PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 5 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PARKIR DITEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1
2
3
4
5
6
7
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenisjenis Retribusi Propinsi dan Kabupaten/Kota, Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Kabupaten bahwa Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1997 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini bahwa untuk adanya landasan hukum memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada a dan btersebut diatas,perlu diatur dngan Peraturan Daerah Kelungkung ; Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun !958 Nomor 122,Tamabahan Lembaran Negara Nomor !655); Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun1980 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56,Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3478) Undang undang Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerinah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
8
9
10
11 12
13
14 15 16
17 18
19
20
3848) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaaan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negar Tahun 1998 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1986 Tentang Pedoman Pengelolaan Perpakiran di Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Khusus Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Yo.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitasuntuk Khusus ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Peraturan Daera dan Peraturan Daerah Perubahan ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Prosedur Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Prosedur Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis jenis Retribusi Propinsi dan Kabupaten / Kota ; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klunkung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung .
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG M E M U T US K A N Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan a. Daerah adalah Kabupaten Klungkung ; b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung ; c. Kepala Daerah adalah Bupati Klungkung ; d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturn perundang undangan yang berlaku ; e. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut Kepala Dinas f. Badan adalah bentuk suatu badan usaha yang melip[uti Perseran Terbatas , Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun,Persekutuan,Perkumoulan,FirmaKongsi,Koperasi,Yayasan atau organisasi yang sejenis,Lembaga Dana Pensiun,bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ; g. Kendaran bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor h. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara i. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan k. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan dan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Tempat Parkir di Tepi Jalan
n. Surat Pendaftaran Obhyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan , yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bungan dan/atau denda r. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok Retribusi t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah u. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya BAB II KETENTUAN PARKIR Pasal 2 (1) Setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib di parkir pada tempattempat yang telah ditetapkan (2) Setiap orang/badan yang mempergunakan fasilitas parkir sehari penuh secara tetap dan terus menerus dikenakan retribusi parkir bulanan (3) Setiap orang/badan yang mempergunakan fasilitas parkir inap dikenakan retribusi parkir inap Pasal 3 (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diserahi tugas dan tanggung jawab memelihara kelancaran dan ketertiban dilokasi terminal dan lokasi parkir
(2) Pemerrintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan selama dilokasi parkir Pasal 4 (1) Retribusi Parkir dibayar setiap kali masuk tempat parkir (2) Retribusi Parkir bulanan dan parkir inap dibayar dimuka setiap bulan sesuai tarif yang ditetapkan (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima pada Dinas LLAJ (4) Kepala Dinas LLAJ menunjuk petugas pungut retribusi parkir dengan keputusan Kepala Dinas (5) Kepada petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) sedangkan yang bukan Pegawai Negeri diberikan upah pungut sebesar 30 % (tiga puluh persen) masing-masing dihitung dari hasil pungutan BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 5 Dengan nama Retribusi di tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum Pasal 6 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum (2) Parkir tepi jalan umu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah Pasal 7 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 8 Retribusi di tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 10 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan sapek keadilan (2) biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional pemeliharaan, adminitrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 11 (1) struktur tarif digolongkan berdasarkan kepadatan jenis kendaraan jangka waktu pemakaian (2) besarnya tarif bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor setiap 2 (dua) jam ditetapkan sebagai berikut : a. Tronton dan sejenisnya Rp. 1.500,b. Bus/truk dan sejenisnya Rp. 1.000,c. Jeep/sedan/station dan sejenisnya Rp. 600,d. Sepeda motor Rp. 300,e. Dokar Rp. 300,(3) Besarnya retribusi parkir bulanan sebagai berikut : a. Tronton dan sejenisnya Rp. 50.000,-/bulan b. Bus/truk dan sejenisnya Rp. 25.000,- /bulan c. Jeep/sedan/station dan sejenisnya Rp. 15.000,- /bulan d. Sepeda motor Rp. 10.000,- /bulan e. Dokar/cikar Rp. 6.000,- /bulan (4) Besarnya retribusi parkir inap sebagai berikut : a. Tronton dan sejenisnya Rp. 50.000,-/bulan b. Bus/truk dan sejenisnya Rp. 25.000,- /bulan c. Jeep/sedan/station dan sejenisnya Rp. 15.000,- /bulan BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 14 (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 15 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 16 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 18 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan dibayar dimuka (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi, dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku BAB XVI KEBERATAN Pasal 20 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dapat dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi Pasal 21 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapa berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 22 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah (2) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah belum memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu bulan) (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua bulan) sejak diterbitkannya SKRDLB (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukkan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi Pasal 23 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib retribusi b. Masa retribusi c. Besarnya kelebihan retribusi
d. Alasan yang singkat dan jelas (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat, merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah Pasal 24 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 25 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 26 (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi (2) Kedaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 27
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau didenda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang (2) Tindak pidana sebagaimanja dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran
BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 28 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah d. Memeriksan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini khususnya mengenai pelaksanaan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah Pasal 30 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kebupaten Pekalongan
Ditetapkan di Semarapura Pada tanggal 4 Agustus 2000 BUPATI KLUNGKUNG
(TJOKORDA GDE NGURAH) diundangkan di Semarapura Pada tanggal 4 Agustus 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
(I DEWA GDE PURNAMA) LEMBARAN DAERAH KABUP[ATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2000, SERI B NOMOR 5
