URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2008

URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah perlu mengelola dengan efektif, efisien, dan optimal. Bahwa urusan pemerintah daerah kabupaten meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sehingga perlu menetapkannya sebagai dasar bagi pelaksanaan pemerintahan daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004. c.

CATATAN

:

Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Urusan pemerintahan daerah 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 4. Urusan pemerintahan sisa 5. Ketentuan penutup  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Terdapat penjelasan dan lampiran atas urusan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo.

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA – KEUANGAN TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pmerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 58 Th 2005; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 45 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab. Wonosobo No 2 Th 2008.

CATATAN

c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya 1) Penghasilan Tetap; 2) Tunjangan Lainnya. b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil; c. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan Sementara; d. Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa 2. Tali Asih Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 3. Pembinaan dan Pengawasan.

: 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Tanah bengkok yang selama ini dikelola dan merupakan penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi sumber pendapatan desa yang penggunaanya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





DESA – PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan desa yang efektif, efisien, terarah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa serta dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 17 Th 2007; PP No 58 Th 2005; PP No 72 Th 2005; PP No 39 Th 2006; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab. Wonosobo No 1 Th 2006; Perda Kab Wonosobo No 8 Th 2006; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang : 1. Asas dan Tujuan; 2. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Desa; 3. Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa; 4. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Desa a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; b. Rencana Pembangunan Tahunan. 5. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana; 6. Data dan Informasi; 7. Kelembagaan.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DESA – LEMBAGA KEMASYARAKATAN TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab. Wonosobo No 9 Th 2006; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008. c.

CATATAN

: 



Perda ini mengatur tentang : 1. Pembentukan; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa; 4. Tugas, Fungsi dan Kewajiban a. Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa; 1) LPMD; 2) TP PKK Desa; 3) RT dan/atau RW; 4) Karang Taruna; 5) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya. b. Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa. 5. Kepengurusan; 6. Hubungan Kerja; 7. Pendanaan; 8. Pembinaan, Pengawasan. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DESA – PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan da/atau Penggabungan Desa.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; PP No 72 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Wonosobo No 8 Th 2006; Perda Kab. Wonosobo No 9 Th 2006; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008. c.

CATATAN

: 



Perda ini mengatur tentang : 1. Pembentukan Desa a. Tujuan Pembentukan; b. Syarat-syarat Pembentukan; c. Tata Cara Pembentukan Desa. 2. Penghapusan Desa 3. Penggabungan Desa; 4. Batas Wilayah Desa; 5. Pembagian Wilayah Desa. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Seri D Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERATURAN DESA – PEMBENTUKAN DAN MEKANISME TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa serta dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dipandang perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Peraturan Desa.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; PP No 72 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Wonosobo No 8 Th 2006; Perda Kab. Wonosobo No 9 Th 2006; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008.

CATATAN

c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Ruang Lingkup; 2. Prinsip dan Asas Pembentukan Peraturan Desa a. Prinsip Pembentukan Peraturan Desa; b. Asas Pembentukan Peraturan Desa. 3. Materi Muatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa a. Materi Muatan Peraturan Desa; b. Materi Muatan Peraturan Kepala Desa; c. Materi Muatan Keputusan Kepala Desa 4. Persiapan Pembentukan Peraturan Desa; 5. Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Desa a. Pembahasan Peraturan Desa; b. Penetapan Peraturan Desa. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa; 7. Teknik Penyusunan Peraturan Desa; 8. Pengundangan dan Penyebarluasan a. Pengundangan Peraturan Desa; b. Penyebarluasan 9. Partisipasi Masyarakat; 10. Pelaksanaan Peraturan Desa; 11. Pembinaan dan Pengawasan.

