-1-
BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 68 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa penyelenggaraan reklame erat kaitannya dengan estetika, penataan ruang disamping merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
-25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pajak Reklame;
Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPETEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 5. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. 6. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung. 7
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkrnalkan, menganjurkan, memperomosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadapa barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggara Reklame adalah menyelenggarakan reklame.
orang
pribadi
atau
badan
yang
9. Izin Mendirikan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMBR adalah Ijin Mendirikan Bangunan Reklame bagi Reklame yang berukuran di atas 10 m2 (sepuluh meter persegi). 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 11. Kawasan Penyelenggaraaan Reklame adalah kawasan yang memungkinkan penempatan/pemasangan reklame. 12. Kawasan Reklame Kendali Ketat adalah kawasan penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, jenis dan ukuran bidang reklamenya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk, maupun ukuran.
`
-3BAB II POLA PENYEBARAN PERLETAKAN REKLAME Pasal 2 (1) Pola penyebaran perletakan Reklame didasarkan pada kawasan (zoning) yang terdiri dari : a. kawasan Penyelenggaraan Reklame; b. kawasan Reklame Kendali Ketat; (2) Kawasan Penyelenggaraan Reklame Kendali Ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut : a. dari Jalan Sunset Road Barat hingga Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua (Gerbang BTDC Nusa Dua); b. dari Patung Ngurah Rai Jalan By Pass Ngurah Rai ke arah Bandara Ngurah Rai ; c. sekitar Patung Gatot Kaca Sraya ; d. sepanjang pantai di Daerah dan penyelenggaraan reklame hanya untuk event-event tertentu serta dipasang di sekitar tempat event berlangsung; e. kawasan Catus Pata Desa Mengwi dan Kawasan Taman Ayun; dan f. seputar Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah dan akses jalan menuju Pusat Pemerintahan Daerah. BAB III PERIZINAN Bagian Kesatu Penyelenggaraan Reklame Pasal 3 (1) Penyelenggaraan Reklame di Daerah meliputi : a. Penyelenggaraan Reklame Non Insidentil; b. Penyelenggaraan Reklame Insidentil. (2) Setiap Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Bupati. Pasal 4 Dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame : a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya ; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang berjumlah 1 (satu) buah, dengan luas bidang reklame tidak melebihi 1,5 m² (satu koma lima meter persegi) yang dipasang pada persil atau menempel pada bangunan; d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; e. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum; g. tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
`
-4h. reklame yang dipasang berkenaan dengan pendidikan, kesehatan, dan sosial tidak untuk mencari keuntungan dengan luas bidang reklame tidak melebihi 6 m² (enam meter persegi). Bagian Kedua Proses Penerbitan Persetujuan Prinsip Reklame Pasal 5 (1) Permohonan persetujuan prinsip Penyelenggaraan Reklame, diajukan secara tertulis kepada Bupati up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui UPT dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dalam rangkap 2 (dua). (2) Permohonan persetujuan prinsip penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. photo dan gambar produk yang akan disajikan; b. surat kesepakatan dengan pemilik tanah dan/atau bangunan; c. foto copy identitas diri pemohon (KTP); d. foto copy NPWPD; e. surat kuasa apabila proses permohonan dikuasakan; f. foto copy IMB jika Reklame diselenggarakan menempel dan/atau di atas bangunan; g. denah lokasi rencana pemasangan Reklame; h. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00- (enam ribu rupiah); i. Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR) bagi Reklame berukuran di atas 10 m² (sepuluh meter persegi); j. gambar konstruksi bangunan Reklame yang ditandatangani oleh penanggungjawab untuk pengurusan IMBR; dan k. rencana anggaran biaya pemasangan Reklame. Pasal 6 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap diberi tanggal serta ditandatangani oleh pemohon Reklame/produk atau yang dikuasakan. Pasal 7 Terhadap permohonan yang benar dan lengkap dilanjutkan dengan pengecekan lapangan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, dan hasil pengecekan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, serta ditandatangani oleh tim. Pasal 8 (1) Terhadap permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dapat : a. menerbitkan surat persetujuan prinsip penyelenggaraan reklame bagi permohonan Reklame yang dapat dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini; b. menolak permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini disertai alasan yang jelas; (2) Penerbitan keputusan persetujuan prinsip atau penolakan permohonan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak pengecekan lapangan oleh Tim, dan pemohon melengkapi kekurangankekurangan pada saat pengecekan lokasi tersebut.
