DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN DISIPLIN TENAGA HARIAN LEPAS DAN HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan Kinerja Pegawai melalui disiplin Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung serta memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Disiplin Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; b. bahwa Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Disiplin Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Disiplin Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

-2-

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG PERATURAN DISIPLIN TENAGA HARIAN LEPAS DAN HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Honorer adalah Pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui Keputusan Bupati Badung dengan status percobaan;

-3-

2. Tenaga Harian Lepas adalah Pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan Keputusan Bupati Badung, setelah melalui masa percobaan sebagai Honorer dalam rentang waktu yang telah ditentukan; 3. Peraturan Disiplin Tenaga Harian Lepas dan Honorer adalah peraturan yang mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi Tenaga Harian Lepas dan Honorer; 4. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang melanggar peraturan Tenaga Harian Lepas dan Honorer, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja; 5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Tenaga Harian Lepas dan Honorer karena melanggar peraturan disiplin Tenaga Harian Lepas dan Honorer; 6. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan saluran hirarki terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Harian Lepas dan Honorer; 7. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan; 8. Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan; 9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku; 10. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan/pengelihatan karena mempengaruhi susunan kerja syaraf pusat dan dapat menimbulkan ketagihan atau ketergantungan; 11. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 12. Merangkap jabatan adalah Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa/Kepala Lingkungan atau dengan sebutan lainnya. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 (1) Setiap Tenaga Honorer berhak : a. memperoleh upah/gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. mendapat bantuan uang duka; c. mendapat uang lepas berdasarkan peraturan yang berlaku. (2) Setiap Tenaga Harian Lepas berhak : a. memperoleh upah/gaji/pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. mendapat Cuti; c. mendapatkan bantuan uang duka; d. mendapatkan uang lepas berdasarkan peraturan yang berlaku. (3) Setiap Tenaga Harian Lepas dan Honorer wajib : a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; b. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; c. menjunjung tinggi kehormatan Bangsa, Negara dan Pemerintah;

-4d. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku umum; f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; g. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; i. menggunakan dan memelihara barang barang milik Negara dengan sebaik-baiknya; j. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; k. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara; BAB III LARANGAN Pasal 3 Setiap Tenaga Harian Lepas dan Honorer dilarang : a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara atau Pemerintah Kabupaten Badung. b. Menyalahgunakan wewenangnya. c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara atau Pemerintah Kabupaten Badung. d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara atau Pemerintah Kabupaten Badung secara tidak sah. e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara atau Pemerintah Kabupaten Badung. f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan pekerjaan Tenaga Harian Lepas dan Honorer. g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Tenaga Harian Lepas dan Honorer, kecuali dalam kapasitas bertugas. h. Bertindak sewenang-wenang. i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. j. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui oleh Tenaga Harian Lepas dan Honorer untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. k. Melakukan pemungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. l. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut THL /Honorer; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan THL, Honorer lainnya; dan/atau 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

-5-

n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara : 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; o. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan p. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,dengan cara : 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye; dan/atau 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada THL,Honorer dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 4 (1) Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dilarang berhubungan suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya. (2) Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dilarang hamil diluar Perkawinan yang sah sampai melahirkan. (3) Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung tidak boleh melakukan tindakan asusila.

Pasal 5 (1) Tenaga Harian Lepas dan Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. (2) Bagi Tenaga Harian Lepas dan Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang berkedudukan sebagai penggugat atau yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.

-6-

Pasal 6 (1) Tenaga Harian Lepas dan Honorer Pria di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. (2) Tenaga Harian Lepas dan Honorer wanita di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dan seterusnya. (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis. (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Pasal 7 (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila didasarkan pada alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. (2) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila : a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang bersangkutan. b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Pasal 8 (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini. (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. (3) Syarat Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. ada persetujuan tertulis dari istri. b. tenaga harian lepas dan honorer yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan gaji/upah dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan c. ada jaminan tertulis dari Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anakanaknya. Pasal 9 (1) Tenaga Harian Lepas dan Honorer berkedudukan sebagai pegawai yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

-7(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (3) Untuk menjamin netralitas Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Harian Lepas dan Honorer dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Pasal 10 Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dilarang menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika dan Narkotika serta bahan-bahan lain yang berbahaya.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN Pasal 11 Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan/atau Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin. Pasal 12 Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan pidana, Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Pasal 13 (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. tegoran lisan; b. tegoran tertulis; dan c. pernyatan tidak puas secara tertulis. (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemberhentian pembayaran sementara gaji/upah/pendapatan lain yang sah menurut peraturan yang berlaku. (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari : a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Harian Lepas dan Honorer; b. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Tenaga Harian Lepas dan Honorer.

