PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA T E N G G A R A TIMUR NOMOR
7 TAHUN
2011
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A G U B E R N U R NUSA T E N G G A R A TIMUR, Menimbang : a. bahwa
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan
Pasal 185 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menyempurnakan
Rancangan
Peraturan
Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
tentang Tahun
Anggaran 2012 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-890 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan
Daerah
Anggaran
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
tentang
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; /
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor
115, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Nomor
12 Tahun
1994 tentang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Bangunan 1994
Nomor
Undang-
Perubahan
Atas
tentang Pajak Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 62,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan
dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Negara
Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Perencanaan Republik
Nomor
25
Pembangunan
Indonesia
Tahun
Tahun
2004
Nasional 2004
tentang
Sistem
(Lembaran
Negara
Nomor
104,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
/
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
24
Tahun
2004
tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007
Pemerintah
tentang Nomor
Protokoler
dan
Perwakilan
Perubahan
24
Tahun
Keuangan
Rakyat
2004
Pimpinan
Daerah
Ketiga
Atas
tentang dan
(Lembaran
Peraturan Kedudukan
Anggota
Dewan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 407, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13.
Peraturan
Pemerintah
Pengeloiaan
Nomor
Keuangan
23
Badan
Tahun
Layanan
2005
Umum
tentang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ); 14.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan (Lembaran 2005
Nomor
Negara Republik
137, Tambahan
Lembaran
Indonesia Negara
Dana Tahun
Republik
Indonesia Nomor 4 5 7 5 ) ; 16.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N o m o r 4 5 7 7 ) ; /
18. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaandan
Pengawasan
Daerah (Lembaran Nomor
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Negara Republik Indonesia Tahun
2005
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Pelaporan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012; 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pimpinan
Kedudukan
dan Anggota
Dewan
Protokoler dan Perwakilan
Keuangan
Rakyat
Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana
Tahun 2004 Nomor 327 Seri A Nomor 006)
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 008 Seri A Nomor 004);
/
2 6 . Peraturan Tahun
Daerah
Provinsi
2 0 0 8 tentang
Nusa
Tenggara
Pokok-pokok
Timur
Pengeloiaan
Nomor
2
Keuangan
D a e r a h ( L e m b a r a n Daerah Provinsi Nusa T e n g g a r a Timur T a h u n 2 0 0 8 N o m o r 0 0 2 Seri A N o m o r 0 0 1 ) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN R A K Y A T DAERAH PROVINSI NUSA T E N G G A R A TIMUR dan
GUBERNUR
NUSA T E N G G A R A TIMUR
MEMUTUSKAN : Menetapkan:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
DAN BELANJA DAERAH
ANGGARAN
PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1 A n g g a r a n P e n d a p a t a n d a n Belanja Daerah T a h u n A n g g a r a n 2 0 1 2 s e b a g a i
1.
Pendapatan
Rp.
2,207.178.663.000,00
2.
Belanja
Rp.
2.147.354.663.000,00
(-) Surplus/(Defisit)
3.
Rp.
59.824.000.000,00
Pembiayaan a.
Penerimaan
Rp.
30.000.000.000,00
b.
Pengeluaran
Rp.
89.824.000.000,00
(-) P e m b i a y a a n Netto
Rp.
(59.824.000.000,00)
Sisa Lebih P e m b i a y a a n Tahun Berkenaan
Rp.
Pasal (1)
2
P e n d a p a t a n D a e r a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m Pasal 1 terdiri dari : a. P e n d a p a t a n Asli D a e r a h sejumlah
Rp.
389.646.773.526,00
b. D a n a P e r i m b a n g a n
Rp.
1.102.993.489.474,00
Rp.
714.538.400.000,00
c. Lain-lain p e n d a p a t a n daerah yang sah sejumlah
berikut:
(2)
P e n d a p a t a n Asli D a e r a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis p e n d a p a t a n : a. Pajak D a e r a h sejumlah
Rp.
245.797.392.000,00
b. Retribusi Daerah s e j u m l a h
Rp.
9.530.667.382,00
Rp.
38.030.160.000,00
c. Hasil Pengeloiaan K e k a y a a n Daerah y a n g dipisahkan d. Lain-lain P e n d a p a t a n Asli Daerah yangsah (3)
Rp.
96.288.554.144,00
Dana P e r i m b a n g a n s e b a g a i m a n a dimaksud p a d a ayat (1) huruf b terdiri dari jenis p e n d a p a t a n : a.
(4)
Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak s e j u m l a h
Rp.
105.257.775.474,00
b.
D a n a A l o k a s i U m u m sejumlah
Rp.
940.646.764.000,00
c.
D a n a A l o k a s i K h u s u s sejumlah
Rp.
57.088.950.000,00
Lain-lain p e n d a p a t a n daerah yang sah s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis p e n d a p a t a n : a.
Hibah s e j u m l a h
Rp. -
b.
D a n a darurat s e j u m l a h
Rp. -
c.
D a n a bagi hasil pajak sejumlah
Rp. -
d.
D a n a p e n y e s u a i a n dan otonomi khusus sejumlah
e.
Rp.
714.538.400.000,00
B a n t u a n k e u a n g a n d an provinsi atau dari p e m e r i n t a h d a e r a h lainnya sejumlah
Rp. -
Pasal 3
(1)
(2)
Belanja D a e r a h s e b a g a i m a n a dimaksud d a l a m Pasal 1 terdiri d a r i : a.
Belanja tidak langsung sejumlah
Rp.
1.452.137.268.800,00
b.
Belanja l a n g s u n g sejumlah
Rp.
695.217.394.200,00
Belanja tidak langsung s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
(3)
a.
Belanja p e g a w a i s e j u m l a h
Rp.
476.859.774.741,00
b.
Belanja b u n g a sejumlah
Rp.
-
c.
Belanja subsidi sejumlah
Rp.
-
d.
Belanja hibah sejumlah
Rp.
796.088.400.000,00
e.
Belanja B a n t u a n sosial sejumlah
Rp.
52.421.990.000,00
f.
Belanja bagi hasil sejumlah
Rp.
100.954.604.059,00
g-
Belanja b a n t u a n k e u a n g a n sejumlah
Rp.
15.812.500.000,00
h.
Belanja tidak terduga" sejumlah
Rp.
10.000.000.000,00
Belanja L a n g s u n g s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (1) huruf b terd jenis belanja : a.
Belanja P e g a w a i
Rp.
106.796.297.370,00
b.
Belanja Barang d a n Jasa
Rp.
382.864.996.235,00
c.
Belanja M o d a l sejumlah
Rp.
205.556.100.595,00
/ .
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri d a r i : a. Penerimaan sejumlah
Rp.
30.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah
Rp.
89.824.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah
Rp
.20.000.000.000,00
Rp.
10.000.000.000,00
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
Rp.
55.000.000.000,00
Rp.
29.000.000.000,00
Rp.
5.824.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah c. Pemberian Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat sejumlah
Pasal
Uraian
lebih
lanjut
mengenai
Anggaran
5
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :
Ringkasan APBD,
a. Lampiran
Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan b. Lampiran
Organisasi SKPD; III
c.
Lampiran
APBD
menurut
urusan
Pemerintahan
Lampiran
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
V e. Lampiran
Rekapitulasi
Belanja
Daerah
untuk
Keselarasan
dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeloiaan Keuangan Daerah;
f.
Lampiran
VI
Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Perjabatan;
g.
Lampiran
VII
Daftar Piutang Daerah;
h. Lampiran
Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; IV
d.
Rincian
VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
i.
Lampiran
IX
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
j.
Lampiran
X
Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainlain;
k. Lampiran
XI
Daftar
kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; I.
Lampiran
m. Lampiran
XII
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Pasal 6
(1)
Untuk
melakukan pendanaan terhadap keadaan darurat, dilakukan dengan
memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan
kegiatan normal dari aktivitas yang tidak
dapat
diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (2)
Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya menggunakan belanja tidak terduga.
Pasal
7
Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. A
Pasal
8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
Daerah
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal .^...Oese^oe.r
2
011
NUSA T E N G G A R A TIMUR,
Diundangkan di Kupang pada tanggal 3q.pc$ember 2011 SEKRETARIS DAERAH /
*^
PBDVINSI/RUSA TENGGARA TIMUR,
SE
^Q&MmSKUS
^%^m0Ak
SALEM
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 08
\
t
