BUPATI SIAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK Menimbang
:
a.bahwa sejalan dengan lajunya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang beraneka ragam di Kabupaten Siak, maka diperlukan penataan kota (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif; b.
bahwa dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang serta terwujudnya kota yang indah, tertib, aman dan nyaman, perlu memanfaatkan ruang kota secara efektif, optimal seimbang dan serasi melalui proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3186) ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3469) ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3501); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3445); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung ; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 1 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 38 Seri C); Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemugaran Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
Kepala Daerah adalah Bupati Siak; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman, Prasarana Wilayah Kabupaten Siak atau ditunjuk lain oleh Kepala Daerah;
Jalan adalah semua jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum, gang, jalan orang, dan jalan kenderaan, lapangan dan pertamanan, termasuk pula pinggir-pinggir jalan, lerenglereng, trotoar, saluran dan peralatan-peralatan semacam itu, diukur antara garis-garis sempadan pagar, selanjutnya tiap-tiap jalur tanah, yang menurut rencana perluasan kota diperuntukkan buat jalan, dengan membuat sesuatu jalan dimaksud pula memperlebar sesuatu jalan, baik yang dibuat Pemerintah Daerah maupun swasta; Bangunan adalah sebuah atau sekelompok bangunan yang akan didirikan atau telah didirikan yang dipergunakan untuk tempat usaha atau tempat tinggal serta jenis atau bagian yang bersangkutan dengan bangunan itu yang bersifat permanen, semi permanen maupun darurat di atas tanah atau perairan; Mendirikan bangunan adalah usaha / pekerjaan untuk membuat atau mendirikan bangunan; Merubah bangunan adalah usaha / pekerjaan untuk merubah bentuk dasar dan sifat bangunan semula induk maupun bangunan turunan; Memperbaiki bangunan adalah usaha / pekerjaan untuk memperbaiki bangunan yang ada dengan tidak merubah bangunan induk maupun bangunan turunan; Membongkar bangunan adalah usaha / pekerjaan untuk membongkar atau menghilangkan / meniadakan bangunan; Izin Mendirikan Bangunan adalah persetujuan resmi dari Kepala Daerah untuk memulai / mengakhiri pekerjaan mendirikan, merubah, memperbaiki atau merobohkan bangunan yang selanjutnya disebut IMB; Surat Izin Bekerja Perencana Bangunan adalah surat izin yang diberikan kepada perencana / seseorang yang bertugas mengerjakan perencanaan bangunan di bidang Planologi / Arsitektur dan atau Konstruksi dan atau Instalasi di Wilayah Kabupaten Siak; Izin Lokasi adalah persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam mengarahkan lokasi, menentukan peruntukkan dan fungsi serta penggunaan
tanah atau bangunan yang akan didirikan; Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; Badan adalah Peseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, perkumpulan Koperasi, Yayasan, atau lembaga dan bentuk usaha tetap; Garis Sempadan Muka Bangunan adalah garis yang mengatur jarak bangunan yang menghadap jalan, baik muka bangunan maupun samping bangunan (untuk persil pokok) dengan batas pinggir jalan (patok daerah milik jalan); Garis Sempadan Belakang Bangunan adalah garis yang mengatur batas bangunan bagian belakang dengan batas persil bagian belakang; Garis Sempadan Samping (kanan dan kiri) bangunan adalah garis yang mengatur batas bangunan bagian belakang dengan batas persil bagian samping (kanan dan kiri); Garis Sempadan Pagar Bangunan adalah garis yang mengatur batas pagar bangunan dengan batas pinggir jalan (patok daerah milik jalan), besarnya garis sempadan pagar bangunan ditetapkan 1 (satu) meter; Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum. BAB II PERIHAL MEMBUAT, MENDIRIKAN DAN MEMELIHARA JALAN-JALAN BANGUNAN Pasal 2 (1) Dilarang membuat jalan dan bangunan tanpa izin Kepala Daerah; (2) Bagi bangunan yang didirikan tanpa Izin Kepala Daerah dapat dibongkar paksa oleh Kepala Daerah; (3) Jalan yang akan dibuat harus sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, baik mengenai ukuran, tinggi dan konstruksi maupun letak guna jalan tersebut;
(4) Jalan-jalan yang dibuat swasta menurut Pasal ini penggunaannya diprioritaskan selama 5 (lima) tahun, sejak persetujuan diberikan dan selanjutnya jalan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk kepentingan umum; (5) Pada permohonan izin membuat jalan, harus dilampirkan rangkap 3 (tiga) sebagai berikut : Gambar situasi jalan yang telah ada dan jalan-jalan yang berdampingan dengan rencana perluasannya; Denah dari kumpulan jalan-jalan yang dibuat menurut skala 1 : 50 supaya dapat dilihat konstruksinya.