: 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



KEPALA DESA – PEMILIHAN, PENCALONAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN – PERUBAHAN TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi desa serta ketentuan mengenai penghasilan Kepala Desa telah diatur tersendiri maka dipandang perlu untuk memberntuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 2 Th 2002; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 34 Th 2004; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Wonosobo No 6 Th 2006; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya dalam persyaratan calon kepala desa, pemberhentian sementara kepala desa dan pengangkatan penjabat kepala desa.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DESA – PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi desa serta ketentuan mengenai penghasilan perangkat desa telah diatur tersendiri maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 2 Th 2002; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 34 Th 2004; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Wonosobo No 6 Th 2006; Perda Kab. Wonosobo No 7 Th 2006; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya dalam persyaratan calon perangkat desa, pemberhentian perangkat desa.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SUMBER PENDAPATAN DESA – PERUBAHAN TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi desa serta ketentuan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa telah diatur tersendiri, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 58 Th 2005; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Wonosobo No 10 Th 2006; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa khususnya dalam hak kepemilikan tanah desa.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

APBDesa – PENCABUTAN TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan guna kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 38 Th 2007; PP 41 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008. c.

CATATAN

: 



Perda ini mengatur tentang : 1. Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo; 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi a. Bupati dan Wakil Bupati; b. Sekretariat Daerah; c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Inspektorat; e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; f. Lembaga Teknis Daerah; g. Dinas Daerah; h. Kecamatan; i. Kelurahan; j. Satuan Polisi Pamong Praja; k. Lembaga Lain 1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 2) Lembaga Lain di Luar Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu l. Desa. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerntahan Kabupaten Wonosobo ditarik dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI – ORGANISASI DAN TATA KERJA TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa untuk pelaksanaan penyusunan kebijakan, pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta telaahan terhadap masalah pemerintahan daerah maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Wonosobo.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 TH 1974; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008; Perda Kab Wonosobo No 12 Th 2008. c.

CATATAN

: 



Perda ini mengatur tentang : 1. Pembentukan; 2. Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Staf Ahli. 3. Tata Kerja. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo ditarik dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DINAS DAERAH – ORGANISASI DAN TATA KERJA TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 14 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah, perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum, diperlukan suatu organisasi perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 TH 1974; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008; Perda Kab Wonosobo No 12 Th 2008. c.

CATATAN

: 

Perda ini mengatur tentang : 1. Pembentukan; 2. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Sosial; d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; h. Dinas Pekerjaan Umum; i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan; k. Dinas Peternakan dan Perikanan; l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; n. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3. Tata Kerja. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Pearturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubhan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2003



tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo ditarik dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LEMBAGA TEKNIS DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU – ORGANISASI DAN TATA KERJA TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 15 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaanpembangunan, pengawasan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonsobo.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 TH 1974; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008; Perda Kab Wonosobo No 12 Th 2008.

CATATAN

c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Pembentukan; 2. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi a. Inspektorat; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; d. Badan Keluarga Berencana; e. Badan Kepegawaian Daerah; f. Badan Lingkungan Hidup; g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; h. Kantor Ketahanan Pangan; i. Kantor Arsip; j. Kantor Perpustakaan. 3. Lembaga Lain : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 4. Tata Kerja.

: 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahu 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo; c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonsobo ditarik dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KECAMATAN DAN KELURAHAN – ORAGANISASI DAN TATA KERJA TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa untuk pelaksanaan urusan otonomi daerah dan tugas-tugas umum pemerintahan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan dari Bupati, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wonsobo.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 TH 1974; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 73 Th 2005; PP No 41 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Wonsobo NO 7 Th 2001; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008; Perda Kab Wonosobo No 12 Th 2008. c.

CATATAN

: 



Perda ini mengatur tentang : 1. Pembentukan; 2. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi a. Kecamatan; b. Kelurahan 3. Tata Kerja. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Wonosobo ditarik dan dinyatakan tidak berlaku; d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Wonosobo ditarik dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA – ORGANISASI DAN TATA KERJA TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 17 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 TH 1974; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 32 Th 2004; PP No 41 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Wonsobo NO 7 Th 2001; Perda Kab Wonosobo No 2 Th 2008; Perda Kab Wonosobo No 12 Th 2008. c.

