PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 18 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang :
a. bahwa untuk membangun Pemerintahan Negeri yang transparan, bersih dan berwibawa, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negeri secara kontinyu dan berkelanjutan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
1
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. (Lembaran Negara Tahun 1955, Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon. (Lembaran Negara Tahun 1979, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 200i tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738); 11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14); 12. Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri Di Kota Ambon (Lembaran daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 226) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1) Daerah adalah Kota Ambon; 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon; 3) Kepala Daerah adalah Walikota Ambon; 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon; 5) Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul, adat istiadat dan hukum adat setempat; 6) Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Saniri Negeri lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7) Pemerintah Negeri adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Negeri oleh Raja, Saniri Rajapatti, dan Saniri Negeri Lengkap; 8) Saniri Negeri Lengkap adalah Badan Legislatif Negeri yang terdiri dari wakil-wakil soa, kepala adat, tua-tua negeri, kepala tukang, kewang, serta unsur-unsur lain yang bertugas membantu Raja membentuk Peraturan Negeri serta melakukan fungsi pengawasan; 9) Perangkat Negeri adalah unsur staf, unsur pelaksana dan unsur kewilayahan yang merupakan pembantuan Raja dan terdiri dari Sekretaris Negeri, Kepala Soa dan lembaga adat lainnya atau lembaga lainnya atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat setempat; 10) Peraturan Negeri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Raja dan Saniri Negeri Lengkap; 11) Peraturan Raja adalah semua keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksana dari peraturan negeri yang memuat program dan kegiatan Rutin penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan; 12) Keputusan Raja adalah semua keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksana dari peraturan negeri dan peraturan raja; 13) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APBNegeri adalah Rencana Operasional Tahunan Negeri yang 4
memuat program dan kegiatan Rutin penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Negeri; 14) Keterangan Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Negeri adalah penyampaian hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negeri kepada lembaga yang berwenang; 15) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri adalah suatu proses kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang baik dari Pemerintah Daerah, Saniri Negeri Lengkap maupun masyarakat demi terselenggaranya Pemerintahan Negeri yang transparan, bersih dan berwibawa; 16) Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Negeri sesuai kebutuhan; BAB II PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Pertama PELAPORAN Pasal 2 (1) Raja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Walikota melalui Camat dan kepada Saniri Negeri lengkap. (2) Laporan pelaksanaan tugas Raja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis. Pasal 3 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disampaikan: a. Secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun; b. Setiap saat diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan; c. Apabila diminta oleh Walikota; dan d. 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Pasal 4 (1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (a) memuat materi: a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan umum; b. Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan; c. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Negeri lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan d. Penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya berdasarkan hak asal usul Negeri. 5
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat- lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran. Pasal 5 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) terdiri dari: a. Hal-hal yang dalam keadaan memaksa (force majeure) atau dipandang perlu oleh Walikota; b. Kebijakan Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Walikota; dan c. Laporan yang diwajibkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 6 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) sesuai dengan permintaan tertulis Walikota
Pasal 7 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) memuat materi sebagai berikut : a. Dasar hukum; b. Kebijakan umum Raja; c. Program kerja selama melaksanakan tugas; d. Sumber dana yang dipergunakan; e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan; f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan; dan g. Hasil yang dicapai. Pasal 8 (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Raja, Walikota melakukan dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap laporan Raja. (2) Walikota membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Bagian Kedua PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9 (1) Dalam melakukan tugas dan kewajibannya berdasar hak asal usul, Raja bertanggungjawab kepada rakyat dan atau melalui Saniri Negeri Lengkap. 6
(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Raja disampaikan dalam bentuk keterangan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Saniri Negeri Lengkap. (3) Informasi pokok-pokok keterangan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada rakyat dalam rapat Negeri. Pasal 10 Keterangan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib disampaikan: a. Secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun; b. Setiap saat diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan; dan c. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Pasal 11 Keterangan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a memuat materi sebagai berikut : a. Keterangan penyelenggaraan pemerintahan umum meliputi: 1. Penyelenggaraan koordinasi pemerintahan yang terdiri dari : a. Pelaksanaan Peraturan Negeri; b. Pelaksanaan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri; dan c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri. 2. Penegakkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat; b. Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan; c. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan d. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Negeri berdasarkan hak asal usul. Pasal 12 Keterangan laporan pertanggungjawaban Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (c) memuat materi : a. dasar hukum; b. kebijakan umum Raja; c. program kerja selama melaksanakan tugas; d. sumber dana yang digunakan; e. dampak dari pelaksanaan kebijakan; f. hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan; dan g. hasil yang dicapai.