Pasal 3 Si pemilik jalan yang dimaksud Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk : (1) Memelihara jalan tersebut serta bangunan yang berada pada jalan itu seperti jembatan, selokan / parit, gorong-gorong / duiker dan sebagainya agar selalu dalam keadaan baik; (2) Mengusahakan dan menjaga jalan-jalan tersebut menurut mutu yang telah atau yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; (3) Membuang kotoran atau sampah-sampah serta membersihkan jalan tersebut; (4) Menerangi jalan tersebut sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit yang mana penerangan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan penerangan jalan-jalan milik Pemerintah Daerah yang sejenis dengan jalan tersebut. Bagian Pertama Perihal Bangunan Ditepi Jalan Pasal 4 (1) Mendirikan atau mengganti bangunan pada kiri dan kanan jalan tersebut harus disesuaikan dengan yang ada pada kiri dan kanan jalan milik Pemerintah kecuali Kepala Daerah mempunyai kebijaksanaan lain; (2) Mendirikan atau mengganti bangunan pada kiri dan kanan jalan yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan suatu Keputusan Bupati; (3) Kepala Daerah berhak mengadakan syarat-syarat lain dari pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pemberian izin untuk mengganti, memperbesar atau merobah bangunan pada kiri dan kanan jalan tersebut. Bagian Kedua Membangun Dibelakang Garis Sempadan / Rooi Pasal 5
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya, berhak memberikan Izin Mendirikan Bangunan dalam batas-batas pekarangan garis sempadan / rooi yang telah ditetapkan. Bagian Ketiga Perihal Pagar-pagar Pasal 6 (1)
Pada jalan-jalan tertentu yang ditunjuk Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah, dilarang untuk : Membuat pagar-pagar pekarangan tanah yang dihitung dari garis rooi / sempadan ke arah jalan, bangunan pagar yang tingginya melebihi 1,25 (satu dua puluh lima perseratus) meter dari permukaan jalan yang bersangkutan; Mengadakan tanaman-tanaman, dinding tembok atau tanda batas pekarangan yang dapat menghambat atau menutup pandangan pada sudut tikungan jalan. (2) Pagar-pagar / batas-batas pekarangan yang sudah ada di luar ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini, masih tetap berlaku selama belum dicabut oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
(3) Kepala Daerah dapat mempertimbangkan lain dari ketentuan ayat (1) pasal ini, apabila dipandang perlu dan ditinjau dari keamanan alat-alat vital Negara berdasarkan pertimbangan teknis dari instansi terkait. Bagian Keempat Perihal Usaha- usaha dan Kegiatan- kegiatan di Atas atau di Pinggir Jalan Pasal 7 Dilarang menggali tanah, menanam kayu-kayuan, menegakkan pancang di tengah atau melintasi jalan serta membuat pintu gapura yang ditembok, trotoar, dan tangga atau batas perkarangan yang melampaui garis sempadan / pagar tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Kepala Dinas; Izin yang telah diberikan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, masih berlaku sepanjang belum dicabut oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku; Dilarang menempatkan benda-benda runcing pada bangunan-bangunan, batu-batu pekarangan yang letaknya dipinggir jalan jika tingginya kurang dari 2 (dua) meter diatas permukaan tanah.
Pasal 8 Curahan air hujan dari atap serambi atau bagian-bagian rumah yang menjulur, tidak dibenarkan jatuh ke sempadan atau keatas jalan kecuali dengan polongan yang harus dihubungkan dengan saluran (got) yang telah tersedia pada milik jalan; Tinggi ujung polongan (tempat air keluar) itu setinggi- tingginya 30 (tiga puluh) cm diatas muka jalan; Apabila polongan tersebut akan diganti seluruhnya atau sebagian, maka polongan itu harus dihubungkan dengan selokan yang telah ada. Pasal 9 Tempat usaha membangun, memperbaiki atau mengganti sesuatu bangunan yang letaknya tidak jauh harus diceraikan atau dipisahkan dengan pagar dari tepi jalan; Pagar tempat usaha pembangunan ini boleh didirikan ditepi jalan seluas yang diperlukan untuk ditempat usaha pembangunan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan surat keterangan Kepala Daerah atau instansi yang menanganinya yang dilampirkan pada surat Izin Mendirikan Bangunannya; Pagar akan dibuat dari kayu atau besi plat yang tingginya tidak melebihi 2 (dua) meter dan tidak boleh memakai pintu yang terbuka keluar jalan; Kepala Dinas menentukan perancah, para susunan dan konstruksi pagar tersebut; Perancah, para dan pagar yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus dibuka kembali setelah bangunan selesai dan pemegang izin memperbaikinya sehingga seperti keadaan semula; Setelah 8 (delapan) hari dinyatakan bangunan tersebut selesai oleh Kepala Dinas, para dan pagar tersebut pada ayat (4) belum dibongkar, maka pembongkaran itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya pembongkaran serta perbaikan jalan tersebut dibebankan lepada pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bagian Kelima Perihal Tanah Tempat Bangunan Pasal 10 Pada sebidang tanah untuk tempat didirikan bangunan harus bersih terlebih dahulu dari segala humus-humus, sumur-sumur, lobang-lobang saluran dikeringkan serta lobanglobang berkas galian sumur yang tidak dipakai supaya ditimbun padat dengan batu atau tanah sejati.
