PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR
33
TAHUN 2013
TENTANG PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa penyelenggaraan urusan wajib bidang Sosial merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat yang harus memiliki tolok ukur dalam pelaksanaannya;
b.
bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar kepada masyarakat;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
7.
Urusan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada Daerah.
8.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
9.
Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM di Kabupaten, dapat berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Target tahunan adalah capaian indikator kinerja setiap jenis pelayanan pada tahun yang bersangkutan. 12. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan. 13. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, pengembangan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik. 14. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajat. 15. Urusan wajib bidang sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang PMKS yang penyelenggaraaannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam percepatan pemberian akses dan pelayanan setiap bidang Sosial sesuai SPM secara merata kepada masyarakat, sesuai urusan dan kewenangannya. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : a.
Mengusahakan percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian proses pelayanan hak dasar kepada masyarakat oleh SKPD yang membidangi masalah sosial, termasuk penyelenggaraan administrasi kegiatan;
b.
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat;
c.
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh hak dasar.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi SPM Bidang Sosial adalah : a. b. c. d. e.
Sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan secara merata; Sebagai acuan prioritas perencanaan Daerah dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan Keuangan; Sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besaran biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan bidang sosial; Menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; Menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi yang lebih adil dan transparan. BAB III PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Sosial sesuai dengan SPM yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang meliputi : a. b. c. d. e.
Jenis pelayanan dasar; Indikator kinerja; Rekapitulasi biaya; Nilai SPM; dan Batas waktu pencapaian.
(3) Indikator dan rekapitulasi biaya penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terinci sesuai dengan format indikator dan rekapitulasi biaya yang ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pelayanan pemberian hak-hak dasar bagi masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu dan target capaian sesuai SPM. Pasal 6 SPM menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran untuk penyelenggaraan Pemerintahan.
BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 7 Bupati membentuk Tim Teknis Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Sosial sesuai SPM dan bidang-bidang lain yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Pasal 8 (1)
Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Sosial berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh SKPD.
(2)
Penyelenggaraan pelayanan bidang Sosial berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
(3)
Penyelenggaran pelayanan bidang Sosial berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
(4)
Kepala SKPD yang membidangi urusan Sosial setiap tahun menghimpun data dasar, merencanakan program kegiatan, menentukan target capaian, sesuai dengan target yang ditentukan dalam SPM. BAB V PELAKSANAAN Pasal 9
(1)
SPM yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan penyelenggaraan program pencapaian target Pemerintah Daerah.
(2)
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
(3)
Sumber pembiayaan untuk mencapai target pelaksanaan SPM dibebankan pada APBD dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 10
(1)
(2)
SKPD yang melaksanakan pelayanan bidang Sosial menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Laporan tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM.
BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS Pasal 11 (1)
Hasil monitoring dan evaluasi terhadap percepatan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) oleh Bupati dipakai sebagai bahan pengembangan kapasitas Daerah.
(2)
Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Kementerian Sosial melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan dan personil.
(3)
Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
(4)
Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan Negara/Daerah. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan dasar bidang Sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Perhitungan kebutuhan pelayanan bidang Sosial; b. Penyusunan rencana dan standar kinerja pencapaian target SPM; c. Penilaian pengukuran kinerja; d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Sosial sesuai SPM. Pasal 13 Bupati melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Sosial yang dilakukan SKPD berdasarkan SPM. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 14 Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen serta pengembangan kapasitas dibebankan pada APBD dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah.
BAB X PELAPORAN Pasal 15 (1)
SKPD yang membidangi urusan Sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
(2)
Berdasarkan laporan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang Sosial kepada Gubernur.
(3)
Bupati menyusun dan menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM kepada Menteri Sosial melalui Gubernur.
(4)
Pengelolaan Daerah.
laporan
pelaksanaan
SPM
dilakukan
oleh
Sekretariat
BAB XI PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 23 Desember 2013 BUPATI PANDEGLANG, Cap/ttd ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 23 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap/ttd DODO DJUANDA BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 NOMOR 33