CATATAN

: 



Perda ini mengatur tentang : 1. Pembentukan; 2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi a. Kedudukan; b. Tugas dan Fungsi; c. Susunan Organisasi. 3. Tata Kerja. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 TAhun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo ditarik dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK WONOSOBO TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 20 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat maka perlu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan kepada masyarakat guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian Indonesia khususnya di bidang perbankan sehingga dipandang perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.5 Th 1962; UU No.7 Th 1992; UU No.23 Th 1999; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.28 Th 1999; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Wonosobo No.13 Th 2007. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pembentukan dan nama perusahaan 3. Kedudukan 4. Asas, maksud, dan tujuan 5. Kegiatan 6. Modal 7. Organ PD BPR 8. Kewenangan bupati 9. Dewan pengawas 10. Direksi 11. Kepegawaian 12. Dana pensiun dan tunjangan hari tua 13. Perencanaan dan pelaporan 14. Tahun buku dan pembagian laba bersih 15. Pembinaan dan pengawasan 16. Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi 17. Kerjasama 18. Pembubaran 19. Ketentuan peralihan 20. Ketentuan penutup

CATATAN

:

 



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Terdapat penjelasan atas Peraturan Daerah ini.

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 21 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, maka perlu diatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Wonosobo Bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras sudah tidak sesuai lagi.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.4 Th 1997; UU No.23 Th 1992; UU No.7 Th 1996; UU No.23 Th 2002; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.11 Th 1962; PP No.27 Th 1983; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Kepres No.3 Th 1997; Perda Kab.Wonosobo No.2 Th 2008; Perda Kab.Wonosobo No.3 Th 1988. c.

CATATAN

:

Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Penggolongan minuman beralkohol 3. Perizinan 4. Larangan 5. Pengecualian 6. Pengendalian dan pengawasan 7. Ketentuan penyidikan 8. Ketentuan pidana 9. Ketentuan penutup

 

 



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang telah menduduki jabatan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas sampai dengan masa jabatannya berakhir Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang PD BPR menjadi kekayaan/aset BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini Paling lama 4 (empat) tahun pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan pengajian terhadap pelaksanaan PD BPR sebagai dasar untuk merubah bentuk perusahaan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank



Perkreditan Rakyat bank Pasar Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2004 Nomor 20 Seri E Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Terdapat penjelasan atas Peraturan Daerah ini.

PENYESUAIAN PENYEBUTAN PERISTILAHAN DAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 22 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah di bidang Kelembagaan dan Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka ketentuan-ketentuan pidana dan nomenklatur atau penyebutan peristilahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dipandang perlu disesuaikan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.41 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Wonosobo No.2 Th 2008; Perda Kab.Wonosobo No.12 Th 2008; Perda Kab.Wonosobo No.13 Th 2008; Perda Kab.Wonosobo No.14 Th 2008; Perda Kab.Wonosobo No.15 Th 2008; Perda Kab.Wonosobo No.17 Th 2008. c.

CATATAN

:

Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Penyesuaian penyebutan peristilahan 3. Penyesuaian ketentuan pidana 4. Ketentuan penutup.

 



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyesuaian Penyebutan Peristilahan dan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terdapat penjelasan atas Perda tersebut

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 23 TAHUN 2008 ABSTRAK

: a.

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan diperlukan organisasi perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahaan di bidang kesehatan Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Wonosobo Unit Swadana (Lembar Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 43) sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004;PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Wonosobo No.2 Th 2008; Perda Kab.Wonosobo No.12 Th 2008. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi 4. Tata kerja 5. Ketentuan peralihan 6. Ketentuan lain-lain 7. Ketentuan penutup CATATAN

:

 



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Wonosobo Unit Swadana (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Terdapat penjelasan dan bagan organisasi.