Pasal 11 Apabila sebidang tanah yang akan didirikan bangunan lebih tinggi atau lebih rendah dari pekarangan yang ada, supaya dilampirkan gambar-gambar keadaan serta propel melintang pada permohonan bangunan tersebut guna menentukan tingginya tanah yang harus ditimbun atau digali; Dilarang mendirikan bangunan diatas tanah yang dimaksud ayat (1) sebelum tanah tersebut diratakan lebih dahulu. Pasal 12 Lantai bangunan yang bagian bawahnya dari batu dipasang menurut tinggi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, karena berhubungan dengan kesehatan kota. Pasal 13 Air hujan dan air berkas keperluan rumah tangga harus dialirkan kedalam selokan, saluran pelimbahan yang telah disediakan, sehingga jalannya air tidak terganggu. Untuk tanah atau lingkungan yang belum tersedia selokan atau saluran, maka pemilik bangunan harus membuat tempat peresapan air berkas keperluan rumah tangga tersebut pada pekarangan untuk kesehatan; Penghuni rumah diwajibkan menjaga pekarangannya dari genangan air, sehingga jangan menjadi tempat jentik-jentik nyamuk untuk bersarang; Pada tempat-tempat yang perlu diadakan saluran dan selokan baru atau diperbaikinya saluran-saluran selokan yang telah ada, maka pemilik pekarangan yang bersangkutan diwajibkan membuat, membetulkan atau memperbaiki saluran-saluran atau selokan yang dimaksud dalam tempo yang ditetapkan berdasarkan petunjuk Kepala Dinas; Pada tempat yang telah disediakan saluran atau selokan umum, harus mengalirkan air pekarangannya pada selokan dan saluran umum tersebut; Apabila selokan yang ada dekat pekarangan atau melalui pekarangan tersebut perlu dirubah guna mengalirnya air dengan sempurna, maka segala biaya perubahan tersebut ditanggung oleh pemilik bangunan atau Pemerintah; Apabila perubahan tersebut memerlukan tanah pekarangan yang bersangkutan, maka yang berhak atas tanah tersebut mengizinkannya melalui musyawarah dengan tidak dikenakan ganti rugi;
Pemilik pekarangan diwajibkan menjaga dan mengawasi : Agar saluran dan selokan yang ada dalam atau di luar dekat pekarangannya dipakai untuk pembuangan air hujan dan air pelimbahan dari pekarangannya; Agar saluran dan selokan tersebut ditutup dengan papan atau besi plat/griil.
BAB III PERIHAL BANGUNAN-BANGUNAN Pasal 14 Pada pekarangan yang sudah ada kandang-kandang, supaya disediakan bak-bak batu yang dapat dimasuki dan ditutup dengan rapi tempat pengumpulan kotoran kandang dimaksud; Kandang harus didirikan jauh dari pekarangan yang didiami orang dengan mengindahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah; Kepala Dinas berhak melarang pemakaian kandang-kandang dan kakus-kakus karena menyebarkan bau busuk atau mendatangkan bahaya atas tanah, air sungai air sumur bagi penduduk persil disekitarnya. Pasal 15 Bangunan dapat digunakan atau ditempati setelah Kepala Dinas menyatakan bahwa bangunan itu telah memenuhi syarat untuk dipergunakan atau ditempati; Selesainya bangunan tersebut ayat (1), dinyatakan oleh Kepala Dinas dengan surat keterangan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini;
Bangunan atau bagian-bagian yang karena pembuatan atau buatannya, pembagian atau letaknya tidak memenuhi syarat-syarat untuk dipergunakan atau ditempati, walaupun sudah diperbaiki, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa bangunan tersebut dilarang untuk dipergunakan atau ditempati; Larangan tersebut pada ayat (3) dinyatakan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah yang disampaikan kepada yang bersangkutan; Dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah tanggal Keputusan dimaksud dalam ayat (4), dikeluarkan, maka Pemerintah Daerah membubuhkan pada rumah tersebut pemberitahuan sebagai berikut: “ DILARANG MENGHUNI RUMAH INI KECUALI PENGHUNI SEMENTARA”.
