PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KOTA AMBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon; b. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 223) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemerintahan daerah, kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru; c. bahwa penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon dengan maksud untuk menjalankan misi yang diemban berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengaturan Urusan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menjalankan otononomi daerah yang seluas-luasnya; d. bahwa penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus didukung dengan pegawai yang memenuhi standart kompetensi jabatan sesuai bidang tugas dan beban kerja organisasi. e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon.
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomoror 3851); 5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 7. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak
Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 15. peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 20. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KOTA AMBON. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Kota adalah Kota Ambon.
2.
Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
4.
Otonomi Daerah adalah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.
Urusan adalah Urusan Pemerintahan Daerah sebagai Daerah Otonom.
6.
Sekretaris adalah Sekretaris Kota Ambon.
7.
Lembaga Teknis Kota adalah Lembaga Teknis Kota Ambon.
8.
Kepala Lembaga Teknis Kota adalah Kepala Lembaga Teknis Kota Ambon.
9.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan dilapangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. 11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon yang terdiri dari : 1.
Badan Perencanaan Pembangunan Kota.
2.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota.
3.
Badan Kepegawaian Kota.
4.
Badan Pengelola Keuangan Kota.
5.
Inspektorat Kota.
6.
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota.
7.
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota.
8.
Kantor Pelayanan Publik Kota.
9.
Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Kota.
10. Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota. 11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. BAB III BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3 Badan Perencanaan Pembangunan Kota merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 4 Badan Perencanaan Pembangunan Kota, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota di bidang perencanaan pembangunan.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Perencanaan Pembangunan Kota mempunyai fungsi :
dalam
pasal
4,
Badan
a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan kota.
b.
Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan kota.
c.
Pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan kota.
d.
Pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan.
e.
Pembinaan Unit Pelaksana Teknis.
f.
Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang perencanaan pembangunan kota.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1)
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota, terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang, membawahi : 1. Sub Bidang Fisik dan Prasarana Dasar Perkotaan. 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, membawahi : 1. Sub Bidang Ekonomi. 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya. e. Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi: 1. Sub Bidang Data dan Statistik. 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. f. Unit Pelaksana Teknis Badan. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IV BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 7 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 8 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana kota; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana kota berdasarkan peraturan perundang- undangan; c. Pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan masyarakat; d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
e.
Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana kota.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10 (1)
Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota, terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi : 1. Sub Bidang Operasional Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja 2. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, membawahi : 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak. 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Pengharus Utamaan Gender (PUG). e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi : 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat. 2. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna (TTG). f. Bidang Penerangan Motivasi dan Informasi Data, membawahi : 1. Sub Bidang Pencatatan Pelaporan dan Analisa Program. 2. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). g. Unit Pelaksana Teknis. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB V BADAN KEPEGAWAIAN KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 11 Badan Kepegawaian Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota di bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 12 Badan Kepegawaian Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Badan Kepegawaian Kota mempunyai fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian.
b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
c.
Pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian.
d.
Pelaksanaan urusan Kesekretariatan Badan.
e.
Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.
f.
Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang kepegawaian.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 14 (1)
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Kota, terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi : 1. Sub Bidang Mutasi. 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. d. Bidang Data, Pengadaan dan Pensiun, membawahi : 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun Pegawai. 2. Sub Bidang Data Pegawai. e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber membawahi : 1. Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai. 2. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Diklat.
Daya Aparatur,
f. Unit Pelaksana Teknis. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Kota adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VI BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 15 Badan Pengelola Keuangan Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota di bidang pengelolaan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 16 Badan Pengelola Keuangan Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan kota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Badan Pengelola Keuangan Kota mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan. b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
c.
Pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan.
d.
Pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan.
e.
Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.
f.
Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang pengelolaan keuangan kota. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 18
(1)
Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Kota, terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Anggaran, membawahi : 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran. 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran. d. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 1. Sub Bidang Kas Daerah. 2. Sub Bidang Belanja. e. Bidang Akuntansi, membawahi : 1. Sub Bidang Pembukuan. 2. Sub Bidang Verifikasi.
f. Unit Pelaksana Teknis. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Kota adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VII INSPEKTORAT KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 19 Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang pengawasan, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 20 Inspektorat Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa/negeri dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/negeri. Paragraf 3 Fungsi Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Inspektorat Kota mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. b.
Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.
c.
Pembinaan teknis di bidang pengawasan.
d.
Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
e.
Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
f.
Pelaksanaan urusan kesekretariatan Inspektorat.
g.
Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang pengawasan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 22
(1)
Susunan Organisasi Inspektorat Kota, terdiri dari : a. Inspektur b. Sekretariat ,membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan. 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum. c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan. 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan. 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan. 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan. 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan. 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan. 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan. 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan. 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan
Pasal 23 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota di bidang pengendalian dampak lingkungan, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 24 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan. EEEE Paragraf 3 Fungsi Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan. b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
c.
Pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dampak lingkungan.
d.
Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor.
e.
Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang pengendalian dampak lingkungan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 26
(1)
Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota, terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Pengendalian Dampak dan Pencemaran Lingkungan. d. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kemitraan. e. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi Kantor Pendalian Dampak Lingkungan Kota adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IX KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 27 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota di bidang perpustakaan dan kearsipan, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 28 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan. b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
c.
Pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan.
d.
Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor.
e.
Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang perpustakaan dan kearsipan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 30 (1)
(2)
Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Perpustakaan. d. Seksi Kearsipan dan Dokimentasi. e. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB X KANTOR PELAYANAN PUBLIK KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 31 Kantor Pelayanan Publik Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota dalam bidang pelayanan publik, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 32 Kantor Pelayanan Publik Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik. Paragraf 3 Fungsi Pasal 33 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Kantor Pelayanan Publik Kota mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik.
b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang- undangan.
c.
Pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik.
d.
Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor.
e.
Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang pelayanan publik. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 34
(1)
(2)
Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Publik Kota, terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Informasi, Penyuluhan dan Pengaduan Masyarakat. d. Seksi Pelayanan Perizinan. e. Seksi Pendataan, Penetapan dan Evaluasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Publik Kota adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XI KANTOR SATUAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan
Pasal 35 Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota di bidang pemadam kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 36 Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Daerah, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Kota mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran. b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dalam pemadam kebakaran berdasarkan peraturan perundang- undangan.
bidang
e.
Pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran.
d.
Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor.
e.
Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang pemadam kebakaran. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 38
(1)
(2)
Susunan Organisasi Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Kota, terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Pencegahan Kebakaran. d. Seksi Penanggulangan Kebakaran. e. Seksi Peralatan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XII KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 39 Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota dalam bidang pengolahan data elektronik, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 40 Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data elektronik. Paragraf 3 Fungsi Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik kota. b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengolahan data elektronik berdasarkan peraturan perundang- undangan.
c.
Pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data elektronik.
d.
Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor.
e.
Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang pengolahan data elektronik. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 42
(1)
(2)
Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota, terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Sistem Informasi Manajemen. d. Seksi Telematika. e. Seksi Pemberdayaan Sistem Informasi dan Telematika. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XIII KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1 Kedudukan Pasal 43 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota dalam bidang satuan polisi pamong praja, dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 44 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang satuan polisi pamong praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Paragraf 3 Fungsi Pasal 45 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kota. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kota. c. Pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kota. d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor. e. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kota. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 46 (1)
Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota, terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha.
(2)
c. Seksi Operasional. d. Seksi Ketertiban Umum. e. Seksi Ketentraman Masyarakat. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 47 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Lembaga Teknis Kota sesuai kebutuhan dan keahlian berdasarkan Peraturan Perundangundangan. Pasal 48 (1)
(2) (3) (4) (5)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dari berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan spesifikasi yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Setiap Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional berpengalaman di bidang tertentu Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Setiap satuan organisasi yang dapat didukung oleh kelompok jabatan fungsional, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini, dilakukan penyerasian dan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Pasal 49
(1)
(2) (3)
Pada Lembaga Teknis Kota yang berbentuk Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis tertentu di wilayah kerja kecamatan, namun harus berdasarkan pertimbangan kebutuhan dalam kaitan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau teknis penunjang. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTB yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB XVI TATA KERJA Pasal 50 Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan satuan organisasi dalam lingkup pemerintah kota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi secara vertikal dan horinsontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan Organisasi dalam lingkup Pemerintah Kota serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 51 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Lembaga Teknis Kota wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 52 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Kota bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 53 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan berkala kepada atasan tepat pada waktunya.
Pasal 54 Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 55 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Pasal 56 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XVII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI Bagian Pertama Kepangkatan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pasal 57 Jenjang Jabatan, Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian perangkat Lembaga Teknis Kota diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 58 (1). Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah dilakukan melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT). (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 59 (1). Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Kota setelah berkonsultasi dengan Gubernur. (2). Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Kota. (3). Sekretaris, Kepala Bidang dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Kota. (4). Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kota berdasarkan pelimpahan wewenang dari Walikota atas usul Kepala Badan dan Kepala Kantor (5). Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1, 2, 3 dan 4) pasal ini, didasarkan pada Standart Kompetensi Jabatan. (6). Standart Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Eseloninsasi Pasal 60 Eselonisasi Jabatan Struktural pada satuan organisasi Lembaga Teknis Kota terdiri dari: (1) Kepala Badan adalah eselon II.b (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan Inspektur Pembantu pada Inspektorat adalah eselon III.a (3) Kepala Bidang pada Badan adalah eselon III.b (4) Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor adalah eselon IV.a (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan adalah eselon IV.b
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61 Kepala Bidang pada Badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.
Pasal 62 Pelaksanaan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 63 (1)
(2)
Uraian Tugas Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPTB, dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Walikota. Peraturan Walikota sebagaiaman dimaksud dalam ayat (1) sudah harus dikeluarkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
Pasal 64 Peraturan Daerah ini sewaktu-waktu dapat disesuaikan dan dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 65 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 04 Maret 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D Nomor 03) dan Peraturan Walikota sebagai pelaksananya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 66 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.
Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 27 Desember 2008 WALIKOTA AMBON, Dto, MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal, 27 Desember 2008 SEKRETARIS KOTA AMBON, Dto, NY. HESINA JOHANNA HULISELAN/T
LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI D NOMOR 04 Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KOTA AMBON I. UMUM : Bahwa penataan kembali Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon bertujuan untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusahan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Penataan organisasi kelembagaan daerah dimaksudkan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota selaku kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Walikota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dibantu oleh perangkat daerah, yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Bahwa yang merupakan dasar utama penyusunan pembentukan organisasi lembaga teknis daerah, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadai kewenangan Kota Ambon. Besaran organisasi Lembaga Teknis Kota yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan
penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana tugas serta pola pengembangan kerja sama antar daerah, daerah dengan provisi, daerah dengan pemerintah dan/atau negara lain, serta lembaga-lembaga non pemerintah. Lembaga Teknis Kota yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini untuk menangani fungsi pengawasan, kepegawaian dan keuangan adalah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang harus ditetapkan berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Pembentukan Lembaga Teknis Kota sebagaimana dimaksud diatas untuk menangani fungsi pengawasan, kepegawaian dan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Prangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten Kota, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dilakukan karena sifatnya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang tidak tercakup oleh Sekretariat Kota maupun Dinas-Dinas Daerah. Bahwa eselonisasi Kepala Bidang pada Badan yang semulannya eselon IIIa, disesuaikan menjadi eselon III.b. berdasarkan peraturan daerah ini. Maksud penyesuaian eselon ini adalah dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. Bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural tersebut, walaupun organisasinya menjadi menjadi eselon III.b. Jabatan eselon III.b berdasarkan Peraturan Daerah ini akan berlaku bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan ini. Jabatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan bagian integral dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota, pengisian jabatannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Lembaga Teknis yang bersangkutan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sewaktu-waktu dapat disesuaikan berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Kelembagaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Penomoran dalam angka “1 sampai dengan angka 10 dalam pasal ini bukan dimaksudkan sebagai nomor urut Lembaga Teknis Kota, kedudukan Lembaga Teknis Kota dalam peratutan daerah ini adalah sama/setingkat. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang Perencanaan Pembangunan yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Huruf a Yang dimaksud dengan Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana Daerah sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Huruf a Yang dimaksud dengan ” Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Badan Kepegawaian Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas
Huruf g Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang Kepegawaian yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Badan Pengelola Keuangan Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang Pengelolaan Keuangan yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Huruf a Yang dimaksud dengan “Penyusunan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Inspektorat Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang Keinspektoratan/Pengawasan yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang memerlukan penanganan segera secara cepat.
Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Kantor Pelayanan Publik Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang Pelayanan Publik yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang Satuan Pemadam Kebakaran yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang Pengolahan Data Elektronik yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas
Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Kantor Satuan Pamong Praja Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentuan dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 47 Yang dimaksudkan dengan Kelompok Jabatan Fungsional adalah beberapa orang pegawai negeri sipil dengan keahlian/keterampilan tertentu yang dipercayakan memimpin dalam melaksanakan tugas teknis dinas. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Maksud “ditunjuk” dalam ayat ini adalah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Teknis Kota (Kepala Badan atau Kepala Kantor) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 49 Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan “dapat dibentuk” adalah dibolehkan untuk diadakan jika dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang. Yang dimaksudkan dengan “kegiatan teknis operasional” adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan “kegiatan teknis penunjang” adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional organisasi induk. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 50 Kewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal adalah untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan yang baik didalam prosedur-prosedur kerja maupun pembinaan dan pengawasan. Pasal 51 Yang dimaksudkan dengan “wajib mengawasi bawahan“ dalam pasal ini adalah keharusan bagi setiap pimpinan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap bawahan yang dipimpinnya agar tugas dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuk dalam ayat ini adalah petunjuk teknis, arahan pimpinan dan lain-lain. Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas
Pasal 58 Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan “Melalui Proses BAPERJAKAT” adalah seleksi calon pejabat agar pengembangan karier pegawai negeri sipil jelas dan terarah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan memperhatikan perkembangan atau perubahan yang dinamis baik kepangkatan, pendidikan, motivasi dan ketrampilan/inovasi. Ayat (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan keanggotaannya terdiri dari para pejabat eselon II yang diketuai oleh Sekretaris Kota dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian Pasal 59 Ayat (1) Berkonsultasi dengan Gubernur dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Pejabat Struktural eselon III.a pada Lembaga Teknis Kota sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a Pasal 62 Pelaksanaan efektifitas organisasi perangkat daerah ini disertai pengisian personil sudah harus terlaksana selama enam bulan setelah ditetapkan peratruran daerah ini. Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 64 Maksud “sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan peraturan perundangundangan” adalah untuk menyesuaikan kelembagaan ini dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan dan perkembangan
organisasi perangkat daerah dan selama setahun terbentuk kelembagaan tersebut perlu dievaluasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 332
