PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa hutan adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola secara arif, berkelanjutan dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terpeliharanya lingkungan hidup, serta dapat memberikan andil bagi Pendapatan Asli Daerah yang merupakan Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
b.
bahwa dengan semakin tingginya intensitas kegiatan peredaran hasil hutan baik yang keluar maupun yang masuk ke dalam Wilayah Kabupaten Siak maka untuk lebih meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan aktivitasnya, serta untuk pengendalian dan pengawasannya, dipandang perlu pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6.
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senginggi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
7.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-II/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 271/KPTS-IV/1993 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembagian Iuran Hasil Hutan. 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-II/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/KPTS-IV/1993 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran, Penyimpanan dan Penggunaan Dana Reboisasi. 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 13.1/Kpts-II/2000 Tentang Kriteria dan Standart Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan. 14. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 227/KPTS/IVPPHH/1996 Tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal
2
Pengusahaan Hutan Nomor 138/KPTS/IV-TPHH/1993 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Usaha Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN
SIAK
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Siak; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Siak; d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak; e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak; f. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Siak; g. Pejabat adalah Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; h. Retribusi Peredaran Hasil Hutan adalah Pungutan Daerah terhadap beredarnya Hasil Hutan yang diangkut didalam wilayah Kabupaten Siak sendiri, keluar dari Wilayah Kabupaten Siak maupun yang masuk ke dalam Wilayah Kabupaten Siak; i. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu dan bukan kayu beserta turunan-turunannya; j. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah Dokumen Resmi yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan; k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
3
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; l. Wajib retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang; n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang dan jumlah yang masih harus dibayar; o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda; p. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti serta dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Peredaran Hasil Hutan, dipungut Retribusi Daerah atas hasil hutan yang beredar/diangkut didalam wilayah kabupaten Siak sendiri, keluar wilayah Kabupaten Siak maupun yang masuk ke wilayah Kabupaten Siak. Pasal 3 (1)
Objek Retribusi adalah hasil hutan kayu berupa Kayu bulat (log) dan Bahan Baku Serpih (BBS) yang diangkut di wilayah Kabupaten Siak sendiri, keluar wilayah Kabupaten Siak dan yang masuk ke Kabupaten Siak yang berasal dari tebangan yang sah dan sesuai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan (SKSHH);
(2)
Pengelompokan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : a.Kelompok A yaitu Kayu Bulat (Log) : Yaitu semua jenis kayu bulat (log) yang berdiameter 30 cm – up. b. Kelompok B yaitu Bahan Baku Serpih (BBS)
4
Yaitu semua jenis kayu yang berdiameter dibawah 30 cm, limbah pembalakan dan atau bahan baku serpih. Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum atau perusahaan yang mengangkut Hasil Hutan di wilayah Kabupaten Siak sendiri, keluar Wilayah Kabupaten Siak maupun yang masuk ke Kabupaten Siak yang didasarkan atas dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diwajibkan untuk membayar Retribusi Peredaran Hasil Hutan sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Peredaran Hasil Hutan digolongkan Retribusi jasa Umum.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan asal usul Hasil Hutan. BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menanggulangi pembiayaan dalam rangka meningkatkan kelancaran, pengamanan dan ketertiban peredaran hasil hutan serta salah satu sumber dana bagi kegiatan rehabilitasi, reklamasi hutan dan lahan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
5
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Mengingat wilayah Kabupaten Siak merupakan areal sentra Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH), maka struktur tarif Retribusi Peredaran Hasil Hutan digolongkan berdasarkan kelas diameter kayu yang diangkut. Pasal 9 Tarif Retribusi Peredaran Hasil Hutan yang diangkut keluar Kabupaten Siak, yang beredar/ diangkut di dalam Kabupaten Siak sendiri maupun yang masuk ke Kabupaten Siak adalah : A.
Kelompok Kayu Bulat (Log) : 1. Produksi dari Kabupaten Siak sebesar Rp 6.000,-/ M3; 2. Produksi dari kabupaten lain di dalam Propinsi Riau sebesar Rp 4.000,-/M3 3. Produksi propinsi lain sebesar Rp 2.000,-/M3.
B.
Kelompok Bahan Baku Serpih (BBS) : 1. Produksi Kabupaten Siak sebesar Rp 2.000,-/M3; 2. Produksi kabupaten lain di luar Kabupaten Siak sebesar Rp 1.000,-/M3 3. Produksi dari areal Hutan Tanaman Industri sebesar Rp 500,-/M3. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10
Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Siak.