Pasal 16 Apabila pada suatu bangunan pasangan batu bagian kayunya runtuh, maka pemilik bangunan diwajibkan segera memperbaiki atau mengganti atau merombak bagian yang runtuh tersebut sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya untuk itu; Bagian reruntuhan dari bangunan tersebut pada ayat (1), yang terletak pada atau dekat jalan, harus segera disingkirkan / dipisahkan dengan pagar jalan sesuai dengan perintah Kepala Daerah; Dalam keadaan yang mendesak Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya dapat mengambil tindakan perombakan atas bangunan tersebut atas biaya pemilik bangunan; Jika sipemilik bangunan tidak berada atau berdomisili di Kabupaten Siak, maka penghuni rumah tersebut harus menyampaikan Perintah Kepala Daerah yang isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang izin; Setelah 30 (tiga puluh) hari surat perintah itu dikeluarkan, pemegang izin tidak mengindahkan atau tidak diterimanya sesuatu keterangan dari padanya, maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya mengambil tindakan pembongkaran bangunan tersebut atas biaya pemegang izin yang bersangkutan. Pasal 17 Jika mengadakan perubahan untuk seluruh atau sebagian atau mengadakan pembaharuan atau perubahan bangunan yang telah ada harus memperhatikan konstruksi dan arsitektur bangunan.
BAB IV PERIHAL GARIS SEMPADAN BANGUNAN (ROOI) DAN PAGAR-PAGAR BANGUNAN, KOEFISIEN DASAR DAN LANTAI BANGUNAN, SERTA KETINGGIAN BANGUNAN Pasal 18 Apabila tidak ditentukan lain dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kota (RUTRK, RDTRK, RTRK atau bentuk rencana tata ruang kota lainnya) maka akan diberlakukan garis sempadan bangunan dan pagar-pagar bangunan, keofisien dasar dan lantai bangunan, serta ketinggian bangunan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Bagian Pertama Perihal Garis-garis Sempadan
Dan Pagar-pagar Bangunan Pasal 19 Untuk memperoleh keteraturan dalam tata letak bangunan, baik terhadap jalan maupun antar bangunan serta menjaga kemungkinan terjadinya pelebaran jalan dikemudian hari perlu ditetapkan Garis Sempadan Bangunan dan pagar-pagar bangunan, keteraturan tata letak bangunan tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi resiko kebakaran, pengaturan sirkulasi udara dan sinar matahari serta kebebasan ruang gerak halaman;
Besarnya Garis Sempadan dan pagar-pagar bangunan memperhatikan fungsi jalan maupun disain geometrisnya dan jenis penggunaan ruang atau bangunan yang ada. Pasal 20 Garis Sempadan Muka Bangunan (rooi) Perumahan : Yang terletak pada jalan yang lebarnya lebih dari 24 (dua puluh empat) meter ditetapkan ½ (seperdua) dari lebar jalan (dihitung dari patok daerah milik jalan); Yang terletak pada jalan yang lebarnya 16 (enam belas) meter sampai 24 (dua puluh empat) meter ditetapkan minimal 10 (sepuluh) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); Yang terletak pada jalan yang lebarnya 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter ditetapkan minimal 8 (delapan) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); Yang terletak pada jalan yang lebarnya lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter, ditetapkan minimal 6 (enam) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); Yang terletak pada jalan yang lebarnya kurang dari 4 (empat) meter atau gang ditetapkan minimal 3 (tiga) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); Garis Sempadan Belakang Bangunan Perumahan. Garis sempadan belakang bangunan untuk peruntukan perumahan (rumah tempat tinggal) ditetapkan minimal 2 (dua) meter (dihitung dari batas kapling); Garis sempadan samping bangunan perumahan. Penetapan garis sempadan samping bangunan untuk peruntukan perumahan ialah minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas kapling, bila rumah tempat tinggal tersebut dibuat berangkai maka panjangnya tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) meter garis sempadan samping dihitung pada kedua ujung bangunan tersebut; Garis Sempadan Muka Bangunan (rooi) Pertokoan : a. Yang terletak pada jalan yang lebarnya lebih dari 24 (dua puluh empat) meter,
ditetapkan minimal 8 (delapan) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); Yang terletak pada jalan yang lebarnya 16 (enam belas) meter sampai 24 (dua puluh empat) meter ditetapkan minimal 6 (enam) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); Yang terletak pada jalan yang lebarnya 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter ditetapkan minimal 4 (empat) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); Yang terletak pada jalan yang lebarnya 4 (empat) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter ditetapkan minimal 4 (empat) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); Yang terletak pada jalan yang lebarnya kurang dari 4 (empat) meter atau gang, ditetapkan minimal 2 (dua) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); Garis Sempadan Belakang Bangunan (rooi) Pertokoan. Garis sempadan belakang bangunan untuk pertokoan-pertokoan ditetapkan minimal 3 (tiga) meter dihitung dari batas kapling; Garis Sempadan Muka Bangunan (rooi) Perkantoran. a. Yang terletak pada jalan yang lebarnya lebih dari 24 (dua puluh empat) meter, ditetapkan minimal 20 (dua puluh) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); b. Yang terletak pada jalan yang lebarnya 16 (enam belas) meter sampai 24 (dua puluh empat) meter ditetapkan minimal 15 (lima belas) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); Yang terletak pada jalan yang lebarnya 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter ditetapkan minimal 6 (enam) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); Yang terletak pada jalan yang lebarnya 3 (tiga) meter sampai 9 (sembilan) meter ditetapkan minimal 4 (empat) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); Garis Sempadan Belakang Bangunan (rooi) Perkantoran. Garis Sempadan Belakang Bangunan untuk peruntukan perkantoran ditetapkan minimal 3 (tiga) meter dihitung dari batas kapling; Garis Sempadan Sungai : Garis Sempadan Sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul; Garis Sempadan Sungai tidak tanggul : Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua
puluh) meter ditetapkan 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Garis Sempadan Danau dan Waduk. Untuk danau dan waduk Garis Sempadan ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat; Garis Sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut. Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau. Bagian Kedua PerihalKoefisien Dasar dan Lantai Bangunan, serta Ketinggian Bangunan Pasal 21 Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) serta ketinggian bangunan (jumlah lantai) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: NO 1 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
JENIS BANGUNAN 2 Perumahan Kapling 300 m2 keatas K a p l i n g 150-300 m2 Kapling 150 m2 kebawah Perkantoran Dipusat Kota P erkantoran S ub Dipusat Kota Perdagangan dan Jasa Di Pusat Kota Perdagangan dan Jasa Di Sub Pusat Kota Industri dan Gudang Pelayanan Sosial
KDB 3
JUMLAH LANTAI 4
0.50 0.60 0.75
1-2 1-2 1-2
0.35 0.35 0.50
4-S 3-4 4-S
0.50
3-4
0.30-0.45 0.30-0.45
1-2 2-4
Kepala Daerah atas dasar pertimbangan Kepala Dinas dapat memberikan dispensasi atas kelebihan KDB dan KLB serta ketinggian bangunan.
BAB V JENIS PELAYANAN PERIZINAN Pasal 22 Bahwa untuk menuju kepada tertibnya penataan ruang Kota yang terarah, terpadu dan terkendali dalam Daerah Kabupaten Siak, dipandang perlu adanya berbagai jenis pelayanan perizinan sebagai berikut : Advice Planning /Izin lokasi; Pelayanan Pemetaan; Izin Mendirikan, merubah dan membongkar Bangunan (IMB) ; Izin Penggunaan Bangunan; Surat Izin Bekerja Perencanaan Bangunan (SIBP). Badan atau orang yang memerlukan pelayanan tersebut ayat (1), harus memenuhi kewajiban / ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VI PERIHAL ADVICE PLANNING / IZIN LOKASI Bagian Pertama Kewenangan Kepala Daerah Pasal 23 Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya berwenang menentukan dan mengarahkan peruntukan, fungsi penggunaan tanah, serta lokasi bangunan sarana prasarana yang
dilakukan atau akan dilakukan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat; Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui advice Planning perizinan lokasi, peruntukan maupun mendirikan serta penggunaan bangunan dan non bangunan serta merupakan persyaratan dalam memberikan IMB.
Bagian Kedua Persyaratan dan Prosedur Izin Lokasi. Pasal 24 Persyaratan Izin Lokasi ; Kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak lingkungan, maka AMDAL merupakan persyaratan pemberian Izin Lokasi disamping persyaratan lainnya; Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Kepala Daerah. Prosedur Izin Lokasi; Mengajukan permohonan untuk pelayanan pengukuran situasi dan penerapan rencana kota dilapangan (pematokan), serta survey tata letak bangunan; Mengajukan permohonan untuk pemberian Izin Lokasi penunjukan penggunaan tanah dan penyesuaian peruntukan tanah; Mengajukan permohonan dispensasi atas kelebihan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan ketinggian bangunan. Pasal 25 Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diajukan kepada Kepala Daerah c/q. Kepala Dinas atau ditunjuk lain oleh Kepala Daerah; Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempersiapkan/ menyediakan : Peta pengukuran situasi / wilayah; Patok – patok rencana atau batas-batas tanah ; Peta tata letak bangunan; Surat Izin Lokasi, penyesuaian peruntukan tanah dan dispensasi atas kelebihan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, serta ketinggian bangunan. Bagian Ketiga Index Kelas Jalan dan Lokasi Pasal 26
Besarnya Index menurut Kelas jalan adalah : Kelas jalan 1 dengan index 1,50 (satu lima puluh perseratus); Kelas jalan II dengan index 1,25 (satu dua puluh lima perseratus); Kelas jalan III dengan index I (satu); Kelas jalan IV dan seterusnya di beri index 0,75 (tujuh lima perseratus); Besar index menurut lokasi / wilayah adalah : Lokasi pusat kota diberi index 1,25 (satu dua puluh lima perseratus); Lokasi kawasan transisi diberi index 1 (satu) ; Lokasi pinggir Kota diberi index 0,75 (tujuh puluh lima perseratus);
BAB VII PERIHAL PELAYAN PEMETAAN Pasal 27 Untuk ketertiban penertiban peta dasar dan foto udara yang akurat, setiap orang atau badan yang memerlukan peta dasar dan foto udara, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya; Kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ialah : Permohonan untuk mendapatkan peta dasar; Permohonan untuk mendapatkan foto udara; Membayar Retribusi.
BAB VIII PERIHAL PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN BANGUNAN Pasal 28 Untuk penertiban bangunan setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan, diwajibkan terlebih dahulu memiliki Izin dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya; Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah permohonan untuk memiliki Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) serta Surat Izin Bekerja (SIBP).
Bagian Pertama Prosedur Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasal 29 Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan bangunan dimaksud Peraturan Daerah ini harus terlebih dahulu mendapatkan Izin dari Kepala Daerah; Untuk mendapatkan IMB pemohon harus mengajukan surat permohonan diatas segel / materai rangkap 4 (empat) kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas atau ditunjuk lain oleh Kepala Daerah; Dalam Permohonan IMB (PIMB) tersebut harus diterangkan sifat / bentuk kontruksi serta siapa yang mengerjakan usaha tersebut serta melampirkan syarat-syarat antara lain : Nama Pemilik Bangunan / Pemohon; Gambar rencana bangunan yang memuat semua ketentuan kontruksi dan kelengkapan bangunan; Tanda pemilikan tanah, dimana bangunan didirikan; Surat Izin Lokasi / advice planning dan atau surat pengukuran situasi bangunan; Luas tanah tempat bangunan didirikan; Pemborong / pelaksana bangunan; Nama perencana atau konsultan (mempunyai SIBP); Gambar-gambar bangunan yang dilampirkan rangkap 4 (empat); Surat rekomendasi dari Camat setempat. Gambar-gambar yang dimaksud dalam ayat (2) huruf h pasal ini adalah ; Gambar situasi bagian bangunan disepanjang batas tanah yang bersempadan; Rencana pondasi bangunan dan lainnya yang tergambar tersebut; Gambar denah masing-masing tingkat; Gambar muka, samping dan belakang bangunan yang dapat dilihat dari beberapa sisi; Rencana kuda-kuda dan atap bangunan; Penampang-penampang dibuat dengan jelas dan banyak, supaya diketahui ukuran-ukuran dan kontruksi-kontruksi dari bagian bangunan; Gambar-gambar detail untuk bangunan tersebut dan bertingkat; Bila diperlukan gambar dari jalan-jalan, selokan dan saluran serta pemasangan instalasi air dan listrik; Gambar site plan; Gambar blok plan.
Gambar-gambar yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dibuat sekurang-kurangnya menurut skala 1 : 100 dan gambar-gambar detail dengan skala 1 : 10. Dengan tidak mengurangi maksud ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, khusus bagi perusahaan (atau badan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN) dengan ketentuan sebagai berikut : Yang berlokasi dikawasan Industri maka prosedur IMB mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berlokasi dalam kawasan Industri atau Peraturan yang ditetapkan untuk itu; Bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri, Prosedur IMB mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/ HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri atau Peraturan yang ditetapkan untuk itu. Pasal 30 IMB yang dikeluarkan untuk bangunan sementara / darurat dapat diberikan dengan syarat bangunan tersebut dibongkar kembali setelah masa izinnya berakhir yang biaya pembongkarannya menjadi tanggungan pemegang izin. Pasal 31 IMB tidak diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut : Menempel, mengapur dan mengecat; Memecahkan dan / atau memperbaiki yang rusak- rusak dan retak- retak; Mengganti atau memperbaiki lantai batu dan petala tanah yang tidak diketahui pada lapisan balok apabila lantai ini tidak diperendah atau diperbaiki; Mengganti atau memperbaiki lantai yang ditahan oleh lapisan blok-blok yang tidak lebih besar/ luas dari lantai semula, termasuk pula bagi lantai beton atau konstruksikonstruksi semacam ini; Mengganti sebagian atau seluruh atap bangunan dengan syarat konstruksi yang sama; Memperbaiki saluran, instalasi air/ listrik dan dinding tembok yang tegak sendiri; Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil seperti lobang-lobang cahaya dan udara yang luasnya tidak lebih ¼ (seperempat) M2 atau mengadakan sengkuap yang tidak keluar dari lingkungan perkarangan; Membuat pagar batu sepanjang garis pagar dengan tinggi tidak lebih dari 1,25 Meter dan tidak ditengah perkarangan diantara garis pagar dan garis muka rumah dan atas persetujuan pemilik tanah yang bersebelahan / tetangga bila pagar tersebut merupakan satuan dari bangunan yang telah dikeluarkan / diberikan IMB; Mendirikan kandang hewan / tanaman peliharaan yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) M2
dan tingginya 2, 5 M (dua setengah Meter). Pasal 32 Untuk mendirikan bangunan atau memperbaiki bangunan atau seluruh bangunan yang telah hancur kerena terbakar atau bencana alam lainnya atau sebab kejadian diluar kesalahan pemilik bangunan dan atau Perintah Kepala Daerah perbaikan bangunan yang telah rusak kecuali dibongkar secara paksa, maka atas permohonan secara tertulis dari yang bersangkutan Kepala Daerah dapat memberikan IMB dengan ketentuan sebagai berikut : Penyelesaian pembangunan kembali tersebut sudah terlaksana lebih dari 1 (satu) tahun setelah kejadian, maka Pemerintah dapat memberikan kebijaksanaan dengan dibebaskannya dari Retribusi IMB, sepanjang tidak merubah fungsi bangunan; Apabila penyelesaian kembali tersebut lebih dari 1 (satu) tahun sesudah kejadian, maka yang berkepentingan dapat dikenakan Retribusi IMB.
Pasal 33 Pemegang IMB dilarang membangun menyimpang dari Izin yang diberikan; Apabila pemegang IMB dimaksud pada ayat (1), akan mengadakan perubahan seperti yang diizinkan semula, maka yang bersangkutan harus mengajukan perubahan pekerjaan tersebut dan apabila ternyata terjadi perubahan yang sifatnya lebih luas, maka pemegang izin harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 petunjuk teknis ini; Untuk mengadakan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2), baru dapat dilaksanakan oleh pemegang izin setelah izin perubahan tersebut diberikan. Pasal 34 Kepala Daerah dapat mencabut/membatalkan izin yang telah diberikan, baik sebelum atau sedang pekerjaan berlangsung apabila terdapat : Pemegang Izin yang bersangkutan tidak melakukan/memulai mengerjakan bangunan secara nyata dalam tempo 6 (enam) bulan setelah IMB dikeluarkan;
Dalam waktu mengerjakan pekerjaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IMB ternyata menyimpang/bertentangan dari syarat-syarat/ketentuan yang ditetapkan dan atau menyimpang dari gambar/bagan rencana untuk mana IMB dikeluarkan.
Bagian Kedua Perihal Bangunan Bersejarah Pasal 35 Permohonan sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, untuk merombak bangunan yang mempunyai arti bagi sejarah atau bagi ilmu Purbakala, maka permohonan tersebut dapat ditangguhkan sehingga ada bukti bahwa si pemohon telah mempunyai Izin dari Dinas Purbakala untuk merombak bangunan. Pasal 36 Pelarangan / penangguhan sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini, termasuk bagi bangunan atau benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi prasejarah atau Paiaentropologi. Pasal 37 Kepala Daerah berkewajiban untuk memperingati atau menyuruh pemilik bangunan untuk memperbaiki bangunan yang telah rusak atas biaya / ongkos pemilik apabila bangunan tersebut : Telah merusak keindahan / kerapian Kota; Mengganggu ketertiban umum; Tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku; Bauvaling (tidak layak huni). Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan dalam tempo yang tercantum dalam surat peringatan, maka Kepala Daerah berwenang untuk membongkar bangunan yang telah rusak tersebut secara paksa. Pasal 38 Dengan persetujuan Kepala Daerah, IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 kecuali Pasal 35 Peraturan Daerah ini, oleh yang bersangkutan dapat dibalik namakan atau diserahkan kepada pihak lain / Badan Hukum; Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Daerah; Setiap balik nama IMB dikenakan uang retribusi sebesar 5 % (lima persen) dari retribusi
IMB yang bersangkutan dan disetor ke Kas Daerah.
Bagian Ketiga Izin Penggunaan Bangunan Pasal 39 Untuk penertiban penggunaan bangunan, setiap orang atau badan yang menggunakan / memanfaatkan bangunan untuk berbagai kegiatan, diwajibkan terlebih dahulu memiliki izin dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas; Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini permohonan untuk memiliki Izin Penggunaan Bangunan (IPB); Izin Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diberlakukan bagi bangunan tempat tinggal; Penyimpangan Penggunaan Bangunan terhadap peruntukan yang telah ditetapkan dalam IMB dengan pertimbangan Kepala Dinas, dapat diberikan dispensasi dan diwajibkan membayar Retribusi. Bagian Keempat Surat Izin Bekerja Perencana Bangunan (SIBP) Pasal 40 Untuk pembinaan dan pengendalian terhadap para perencana pembangunan Kota setiap orang bekerja di bidang itu sebagai perencana diwajibkan memiliki Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan pembidangan keahliannya misalnya di bidang perencanaan Kota, arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan pembangunan;
SIBP sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun. Pasal 41
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kabupaten Siak atau ditunjuk lain oleh Kepala Daerah.
