PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KOTA AMBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undangp-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon sebagai perangkat daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemerintahan daerah, kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru; c. bahwa penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon yang merupakan wilayah kerja Camat dengan maksud untuk menjalankan misi yang diemban berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat dan menerima serta melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon.
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6 Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826); 18. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Kota adalah Kota Ambon;
2.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
3.
Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4.
Otonomi Daerah adalah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.
Urusan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom;
6.
Walikota adalah Walikota Ambon;
7.
Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon;
8.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Ambon;
9.
Camat adalah Kepala Kecamatan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahlian; 11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan /atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN Bagian Pertama Paragraf 1 Kedudukan (1)
Pasal 3 Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat.
(2)
Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
(3)
Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi
(1)
(2)
Pasal 4 Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Menggkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan. d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
g.
(3)
(4)
(5) (6)
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Camat menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) Camat mempunyai fungsi : a. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di kecamatan. b. Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota. Penjabaran tugas pokok dan fungsinya kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota. Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada camat. Bagian Kedua Susunan Organisasi Kecamatan
(1)
(2)
Pasal 5 Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari a. Camat. b. Sekretaris Camat. c. Seksi Pemerintahan. d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban. e. Seksi Pembangunan. f. Seksi Pelayanan Umum. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
(1) (2) (3) (4)
Pasal 6 Dilingkungan Kecamatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional berpengalaman di bidang tertentu. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI Bagian Pertama Kepangkatan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pasal 7 Jenjang jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian Kecamatan diatur dengan Keputusan Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1) (2)
(3) (4) (5)
Pasal 8 Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kota dari jabatannya atas usul Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pelimpahan wewenang dari Walikota Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan pegawai dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), didasarkan pada standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 9 (1)
(2)
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural oleh Walikota atas usul Sekretaris Kota dilakukan melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT). Pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi BAPERJAKAT sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dietapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Eselonisasi Pasal 10 Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, eselonisasi jabatan struktural pada satuan organisasi Kecamatan terdiri dari :
(1) (2) (3) (4)
Camat adalah eselon III.a Sekretaris Camat adalah eselon III.b Kepala Seksi adalah eselon IV.a Kepala Sub Bagian adalah eselon IV.b
BAB V TATA KERJA Pasal 11 Dalam Melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat dan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintahan Kota serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 12 Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dalam lingkup Kecamatan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.
Pasal 13 Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dalam lingkup Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 14 Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dalam lingkup Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
Pasal 15 Setiap Laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan.
Pasal 16 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 (1) (2) (3)
Pelaksanaan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini sewaktu-waktu dapat disesuaikan dan dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Keluirahan (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri D Nomor 4) dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.
Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 27 Desember 208 WALIKOTA AMBON, Dto, MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal, 27 Desember 208 SEKRETARIS KOTA AMBON Dto, NY.HESINA JOHANNA HULISELAN/T
LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI D NOMOR 33 Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KOTA AMBON I. UMUM : Bahwa penataan kembali Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon bertujuan untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusahan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah demi peningkatan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota selaku kepala daerah dibantu oleh perangkat kota yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah menegaskan bahwa dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah walikota sebagai Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah, dimana Kecamatan Kota merupakan unsur staf membantu walikota dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan pemerintahan otonomi daerah. Besaran organisasi Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini sesuai kriteria yang ditetapkan sebagaimana yang dimanatkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana tugas serta pola pengembangan kerja sama antar daerah/atau dengan pihak ketiga.
Susunan Organisasi Kecamatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Prangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten Kota, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang karena sifatnya melaksanakan tugas-tugas tertentu yang tidak tercakup oleh Dinas-Dinas Kota maupun Lembaga Teknis Kota, dapat dilaksanakan melalui Sekretariat Kota sebagai unsur staf Pemerintah Kota maupun unsur pelayanan dewan. Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini tidak tertutup kemungkinan untuk diadakan perubahanperubahan untuk penyesuaian terhadap dinamika peraturan Perundang-Undangan dibidang Kelembagaan berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi pelaksanaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 “Kecamatan Kota” dalam pasal ini bukanlah nama kecamatan, yang dimaksudkan adalah Kecamatan-kecamatan yang ada dalam daerah Kota Ambon. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan “wilayah kerja tertentu” dalam ayat ini adalah daerah/wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Ambon. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam ayat ini adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,Keputusan Presiden dan Peraturan daerah di bidang kepegawaian. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksudkan “Melalui Proses BAPERJAKAT” adalah seleksi terhadap calon pejabat dengan memperhatikan perkembangan atau perubahan yang dinamis baik kepangkatan, pendidikan, motivasi dan ketrampilan/inovasi. Ayat (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan keanggotaannya terdiri dari para pejabat eselon II yang diketuai oleh Sekretaris Kota dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Kewajibaan menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal adalah untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan yang baik didalam prosedur-prosedur kerja maupun pembinaan dan pengawasan. Pasal 12 Yang dimaksudkan dengan “wajib mengawasai bawahan” dalam pasalini adalah keharusan bagi setiap pimpinan secara berjenjang untuk melakukan fungsi kontrol terhadap bawahan yang dipimpinnya agar tugas dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang dimaksudkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Yang dimaksudkan dengan petunjuk-petunjuk dalam pasal ini adalah petunjuk teknis, arahan pimpinan dan lain-lain. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Ayat (1) Pelaksanaan efektifitas organisasi perangkat daerah ini disertai pengisian personil sudah harus terlaksana selama enam bulan setelah ditetapkan peratruran daerah ini. Ayat (2) Maksud “sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan peraturan perundangundangan” adalah untuk menyesuaikan kelembagaan ini dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan dan perkembangan organisasi perangkat daerah dan selama setahun terbentuk kelembagaan tersebut perlu dievaluasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 334
