PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka untuk mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, perlu menggali sumber Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Siak. b. bahwa dalam rangka penertiban Angkutan Hasil Alam dan menjamin keselamatan penguna jasa angkutan lainnya perlu menetapkan pengaturan masalah Angkutan Hasil Alam dalam Wilayah Kabupaten Siak. c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186). 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor. 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3480). 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902); 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Negara Tahun 1985 Nomor 3293);
26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); Dengan persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK M EM UTU SKA N Menetapkap :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG ANGKUTAN HASIL ALAM.
RETRIBUSI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak; c. Bupati adalah Bupati Siak; d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak; e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak; f.
Bendaharawan Khusus Penerima selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak;
g. Petugas Pemungut (inner) adalah seseorang yang melaksanakan Pemungutan Retribusi;
ditunjuk oleh
Bupati Siak untuk
h. Hasil Alam adalah segala jenis hasil alam yang diatas maupun dibawah tanah dalam Daerah Kabupaten Siak terkecuali Ubi Kayu, Padi, Jagung, Jeruk, Rambutan, Semangka. BAB II NAMA SUBYEK DAN OBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Angkutan Hasil Alam dipungut Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Hasil Alam dengan menggunakan kendaraan bermotor di Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengangkut hasil alam dari pangkalan atau perusahaan atau Daerah Produsen ketempat tujuan yang berada didalam atau diluar Wilayah Kabupaten Siak. Pasal 4 Objek Retribusi adalah setiap kegiatan yang mengangkut hasil alam dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di jalan umum dalam wilayah Kabupaten Siak. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Angkutan Hasil Alam termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi mengangkut hasil alam Kendaraan Bermotor.
dengan
BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 1. Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya Penyelengaraan penyediaan Fasilitas jalan dengan mempertimbangkan Kemampuam masyarakat dan aspek keadilan; 2. Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Penentuan Besarnya Tarif Retribusi Angkutan Hasil Alam berdasarkan jenis kendaraan, hasil alam yang diangkut, dan ganguan yang ditimbulkannya terhadap jalan pengguna jasa transportasi lainny. Pasal 9 Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
NO. 1 I.
II.
III.
JENIS – JENIS ANGKUTAN 2 Angkutan hasil alam a. Bahan Galian sejenisnya.
Batako
Angkutan Hasil Alam a. Kayu Bulat./ b. Kayu Olahan.
Angkutan Hasil Alam Perkebunan
JENIS KENDARAAN
RETRIBUSI
3 - Pick Up dan sejenisnya dan - Truck SB Sumbu II lipat ganda I, II ( Muatan dibawah 5000Kg ). - Truck SB I,II,III (Muatan diatas 5000 Kg). - Kereta Tempelan atau Kereta gandengan Trailer.
4 Rp. 500,Rp. 1000,-
- Pick Up dan sejenisnya - Truck SB I, II ( Muatan dibawah 5000Kg ). - Truck SB I,II,III (Muatan diatas 5000 Kg). - Kereta Tempelan atau Kereta gandengan.
Rp. 1000,Rp. 1500,-
- Pick Up dan sejenisnya - Truck SB I, II ( Muatan dibawah 5000Kg ). - Truck SB I,II,III (Muatan diatas 5000 Kg). - Kereta Tempelan atau Kereta gandengan.
Rp. 1000,Rp. 1500,-
Rp. 1500,Rp. 2000.-
Rp. 2000,Rp. 3000.-
Rp. 2000,Rp. 2500.-
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Siak. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11 (1) . Pemungutan Retribusi Kabupaten Siak;
Angkutan Hasil Alam
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
(2) . Pembayaran Retribusi dilaksanakan oleh Wajib Retribusi kepada petugas pemungut dengan bukti penerimaan yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah; (3) . Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 13 (1) . Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; (2) . Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14 (1) . Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) . Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah.
dengan
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e.
Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
dan
f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i.
Memanggil tersangka saksi.
untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
j.
Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) . Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) . Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar retribusi yang terhutang; (2) . Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada Tanggal 17 Juni 2002
BUPATI SIAK,
A R W I N AS.
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Juni 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. KHAIRUL ZAINAL Pembina Tk . I Nip. 010086330 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 NOMOR 30 SERI B
PENJELASAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN SIAK NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM
I. PENJELASAN UMUM. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk menggali potensi-potensi yang ada, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Angkutan Hasil Alam merupakan salah satu potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengingat Hasil Alam memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Pemilik atau pengelolanya maka tidak terlalu berlebihan jika kontribusi yang diterima tersebut juga diberikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pengelola terhadap sarana dan prasarana lalu lintas yang telah disediakan Pemerintah. Retibusi Angkutan Hasil Alam juga dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan terhadap Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diperbolehkan serta Kelas Jalan yang dilalui. Retribusi Angkutan Hasil Alam tersebut merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 s/d 2
: Cukup Jelas.
Pasal 3
: Subyek Retribusi ini adalah setiap orang atau badan yang mengangkut Hasil Alam dan melewati jalan umum dalam wilayah Kabupaten Siak.
Pasal 4
: Obyek Retribusi ini adalah kegiatan mengangkut Hasil Alam dan melewati jalan umum dalam Wilayah Kabupaten Siak.
Pasal 5
: Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Retribusi antara lain : 1. Retribusi Jasa Umum. 2. Retribusi Jasa Usaha. 3. Retribusi Perizinan Tertentu. Dari ketiga jenis retribusi tersebut diatas, maka Retribusi Angkutan Hasil Alam termasuk ke dalam Jenis Retribusi Jasa Umum.
Pasal 6 s/d 17
: Cukup Jelas.
