BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta guna tertib administrasi dan kelancaran dalam Pemberian Hibah, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah;
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
-2-
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Dalam
Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-3-
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung
-4-
Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Badung Nomor 7); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011); 21. Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah ( Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 55) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan Rencana
Anggaran
Biaya,
dengan
Tata
Naskah
Permohonan Dana sebagaimana tercantum dalam
Surat
Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
-5-
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah untuk mendapat persetujuan dari Bupati.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11 (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD. (2)
Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemerintah; b. pemerintah daerah lainnya; c. perusahaan daerah; d. masyarakat; dan e. organisasi kemasyarakatan.
(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang yang
akan
diserahkan
kepada
pihak
ketiga/masyarakat
pada SKPD. (4) Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan penerima dan besaran hibah.
-6-
3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 14 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14A
(1)
Penyaluran Hibah kepada Penerima Hibah
dilaksanakan
setelah penandatanganan NPHD oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah. (2)
Penyaluran Hibah kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekaligus / 100% ( seratus persen) dengan dilengkapi : a.
surat permohonan Pencairan dana;
b.
proposal / Rencana Penggunaan Dana;
c.
naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d.
foto copy Rekening BPD Cabang Badung yang masih aktif (an. Pimpinan/Organisasi/Kelompok masyarakat);
e.
fakta Integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
f.
susunan Pengurus Organisasi/Kelompok Masyarakat; dan
g.
kwitansi.
(3) Tata Naskah kelengkapan Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16
(1) Penerima
Hibah
berupa
uang
menyampaikan
laporan
penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. (2) Penerima
Hibah
berupa
barang
menyampaikan
laporan
penggunaan Hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
-7-
(3) Tata naskah laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat
(2) huruf a diubah, sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19
(1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi : a.
laporan
penggunaan
Hibah
oleh
penerima
hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; b
surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dengan Tata Naskah Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
c.
bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima Hibah
berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Hibah berupa barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
-8-
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 29 Oktober 2013 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 29 Oktober 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 71 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
-9-
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
: 71 TAHUN 2013
TANGGAL
: 29 OKTOBER 2013
TENTANG
: PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
BUPATI
BADUNG NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH. SURAT PERMOHONAN DANA
KOP PANITIA PELAKSANA ALAMAT PENERIMA HIBAH
Nomor Lamp Perihal
: /..... / ..... : : Mohon Bantuan Dana
................, Tanggal .......... Kepada Yth. Bapak Bupati Badung diMangupura
Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini kami ....................... yang berkedudukan di banjar .... Desa ............. Kecamatan .............. Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil rapat Krama Banjar ..........disepakati untuk ........................... Karena kemampuan Krama Banjar ............. yang kurang, serta banyaknya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh krama Banjar ................. . Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini kami mengajukan Proposal .......................... kepada Bupati Badung, dengan penuh harapan semoga Bapak berkenan membantunya. 1. LATAR BELAKANG ................................................ 2. MAKSUD ............................................... 3. TUJUAN ......................................... .............................................
- 10 -
Sebagai pertimbangan Bapak Bupati Badung kami lampirkan : 1. Susunan Panitia Pembangunan. 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 3. Foto Lingkungan dan Foto tempat kegiatan yang akan dilakukan. 4. Berita acara rapat Demikian permohonan ini kami sampaikan kehadapan Bapak atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.
Ketua
Bendahara
( .................. )
Sekretaris
( ....................)
( ...................... )
Mengetahui :
Kelian Banjar Dinas
Kelian Banjar Adat
( ...............................)
( ...........................)
Perbekel ......
Bendesa Adat
( ...............................)
( ...........................) Mengetahui :
Camat ......................
( .................................. )
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 11 -
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG. NOMOR
:
71 TAHUN 2013
TANGGAL
:
29 OKTOBER 2013
TENTANG
:
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
BUPATI
BADUNG NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH.
A.
SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA
PANITIA ..................... KABUPATEN BADUNG
........., Tanggal ................ Nomor : .../.../../.... Lamp.
Kepada
: 4 (Empat) lembar
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Yth. Bupati Badung Cq. Kabag Keuangan Setda. Kabupaten Badung di – Mangupura
Sesuai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : ../01/HK/20.. Tanggal ....... 201. tentang Penetapan Pemberian Hibah di Kabupaten Badung Tahun .... dengan ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Belanja Hibah untuk Panitia
..................................., Kabupaten Badung Tahun .... Sebesar
Rp. ..............,- (.................. Rupiah ). Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Ketua Panitia ( ..................)
- 12 -
B. NASKAH PERJANJIAN HIBAH
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA BUPATI BADUNG DENGAN PANITIA ................................... NOMOR : .... / TAHUN / 2013 NOMOR : ../.../...../2013
Pada hari ini ........, tanggal .......... bulan ... tahun ................, bertempat di Mangupura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. ANAK AGUNG GDE AGUNG
: Bupati Badung, dalam hal ini bertindak untuk
dan
atas
nama
Pemerintah
Kabupaten Badung, berkedudukan di Pusat
Pemerintahan
Mangupraja
Mandala, Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung,
Bali,
selanjutnya
disebut
PIHAK PERTAMA. 2. ..............................
