PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang
:
a.
bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, diperlukan adanya struktur organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif;
b.
bahwa untuk pengembangan struktur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, diperlukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu
menetapkan
Peraturan
Daerah
tentang
Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741). 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM Dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Agam; b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; d. Bupati adalah Bupati Agam; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam; f.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam; h. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Agam, yang terdiri dari Badan, Inspektorat, Kantor dan RSUD yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat; i.
Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah. (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Inspektorat; c. Badan Kepegawaian Daerah; d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; e. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan; f.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari;
g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; h. Badan Pengelola Lingkungan Hidup; i.
Kantor Pelayanan Terpadu;
j.
Kantor Arsip dan Perpustakaan;
k. Kantor Penelitian dan Pengembangan;
l.
Rumah Sakit Umum Daerah;
m. Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 3 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 (1) Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Ekonomi, membawahkan : 1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan; 2) Sub Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. d. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan : 1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia; 2) Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya; e. Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana, membawahkan : 1) Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; 2) Sub Bidang Prasarana Wilayah.
f.
Bidang Penanaman Modal, membawahkan : 1) Sub Bidang Promosi dan Peningkatan Iklim Investasi; 2) Sub Bidang Kerjasama Investasi.
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Inspektorat Pasal 6 (1) Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Pasal 7 (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. f.
Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. (3) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah Pasal 9 (1) Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang kepegawaian daerah. (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 10 (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Pengadaan dan Mutasi, membawahkan : 1) Sub Bidang Pengadaan dan Penempatan; 2) Sub Bidang Mutasi. d. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemberhentian Aparatur, membawahkan : 1) Sub Bidang Karir dan Jabatan; 2) Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian. e. Bidang Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian, membawahkan : 1) Sub Bidang Informasi Kepegawaian; 2) Sub Bidang Pengolahan Data. f.
Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahkan : 1) Sub Bidang Pendidikan Latihan Penjenjangan dan Teknis Fungsional; 2) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan Latihan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pasal 12 (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 13 (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan : 1) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Penanganan Konflik; 2) Sub Bidang Pemantauan dan Analisas Informasi Daerah. d. Bidang Politik, membawahkan : 1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pembinaan Politik Masyarakat; 2) Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga. e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan : 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana; 2) Sub Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban. f.
Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Pasal 15 (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan; b. pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dibidang
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan; d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Penyuluhan, membawahkan : 1) Sub Bidang Tatalaksana Penyuluhan; 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. d. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahkan : 1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; 2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh. e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan : 1) Sub Bidang Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan; 2) Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Pangan. f.
Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Bagan susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Pasal 18 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari.
(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 19 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari; b. pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dibidang
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 20 (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif, membawahkan : 1) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Profil Nagari; 2) Sub Bidang Pengelolaan Pembangunan Partisipatif. d. Bidang Sumber Daya dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan : 1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Penerapan Teknologi Tepat Guna; 2) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. e. Bidang Perangkat dan Kelembagaan Nagari, membawahkan : 1) Sub Bidang Administrasi dan Produk Hukum Pemerintahan Nagari; 2) Sub Bidang Bina Kelembagaan dan Perangkat Nagari. f.
Bidang Keuangan dan Aset Nagari, membawahkan : 1) Sub Bidang Keuangan; 2) Sub Bidang Aset Nagari.
g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pasal 21 (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 22 (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; b. pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dibidang
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 23 (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Penguatan Kelembagaan Perempuan, membawahkan : 1) Sub Bidang Fasilitasi Advokasi dan Pengarustamaan Gender; 2) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Perempuan.
d. Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan, membawahkan : 1) Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. e. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan : 1) Sub Bidang Pengelolaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; 2) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Remaja dan Peningkatan Peran Pria. f.
Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan : 1) Sub Bidang Ketahanan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Institusi; 2) Sub Bidang Data dan Evaluasi Program.
g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Bagian Kedelapan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Pasal 24 (1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pengelola lingkungan hidup. (2) Badan Pengelola Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 25 (1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelola lingkungan hidup. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelola lingkungan hidup; b. pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dibidang
pengelola lingkungan hidup; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelola lingkungan hidup; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan, membawahkan : 1) Sub Bidang Penataan Lingkungan; 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Lingkungan. d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan : 1) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan; 2) Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan. e. Bidang Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan : 1) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan; 2) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam. f.
Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesembilan Kantor Pelayanan Terpadu Pasal 27 (1) Kantor Pelayanan Terpadu berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pelayanan perijinan. (2) Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 (1) Kantor
Pelayanan
Terpadu
mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi
dan
menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi : a. penyusunan program d bidang pelayanan masyarakat terpadu; b. penyelenggaraan perijinan; c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan; f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 29 (1) Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; d. Seksi Kesejahteraan Rakyat; e. Seksi Pemerintahan dan Non Perizinan Lainnya; f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (3) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh Kantor Arsip dan Perpustakaan Pasal 30 (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang arsip dan perpustakaan. (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 31 (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang arsip dan perpustakaan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang arsip dan perpustakaan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang arsip dan perpustakaan; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 32 (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pembinaan Kearsipan; d. Seksi Pengelolaan dan Pengamanan Arsip; e. Seksi Perpustakaan; f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (3) Bagan susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana tercantum pada lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesebelas Kantor Penelitian dan Pengembangan Pasal 33 (1) Kantor Penelitian dan Pengembangan berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang penelitian dan pengembangan. (2) Kantor Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 34 (1) Kantor Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penelitian dan pengembangan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan pengembangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 35 (1) Kantor Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan; d. Seksi Ekonomi, Keuangan dan Statistik; e. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi; f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (3) Bagan susunan organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Keduabelas Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 36 (1) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pelayanan kesehatan. (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 37 (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan; b. pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dibidang
pelayanan kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Pelayanan, membawahkan : 1) Seksi Pelayanan Medis; 2) Seksi Pelayanan Keperawatan. d. Bidang Penunjang, membawahkan : 1) Seksi Penunjang Pelayanan Medik; 2) Seksi Penunjang Non Pelayanan Medik. e. Bidang Promosi, Publikasi, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan : 1) Seksi Promosi dan Publikasi; 2) Seksi Penelitian dan Pengembangan. f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (3) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketigabelas Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 39 (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah Keputusan Keputusan Kepala Daerah. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati; b. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; c. pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah; d. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; f.
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentraman dan Keputusan Kepala Daerah;
g. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 41 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Operasional; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 42 Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 43 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati; (3) Jumlah dan jenis serta jenjang tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 44 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing. Pasal 45 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 46 Setiap
Pimpinan
Satuan
Organisasi
wajib
bertanggungjawab
memimpin
dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 47 Setiap Pimpinan Satuan Orgnisasi Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 48 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Pasal 49 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 50 Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing - masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI ESELONERING PERANGKAT DAERAH Pasal 51 (1) Kepala Badan dan Inspektur adalah jabatan eselon IIb; (2) Kepala Kantor, Camat, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan eselon IIIa; (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan eselon IIIb; (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah jabatan eselon IVa. (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis adalah eselon IVb.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 52 Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 Pemanfaatan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen yang berasal dari perangkat pemerintah diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 55 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 56 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.
Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 31Juli 2008 BUPATI AGAM,
ARISTO MUNANDAR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 31 Juli 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH,
SYAFIRMAN, SH NIP. 410009922
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2008 NOMOR 7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
I.
UMUM Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan
pembangunan
daerah
yang
berorientasi
kepada
kepentingan
masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Sehingga dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah pada prinsipnya terwadahinya fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas sebagai berikut : 1.
Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
2.
Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
Dalam menjalankan tugas Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi : 1.
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2.
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3.
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Agar kelembagaan perangkat daerah tersebut efektif dan efisien harus memperhatikan : 1.
Urusan wajib dan pilihan;
2.
Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Agam;
3.
Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
4.
Kemampuan keuangan daerah;
5.
Ketersediaan sumberdaya aparatur;
6.
Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas
Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Cukup Jelas Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas
