PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG, Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya penyerahan kewenangan di bidang pengujian kendaraan bermotor kepada Daerah Kabupaten, maka dipandang perlu untuk mengadakan pembinaan, pengawasan serta pengujian kendaraan bermotor; b. bahwa untuk menjamin keselamatan umum penumpang, barang ddan kendaraan bermotor yang melalui jalan umum perlu peningkatan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengujian kendaraan bermotor ; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Derah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 4. Undang–Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UndangUndang N0. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lemnaran Negara Nomor 3528); 9. Peraturan Pemeintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemeintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 2000 , Tambahan Lembaran Negara Nomor ); 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekni Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ; 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 110/P.R.301/PHB-83 tentang Tarif Pengujian Kendaraan bermotor ; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ; 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor ; 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 1993 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 7 ) ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2001 Nomor 4 ). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Buleleng ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng; 4. Bupati adalah Bupati Buleleng ; 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng; 7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu; 8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ; 9. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,baikdengan maupuntanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 10. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain daripada termasuk dalam Sepeda Motor, Mobil Penumpang dan Mobil Bus. 11. Kendaran Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaanya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ; 12. kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 13. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian -bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tampelan, dan kerta khusus dalam rangka teknis dan laik jalan. 16. Pengujian Berkala Awal/ Pertama adalah pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan baru yang akan dioperasikan di jalan untuk pertama kali dan atau bagi kendaraan yang belum pernah diuji sebelumnya. 17. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor. Kereta gandengan , kereta tempelan dan kendaraan khusus. 18. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian di luar wilayah domisili kendaraan baik di dalam maupun di luar propinsi. 19. Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor wajib uji. 20. Tanda Uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa kepingan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempatkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
21. Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 22. Sertifikat Uji Type adalah sertifikat yang diterbitkan oleh direktur jendral Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa type kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji. 23. Rekomendasi adalah surat keterangan yang menyatakan persetujuan Dinas Perhubungan tentang pelaksanaan pengujian terhadap kendaraan bermotor. 24. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan. 25. Laik Jalan adalah peryaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadina pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioprasikan di jalan. 26. Badan adalah suatu bentuk badab usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, koperasi, Yayasan atau Organisasiyang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk Usaha lainnya. 27. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 28. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan Perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang- undangan retribusi daerah. 31. Peyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya
BAB II PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR Pasal 2 (1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempel, dan Kendaraan Khusus yang berroprasi di jalan wajib di uji. (2) Jenis-jenis Kendaraan bermotor seperti yang disebutkan dalam ayat(1) adalah: a. Mobil penumpang umum; b. Mobil bus; c. Mobil barang d; d. Kereta gandengan; e. Kereta tempelan; f. Kendaran khusus; g. Kendaran bermotor lainya yang ditetapkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
berdasarkan
( 3) Maksud dan tujuan pelaksanaan pengujian adalah ; a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan; b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang di akibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; c.
Memberikan pelayanan umum pada masyarakat. Pasal 3
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka kendaraan bermotor yang tidak dikenakan kewajiban pengujian adalah : a. Kendaraan bermotor milik TNI / POLRI. b. Kendaraan bermotor yang ada dalam persediaan pedagang atau untuk dipamerkan. c. Kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Corp ( CCCD ) d. Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena di segel/ disita oleh Negara e. Kendaraan bermotor alat – alat berat tertentu yang jenisnya ditentukan oleh Bupati. f. Kendaraan bermotor yang ada di bengkel perbaikan. BAB III LOKASI TEMPAT PENGUJIAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Pertama Lokasi Tempat Pengujian
Pasal 4 (1) Pengujian Kendaraan Bermotor di adakan di Kabupaten Buleleng. (2) Lokasi tempat pelaksanaan uji ber kala dapat berupa lokasi yang bersipat tetap dan atau tidak tetap. (3) Penunjukan dan penetapan lokasi tempat pelaksanaan uji berkala sebagai mana yang dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bupati setelah mendengar pendapat kepala dinas. Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 5 (1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di laksanakan oleh Dinas Perhubungan (2) Pengelolaan dan pelaksanaan pengguna berkala Kendaraan Bermotor di maksud dalam ayat(1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 6 Pengaturan seperti tersebut dalam pasal 5 ayat(2) meliputi : a. Menetapkan waktu- waktu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; b. Menetapkan petunjuk pelaksanaan lainnya yang meyangkut pengelolaan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pasal 7 (1) Pengujian kendaraan bermotor diangkat oleh Bupati setelah memenuhi syarat – syarat sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku atas usul Kepala Dinas. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya penguji kendaraan bermotor berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengujian kendaraan bermotor. (3) Kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Seksi Pengujian kendaraan bermotor diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengujian Pragraf 1 Jenis Pengujian Pasal 8 (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi Pengujian Awal / Pertama dan Pengujian Berkala. (2) Setiap kendaraan bermotor yang diuji harus memenuhi persysratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(3) Kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia. (4) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 6 (enam ) bulan. (5) Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor dapat melakukan pengujian berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan.Pelaksanaan pengujian didalam wilayah maupun diluar wilayah pengujian yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Paragraf 2 Tata Cara Pengujian Pasal 9 (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan atas permohonan pemilik/pemegang kendaraan bermotor atau kuasanya yang diajukan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan dengan mengisi formulir permintaan pengujian yang disediakan ti tempat pengujian. (2) Syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai lampiran surat-surat kendaraan bermotor yang ditentukan lebih lanjut oleh Bupati. (3) Waktu dan tempat pengujian diberitahukan secara tertulis kepada pemohonan. Pasal 10 (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah memperoleh sertifikat uji type sertifikat registrasi, uji type dan tanda lulus uji type dibebaskan dari kewajiban uji berkala yang pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaran bermotor yang pertama kali. (2) Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus didaftarkan kepada Dinas Perhubungan di wilayahnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala berakhir. (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dilakukan uji berkala berakhir. (4) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, karoseri, bak muatan tertutup dan modfikasi yang type kendaraan dalam lengkapnya tidak memiliki sertifikat uji type, harus memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Dinas Perhubungan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku untuk rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang jumlahnya tidak melebihi 10 (sepuluh) unit.
Pasal 11 (1) Bagi kendaraan bermotor yang diuji untuk pertama kali/awal, perubahan bentuk modifikasi, perubahan sifat dan fungsi pergantian mesin, numpang uji, mutasi dan lain-lain, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari kepala dinas. (2) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan atau pergantian mesin wajib dilakukan pengujian kembali yang permohonannya diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan dan pergantian tersebut dilakukan. (3) Pengujian yang dimaksud ayat (2) adalah pengujian berkala. (4) Pengaturan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IV FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN Pasal 12 Syarat-syarat fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 13 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Pasal 14 Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi : a. Mobil penumpang umum; b. Mobil bus; c. Mobil barang; d. Kendaraan khusus; e. Kereta gandengan; f. Kereta tempelan. Pasal 15 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 16 Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 17 Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas banyaknya tingkat pelayanan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 18 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan peralatan teknik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya peralatan, peengetokan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping, buku uji, tanda uji dan segel. BAB IX BIAYA PENGUJIAN DAN TARIP RETRIBUSI Pasal 19 (1) Biaya pengujian ditetapkan sebagai berikut : a. Biaya formulir sebesar………… Rp. 1.000 (seribu rupiah) b. Upah uji : b1. Mobil penumpang / kereta gandengan / kereta tempelan sebesar…………….Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) b2. Mobil bus/barang besar sebesar..Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) c. Buku uji sebesar……………… Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) d. Tanda uji sebesar……………... Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah ) e. Tanda samping sebesar……….. Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah ). (2) Sebagai tanda lunas pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk dan warnanya ditentukan oleh Bupati. (3) Jika kendaraan yang akan di uji itu tidak didatangkan pada waktu dan tempat yang telah diberitahukan menurut Pasal 9 ayat (3) tanpa alas an yang sah maka pembayaran yang disebut pada ayat (1) huruf a dan b wajib dibayar kembali. (4) Setiap pergantian buku uji dan tanda uji yang disebabkan karena rusak atau hilang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud ayat (1) huruf c dan d.
Bagian Kedua Tarip Retribusi Pasal 20 Bagi kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji dikenakan biaya retribusi penggunaan fasilitas pengujian berikut : 1. Pengujian berkala awal / pertama. a. Untuk kendaraan bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2500 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ; b. Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dari 2501 kg sampai dengan 7500 kg sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; c. Untuk kendaran bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 7500 kg sebesar Rp.25000,- (dua puluh lima ribu rupiah). 2. Pengujian Berkala a. Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2500 kg sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) b. Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dari 2501 kg sampai dengan 7500 kg sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) c. Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 7500 kg sebesar Rp.20.000 ,- (dua puluh ribu rupiah) 3. Setiap kelambatan melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dikenakan denda sebesar Rp.5000 ,- (lima ribu rupiah)setiap bulan,kecuali dengan alas an yang dapat diterima dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah. Pasal 21 (1) Keikutsertaan swasta dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk melengkapi persyaratan teknis dan baik jalan kendaraan bermotor diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Ketentuan mengenai persyaratan besarnya biaya yang di pungut dan lain-lain di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 22 Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan .
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 23 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan,penyetoran dan pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.
tempat
Pasal 24 (1) Semua pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan 20 disetor ke kas Dearah. (2) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 kepada dinas perhubungan diberikan uang perangsang yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB XII PENGAWASAN Pasal 25 Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1) Wajib retribusi yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayaat (1) adalah pelanggaran. BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 27 (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan Tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. c. Meminta keterangan dan bahan-bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan –catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah i.
Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j.
Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukumAcara Pidana. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Bagi kendaraan bermotor yang sudah beroperasi dan belum memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan daerah ini untuk segera melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PPeraturan Daerah ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 2 Desember 2002 BUPATI BULELENG, ttd PUTU BAGIADA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 2 Desember 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, Ttd NYOMAN SUKARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2002 NOMOR 26.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR I. PENJELASAN UMUM Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum , kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu dilakukan perawatan / pemeliharaan serta pengawasan yang pada akhirnya bermuara pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten berkewajiban untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang salah satu aspeknya adalah pembangunan di bidang transportasi. Untuk menunjang kegiatan tersebut dan mengingat kebutuhan dana operasional yang cukup tinggi, dipandang perlu untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk itu dipandang perlu menyediakan sarana dan pra sarana serta memberikan jasa pelayanan terhadad kegiatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Dan atas jasa yang diberikan kepada setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, pada saat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 : Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas Huruf c : termasuk dalam pengertian mobil barang, kendaraan bermotor yang dirancang khusus sebagai kendaraan bermotor penarik (tractor head). Huruf d : Cukup jelas Huruf e : Cukup jelas Huruf f : yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah antara lain mobil jenasah, pengangkut peti kemas, pemadam kebakaran, ambulance dan lain-lain. Huruf g : Cukup jelas Pasal 3 : Huruf a s/d Huruf e
: Cukup jelas
Huruf f : yang dimaksud dengan kendaraan yang berada di bengkelbengkel perbaikan adalah kendaraan yang dalam keadaan rusak dan dalam perbaikan dinyatakan dengan surat keterangan dari bengkel-bengkel resmi. Pasal 4 s/d Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 : Ayat (1) : Yang dimaksud pengujian berkala awal/pertama adalah pengujian yang dilakukan untuk pertama kali setelah kendaraan tersebut diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya.
Ayat 2
: Cukup jelas
Ayat 3
: Cukup jelas
Ayat 4
: Pengujian berkala dilakukan untuk setipa 6 (enam) bulan.
Ayat 5
: Cukup jelas
Pasal 9 s/d Pasal 16 : Cukup jelas Pasal 17 : setiap menggunakan jasa pengujian dipungut retribusi. Pasal 18 : Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Yang dimaksud peralatan teknis adalah landasan motor penggerak, system pembuangan (termasuk emisi gas buang), penerus daya, system roda-roda (termasuk ban), system suspensi, alat kemudi, system rem, lampu-lampu dan alat pemantul cahaya serta komponen pendukung. Yang dimaksud dengan perlengkapan adalah sekurangkurangnya ada segitiga pengaman dan ban cadangan serta sekurang-kurangnya meliputi dongkrak dan alat pembuka ban. Sedangkan yang dimaksud dengan komponen pendukung meliputi pengukur kecepatan, kaca spion, penghapus kaca (kecuali sepeda motor), klakson, sabuk keselamatan, spark bor, bumper. Yang dimaksud peralatan uji adalah peralatn yang digunakan untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Pasal 19 : Cukup jelas Pasal 20 : seluruh penerimaan dari kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi pendapatan daerah Kabupaten Buleleng, yang pembagiannya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 21 : Peran serta pihak swasta dalam turut melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan keikutsertaan swasta untuk melakukan perawatan kendaraan bermotor dalam rangka upaya pemenuhan persyaratan teknis laik jalan diatur dengan Keputusan Bupati ( diantaranya bengkel perawatan bagi kendaraan bermesin diesel untuk memenuhi ambang batas ketebalan asap gas buang / kadar CO gas buang ) Pasal 22 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.