: Ketua Panitia : yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Panitia ............... No. berkedudukan
di
KTP. ................. ...............................
Kabupaten
Badung,
selanjutnya
disebut
PIHAK KEDUA.
- 13 -
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan ini
setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan
ketentuan sebagai berikut :
DASAR PERJANJIAN Pasal 1 1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7.
Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor ..... Tahun 2013
- 14 -
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah; 8.
Keputusan Bupati Badung Nomor ....01/HK/..... tentang Penetapan Pemberian Hibah. TUJUAN BANTUAN HIBAH Pasal 2
Tujuan pemberian bantuan hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dipergunakan untuk .................................... Kabupaten Badung.
JUMLAH DANA HIBAH Pasal 3
(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang untuk
...................................,
Kabupaten Badung.(sesuaikan dengan proposal hibah) kepada PIHAK KEDUA, SEJUMLAH
Rp. .............................
(2) Pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun ......
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 4
(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut : a. PIHAK PERTAMA berkewajiban mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA. b. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah yang digunakan oleh PIHAK KEDUA. c. PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut : a. PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA sebagaimana tujuan permohonan hibah. b. PIHAK KEDUA melaksanakan penerimaan hibah dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 15 -
c. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah,
TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH Pasal 5
(1) Penyaluran Hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah penandatangan NPHD oleh PARA PIHAK.
(2) Pencairan Dana Hibah untuk PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
1. Pencairan Tahap I sebesar Rp ............. ( .......................... ) yang dilengkapi dengan : a. Surat permohonan Pencairan Dana Tahap I; b. Proposal / Rencana Penggunaan Dana tahap I; c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; d. Foto
copy
Rekening
BPD
Cabang
Badung
yang
masih
aktif
(An. Pimpinan/Organisasi/Kelompok Masyarakat); e. Fakta Integritas; f. Susunan Pengurus Organisasi / Kelompok Masyarakat; g. Kwitansi ( disiapkan oleh bendahara PPKD); h. Foto Copy KTP Ketua Kelompok/Organisasi Panitia.
2. Pencairan Tahap II sebesar Rp ................. ( ...........................) yang dilengkapi dengan : a. Surat permohonan Pencairan Dana Tahap I; b. Proposal / Rencana Penggunaan Dana tahap I; c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; d. Foto copy Rekening BPD Cabang Badung yang masih aktif (An. Pimpinan/Organisasi/Kelompok Masyarakat); e. Fakta Integritas; f. Susunan Pengurus Organisasi / Kelompok Masyarakat; g. Kwitansi; h. Foto Copy KTP Ketua Kelompok/Organisasi Panitia.
- 16 -
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 6
(1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui Kabag. Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan kepada SKPD terkait. (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : a. Laporan penggunaan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD berikut bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; c. Pelaporan dan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari 2014.
LAIN-LAIN Pasal 7
Apabila terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah
yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.
PENUTUP Pasal 8
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat dan ditandatangani di Mangupraja Mandala pada hari , tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA,
( ................. )
PIHAK PERTAMA,
( ANAK AGUNG GDE AGUNG )
- 17 -
C.
FAKTA INTEGRITAS
FAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ................. menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayarkan lunas berkaitan dengan penggunaan Dana Hibah Kepada Panitia Perbaikan .............................................................., Kabupaten Badung Tahun ....., sebesar Rp .......................,( .............................. ) yang selanjutnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bukti – bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan tersebut, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. .................................................... Ketua Panitia
....................................
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 18 -
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
:
TANGGAL : TENTANG
71 TAHUN 2013 29 OKTOBER 2013
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR
63
TAHUN
2011
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH.
A. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HIBAH
KOP PANITIA PELAKSANA ALAMAT PENERIMA HIBAH
Nomor Lamp Perihal
: /..... / ..... : : laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah
................, Tanggal .......... Kepada Yth. Bapak Bupati Badung diMangupura
Dengan Hormat, Sehubungan telah diterimanya dana hibah, dengan ini menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
belanja
hibah
kami kepada
.................. sebesar Rp. ..................... dan sudah dipergunakan sesuai dengan pertanggungjawaban seperti : 1.
Laporan penggunaan hibah.
2.
Bukti ( berupa kwitansi).
Demikian kami sampaikan kepada Bapak Bupati Badung untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penerima Hibah Ketua
( .................. ) Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Camat ... Kabupaten Badung
- 19 -
2. Perbekel ..... Kabupaten Badung 3. Arsip
B.
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH
KOP PANITIA PELAKSANA ALAMAT PENERIMA HIBAH
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
...................
Jabatan
: ...........................
Alamat
: ...................................
Bahwa hibah yang kami terima dengan SP2D Nomor : ........... Tanggal .......... sebesar Rp ........... sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertera dalam NPHD dan bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang akan memeriksa. Demikian kami sampaikan kepada Bapak Bupati Badung untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penerima Hibah Ketua
( .................. )
- 20 -
KOP PANITIA PELAKSANA ALAMAT PENERIMA HIBAH
LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG
Nomor
Uraian
Satuan
Qty
Harga Satuan
Jumlah
1.
Ketua
( .................. )
Bendahara
(...........................)
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
