PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
:
bahwa untuk pelaksanaan Pasal 18 (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 (dua) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum dalam Suatu Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 ); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ); Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3292);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Unsur Pemerintahan Daerah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II ( Lembaran Negara Nomor 3410 ); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpakiran di Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Noomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 ); Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN Menetapkap :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan ; Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak; Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom yang Lain sebagai badan Eksekutif Daerah; Bupati adalah Bupati Siak;
Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak; Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak; Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati; Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak; Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu Kendaraan yang bersifat sementara; Tempat Parkir adalah ditepi jalan-jalan Umum dalam Kabupaten Siak yang diperuntukan sebagai tempat Parkir Kendaraan; Jalan adalah Prasarana Perhubungan Darat dalam bentuk apapun , meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas; Kendaraan adalah Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor; Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum; Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan parkir ditepi jalan umum; Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi, lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang jumlah kredit, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjunya
disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi atau bunga dan atau denda; Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, konsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pihak Penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama RetribusiI Parkir ditepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Penyediaan tempat Parkir ditepi Jalan umum. Pasal 3 (1)
Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan tempat Parkir ditepi Jalan Umum.
(2)
Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati. Pasal 4
Subjek
Retibusi adalah
orang pribadi
atau badan
yang menggunakan/
memanfaatkan tempat Parkir ditepi Jalan Umum. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan waktu penggunaan Parkir ditepi Jalan. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran adalah Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka mempelancar lalu lintas jalan dengan tetap memeprhatikan biaya penyelengaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis lokasi/tempat parkir dan jenis kendaraan ; (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut: A. Ditepi Jalan Padat Lalu Lintas. 1. Tarif Per Parkir Kendaraan Bermotor roda lebih dari 4
Dan alat berat lainnya………………………
Rp.
2000,- 1 (satu kali).
X
b. Kendaraan Bermotor roda 4,………………
Rp.
500,1 X (satu kali).
c. Kendaraan Bermotor roda 3,………………
Rp.
400,- .
d. Kendaraan Bermotor roda 2,………………
Rp.
350,-
e. Kendaraan tidak Bermotor roda 3,………..
Rp.
200,-
2. Tarif Per Bulan Kendaraan Bermotor roda lebih dari 4 dan alat berat lainnya…………………..
Rp. 40.000,-
b. Kendaraan Bermotor roda 4 …………..
Rp. 32.000,-
c. Kendaraan Bermotor roda 2
Rp. 16.000,-
B. Dijalan Tidak Padat Lalu Lintas 1. Tarif Per Parkir Kendaraan Bermotor roda lebih dari 4 dan alat berat lainnya,…………………
Rp.
500,parkir.
b. Kendaraan Bermotor roda 4,…………..
Rp.
4 0 0 , perparkir.
c. Kendaraan Bermotor roda 3,…………
Rp.
3 0 0 , perparkir.
d. Kendaraan Bermotor roda 2,……………
Rp.
2 0 0 , perparkir.
e. Kendaraan tidak Bermotor roda 3,………
Rp.
2 0 0 , perparkir.
f. Kendaraan Bermotor roda 2,……………..
Rp.
1 0 0 , perparkir.
2. Tarif Per Bulan Kendaraan Bermotor roda lebih dari 4 Dan alat berat lainnya,…………………
Rp. 20.000,-
1 x
b. Kendaraan Bermotor roda 4,……………
Rp. 16.000,-
c. Kendaraan Bermotor roda 2,……………
Rp.
8.000,-
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Siak. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan : Satu kali parkir; Perhari; 1 (satu) bulan, atau ditetapakan oleh Kepala Daerah. Pasal 11 Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 12 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan; Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
pasal ini
Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah; BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan; (2) Dalam hal Pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil Penerimaan retribusi ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD. Pasal 15 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara Tunai/lunas; Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memeberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan; Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati; Pasal 16 (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran; Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan; Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat, (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 17 (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan , Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang; Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah; Pasal 19 (1) wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penertibannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar; Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya; Keputusan alasan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima; Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan. BAB XIII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 20 Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD; Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis Kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi;
Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran; Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Keberatan diterima; Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaiman dimaksud ayat (4) pasal ini Bupti atau Pejabat yang ditunjuknya tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. BAB XIV TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 21 (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati; Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya. Pasal 22 Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaiman dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan Kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi; Pasal 23 (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi; Atas Perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran; BAB XV KADALUWARSA Pasal 24 (1) Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang retribusi; Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh
apabila : Diterbitkan Surat Teguran dan atau : Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 25 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus;
hak untuk
Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. BAB XVII PENGELOLAAN DAN PENEMPATAN LOKASI PARKIR Pasal 26. Pengelolaan Parkir ditepi Jalan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dan atau Instansi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati; Penentuan Lokasi Parkir ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak; Penetapan Lokasi Parkir harus memperhatikan : Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ). Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. Kemudahan bagi Pengguna Jasa. BAB XVIII INSTANSI PEMUNGUT Pasal 27
Instansi Pemungut adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dan atau Instansi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28 Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dillakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya. BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 29 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah yang diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retbusi yang terhutang; Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 30 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah; Wewenag penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
mengenai orang yang dilakukan
sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah; Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah; Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
lain
Melakukan Pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah; Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghenti; Menghentikan Penyidikan; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Hal-hal yang cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Disahkan di
Siak
Sri
Indrapura pada tanggal 17 Juni 2002 BUPATI SIAK
A R W I N AS Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Juni 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. KHAIRUL ZAINAL Pembina Tk. I NIP. 010086330 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 NOMOR 28 SERI B
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KETENTUAN UMUM. Jalan umum merupakan prasarana transportasi yang menyangkut hayat hidup orang banyak, disamping karena kebutuhan dan untuk efisiensi kegiatan perekonomian dipergunakan juga sebagai tempat parkir. Oleh karenanya lokasi perparkiran perlu
diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu moda transportasi lain. Untuk jasa ini maka orang atau badan yang menikmati layanan tersebut dipungut Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang besarnya tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Retribusi Daerah yang dipungut atas layanan yang dinikmati oleh seseorang atau badan atas jasa layanan tersebut. Paraturan ini ditetapkan sebagai landasan hukum untuk dapat memungut Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam wilayah Kabupaten Siak. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 s/d 4
: Cukup Jelas.
Pasal 5
: Ada 3 Golongan Retribusi :
Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 6 s/d 13
: Cukup Jelas.
Pasal 14 ayat (1)
: Cukup Jelas.
Ayat (2)
: Melihat kondisi geografis Kabupaten Siak untuk wilayah tertentu hasil dari pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum apat disetorkan ke Kas Daerah paling lambat sekali dalam seminggu.
Ayat (3)
: Cukup Jelas.
Pasal 15 s/d 32
: Cukup Jelas.
