PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan diperlukan adanya penetaan wilayah adminitrasi Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna serta meningkatkan Kelurahan baik dengan cara pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan serta dengan cara penetapan batas dan pemetaan wilayah Kelurahan; b. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas serta menghadapi perkembangan keadaan dan perimbangan situasi kondisi yang sesuai dengan prinsip demokrasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan. Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 3. Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang –undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undangundang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 5. Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Perturan Mentri Dalam Negeri,Keputusan Mentri dalam Negeri dan Intruksi Mentri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Dewan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yamng dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng; 2. Pemerintah Daerah adalah kegiatan pemeritah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan rakyat Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng; 4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 5. Kepala Daerah adalah Bupati Buleleng; 6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten; 7. Desentralisasi dan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota; 9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota dibawah Kecamatan; 10. Lurah adalah kepala Kelurahan; 11. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt –istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ; 12. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian,termasuk pengelolaan sumber daya alam dengfan susuna fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan,pelayanan jasa pemerintahan,pelayanan social dan kegiatan ekonomi ; 13. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan,pemusatan dan distribusi,pelayanan jasa pemerintahan,pelayanan social dan kegiatan ekonomi ; 14. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di luar Wilayah Kelurahanyang sudah ada ; 15. Pemekaran Kelurahan adalah Tindakan mengadakan Kelurahan baru didalam Wilayah Kelurahan ; 16. Penggabungan Kelurahan adalah Tindakan menggabungkan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan ; BAB II TUJUAN,SYARAT DAN FAKTOR PEMBENTUKAN Bagian Pertama Tujuan Pasal 2 Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Pasal 3 (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilwyah,jumblah penduduk,potensi dan kondisi social budya masyarakat. (2) Desa-desa dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat di bentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat, diusulkan oleh Pemerintah desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat. (3) Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bagian ketiga Faktor-faktor Pembentukan Pasal 4 (1) Dalam pembentukan kelurahan, harus dipenuhi faktor-faktor sebagai berikut : a. Penduduk, sedikit-dikitnyya 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga (KK) dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga (KK) ; b. Luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyrakat ; c. Sarana komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan serta pusat-pusat pengembangan ; d. Prasarana penghubung,pemasaran sosial dan prasarana fisik pemerintahan ; e. Sosial budaya ; f. Kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri- ciri kehidupan masyarkat. (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan cirri-ciri sifat masyarakatnya, antara lain : a. Majemuk ; b. Lebih Dinamis c. Sensitig dan Kreatif d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan. BAB III NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH Pasal 5 (1) Di dalam pembentukan kelurahan, harus disebut nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas kelurahan ; (2) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan, dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ; (3) Jumlah lingkungan dalam suatu kelurahan,disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintah di wilayah kelurahan tersebut.
BAB IV PEMEKARAN KELURAHAN Pasal 6 (1) Pemekaran Kelurahan, diusulkan oleh lurah kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan penetapan melalui peraturan Daerah ; (2) Pemekaran kelurahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan pembentukan kelurahan sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan daerah ini.
BAB V PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN Pasal 7 (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan Tokoh - tokoh masyarkay yang disusulkan oleh lurah melalui camat kepada bupati ; (2) Usul lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh bupati dimintakan persetujuan DPRD ; (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapakan peraturan daerah tentang penghapusan atau penggabungan kelurahan.
BAB VI PERUBAHAN STATUS Pasal 8 (1) Desa-desa yang memenuhi persyaratan dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan atas usul kepala desa dengan persetujuan BPD kepada bupati ; (2) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapakan tentangperubahan status desa menjadi kelurahan ;
peraturan
daerah
(3) Kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa-desa yang ditetapkan menjadi kelurahan yang memenuhi persyaratan, dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah ; (4) Bagi kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan, diberhentikan dari jabatnnya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keungan daerah.
Pasal 9 (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa yang berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan menjadi milik Pemerintah Daerah ; (2) Kekayaan dan sumber- sumber kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
Pasal 10 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati
Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 16 Pebruari 2001 BUPATI BULELENG Ttd KETUT WIRATA SINDHU Diundangkan di Singaraja pada tanggal 19 Pebruari 2001 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG Ttd NYOMAN SUKARMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2001 NOMOR 21
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBANGUNAN KELURAHAN I. PENJELASANUMUM Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan yang dibentuk Kelurahan sebagai unit Pemerintah Kelurahan yang berada di dalam Daerah Kabupaten.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 11
: Cukup jelas.
