PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 17 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPAN BATAS WILAYAH NEGERI DI KOTA AMBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang : a. bahwa Negeri sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Kota Ambon, memiliki wilayah Petuanan (Ulayat) dengan batas-batasnya secara alamiah tidak menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kewenangan Negeri secara nyata. b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib dan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, perlu adanya kepastian batas wilayah dalam penyelenggaraan kewenangan Negeri secara nyata, melalui penetapan batas wilayah Negeri. c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penetapan batas wilayah Negeri, diperlukan adanya pedoman penetapan batas wilayah Negeri. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Penetapan Batas Wilayah Negeri dengan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 1
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa; 11.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14); 13.Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri Di Kota Ambon (Lembaran daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 226) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPAN BATAS WILAYAH NEGERI DI KOTA AMBON BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Ambon; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon; 3. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon yang selanjutnya disebut Walikota; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon; 3
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota; 6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul, adat istiadat dan hukum adat setempat; 7. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia; 8. Raja adalah Gelar Kepala Pemerintahan Negeri yang merupakan unsur penyelenggaraan kesatuan masyarakat hukum adat, berfungsi mengurus hukum adat dan adat istiadat serta tugastugas pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 9. Pemerintah Negeri adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Negeri oleh Raja, Saniri Rajapatti, dan Saniri Negeri Lengkap; 10. Perangkat Negeri Adalah Perangkat Pembantu Kepala Pemerintahan Negeri yang meliputi unsur adat, unsur pelaksana dan unsur kewilayahan yang terdiri dari Sekertaris Negeri, Lembaga-lembaga Adat, Kepala-Kepala Urusan, dan atau sebutan lain sesuai adat istiadat setempat; 11. Saniri Negeri Lengkap adalah Badan Legislatif Negeri yang terdiri dari dari wakil-wakil soa, kepala adat, tua-tua negeri, kepala tukang, kewang, serta unsur-unsur lain yang bertugas membantu Raja membentuk Peraturan Negeri serta melakukan fungsi pengawasan; 12. Peraturan Negeri adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Raja setelah mendapat persetujuan Saniri Negeri lengkap; 13. Keputusan Raja adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Negeri yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 14. Batas Negeri di darat adalah pemisah antara Negeri yang berbatasan berupa pilar batas dan daftar koordinat di peta; 15. Batas Negeri di laut adalah pemisah antara Negeri yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta, yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan berdasarkan hak dan asal usul berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku; 16. Penetapan Batas Negeri adalah suatu kegiatan penataan, penegasan dan pengesahan batas Negeri di wilayah darat dan di wilayah laut; 5.
4
17. Penataan Batas Negeri adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Negeri; 18. Penegasan Batas Negeri adalah kegiatan penentuan batas Negeri yang didahului kegiatan survey, pemetaan batas Negeri sampai dengan pemasangan tanda batas dan pembuatan peta batas; 19. Pengesahan Batas Negeri adalah kegiatan untuk mengesahkan batas wilayah Negeri; 20. Titik Batas Sekutu adalah tanda batas yang terletak pada koordinat batas Negeri; 21. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur topografi (peta topografi), rupabumi (peta rupabumi) dan batimetri (peta batimetri); 22. Pelacakan Batas Negeri adalah kegiatan untuk menentukan letak batas Negeri berdasarkan sumber hukum adat yang disepakati dan pemasangan tanda batas sementara; 23. Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik di lapangan dengan sistim referensi tertentu; 24. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi yang dinyatakan dengan besaran perbandingan; 25. Peta Batas Negeri adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, fotomini perairan dan lain-lain; BAB II PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGERI Bagian Pertama Penegasan Batas Wilayah Negeri Di Darat Pasal 2 (1) Penegasan batas wilayah Negeri di darat dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas Negeri di darat yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik. (2) Penegasan batas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan, sampai dengan penentuan titik koordinat batas di atas peta. (3) Penegasan batas Negeri di darat berpedoman pada dokumen batas Negeri, dan atau kesepakatan antara Negeri yang berbatasan. (4) Penegasan batas Negeri di darat dilakukan melalui: a. menetapkan dan memasang tanda batas; dan b. pembuatan peta batas Negeri dengan menggunakan peta dasar yang tersedia serta hasil pelacakan batas. 5