7
Pasal 13 (1) Keterangan laporan pertanggungjawaban tahunan dan masa akhir jabatan Raja disampaikan dalam rapat pleno khusus Saniri Negeri Lengkap. (2) Mekanisme pertanggungjawaban Raja diatur dalam peraturan tata tertib Saniri Negeri Lengkap. BAB III PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI Bagian Pertama PENGAWASAN Pasal 14 (1) Saniri Negeri Lengkap melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Negeri. (2) Ruang Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain: a. pelaksanaan Peraturan Negeri; b. pelaksanaan Keputusan Raja; dan c. pelaksanaan tugas pembantuan (3) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan kerjasama antar Negeri dan/atau pihak ketiga. (5) Pelaksanaan pinjaman Negeri. (6) Pelaksanaan Badan Usaha Milik Negeri.
(1)
(2)
(3) (4)
Bagian Kedua PELAKSANAAN PENGAWASAN Pasal 15 Pelaksanaan pengawasan oleh Saniri Negeri Lengkap dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok dengan sepengetahuan Ketua Saniri Negeri Lengkap. Pelaksanaan pengawasan Saniri Negeri Lengkap sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pelaksanaan pengawasan selain dilakukan oleh Saniri Negeri Lengkap dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. 8
Pasal 16 (1) Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri melakukan tugas pengawasan melalui kegiatan: a. pemerikasaan berkala, pemeriksaan insidentil maupun pemeriksaan terpadu; b. pengujian terhadap laporan berkala dan laporan lain atau sewaktu-waktu dari unit / satuan kerja; c. penelusuran dan penilaian atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi. kolusi dan nepotisme; dan d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititik beratkan pada pengawasan pelaksanaan kebijakan, bukan pada teknis administratif. Pasal 17 Hasil laporan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada : a. Raja yang bersangkutan; b. Walikota dengan tembusan kepada Camat. Pasal 18 Saniri Negeri Lengkap dapat memberikan teguran tertulis kepada Raja yang menolak pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Negeri dengan tembusan kepada Walikota. BAB IV PEMBINAAN Pasal 19 (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap, berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, pendidikan dan pelatihan. (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan Pemerintahan Negeri kepada Camat. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1) Semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan. 9
(2) Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan.
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Ambon. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Desember 2008 WALIKOTA AMBON, Dto, MARCUS JACOB PAPILAYA Diundangkan di Ambon pada tanggal 22 Juni 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON, Dto, HESINA.JOHANA. HULISELAN/T LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2009 NOMOR 06 Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 18 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI
I. PENJELASAN UMUM. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta untuk membangun pemerintahan Negeri yang transparan, bersih dan berwibawa maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negeri secara kontinyu dan berkelanjutan. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan umum maupun berdasarkan hak, asal usul, Kepala Pemerintah Negeri bertanggung jawab kepada Walikota dan kepada rakyat dan atau melalui Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Negeri kepada Walikota disampaikan melalui laporan secara tertulis. Sedangkan kepada Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang pada dasarnya sama dengan keterangan laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, hendaknya dibaca bahwa kepada Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, Kepala Pemerintah Negeri hanya menyampaikan keterangan laporan pertanggungjawaban yang isi dan muatan materinya sama dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Walikota melalui Camat. Bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat pula dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota melalui Kecamatan. Dengan demikian pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya pemerintahan Negeri yang transparan bersih dan berwibawa dapat dilakukan.
11
Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran di atas dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Negeri, maka berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan pedoman umum pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Negeri. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 3 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 5 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas
12
Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 10 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Pasal 11 Huruf a Angka 1 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Pasal 12 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas
13
Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Huruf
a *Yang dimaksud dengan pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kontinyu dalam periode waktu tertentu. *Yang dimaksud dengan pemeriksaan insidentil adalah pemeriksaan yang dilakukan sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan. *Yang dimaksud dengan pemeriksaan terpadu ialah pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif (menyeluruh).
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
14
Pasal 17 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 241
15
