PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2011, antara lain : keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antara kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
1.
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
i
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ; 2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
ii
12.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
iii
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738) ;
27.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
28.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
29.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
30.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 223) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 14) ;
31.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Bantuan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 7) ;
32.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
iv
33.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235) ;
34.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.3.007.094.096.909,62 bertambah sejumlah Rp.378.620.213.644,49 sehingga menjadi Rp.3.385.714.310.554,11 dengan rincian sebagai berikut : 1.
Pendapatan Daerah a. Semula b. Bertambah Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan
Rp. Rp.
2.903.553.713.890,56 203.345.850.293,64
Rp.
3.106.899.564.184,20
+
v
2.
Belanja Daerah a. Semula b. Bertambah
Rp. Rp.
3.007.094.096.909,62 378.620.213.644,49
Rp. Rp.
3.385.714.310.554,11 (278.814.746.369,91)
Rp. Rp.
115.240.383.019,06 175.274.363.350,85
Rp.
290.514.746.369,91
Rp. Rp.
11.700.000.000,00 0,00
Rp.
11.700.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp.
278.814.746.369,91 0,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 3.
+
Pembiayaan Daerah : a.
Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
b.
Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah
+
+ Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Pasal 2 (1)
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah PAD setelah Perubahan
Rp. Rp.
1.783.531.310.152,84 188.187.143.811,36
Rp.
1.971.718.453.964,20
+
vi
b. Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan (2)
Rp. Rp.
1.090.322.403.737,72 796.956.482,28
Rp.
1.091.119.360.220,00
Rp. Rp.
29.700.000.000,00 14.361.750.000,00
+
+ Rp.
44.061.750.000,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan b. Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp. Rp.
1.549.178.763.897,84 184.313.489.070,36
Rp.
1.733.492.252.968,20
Rp. Rp.
111.167.662.000,00 1.424.859.050,00
Rp.
112.592.521.050,00
+
+
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 1) Semula Rp. 63.577.263.230,00 2) Bertambah Rp. (1.210.647.842,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
+ Rp.
62.366.615.388,00
vii
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan (3)
Rp. Rp.
59.607.621.025,00 3.659.443.533,00
+ Rp.
63.267.064.558,00
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi hasil 1) Semula 2) Bertambah
Rp. Rp.
231.611.934.737,72 863.456.482,28
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp.
232.475.391.220,00
1) Semula 2) Bertambah
Rp. Rp.
816.757.969.000,00 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp.
816.757.969.000,00
1) Semula 2) Berkurang
Rp. Rp.
41.952.500.000,00 (66.500.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
Rp.
41.886.000.000,00
1) Semula 2) Bertambah
Rp. Rp.
0,00 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
Rp.
0,00
+
b. Dana Alokasi Umum
+
c. Dana Alokasi Khusus
+
d. Dana Penyesuaian
+ viii
(4)
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah
Rp. Rp.
0,00 0,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan
Rp.
0,00
1) Semula 2) Berkurang
Rp. Rp.
0,00 0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan
Rp.
0.00
Rp. Rp.
0.00 0.00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp.
0.00
+
b. Dana Darurat
+
c. Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah
+
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan
Rp. Rp.
29.700.000.000,00 14.361.750.000,00
+ Rp.
44.061.750.000,00
ix
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula 2) Bertambah
Rp. Rp.
0.00 0.00
+
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya setelah Perubahan Rp. f.
0.00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah setelah Perubahan
Rp. Rp.
0,00 0.00
+ Rp.
0,00 Pasal 3
(1)
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula 2) Bertambah
Rp. Rp.
1.844.900.840.531,62 124.826.542.826,49
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah PerubahanRp.
1.969.727.383.358,11
b. Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
Rp. Rp.
1.162.193.256.378,00 253.793.670.818,00
Rp.
1.415.986.927.196,00
+
+
x
(2)
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan b. Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan c. Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan d. Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan e. Belanja Bantuan sosial sejumlah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Bant.Sosial setelah Perubahan
Rp. Rp.
624.934.934.479,44 4.565.489.203,01
Rp.
629.500.423.682,45
Rp. Rp.
150.000.000,00 0,00
Rp.
150.000.000,00
Rp. Rp.
0,00 0.00
Rp.
0.00
Rp. Rp.
87.495.000.000,00 17.323.000.000,00
Rp.
104.818.000.000,00
Rp. Rp.
22.098.500.000,00 11.795.000.000,00
Rp.
33.893.500.000,00
+
+
+
+
+
xi
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bant.Keuangan stlh Perubahan h. Belanja Tidak Terduga sejumlah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Tdk Terduga setelah Perubahan (3)
Rp. Rp.
634.947.070.261,18 47.049.755.365,23
Rp.
681.996.825.626,41
Rp. Rp.
460.275.335.791,00 31.593.298.258,25
Rp.
491.868.634.049,25
Rp. Rp.
15.000.000.000,00 12.500.000.000,00
Rp.
27.500.000.000,00
+
+
+
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Brg dan Jasa setelah Perubahan
Rp. Rp.
139.940.584.320,00 12.106.503.602,00
Rp.
152.047.087.922,00
Rp. Rp.
598.372.857.800,00 169.373.404.963,00
Rp.
767.746.262.763,00
+
+
xii
c. Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah
Rp. Rp.
423.879.814.258,00 72.313.762.253,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp.
496.193.576.511,00
+
Pasal 4 (1)
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari : a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
(2)
Rp. Rp.
115.240.383.019,06 175.274.363.350,85
Rp.
290.514.746.369,91
Rp. Rp.
11.700.000.000,00 0,00
Rp.
11.700.000.000,00
+
+
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula 2) Bertambah Jumlah SiLPA setelah Perubahan
Rp. Rp.
115.240.383.019,06 175.274.363.350,85
Rp.
290.514.746.369,91
+
xiii
b. Pencairan dana cadangan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan
Rp. Rp.
0,00 0,00
+ Rp.
0,00
Rp. Rp.
0,00 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan
+ Rp.
0,00
Rp. Rp.
0,00 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah 1) Semula 2) Bertambah
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp.
+ 0.00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1) Semula 2) Bertambah
Rp. Rp.
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp.
0,00 0,00
+ 0,00
xiv
f.
Penerimaan piutang daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan
(3)
Rp. Rp.
0,00 0,00
+ Rp.
0,00
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan
Rp. Rp.
0.00 0.00
+ Rp.
0.00
Rp. Rp.
11.000.000.000,00 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah Perubahan
+ Rp.
11.000.000.000,00
Rp. Rp.
700.000.000,00 0.00
c. Pembayaran pokok utang 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan
+ Rp.
700.000.000,00
xv
d. Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah
Rp. Rp.
0.00 0.00
Jumlah Pinjaman Daerah setelah Perubahan
Rp.
0.00
+
Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5.
Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran IVA
6.
Lampiran V
7. 8. 9. 10.
Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX
Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut Perubahan Jenis Pendapatan dan Perubahan Jenis Penerimaan terhadap Perubahan Jenis Belanja dan Perubahan Jenis Pengeluaran Tahun Anggaran 2011; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah.
Pasal 6 Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
xvi
Pasal 7 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 26 Oktober 2011 GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Makassar pada tanggal 26 Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
A. MUALLIM LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 8
xvii
