiatan serta penganggaran. Menyadari buruknya layanan sanitasi di Indonesia baik di pusat maupun daerah maka pemerintah telah menata kembali pembangunan sanitasi melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). PPSP menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2019. Tahun 2016 Program PPSP memasuki program PPSP jilid 2 dimana Kabupaten/Kota yang menyusun Dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten serta Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam PPSP Tahun 2015 kembali mereview dokumennya pada tahun 2016 menjadi 1 dokumen dengan sebutan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi di wilayah

Kabupaten

Malaka, maka setelah dilakukan penyusunan dokumen sanitasi pada Tahun 2015, pelaksanaan PPSP di Kabupaten Malaka tetap dilaksanakan dan dengan rutin mereview keanggotaan Pokja Sanitasi dan melakukan review dokumen sanitasi. Tahun 2016 Kabupaten Malaka melakukan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan pendampingan dari Fasilitator Kabupaten sesuai dengan SK Bupati Malaka No. 28/HK/2016 tentang pembentukan Kelompok Kerja air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Malaka. Pemutakhiran SSK diperlukan guna peningkatan kualitas dokumen dari SSK yang disusun tahun sebelumnya serta adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terkait dengan target Universal Access (100 – 0 – 100) yaitu 100 % capaian air bersih, 0 % pemukiman kumuh dan 100 % akses sanitasi di Tahun 2019. Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah suatu rencana strategi yang dibuat khusus untuk mengarahkan pembangunan sektor sanitasi suatu Kabupaten dan juga memastikan satu program pembenahan layanan sanitasi akan bersinergi dengan program-program lainnya guna mencapai sasaran pembangunan yang disepakati serta mensinergikan upaya-upaya yang akan dilakukan sektor swasta, Lembaga Swadya Masyarakat atau kelompok masyarakat. Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka ini sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif guna memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi Kabupaten Malaka. Untuk itu, dipandang perlu menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Malaka. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten. SSK memiliki peranan penting dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Malaka. Penyusunan Pemutakhiran SSK harus mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan di atasnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malaka dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka serta

2


2016

dokumen perencanaan lainnya. SSK ini dipakai sebagai dasar/pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pembangunan sektor sanitasi sehingga arah pembangunan menjadi lebih sistematis dan lebih terarah. Hubungan antara SSK yang disusun sebelumnya dengan SSK yang dimutakhirkan yaitu SSK yang disusun tahun sebelumnya sebagai dasar agar target sanitasi dapat dicapai lebih terarah dan sesuai dengan target nasional yang ditentukan. Dalam SSK yang dimutakhiran akan diidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi dari rencana yang telah disusun dalam SSK sebelumnya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan SSK merupakan dokumen konsolidasi program dan kegiatan sektor sanitasi yang mengemban amanat program prioritas yakni Prioritas ke 2 tentang Kesehatan point ke 2 yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar, prioritas ke 4 tentang infrastruktur point ke 5 yakni peningkatan infrastruktur pelayanan umum dan prioritas ke 5 tentang penanganan bencana point ke 1 yakni pengendalian bencana banjir melalui pembangunan tanggul. Sebagai acuan untuk pencapaian visi Kabupaten Malaka tahun 2016-2020 “MEMBANGUN FONDASI YANG KOKOH DAN DINAMIS UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT MALAKA YANG SEJAHTERA”, yang tertuang dalam dokumen RPJMD Malaka. Sedangkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten malaka untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang maka ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, yang meliputi strategi dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas berbasis konservasi dan mitigasi bencana, serta erat kaitannya dengan sektor sanitasi diantaranya terdiri atas meningkatkan aksesibilitas dan fungsi simpul-simpul transportasi eksternal maupun internal sesuai fungsi dan hirarki pusat kegiatan dalam mendukung perwujudan agrobisnis, ekowisata, permukiman, pendidikan dan kesehatan, meningkatkan sarana prasarana pengelolaan sumber daya air yang berkualitas, menyediakan sarana prasarana persampahan

dan pengelolaan limbah ramah lingkungan serta meningkatkan sistem

pengelolaan, mengembangkan infrastruktur pengendalian banjir dan longsor, menyediakan jaringan prasarana sumber daya air, mengembangkan dan menyediakan air bersih sesuai potensi air baku, menyediakan air bersih pada kawasan rawan air bersih, menyediakan sistem pengolahan air limbah ramah lingkungan dan mengembangkan drainase pada daerah banjir. 1.2. Metodologi Penyusunan Penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka berdasarkan pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota 2016, dukungan pemerintah pusat dan berbagai pengalaman yang diperoleh selama pendampingan Penyusunan Pemutakhiran SSK. Pemutakhiran SSK

3


2016

disusun oleh Tim Pokja Sanitasi Kabupaten Malaka. Penyusunan Pemutakhiran SSK ini disusun secara partisipatif, terintegrasi melalui berbagai pertemuan secara berkala dengan anggota pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Malaka, meninjau tempat-tempat yang dilayani oleh program sanitasi dan workshop baik yang dilaksanakan oleh pokja sanitasi Kabupaten Malaka maupun pihak lain. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu, secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan-tahapan berikut ini: 1.

Menetapkan kondisi pengelolaan sanitasi saat ini dan kondisi sanitasi yang diinginkan Kabupaten Malaka ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi Kabupaten, serta tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi kota. Dalam perumusannya mengacu pada Buku Putih Sanitasi (BPS), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD, RAD MDGs dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Malaka

2.

Menilai kesenjangan antara kondisi pengelolaan sanitasi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan ini digunakan untuk mendiskripsikan isu strategis dan kendala sektor sanitasi yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan. Terdapat 5 proses yang dilakukan dalam pemutakhiran SSK yaitu:

a. Proses Internalisasi dan Penyamaan Persepsi Dilakukan untuk menyamakan persepsi anggota Pokja terkait Pemutakhiran SSK dan kesepakatan rencana kerja Pokja. b. Proses Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi Merupakan proses pemutakhiran data terkait profil sanitasi serta mengidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi dari rencana yang telah disusun dalam SSK sebelumnya. Proses ini menghasilkan informasi kemajuan yang dicapai Kabupaten/Kota dalam pembangunan sanitasi berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya. c. Proses Skenario Pembangunan Sanitasi Merupakan proses untuk menghasilkan skenario pembangunan sanitasi yang paling optimal dari sisi kebutuhan pendanaan dan ketersediaan anggaran maupun dari sasaran pembangunan yang ingin dicapai. d. Proses Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi Merupakan proses penyusunan daftar program, kegiatan dan indikasi pendanaan yang disusun berdasarkan proses dan hasil yang telah dilakukan sebelumnya.

4


2016

e. Proses Finalisasi Merupakan proses untuk menyempurnakan atau melengkapi penyusunan dokumen SSK dan untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah terhadap strategi yang telah disusun untuk pembangunan sanitasi. Beberapa metodologi yang dilaksanakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut : a.

Pengumpulan dan Pengkajian data Penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten saat ini (dari Buku Putih Sanitasi), guna

menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Tim Penyusun SSK mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kabupaten Malaka untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/badan/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. Data-data sekunder meliputi Kabupaten Malaka Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, rencana-rencana Kabupaten Malaka seperti RTRW, RPJMD, dan lain lain. Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : 

Kajian Literatur, data sekunder



Observasi, wawancara responden



Diskusi



Studi spesifik: Kesadaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, gender dan kemiskinan, Pemetaan media, Partisipasi dunia usaha, Pendanaan dan pembiayaan, Kelembagaan.



Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Kabupaten Malaka Tahun 2015

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka adalah: 1. Data Primer yakni data yang diperoleh dari survei lapangan, interview dengan narasumber. 2. Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen strategis daerah antara lain RTRW, RPJMD, APBD Kabupaten Malaka Dalam Angka, Renstra SKPD, RAD MDGs data dokumen pendukung lainnya seperti aturan-aturan baik dari pusat, provinsi dan kota.

5


b.

2016

Analisa Data Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dengan mendeskripsikan tentang isu strategis

dan kendala yang akan dihadapi dalam melayani tujuan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penyusunan SSK ini yaitu dengan merumuskan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka (5 tahunan). Alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan peluang.

c.

Perumusan Arah dan Tahapan Pengembangan Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota Dalam bagian ini dilakukan perumusan arah Pengembangan Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota yang

meliputi visi, misi sanitasi kabupaten, arah kebijakan, strategi dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi Kabupaten Malaka. Perumusan tahapan pengembangan sanitasi dengan dilampiri zona sanitasi, tingkat layanan, hambatan, isu dan potensi yang ada.

d.

Perumusan Program dan Kegiatan Sanitasi serta Penganggaran Penyusunan daftar usulan program dan kegiatan beserta urutan prioritasnya yang mencantumkan

indikasi kebutuhan volume, indikasi waktu pelaksanaan, indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan.

e.

Penyusunan Strategi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan strategi monitoring dan evaluasi capaian SSK dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk

menilai ulang kerangka strategis/kerangka hasil SSK (tujuan, sasaran, input, kegiatan dan output), menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK, serta memasukkan informasi kerangka hasil ke dalam sistem monev berbasis web (Nawasis PPSP). Proses penulisan/dokumentasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) Malaka dilakukan oleh Pokja dengan merujuk pada jadwal tahapan penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Pusat. Sedangkan proses penyepakatannya dilakukan dalam forum rapat. 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka mengacu pada beberapa peraturan perundangundangan yang berlaku di tingkat nasional/pusat maupun daerah. Strategi Sanitasi Kota (SSK) di Kabupaten Malaka didasarkan pada peraturan dan produk hukum yang meliputi :

6

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka 1.3.1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2016

Undang – Undang

Undang Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

1.3.2

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum 6. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 7. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. 1.3.3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Wajib dilengkapi dgn UPL dan UKL Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

7

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka 8. 9. 10.

11. 12. 13.

2016

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/Prt/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/Prt/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air

1.3.4

Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

1.3.5

Peraturan Daerah Kabupaten Malaka dan Peraturan Bupati Malaka Belum ada Perda dikarenakan belum ada pembahasan di DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka terdiri dari 6 bab yang meliputi : BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya pemutakhiran SSK, Metode Penyusunan, Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan Dokumen.

BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI Menjelaskan wilayah kajian SSK dan kondisi umum Kabupaten yang mencakup administratif, kependudukan, jumlah penduduk miskin, keuangan dan perekonomian daerah, kebijakan penataan ruang dan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah, komunikasi dan media. BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Menjelaskan kerangka pengembangan sanitasi yang mencakup visi dan misi sanitasi, tahapan pengembangan sanitasi (sistem dan zona), tujuan dan sasaran sanitasi, skenario pencapaian sasaran dan kemampuan pendanaan sanitasi di daerah.

8


2016

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI Menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang mencakup aspek fisik dan aspek non fisik (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan jender dan keberpihakan pada masyarakat miskin). BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI Menjelaskan mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi

(air limbah

domestik, persampahan dan drainase) lima tahun ke depan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK, CSR dan Masyarakat). BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK Menjelaskan mekanisme monev implementasi SSK 5 (lima) tahun ke depan.

9

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka

Recommend Documents