Bagian Kedua Penegasan Batas Wilayah Negeri Di Laut Pasal 3 (1) Penegasan batas wilayah Negeri di laut dilakukan sehubungan dengan kewenangan Negeri di wilayah petuanan laut berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. (2) Penegasan batas wilayah Negeri di laut berbentuk garis pemisah antar Negeri, berupa garis tegak lurus dari batas Negeri kearah laut; (3) Wilayah kewenangan Negeri di laut didasarkan pada : a. hak asal usul dan hukum adat setempat mengenai petuanan laut; b. secara de fakto terdapat kegiatan warga masyarakat Negeri di laut; c. hak asal usul dan kegiatan warga masyarakat tersebut tidak melebihi 0,5 (nol koma lima) mil laut dari dari batas kewenangan Kabupaten/Kota menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagian Ketiga Tahapan Penegasan Batas Wilayah Negeri Pasal 4 Penegasan batas Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 diwujudkan melalui tahapan-tahapan kegiatan : a. Penelitian terhadap dokumen batas Negeri serta disesuaikan dengan dokumen Negeri lain yang berdekatan; b. Pelacakan batas di lapangan secara bersama antar Negeri yang berbatasan; c. Sosialisasi hasil kesepakatan;
pelacakan
batas
dan
penandatanganan
d. Pemasangan pilar batas secara pasti; e. Pengukuran, penentuan posisi pilar batas dan pembuatan peta batas. Pasal 5 (1) Tahapan-tahapan penegasan batas Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditegaskan dalam Berita Acara. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lampirannya serta peta batas Negeri dan dokumen disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
berikut lainnya 6
BAB III PEMBUATAN PETA BATAS NEGERI Pasal 6 (1) Pembuatan peta batas Negeri dilakukan dengan cara : a. kompilasi/penurunan dari peta yang tersedia; b. terestris atau fotogrametris untuk wilayah darat; c. Peta batimetri atau data hasil survey batimetri untuk wilayah laut. (2) Peta batas Negeri memuat gambaran batas wilayah Negeri di darat dan di laut, dibuat dengan skala 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribuh). BAB IV PENETAPAN BATAS WILAYAH NEGERI Pasal 7 Penetapan batas wilayah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota, setelah dilaksanakan tahapan-tahapan penegasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, oleh Tim Penegasan Batas Wilayah Negeri. BAB V TIM PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGERI Pasal 8 (1) Untuk mewujudkan objektivitas penegasan batas wilayah Negeri, dibentuk Tim Penegasan Batas Wilayah Negeri dengan Keputusan Walikota. (2) Tim Penegasan Batas Wilayah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur : a. Pemerintah Kota; b. Pemerintah Kecamatan; c. Pemerintah Negeri; d. Unsur Latupati; e. Tokoh masyarakat Pasal 9 Tim Penegasan Batas Wilayah Negeri bertugas untuk : a. Melakukan inventarisasi dan pengkajian terhadap dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berkaitan dengan batas Negeri; 7
b. Melakukan inventarisasi dokumen tertulis mengenai yang berkaitan dengan batas wilayah Negeri; c. Melalukan survey dan supervisi teknis di lapangan dalam rangka penegasan batas wilayah Negeri; d. Melakukan pemetaan batas wilayah Negeri dengan mempergunakan peralatan yang berteknologi tinggi; e. Menyiapkan peta batas Negeri berikut titik koordinat dan garis imajiner untuk wilayah laut; f. Melakukan sosialisasi hasil penegasan batas wilayah Negeri; g. Menandatangani Berita Acara kesepakatan batas Negeri; h. Menyampaikan Laporan penegasan batas wilayah Negeri kepada Pemerintah Daerah. BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10 (1) Apabila terjadi perselisihan batas wilayah antara dua Negeri, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; (2) Apabila upaya musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Walikota menyelesaikan perselisihan dimaksud setelah mendapat masukan dari Tim Penegasan Batas Wilayah Negeri. (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk keputusan yang bersifat final dan mengikat. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 11 Dalam pelaksanaan kegiatan penegasan dan penetapan batas wilayah Negeri, pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 (1) Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan.
8
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Desember 2008 WALIKOTA AMBON, Dto, MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal 22 Juni 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON, Dto, HESINA JOHANA HULISELAN/T
LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2009 NOMOR 05
Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 17 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPAN BATAS WILAYAH NEGERI DI KOTA AMBON I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pelaksanaan Otonomi Daerah hendaknya dilakukan secara bersamaan dengan Otonomi Desa (baca : Negeri). Dalam kerangka Otonomi Negeri, maka penyelenggaraan Pemerintahan Negeri atas prakarsa, aspirasi, kreatifitas dan peran aktif masyarakat dan merupakan elemen penting untuk dapat mengembangkan dan memajukan Negeri. Bahwa Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh Sistem Pemerintahan nasional. Bahwa dalam mengurus kepentingan masyarakat Negeri, maka kepastian terhadap batas-batas wilayah Negeri merupakan esensi utama untuk melaksanakan otonomi Negeri secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini penting, mengingat di dalam wilayah Negeri yang merupakan wilayah petuanan dan wilayah Negeri sebagai wilayah pemerintahan, terdapat potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat Negeri. Di lain pihak, dengan pengaturan batas-batas Negeri secara berkepastian hukum, dapat dihindari terjadinya konflik antar Negeri. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran di atas, dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di Negeri, maka berpedoman pada Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Pedoman Umum Penetapan Batas Wilayah Negeri dengan Peraturan Daerah Kota Ambon.
10
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 4 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
11
Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 9 Huruf a Cukup Huruf b Cukup Huruf c Cukup Huruf d Cukup Huruf e Cukup Huruf f Cukup Huruf g Cukup Huruf h Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas 12
Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 240
13
