PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan serta ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, perlu mengatur lebih lanjut Penyelenggaraan Kebersihan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 2. Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Page 1 of 7
5. Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
6. Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 4)
7. Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 4); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI PANDEGLANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN.
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 5. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah. BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah: a. Sebagai pedoman pelaksanaan bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan;
Page 2 of 7
b. Untuk mewujudkan kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan di Kabupaten Pandeglang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup penyelenggaraan Kebersihan dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. Penyelenggaraan Kebersihan di jalan/jalur hijau/taman; b. Penyelenggaraan Kebersihan di bantaran sungai/kali; dan c. Penyelenggaraan Kebersihan di fasilitas umum lainnya. BAB IV LARANGAN Pasal 4 Dalam rangka mewujudkan kebersihan, setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan pada Jalan, Jalur Hijau, Taman, Bantaran Sungai/Kali dan Fasilitas Umum lainnya. BAB V PENERTIBAN Pasal 5 (1) Sat Pol PP sesuai tugas dan fungsinya melakukan tindakan penertiban atas pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berdasarkan laporan dari masyarakat maupun aparat. (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi. (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan penertiban, Sat Pol PP dapat meminta bantuan dan berkoordinasi dengan kepolisian dan/atau lembaga lain. (5) Sat Pol PP dalam hal meminta bantuan kepada kepolisian dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak selaku koordinator lapangan.
Page 3 of 7
Pasal 6 (1) Sat Pol PP dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menempuh tahapan sebagai berikut ; a. sosialisasi; b. peringatan/teguran; dan c. penindakan. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kegiatan pertemuan, pemasangan papan peringatan/ pemberitahuan/ pengumuman pada tempat yang mudah dilihat dan/atau pemberitahuan melalui media audio/visual. (3) Peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian peringatan atau teguran kepada setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah dilakukan kegiatan sosialisasi yang dianggap cukup. Pasal 7 (1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c berupa pemberian sanksi. (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. BAB VI SANKSI Pasal 8 Setiap orang yang membuang sampah sembarangan/tidak pada tempatnya akan dikenakan denda dengan klasifikasi sebagai berikut : 1. Buang sampah 1 (satu) botol plastik/gelas plastik/sampah plastik lainnya, kertas dan sejenisnya dikenakan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 2. Buang sampah beberapa botol plastik/gelas plastik/sampah plastik lainnya dan/atau kertas dan sejenisnya dengan volume sampai dengan 1 (satu) kantung plastik atau 1 (satu) boks tempat sampah standar, dikenakan denda Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 3. Buang sampah dengan volume lebih dari ketentuan pada angka 2 dikenakan denda sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah; dan 4. Buang sampah di bantaran sungai/kali/drainase dikenakan denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setinggitingginya sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
Page 4 of 7
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 29 Desember 2016 BUPATI PANDEGLANG, Cap/Ttd IRNA NARULITA
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 29 Desember 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap/Ttd FERY HASANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 84 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,
HERMAWAN, SH NIP. 19620411 199312 1 001
Page 5 of 7
