PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan pasal 18 (2) huruf b Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal 3 (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam suatu Peraturan Daerah dalam Kabupaten Siak.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
1
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902); 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 14. Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Rteribusi Daerah; 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
2
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI KHUSUS PARKIR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Kepala Daerah adalah Bupati Siak; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Daerah adalah Kabupaten Siak; d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, BUMN, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, konsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; g.
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
h. Wajib Retribusi adalah orang peribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaklukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
3
i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; j.
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
k. Surat Ketetapan Retribusi, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi; l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi Lebih Besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi; o. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang sel;anjunya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya; p. Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta; q. Tempat Parkir adalah Jalan-jalan umum dalam wilayah Kabupaten Siak yang diperuntukkan sebagai tempat parkir Kendaraan Umum. r. Kendaraan adalah Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
4
BAB II NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.
Pasal 3 Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah yang meliputi : a. Di Pelataran/taman parkir; b. Di Gedung parkir.
Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.
BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang
5
pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan Roda Dua
Rp. 350,-/setiap kali parkir.
b. Kendaraan Roda Tiga
Rp. 400,-/setiap kali parkir.
c. Kendaraan Roda Empat
Rp. 500,-/setiap kali parkir.
d. Kendaraan Roda Enam
Rp.1.500,-/setiap kali parkir.
e. Kendaraan Roda Delapan
Rp.1.500,-/setiap kali parkir.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kabupaten Siak.
BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 10 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah; (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.
6
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11 Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 12 (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang; (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XI PENGELOLAAN DAN PENETAPAN KHUSUS PARKIR Pasal 13 (1) Pengelolaan Parkir di Tempat Khusus dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan atau instansi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; (2) Penentuan Tempat Khusus Parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (3) Penetapan Tempat Khusus Parkir harus memperhatikan : a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK); b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas; c. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan; d. Kemudahan bagi pengguna jasa.
7
BAB XII INSTANSI PEMUNGUT Pasal 14 Instansi pemungut adalah Dinas Perhubungan atau instansi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 16 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Rteribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokume-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 8
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaiman dimaksud pada huruf c; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, oleh Kepala Daerah. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
9
Disahkan di Siak SriIndrapura pada tanggal 17 Juni 2002 B U P A T I S I A K,
ARWIN AS. Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Juni 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. KHAIRUL ZAINAL Pembina Tk. I NIP. 0100866330 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 NOMOR 29 SERI B
PENJELASAN ERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
I. PENJESALAN UMUM Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahu8n 2001 tentang Retribusi Daerah maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Retribusi Daerah 10
muatan materinya harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah dari Sektor Retribusi.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas
Pasal 2
: Cukup jelas
Pasal 3
: Cukup jelas
Pasal 4
: Cukup jelas
Pasal 5
: Cukup jelas
Pasal 6
: Cukup jelas
Pasal 7
: Cukup jelas
Pasal 8
: Cukup jelas
Pasal 9
: Cukup jelas
Pasal 10
: Cukup jelas
Pasal 11
: Cukup jelas
Pasal 12
: Cukup jelas
Pasal 13
: Cukup jelas
Pasal 14
: Cukup jelas
Pasal 15
: Cukup jelas
Pasal 16
: Cukup jelas
Pasal 17
: Cukup jelas
Pasal 18
: Cukup jelas
11
