PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Hukum Acara Pidana; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902); 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Siak; b. Pemerintahan Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya yang selanjutnya disebut Badan Esekutif; c. Bupati, adalah Bupati Siak; d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak; e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak; f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya; g. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan; h. Angkutan Penumpang Umum adalah Pemindahan orang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan umum; i. Angkutan Barang adalah Pemindahan Barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan mobil barang; j. Terminal adalah Prasarana Transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum dan atau barang;
k. Terminal Penumpang adalah Prasarana Transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum; l. Terminal Barang adalah Prasarana Transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra/atau moda transportasi angkutan barang; m. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; n. Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan peron; o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menurut Peraturan Perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal; q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah; r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar , yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; v. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi; w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; x. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK, RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Terminal di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan barang serta tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan peron. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas terminal yang meliputi : a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang umum dan barang; b. Penyediaan tempat kegiatan usaha; c. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal. d. Pelayanan peron.
Pasal 4 Subyek, Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan fasilitas terminal. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal. BAB V PERINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Perinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memeperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1). Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaiaan; (2). Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku; (3). Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi : a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa; b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa. (4). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : a. Biaya Operasional Langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya adaministrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa; c. Biaya Modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset;
d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. (5). Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal; (6). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut : BENTUK PELAYANAN
JENIS KENDARAAN DAN FASILITAS
TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM . Penyediaan Tempat Parkir Angkutan Kota : Kendaraan Penumpang Umum. 1. Mikrolet/Angkutan Pedesaan 2. Bis Kota 3. Taksi
TARIF
Rp. 1.000,-/Kend/1 x Masuk Rp. 1.500,-/ 1 x Masuk Rp. 1.500,-/ 1 x Masuk
Kendaraan Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) : 1. Bis Kecil Rp. 1.000,-/ 1 x Masuk 2. Bis Sedang Rp. 1.500,-/ 1 x Masuk 3. Bis Besar Rp. 2.500,-/ 1 x Masuk Kendaraan Trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) : 1. Bus Kecil Rp. 1.500,-/Kend/1 x Masuk 2. Bus Sedang Rp. 2.500,-/Kend/1 x Masuk 3. Bus Besar Rp. 3.000,-/Kend/1 x Masuk TERMINAL ANGKUTAN BARANG Penyediaan Tempat Kendaraan Angkutan Barang
Parkir Mobil Barang dengan Daya Angkut : a. 0 s/d 2.750 Kg b. 2.751 s/d 5.000 Kg c. 5.001 s/d 7.000 Kg d. 7.0001 Keatas
Pemakaian Tempat Usaha
1. 2. 3. 4.
Loket Kios Rumah Makan Toko
Toilet
1. Buang Air Kecil 2. Buang Air Besar 3. Mandi
Peron
Rp. Rp. Rp. Rp.
1.500,-/1 x Masuk 2.500,-/1 x Masuk 5000,-/1 x Masuk 10.000,-/1 x Masuk
Rp. 15.000,-/M2 /Bulan Rp. 7.500,-/M2 /Bulan Rp. 15.000,-/M2 /Bulan Rp. 10.000,-/M2 /Bulan Rp. 500,-/1 x Masuk Rp. 1.000,-/1 x Masuk Rp. 2.000,-/1 x Masuk Rp. 500,-/1 x Masuk Perorang
BAB VII DAERAH PUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat Pelayanan fasilitas terminal diberikan.
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa Retribusi Pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.
adalah Jangka waktu
yang
SKRD atau dokumen lain
yang
Pasal 11 Saat Retribusi terutang dipersamakan.
adalah pada saat
ditetapkannya
BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 (1). Wajib Retribusi wajib menggisi SPDORD; (2). SpdoRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya; (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1). Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan; (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT; (3). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD; (3). Tata cara Pembayaran , penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17 Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XV KEBERATAN Pasal 18 (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB; (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut; (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali pabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan; (6). Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 19 (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; (2). Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang; (3). Apbila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan sesuatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah; (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan; (3). Apabila jangka waktu sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut; (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; (6). Apabila pengembalian kelebihan-kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 21 (1). Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi; b. Masa Retribusi; c. Besarnya Kelebihan Pembayaran; d. Alasan yang singkat dan jelas. (2). Permohonan Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melaksanakan pos tercatat; (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 22 (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi oleh Bupati; (2). Apabila kelebihan pembayaran rertibusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pembayaran.
BAB XVII TATA CARA PENGURANGAN, PERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan besarnya retribusi; (2). Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan atau kerusuhan. Pasal 24 (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVIII P E N Y I DI K A N Pasal 25 (1)
(2)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah; Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut; c. Meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang peribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebu; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e. Melakukan pengeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memerisa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana di maksud pada huruf e; h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu unuk kelancaran penyelidikan tindakan pidana retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;
(3). Menyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1)
(2)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang; Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 28 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahunya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 1 Agustus 2002 BUPATI SIAK
ARWIN. AS Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Agustus 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H . KHAIRUL ZAINAL Pembina TK. I Nip. 010086330
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 NOMOR 35 SERI B
