PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN KOTA KOTAMOBAGU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah. b. bahwa pembentukan organisasi Pemerintah Kelurahan pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN SE- KOTA KOTAMOBAGU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu; 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Perangkat Daerah Kota adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu; 10. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan yang ada di Kota Kotamobagu. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat. Bagian Kedua TUGAS POKOK Pasal 4 (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Bagian Ketiga FUNGSI Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Lurah mempunyai fungsi: a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. Pemberdayaan masyarakat; c. Pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Kelurahan terdiri dari : a. Lurah b. Sekretaris Lurah c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan f. Seksi Pertanahan (2) Bagan struktur organisasi pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) (terlampir) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Uraian tugas Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V TATA KERJA Pasal 8 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan secara berjenjang bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas (2) Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab kepada atasannya secara berjenjang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
BAB VI ESELON JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBEHENTIAN Bagian Pertama ESELON JABATAN Pasal 9 (1) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVa (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVb Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 10 (1) Lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. (2) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Kelurahan dan kepala seksi dilakukan oleh walikota atau sekretaris daerah atas pelimpahan wewenang dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 (1)
Sebelum struktur organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diresmikan, maka struktur organisasi Kelurahan yang ada tetap berlaku.
(2)
Peresmian struktur organisasi Kelurahan sebagaiamana dimaksud dalam peraturan daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam peraturan daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Kotamobagu.
Disahkan di Kotamobagu Pada tanggal Desember 2007 Pj. Walikota Kotamobagu
SISWA RACHMAT MOKODONGAN Diundangkan di Kotamobagu Pada tanggal Desember 2007 Plt. SEKRETARIS DAERAH
Drs. JAINUDDIN DAMOPOLII PEMBINA TINGKAT I NIP: 130 812 080 LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2007 NOMOR 05
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN KOTA KOTAMOBAGU I.
UMUM Bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh
perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah ini disusun antara lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah yang pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional. Pemerintah Kelurahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat dan melaksanakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8
Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR …
