SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Dalam upaya mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang baik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan, sebagaimana amanat pasal 4 dan pasal 116 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan berdasarkan
Persetujuan Bersama
antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, berikut diberitahukan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2014 dengan struktur : 1
PENDAPATAN DAERAH
6.878.071.982.000,00
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.675.126.000.000,00
1.1.1
Pajak Daerah
1.1.2
Retribusi Daerah
66,970,000,000.00
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
38,600,000,000.00
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
95,724,000,000.00
1.2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
405,819,000,000.00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
728,490,012,000.00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
2
BELANJA DAERAH
7.349.402.032.000,00
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.022.622.861.700,00
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
2.1.7 2.1.8
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga
2.2
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
Belanja Pegawai
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1.472.890.241.897,00
2.2.3
Belanja Modal
1.694.615.722.403,00
SURPLUS / (DEFISIT)
4,473,832,000,000.00
1.151.026.982.000,00
16.717.970.000,00 1,051,919,000,000.00 5,400,000,000.00 1,046,519,000,000.00
558.508.213.700,00 1,367,549,000,000.00 91,000,000,000.00 1,766,695,512,000.00 233.870.136.000,00 5,000,000,000.00 3.326.779.170.300,00 159.273.206.000,00
(471.330.050.000,00)
Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014
- 1
3
PEMBIAYAAN DAERAH
471.330.050.000,00
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
759.418.050.000,00
3.1.1 3.2
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
288,088,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTO
471.330.050.000,00
759.418.050.000,00 288,088,000,000.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Pokok–pokok kebijakan penganggaran pendapatan daerah dan kerangka ekonomi makro daerah tahun 2014 yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2014 berdasarkan arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi tahun 2013 dan perkiraan target perekonomian dalam tahun 2014. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:
Pengembangan sistem administrasi, peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berlandaskan prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah;
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga dalam rangka menunjang pendapatan daerah;
Pendapatan
daerah
Tahun
Anggaran
2014
ditargetkan
sebesar
Rp.
6.878.071.982.000,00 terdiri dari : A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp4.675.126.000.000,00 yang berasal dari Pajak Daerah, ditargetkan sebesar Rp4.473.832.000.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp66.970.000.000,00, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
yang
Dipisahkan
ditargetkan
sebesar
Rp38.600.000.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp95.724.000.000,00; B. Dana
Perimbangan
pada
Tahun
Anggaran
2014
ditargetkan
sebesar
Rp1.151.026.982.000,00 yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp405.819.000.000,00, Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp728.490.012.000,00, dan Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp16.717.970.000,00; Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014
- 2
C. Lain-Lain
Pendapatan
Daerah
Yang
Sah
ditargetkan
sebesar
Rp
1.051.919.000.000,00 yang berasal dari Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.046.519.690.000,00 dan Pendapatan Hibah sebesar Rp5.400.000.000,00.
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada capaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas, terukur, dan memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja. Tema pembangunan tahun 2014 adalah “Percepatan dan Perluasan Perekonomian Banten Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”, maka prioritas pembangunan tahun 2014 diarahkan untuk:
1. Pemantapan Perekonomian Banten; 2. Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; 3. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 4. Pembangunan infrastruktur dan stabilitas politik; 5. Optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan; 6. Optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai prioritas nasional; 7. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
Prioritas-prioritas pembangunan tersebut tercermin dari alokasi anggaran yang telah disepakati bersama DPRD Provinsi Banten, dengan porsi terbesar anggaran ada
pada
pembangunan
keuangan/kabupaten/kota infrastruktur
jalan.
infrastruktur yang
Penanganan
sebagian
termasuk
pada
diperuntukan
kemiskinan
dapat
bagi
dilihat
pos
bantuan
pembangunan dari
komitmen
Pemerintah Provinsi Banten dalam mengalokasikan anggaran, baik yang ada pada belanja langsung di SKPD maupun pada belanja tidak langsung di bantuan sosial, Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014
- 3
seperti Jamsos Ratu dan pada Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota yang diarahkan untuk JAMKESDA dan Bantuan untuk distribusi raskin. Total Belanja dalam APBD Provinsi Banten tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp7.349.402.032.000,00 yang dialokasikan untuk membiayai belanja sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung sebesar Rp4.022.622.861.700,00 dialokasikan untuk : a) Belanja Pegawai Rp588.508.213.700,00; b) Belanja Hibah Rp1.367.549.000.000,00, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Dasar Rp1.046.519.690.000,00; c) Belanja Bantuan Sosial Rp91.000.000.000,00; d) Belanja
Bagi
Hasil
Kepada
Kabupaten/Kota
sebesar
Rp1.766.695.512.000,00; e) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Rp233.870.136.000,00 f) Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000.00 2. Belanja Langsung Belanja
Langsung
yang
merupakan
Belanja
Program
dan
Kegiatan
Pembangunan direncanakan sebesar Rp3.326.779.170.300,00, akan digunakan untuk membiayai prioritas program pembangunan tahun 2014.
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2014 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menggunakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya untuk menutupi defisit, yakni : 1. Proyeksi APBD yang ditargetkan dalam tahun 2014 mengalami defisit sebesar Rp471.330.050.000,00 atau 6,85%; 2. Sumber Penerimaan Pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun 2013 diprediksi sebesar Rp759.418.050.000,00; 3. Adapun Pengeluaran Pembiayaan
tahun 2014 dianggarkan penyertaan modal
(Investasi) Pemerintah Daerah kepada BPR/LPK sebesar Rp10.588.000.000,00,
Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014
- 4
PT.Jamkrida Banten sebesar Rp27.500.000.000,00 dan PT.Banten Global Development sebesar Rp250.000.000.000,00; 4. Dengan demikian Pembiayaan Netto untuk menutupi defisit antara Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp471.330.050.000,00
A.n. GUBERNUR BANTEN SEKRETARIS DAERAH ttd Ir. H. MUHADI, MSP Pembina Utama NIP. 19540805 198212 1 001
Sumber informasi: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, tahun 2014 Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014
- 5
