PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 Juli tahun 2012;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013.
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.Undang-Undang............
-24.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan…………
-314. Peraturan
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127); 24.Peraturan…………
-424. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736); Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2004 Nomor 700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 756); Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736); Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798); Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 803); Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 804); Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 805); Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820); Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821); Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822); Dengan.............
-5Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 1.
Pendapatan Daerah
Rp. 1.540.260.691.547,-
2.
Belanja Daerah
Rp. 1.739.208.954.004,Defisit
3.
(-)
Rp. 198.948.262.457,-
Pembiayaan Daerah: a.
Penerimaan
Rp. 203.948.261.579,-
b.
Pengeluaran
Rp.
4.999.999.122,-
Pembiayaan Netto Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(-)
Rp. 198.948.262.457,(-) Rp. 0,-
Pasal 2 (1)
(2)
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan asli daerah sejumlah
Rp. 257.053.921.523,-
b. Dana perimbangan sejumlah
Rp.1.026.125.285.024,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp. 257.081.485.000,-
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah sejumlah
Rp. 131.752.500.000,-
b. Retribusi daerah sejumlah
Rp. 19.795.011.750,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.
9.204.938.400,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 96.301.471.373,(3)
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah
Rp. 81.978.832.024,-
b. Dana alokasi umum sejumlah
Rp. 868.652.743.000,-
c. Dana alokasi khusus sejumlah
Rp. 75.493.710.000,(4)Lain-lain........
-6(4)
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah
Rp. 10.000.000.000,-
b. Dana darurat sejumlah
Rp.
c. Dana bagi hasil pajak sejumlah
Rp. 66.618.824.000,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah
Rp. 151.514.661.000,-
nihil
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 28.948.000.000,Pasal 3 (1)
(2)
(3)
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari belanja: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp. 58.080.877.117,-
b. Belanja Langsung sejumlah
Rp. 81.128.076.887,-
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 53.348.840.119,-
b. Belanja bunga sejumlah
Rp.
nihil
c. Belanja subsidi sejumlah
Rp.
nihil
d. Belanja hibah sejumlah
Rp. 60.771.110.998,-
e. Belanja bantuan sosial sejumlah
Rp. 17.120.758.000,-
f. Belanja bagi hasil sejumlah
Rp.
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah
Rp. 24.840.168.000,-
h. Belanja tidak terduga sejumlah
Rp. 2.000.000.000,-
nihil
Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 60.158.897.056,-
b. Belanja barang dan jasa sejumlah
Rp. 99.661.444.388,-
c. Belanja modal sejumlah
Rp. 421.307.735.443,Pasal 4
(1)
(2)
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari: a. Penerimaan sejumlah
Rp. 197.658.698.299,-
b. Pengeluaran sejumlah
Rp.
4,999.999.122,-
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a.Sisa…………
-7a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)sejumlah
Rp.232.427.790.299,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah
Rp.
nihil
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.
5.717.000.000,-
Rp.
nihil
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.
nihil
d. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah sejumlah f. Penerimaan piutang daerah sejumlah (3)
Rp.
572.563.280,-
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
Rp.
nihil
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
Rp.
4.999.999.122,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah
Rp.
nihil
d. Pemberian pinjaman daerah sejumah
Rp.
nihil
Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1.
Lampiran I
Ringkasan APBD;
2.
Lampiran II
Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.
Lampiran II.a
Ringkasan APBD Pemerintahan;
dan
Urusan
4.
Lampiran III
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Daerah,
5.
Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6.
Lampiran V
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
7.
Lampiran VI
Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
8.
Lampiran VII
Daftar piutang daerah;
9.
Lampiran VIII
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
10. Lampiran IX
menurut
Organisasi
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
11. Lampiran X
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
12. Lampiran XI
Daftar kegiatan-kegiatan anggaran 2012;
13. Lampiran XII
Daftar dana cadangan daerah; dan
14. Lampiran XIII
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 6..............
-8Pasal 6 Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Pasal 7 Pendanaan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Pasal 8 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Disahkan di Serang pada tanggal, 28 Desember 2012 BUPATI SERANG
A. TAUFIK NURIMAN Diundangkan di Serang Pada tanggal, 28 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG
LALU ATHARUSSALAM RAIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR 836
