PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ); Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ); Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902 ); Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ); Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksanaan di Bidang Retribusi Daerah;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
SIAK
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Dareah ini Yang di maksud dengan: Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak; Pemerintahan Daerah Adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya yang selanjutnya disebut Badan Eksekutif; Bupati adalah Bupati Siak; Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku; Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah Dengan Nama dan Bentuk Apa pun,Firma, Kongsi Koperasi, dana Pensiun persekutuan, perkumpulan, , Yayasan, Organisasi masa, Organisasi sosial politik atau Organisasi yang Sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainya;
Angkutan penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang di sediakan untuk di pergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran sesuai dengan Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku; Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap. Lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam Daerah Kabupaten Siak; Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi. baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk. tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengakutan bagasi; Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang di sediakan untuk di pergunakan oleh umum mengangkut orang keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus; Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Dalam Rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Lingkungan; Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Daerah Kabupaten Siak; Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi; Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Trayek; Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPDORD, adalah surat yang di gunakan oleh wajibRetribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi
yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; Surat Ketetapan Retribusi daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SKRD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Kurang bayar tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah di tetapkan; Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karna jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang; Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT, dan SKRDLE, yang di ajukan oleh wajib retribusi; Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah;
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh penyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka nya. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Trayek di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Daerah Kabupaten Siak.
Pasal 3 Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Daerah Kabupaten siak. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Trayek termasuk dalam golongan Retribusi perizinan Tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jumlah izin yang di berikan dan jenis Angkutan umum penumpang. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTURDAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1).Prinsip dan sasaran dalam penetapanstruktur dan besarnya tarifretribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek; (2).
Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini meliputi komponen biaya survey lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 8 Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut;
Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
JENIS MEMPERPANJANG ANGKUTAN
Rp. 60.000,-
Rp. 90.000,Rp.120.000,-
: TARIF :KETERANGAN :
: :
:
Mobil penumpang : Oplet : :Per Unit Mobil Bus : : Bus Kota : :Per Unit Bus Besar : :Per Unit
: :
Rp. 75.000,-
: Rp.100.000,-
:
Rp.150.000,-
:
BAB VII DAERAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang di pungut di daerah tempat izin trayek di terbitkan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. Pasal 11 Saat terutangnya retribusi adalah pada saat di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan. BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD; SPDORD sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh Wajib Retribusi Atau Kuasanya; Bentuk, isi, Serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagai mana di maksud pada ayat (1) pasal ini di tetapkan oleh Bupati. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13
Berdasarkan SPDORD sebagaimana di maksud pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan; Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di temukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka di keluarkan SKRDKBT; Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen Lain yang di persamakan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pasal ini di tetapkan oleh Bupati.
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan;
Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, dan SKRDLB. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, di kenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD. BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 Pembayaran retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus; Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak di terbitkanya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan SKRDLB dan STRD; Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan keputusan Bupati. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17 Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDLB, STRD, dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus di bayar bertambah, yang tidak atau kurang di bayar oleh wajib retribusi dapat di tagih sesuai dengan peraturan yang Berlaku. BAB XV KEBERATAN Pasal 18 Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDLB, dan SKRDLB; Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan di sertai alasan –
alasan yang jelas; Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut; Keberatan harus di ajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDLB, dan SKRDLB di terbitkan, kecuali apa bila wajib Rertribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan di luar kekuasaanya; Keberatan yang tidak memenuhi persaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak di anggap sebagai surat keberatan sehingga tidak di pertimbangkan; Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 19 Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan di terima harus memberi Keputusan atas keberatan yang di ajukan; (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang di ajukan tersebut di anggap di kabulkan. BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati; (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak di terimanya permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud pada Ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini telah di lampaui dan Bupati tidak akan memberikan sutu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi di anggap di kabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini langsung di perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini di lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkanya SKRDLB; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di lakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas Keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. Pasal 21 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di ajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan : Nama dan alat Wajib Retribusi; Masa retribusi; Besarnya kelebihan pembayaran; Alasan yang singkat dan jelas. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di sampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat; Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh Bupati. Pasal 22 Pengembalian kelebihan retribusi di lakukan dengan menerbitkan Surat perintah membayar kelebihan Retribusi oleh Bupati; Apabila kelebihan pembayaran retri busi di perhitungkan dengan utang retribusi lainya. sebagai mana di maksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran di lakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVII TATA PENGURANGAN, PERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23 Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, peringanan dan pembebasan besarnya retribusi; Tata cara pemberian, pengurangan, atau peringanan dan pembebasan retribusi sebagai mana di maksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan; Pasal 24 Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang retribusi; Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila : Diterbitkan surat teguran , atau; Ada pengkuan hutang retribusi dari wajib Retribusi baik Langsung Maupun tidak langsung. BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 25 Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini adalah : Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; Meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah; Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumen-dokumen lalu berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf “e’; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; Memanggil orang untuk di dengar keteranganya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan;
Penyidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 25 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak 4 (Empat) kali jumlah Retribusi terutang; Tindak pidana yang di maksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Hal-hal yang belum cukup di atur dalam peraturan Daerah ini, Sepanjang mengenai
pelaksanaanya di atur lebih lanjut oleh Bupati; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 1 Agustus B U P A T I S I A K,
A R W I N. AS Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Agustus 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK
Drs. H. KHAIRUL ZAINAL Pembina TK. I Nip. 010086330 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 NOMOR 36 SERI B
2002