Pasal 14 (1) Tenaga Harian Lepas dan Honorer apabila ketidak hadirannya (absensi) tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dijatuhkan hukuman disiplin teguran lisan.

-8(2) Tenaga Harian Lepas dan Honorer apabila ketidak hadirannya (absensi) tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhkan hukuman disiplin teguran tertulis. (3) Tenaga Harian Lepas dan Honorer apabila ketidak hadirannya (absensi) tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dijatuhkan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis. (4) Tenaga Harian Lepas dan Honorer apabila ketidak hadirannya (absensi) tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja dijatuhkan hukuman disiplin pemberhentian pembayaran sementara gaji/upah/pendapatan lain yang sah menurut peraturan yang berlaku. (5) Tenaga Harian Lepas dan Honorer apabila ketidak hadirannya (absensi) tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja dijatuhkan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Harian Lepas dan Honorer. (6) Tenaga Harian Lepas dan Honorer apabila ketidak hadirannya (absensi) tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja atau lebih dijatuhkan hukuman disiplin pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Tenaga Harian Lepas dan Honorer. Pasal 15 (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mantaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, dan Pasal 14 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan manaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila kehadirannya kurang dari 75 % dikenakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan apabila kehadiran kurang dari 50% dikenakan hukuman disiplin diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Tenaga Harian Lepas dan Honorer. Pasal 16 (1) Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang melanggar pasal 5 ayat (1) dijatuhkan hukuman disiplin berupa tegoran secara tertulis. (2) Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang melanggar pasal 4 ayat (3) dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemutusan sementara gaji/upah/ pendapatan lain yang sah selama 3 (tiga) bulan. (3) Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang terbukti melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Pasal 17 Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang terbukti dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Incrach) melanggar pasal 11, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Harian Lepas dan Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

-9Pasal 18 Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang dicalonkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sebagai pengurus/anggota partai politik harus mengundurkan diri sebagai Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Pasal 19 Untuk menjamin netralitas Tenaga Harian Lepas dan Honorer serta birokrasi pemerintahan, maka perlakuan bagi Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik termasuk yang duduk dalam lembaga legislatif adalah sebagai berikut : a. diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung apabila sebelum menjadi anggota/pengurus partai politik dan anggota legislatif memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. b. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung apabila sebelum menjadi anggota/pengurus partai politik dan anggota legislatif tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.

BAB V PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM Pasal 20 Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah ; a. hukuman disiplin ringan dijatuhkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan; b. hukuman disiplin sedang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Pejabat lainnya yang ditunjuk untuk itu; c. hukuman disiplin berat dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Pasal 21 Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN Pasal 22 Tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian Keputusan hukuman disiplin : (1) tenaga harian lepas dan honorer yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. (2) pemanggilan kepada Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

-10(3) apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. (4) apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang, menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Pasal 23 (1) Sebelum Tenaga Harian Lepas dan Honorer dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Tenaga Harian Lepas dan Honorer tersebut merupakan kewenangan: a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 24 Dalam melakukan pemeriksaan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu. Pasal 25 Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat memerintahkan bawahannya untuk memeriksa Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 26 Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pejabat yang berwenang memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan secara seksama terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang bersangkutan.

Pasal 27 Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang bersangkutan.

Pasal 28 (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang diperiksa.

-11-

(2) Dalam hal Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 29 (1) Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. (2) Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. (3) Tenaga Harian Lepas dan Honorer tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Pasal 30 (1) Jenis hukuman disiplin yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c serta ayat (3), dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang bersangkutan. (2) Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ditetapkan dengan keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang bersangkutan. (3) Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup. (4) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. (5) Dalam hal Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB VII KEBERATAN ATAS HUKUMAN DISIPLIN Pasal 31 (1) Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat mengajukan keberatan. (2) Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin tersebut. Pasal 32 (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki. (2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dimuat alasan-alasan dari keberatan itu.

pada ayat (1) harus

-12-

Pasal 33 Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin wajib menyampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan itu.

Pasal 34 (1) Apabila ada keberatan dari Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang dijatuhi hukuman disiplin maka pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang bersangkutan. (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan itu. (3) Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentang penjatuhan hukuman disiplin wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan itu. (4) Apabila dipandang perlu maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan dari pejabat atasan Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang dijatuhi hukuman disiplin dan/atau orang lain yang dianggap perlu.

Pasal 35

(1) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum dan ditetapkan dengan keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum. (2) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat. (3) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.

Pasal 36

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah hukuman disiplin diterima. (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 apabila diajukan keberatan, maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan.

-13-

(3) Apabila Tenaga Harian Lepas dan Honorer yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37 (1) Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau dengan sebutan lainnya baik di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan/atau di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung harus membuat surat pernyataan untuk memilih salah satu pekerjaan. (2) Tenaga Harian Lepas dan Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 14 hari setelah terpilih sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau dengan sebutan lainnya baik di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan/atau di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Badung untuk memilih salah satu pekerjaan.

Pasal 38 Petunjuk teknis tentang disiplin Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka : a. Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Disiplin Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; b.

Peraturan Bupati Badung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Disiplin Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; dan,

c.

Keputusan Bupati Badung Nomor 741 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Kepada PejabatPejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-14-

Pasal 40 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Di tetapkan di Mangupura pada tanggal 6 September 2010 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 6 September 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG ttd. KOMPYANG R.SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 60

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 46 TAHUN 2010 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2010 TENTANG : PERATURAN DISIPLIN TENAGA HARIAN LEPAS DAN HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Contoh Surat Panggilan RAHASIA SURAT PANGGILAN I/II *) NOMOR : .................... i.

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara : Nama : .............................................................. NIP : .............................................................. Pangkat : .............................................................. Jabatan : .............................................................. Unit Kerja : .............................................................. untuk menghadap kepada Nama : .............................................................. NIP : .............................................................. Pangkat : .............................................................. Jabatan : .............................................................. pada

ii.

Hari : .............................................................. Tanggal : .............................................................. Jam : .............................................................. Tempat : .............................................................. untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ............................................................................................**) Demikian untuk dilaksanakan. ................................................................ Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA ..................................................... NIP ..................................................... Tembusan Yth : 1. ............................................... 2. ................................................ *) Coret yang tidak perlu. **) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG

LAMPIRAN I I


Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Tegoran Lisan RAHASIA KEPUTUSAN .......................................................*) NOMOR .................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, ......................................................................*)

Membaca

: 1. Laporan dari ............ tanggal ............... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ...................NIP ..........Pangkat ........ tanggal ..............; 2. ..................................................................................................; 3. Hasil pemeriksaan tanggal .......................................................;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ....................... telah melakukan perbuatan berupa .....................................................................; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... angka......huruf......Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2010; c. ......................................................................................................................; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; 3. ......................................................................................................................;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada : Nama : ........................................................ NIK : ........................................................ Pangkat : ........................................................ Jabatan : ........................................................ Unit Kerja : ........................................................ karena yang bersangkutan pada tanggal .............. telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....... angka ...... huruf ...... Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2010.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ................... pada tanggal ................... ....................................*)

NAMA ............................. NIP ................................ Tembusan Yth: 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung; 2. Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung; 3. Pejabat lain yang dianggap perlu; *) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum.


LAMPIRAN III


Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis RAHASIA KEPUTUSAN .......................................................*) NOMOR .................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, ......................................................................*)

Membaca

: 1. Laporan dari ............ tanggal ............... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ................NIP ...... Pangkat........ tanggal ....................; 2. ..................................................................................................; 3. Hasil pemeriksaan tanggal .......................................................;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ....................... telah melakukan perbuatan berupa .....................................................................; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... angka......huruf......Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2010; c. ......................................................................................................................; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat



: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada : Nama : ........................................................ NIK : ........................................................ Pangkat : ........................................................ Jabatan : ........................................................ Unit Kerja : ........................................................ karena yang bersangkutan pada tanggal .............. telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....... angka ...... huruf ...... Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2010.

KEDUA


KETIGA




LAMPIRAN I V


Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis RAHASIA KEPUTUSAN .......................................................*) NOMOR .................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, ......................................................................*)

Membaca

: 1. Laporan dari ............ tanggal ............... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ................NIP ...... Pangkat........ tanggal ....................; 2. ..................................................................................................; 3. Hasil pemeriksaan tanggal .......................................................;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ....................... telah melakukan perbuatan berupa .....................................................................; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... angka......huruf......Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2010; c. ......................................................................................................................; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat



: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada : Nama : ........................................................ NIK : ........................................................ Pangkat : ........................................................ Jabatan : ........................................................ Unit Kerja : ........................................................ karena yang bersangkutan pada tanggal .............. telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....... angka ...... huruf ...... Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2010.

KEDUA


KETIGA




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,

Recommend Documents