`
-5(3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak melengkapi kekurangan-kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi, maka permohonan dianggap batal. (4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan. Pasal 9 (1) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, bukan sebagai izin penyelenggaraan reklame, tetapi sebagai dasar untuk permohonan IMBR di Dinas Cipta Karya bagi Reklame yang berukuran di atas 10 m² (sepuluh meter persegi). (2) Bagi Reklame yang berukuran sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi), setelah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat dilanjutkan untuk proses permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame. Bagian Ketiga Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR) Pasal 10 (1) Berdasarkan persetujuan prinsip Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, pemohon mengajukan permohonan IMBR ke Dinas Cipta Karya beserta kelengkapan persyaratan permohonan IMBR. (2) Proses penerbitan IMBR mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 Permohonan yang dikecualikan untuk melengkapi IMBR : a. reklame yang 1 (satu) mukanya berukuran di bawah 10 m² (sepuluh meter persegi), walaupun apabila dijumlahkan kedua sisi mukanya melebihi dari 10 m² (sepuluh meter persegi). b. reklame yang menempel/berdiri di atas bangunan yang sudah memiliki IMB. c. reklame insidentil. Bagian Keempat Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Pasal 12 (1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan IMBR yang diterbitkan Dinas Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemohon mengajukan permohonan perizinan penyelenggaraan reklame ke UPT. (2) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, petugas melanjutkan proses permohonan perizinan penyelenggaraan reklame bagi Reklame yang berukuran sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi).
`
-6Pasal 13 (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati. (2) Sebelum diterbitkan izin Penyelenggaraan Reklame, pemohon melampirkan surat persetujuan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Reklame paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal surat penyataan dibuat sekaligus akan diterbitkan SKPD sebagai dasar untuk melakukan pembayaran. Bagian Kelima Perpanjangan Izin Reklame Pasal 14 Setiap perpanjangan izin Reklame, Dinas Pendapatan Daerah akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Izin Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini, dan diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Pasal 15 (1) Proses penerbitan izin Reklame perpanjangan, adalah berlaku sebagaimana proses penerbitan izin Reklame baru, tetapi tidak berlaku untuk IMBR. (2) Persyaratan untuk izin perpanjangan, pemohon cukup melampirkan copy izin dan SKPD tahun sebelumnya. Bagian Keenam Proses Penerbitan Izin Reklame Insidentil Pasal 16 Proses penerbitan Izin Reklame Insidentil : a. mengajukan permohonan melalui UPT; b. diregister, dicek lokasi, diterbitkan Persetujuan Prinsip, diterbitkan izin Penyelenggaraan Reklame; c. diberi Nomor Izin Pemasangan sebelum dipasang. Bagian Ketujuh Pembatalan dan Pencabutan Izin Pasal 17 Izin dibatalkan apabila : a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah karena perubahan tata ruang. b. keinginan sendiri penyelenggara Reklame. Pasal 18 (1) Pencabutan Izin Reklame dilakukan apabila : a. pada Reklame terdapat perubahan antara lain ukuran dan bentuk reklame, penyajian dan pesan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diterbitkan;
`
-7b. pada saat penyelenggaraan Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan; c. penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat; d. penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sebelum diadakan pencabutan izin kepada pemilik/pemegang izin diberikan Surat Pemberitahuan terlebih dahulu agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik/pemegang izin belum memenuhi kewajibannya, maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan proses Penertiban Reklame. BAB IV PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME Bagian Kesatu Pengendalian dan Pengawasan Pasal 19 (1) Pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. (2) Pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan Penyelenggaraan Reklame dalam melaksanakan kewajibannya. (3) Kewajiban Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. membayar pajak Reklame; b. memasang tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan Bupati; c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik; d. membongkar Reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam; dan e. menanggung segala akibat yang disebabkan Penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Bagian Kedua Penertiban Reklame Pasal 20 (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap Reklame terpasang yang : a. tanpa izin; b. telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang; c. tanpa pelunasan pajak. (2) Dalam hal penyelenggara Reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah memberikan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja dan disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
`
-8(3) Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangun-bangunan reklame tanpa ada ganti rugi kepada penyelenggara reklame yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (4) Bangun-bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembongkaran. (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui, maka bangun-bangunan reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 (1) Permohonan izin Reklame yang masuk dan dalam proses sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, proses perizinannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Izin Penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Pasal 22 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 4 September 2012 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 4 September 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 62.
`
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 68 TAHUN 2012 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2012 TENTANG : PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BADUNG.
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP REKLAME
Nomor Seri : Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip
Mangupura, ................ Kepada Yth. Bupati Badung up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/ Sedahan Agung Kab. Badung di Mangupura
Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : 2. Jabatan : 3. Perusahaan : 4. Alamat : 5. Telepon :
Faximile :
Mengajukan permohonan persetujuan prinsip, dengan data sebagai berikut : 1. Judul reklame : 2. Jenis Reklame : Megatron / Videotron, Papan Bercahaya, Papan, Kain/Layar, Tempel / Sticker, Selebaran, Berjalan / Kendaraan, Udara / Layang, Suara, Film / Slide, Peragaan, dan Reklame Apung 3. Lokasi : 4. Kelas Jalan : Kelas Utama Kelas I Kelas II 5. Ukuran : Panjang =............m, Lebar = ............m, Jumlah Sisi = ........muka Luas = ..........m2, Lembar, Lembar Folio, Roll, Satuan, Tiap Kali Siaran, Tiap Peragaan. 6. Jumlah : 7. Ketinggian : Berikut ini terlampir copy surat-surat yang diperlukan : 1. Photo dan gambar produk yang akan disajikan 2. Copy identitas pemohon (KTP) 3. Surat Kuasa apabila proses permohonan dikuasakan 4. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000 5. Surat kesepakatan dengan pemilik Tanah dan / bangunan (Asli) 6. Copy IMB jika Reklame diselenggarakan menempel dan/atau di atas bangunan 7. Denah lokasi rencana penyelenggaraan reklame. 8. Gambar Konstruksi reklame yang ditandatangani oleh penannggung jawab 9. RAB (rencana anggaran biaya) penyelenggaraan reklame 10. Foto copy NPWPD 11. IMBR bagi Reklame di atas 10 m2 Atas perkenan dan persetujuan yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami, Pemohon
................................................... Tembusan : - Arsip
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
`
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 68 TAHUN 2012 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2012 TENTANG : PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BADUNG.
BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELEPON (0361) 410370, FAX. 410894
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Bahwa pada hari ini.................Tanggal .................. Tahun ................., Tim Reklame Kabupaten Badung mengadakan pemeriksaan ke lokasi pemasangan Reklame terhadap permohonan Persetujuan Prinsip dari ......................................, Alamat .................................., Lokasi pemasangan ..........................., Kelurahan/Desa ............................. Kecamatan .......................... dengan hasil sebagai berikut : I. SARAN TIM REKLAME : .......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ............................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ............................... II. KESIMPULAN TIM REKLAME .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya NAMA INSTANSI TANDA TANGAN ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
`
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 68 TAHUN 2012 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2012 TENTANG : PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BADUNG.
SURAT PERSETUJUAN PRINSIP
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELEPON (0361) 410370, FAX. 410894
Nomor Lampiran Perihal
: :: Persetujuan Prinsip Penyelenggaraan Reklame
Mangupura, ...................... Kepada Yth. Pemilik Reklame ............... ............................................... di Tempat
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh Tim Reklame Kabupaten Badung, maka terhadap permohonan Saudara dapat disetujui. Persetujuan ini bukan berlaku sebagai Ijin Reklame, tetapi hanya sebagai dasar untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan Reklame. Demikian Persetujuan Prinsip ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Sedahan Agung Kabupaten Badung,
NIP.
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
`
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 68 TAHUN 2012 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2012 TENTANG : PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BADUNG.
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELEPON (0361) 410370, FAX. 410894
Mangupura, Nomor : Lampiran : 1 (satu) gabung Perihal : Penolakan
Kepada Yth. Pemilik Reklame........................ di Tempat
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan oleh tim Reklame Kabupaten Badung pada Hari / Tanggal : .............................., maka permohonan saudara tidak dapat kami pertimbangkan karena: ...................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Demikian Surat Penolakan ini disampaikan untuk maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Mangupura, Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Sedahan Agung Kabupaten Badung,
NIP.
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
`
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 68 TAHUN 2012 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2012 TENTANG : PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BADUNG. SURAT IZIN REKLAME PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELEPON (0361) 410370, FAX. 410894
SURAT IZIN REKLAME NOMOR : Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Reklame Nomor…… tanggal ……. dan hasil pemeriksaan Tim Reklame Pemerintah Kabupaten Badung ke Lokasi, permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan yang berlaku; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN/PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA
1. 2. 3. 4. 5.
: : : : :
Nama Jabatan Perusahaan Alamat Telepon
NPWPD:
Kode Pos : Faximile :
Untuk memasang Reklame : 1. Isi Reklame : 2. Jenis Reklame : 3. Lokasi : 4. Kelas Jalan : 5. Jumlah : 6. Ukuran : 1. Panjang : m 2. Lebar : m 4. Luas : m2 5. Tinggi : m 7. Lama Izin : 8. Masa Berlaku : Awal Izin Tanggal……… Akhir Izin Tanggal……..
3. Jumlah Sisi :
Muka
Dikeluarkan di Mangupura pada tanggal a.n. Bupati Badung Kepala Dinas Pendapatan Daerah/ Sedahan Agung Kabupaten Badung,
NIP.
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
`
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 68 TAHUN 2012 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2012 TENTANG : PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BADUNG.
SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN IZIN REKLAME
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELEPON (0361) 410370, FAX. 410894
Mangupura, Nomor Lampiran Perihal
: : 1 (satu) gabung : Pemberitahuan Perpanjangan Izin Reklame
Kepada Yth. Pemilik Reklame .......... di Tempat
Berdasarkan database reklame pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, maka dengan ini disampaikan bahwa, reklame saudara : Isi Reklame : Jenis : Lokasi / Jalan : No. Izin : Masa berlakunya Izin sampai dengan tanggal : Untuk itu agar segera memberi konfirmasi kepastian paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berlaku izin reklame tersebut berakhir, apakah akan melanjutkan izin reklame tersebut, atau tidak melanjutkannya. Apabila tidak melanjutkan izin reklame tersebut, agar segera membongkar sendiri reklame beserta bangun-bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, terhitung dari saat berakhirmya Izin Reklame. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mangupura, a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Sedahan Agung Kabupaten Badung Kepala Bidang Penetapan,
NIP.
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
`