BAB VIII TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI Pasal 11 (1)
Untuk pungutan Retribusi terhadap peredaran Hasil Hutan (kayu bulat dan atau BBS) yang diangkut keluar Kabupaten Siak dikenakan pada orang, badan hukum atau perusahaan pemilik hasil hutan sesuai dengan dokumen SKSHH yang diterbitkan oleh Pejabat Kehutanan yang ditunjuk.
6
(2)
Untuk pungutan Retribusi terhadap peredaran Hasil Hutan (kayu bulat dan atau BBS) yang diangkut masuk ke Kabupaten Siak dan atau yang beredar/diangkut di wilayah Kabupaten Siak sendiri, dan atau dijual/diserahkan ke Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) yang berada di wilayah Kabupaten Siak, dikenakan pada orang, badan hukum atau perusahaan penjual/penyuplay, sedangkan kewajiban pemungutan dan penyetorannya dilakukan oleh IPKH yang bersangkutan.
(3)
Pemungutan dan Penyetoran oleh IPKH selaku wajib pungut dan wajib setor didasarkan pada Surat Perhitungan Pembayaran Retribusi (SPBR) yang diterbitkan oleh Pejabat Kehutanan yang ditunjuk.
(4)
Pengusaha IPKH wajib memungut dan menyetorkan retribusi peredaran hasil hutan kayu dan BBS yang diterimanya secara rutin setiap bulan ke Kas Daerah Penerima dengan tindasan bukti setoran disampikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak.
(5)
Terhadap angkutan kayu yang menggunakan SKSHH lanjutan oleh sipembeli/penampung untuk tujuan angkutan berikutnya tidak lagi dikenakan retribusi. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 12
Bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diberikan Sanksi Administratif berupa Penghentian pelayanan dokumen SKSHH.
BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 13 (1)
Pemungutan Retribusi tidak dapat dikurangkan;
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
7
(3)
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
(4)
Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 14
(1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Derah yang diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atas denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang;
(2)
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XII PENYIDIKAN Pasal 15
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
(2)
Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari seseorang atau Badan Hukum sehubungan dengan Tindak Pidana Peraturan Daerah; d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dukumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
8
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan para ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung daan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi daerah; i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan; (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 (Satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Siak. Pasal 17 (1)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan
(2)
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak
9
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 1 Agustus 2002 BUPATI SIAK,
ARWIN. AS
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Agustus 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. KHAIRUL ZAINAL Pembina Tk. I NIP 010086330 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 NOMOR 37 SERI B
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN
I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomnor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk percepatan pembangunanan kabupaten khususnya dalam hal peningkatan 10
fasilitas pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah. Kabupaten Siak yang merupakan daerah (sentra) Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) sangat berkepentingan terhadap kelancaran, pengamanan, ketertiban dan kenyamanan peredaran hasil hutan terutama hasil hutan kayu yang intensitasnya terus meningkat. Untuk itu perlu adanya suatu pengendalian, pengawasan dan pengaturan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak dan tak terkecuali keberadaan dan peranan masyarakat tempatan, serta upaya untuk memulihkan kembali fungsi hutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Salah satu
sumber pembiayaan yang juga merupakan sumber Pandapatan Asli Daerah dalam rangka merealisasikan kegiatan dimaksud adalah melalui Pungutan / Retribusi Peredaran Hasil Hutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Dengan dilandasi oleh niat baik dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, serta untuk pengembangan ekonomi yang berkeadilan khususnya dalam pengelolaan sumber daya hutan maka diperlukan komitmen dari semua komponen yang terlibat (stake holder) yang ada di Kabupaten Siak demi pengembangan yang yang lebih baik untuk masa kini dan masa yang akan datang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
:
Cukup jelas.
Pasal 2
:
Cukup jelas.
Pasal 3
:
Peredaran hasil hutan yang dimaksudkan disini adalah semua kayu bulat (log) dan bahan baku serpih (BBS) yang diangkut keluar maupun menuju Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) dan Pulp & Kertas yang berada di wilayah Kabupaten Siak.
Pasal 4
:
Cukup jelas.
Pasal 5
:
Cukup jelas.
Pasal 6
:
Cukup jelas.
Pasal 7
:
Cukup jelas.
Pasal 8
:
Cukup jelas.
11
Pasal 9
:
Cukup jelas.
Pasal 10
:
Cukup jelas.
Pasal 11
:
Cukup jelas.
Pasal 12
:
Cukup jelas.
Pasal 13
:
Cukup jelas.
Pasal 14
:
Cukup jelas.
Pasal 15
:
Cukup jelas.
Pasal 16
:
Cukup jelas.
Pasal 17
:
Cukup jelas.
12