BAB IX PENGAWASAN Pasal 42 Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas / Instansi terkait dan apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim. Pasal 43 Untuk pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan mendirikan, memperbaiki, menambah, merubah dan membongkar bangunan ditunjuk Kepala Dinas; Kepala Dinas atau petugas yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang sebagai berikut : Memasuki tempat pelaksanaan pekerjaan setiap saat pada jam kerja; Memeriksa bahan bangunan yang dipergunakan; Melarang dan memerintahkan penyingkiran bahan bangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan Rencana Konstruksi dan Syarat-syarat (RKS) dan alat-alat yang berbahaya serta merugikan kesehatan / keselamatan; Melarang mempergunakan pekerjaan yang tidak ahli; Memeriksa perletakan bangunan sesuai dengan surat, keterangan situasi bangunan; Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan IMB. Setiap pemegang IMB wajib memasang papan petunjuk yang memuat tentang : Nomor IMB dan tanggal lainnya; Nama pemilik IMB;
Waktu pelaksanaan pekerjaan; Jenis bangunan; Pelaksanaan pekerjaan; Pengawas pekerjaan.
Surat izin pelaksanaan beserta gambar bangunan yang telah disetujui harus setiap waktu berada pada tempat usaha pembangunan itu dalam keadaan baik. Pasal 44 Bagi bangunan yang telah ada IMB oleh Pengawas bangunan dilakukan pemeriksaan : Pada permulaan pekerjaan; Selama pekerjaan tersebut dilakukan. Bagi bangunan bertingkat selain pemeriksaan tersebut ayat (1), diadakan pula pemeriksaan setiap kali apabila lapisan balok dan jangkar pada setiap portal atau tingkat itu terpadang; Untuk pekerjaan beton bertulang diadakan pemeriksaan : Apabila mallnya beton melengkung, golongan, permilnya dan beton kering (cetakan beton tiang) telah selesai dibuat serta tulang-tulang besinya telah terkarang dalam cetakan sehingga sudah dapat dimulai dengan menuangkan dan memadatkan beton kedalamnya; Apabila mallnya, permillnya dan beton keringnya dibuka. Pasal 45 Pada setiap macam usaha pembangunan yang izinnya telah dikeluarkan pemegang izin harus mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas yang bertanggungjawab tentang cara membangun atau bahan dan perkakas dipergunakan untuk itu, mengingat ketentuanketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna keselamatan dan keutuhan; Kepala Dinas berhak memerintahkan membuang bahan-bahan yang kurang baik mutunya atau perkakas yang berbahaya, yang dipakai untuk bangunan tersebut yang mengganggu kesehatan atau menimbulkan bahaya kebakaran; Bahan-bahan atau perkakas seperti yang dimaksud ayat (2) pasal ini tidak boleh dipakai lagi ditempat lain untuk maksud yang sama; Dilarang memindahkan bagian-bagian konstruksi yang runtuh tanpa setahu Kepala Dinas apabila pemindahan tersebut tidak untuk menolong atau melepaskan seseorang yang terhimpit dibawahnya; Suatu bangunan baru dapat dinyatakan selesai oleh Kepala Dinas apabila lobang kakus dan bak-bak kotoran telah selesai termasuk perkarangannya; Tata cara dan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. BAB X PENYIDIKAN Pasal 46 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku; Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan dan memeriksa tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 47 Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 Segala IMB yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2002 maupun peraturan pelaksanaannya, tetap diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 50 Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 4 September 2007 BUPATI SIAK,
H. ARWIN. AS, SH Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 September 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. ADLI MALIK Pembina Tk. I NIP. 420003914 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2007 NOMOR 24
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIAK
I. PENJELASAN UMUM Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan sebagai dampak dari meningkatnya perkembangan perekonomian dan laju pertumbuhan penduduk, baik pertumbuhan penduduk secara alami maupun pendatang, maka banyak didirikan bangunan baik oleh instansi Pemerintah maupun perorangan terutama Daerah Perkotaan sebagai dampak dari pertumbuhan Kota dan laju urbanisasi. Bangunan yang didirikan, baik berupa bangunan gedung maupun bangunan jalan apabila tidak diantisipasi seiring menimbulkan pertumbuhan semraut dan dapat dipastikan menimbulkan masalah lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya penataan yang terencana dan profesional secara sistematik dan berorientasi jauh kedepan. Dalam rangka mewujudkan penataan Kota yang serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak, diperlukan Peraturan dalam mendirikan, memperbaiki dan membongkar bangunan dalam suatu Peraturan Daerah. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2007
