PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK,
Menimbang
Mengingat
:
bahwa sesuai dengan perkembangan lajunya p e r t u m b u h a n Pembangunan dewasa ini yang semakin meningkat, maka kebutuhan pelayanan akan jas a transportasi Angkutan Darat dintuntut untuk lebih baik;
:
bahwa untuk memenuhi maks ud s ebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dalam rangka men in g k atk an pelaksanaan pengawasan terhadap setiap pemakai Jasa Transportasi, dirasa perlu untuk lebih menertibkan pelaksanaan pengujian K endaraan Bermotor; bahwa dengan adanya penyerahan kewenangan pengujian K endaraan Bermotor kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota,dirasa perlu menerbitkan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor; bahwa untuk mew ujudkan maks ud sebagaimana tersebut huruf a, b, c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Undang-undang Nomor
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak; Bupati adalah Bupati Siak; Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak; Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak;
Instansi Pemungut adalah Instansi yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemungutan, yaitu Dinas Perhubungan; Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut; Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam Sepeda Motor, Mobil Penumpang dan Mobil Bus; Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk
penumpang dan untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus; Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor; Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya; Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan tehnis dan laik jalan; Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor kereta gendengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus; Surat Penentuan Jenis/Sifat Kendaraan adalah surat keterangan penentuan Jenis/Sifat kendaraan bermotor, disingkat SPJK; Surat Perubahan Jenis/Sifat Kendaraan adalah surat keterangan perubahan Jenis/Sifat kendaraan bermotor, disingkat SPSK; Keterlambatan adalah waktu yang melampaui batas jatuh tempo masa uji kendaraan dan pengurusan SPJK/SPSK.
BAB II KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Pasal 2 Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang dioperasikan dijalan harus memenuhi syarat-syarat tehnis untuk laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan Pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala; Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan serta telah memenuhi Persyaratan untuk Strata I, II dan III. Pasal 3 Setiap Kendaraan Wajib Uji yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Siak lebih dari 6 (bulan) harus dimutasikan Domisili Kendaraan tersebut ke Kabupaten Siak.
Pasal 4 Jenis kendaraan bermotor yang wajib untuk diuji adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori : Mobil Bus; Mobil Barang; Mobil Penumpang; Mobil Khusus; Kereta Gandengan; Kereta Tempelan. Masa Berlaku Uji Berkala ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk itu. Kendaraan Wajib Uji yang terdaftar pada Buku Induk Kendaraan Wajib Uji Kabupaten Siak apabila akan melaksanakan pengujian kendaraan bermotornya di luar Kabupaten Siak diwajibkan membayar Biaya Persetujuan Numpang Uji sebesar Rp. 15.000.(Lima belas ribu rupiah) dan Biaya Administrasi, Pengelolaan Nomor, Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel serta Denda keterlambatan Uji/pendaftaran sebagaimana biasa kepada Petugas Pemungut Retrubusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Siak. Kendaraan Wajib Uji yang terdaftar pada Buku Induk Kendaraan Wajib Uji Luar Kabupaten Siak apabila akan melaksanakan pengujian kendaraan bermotornya pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Siak diwajibkan membayar Biaya Jasa Pengujian dan Pembuatan/Pemasangan Tanda-tanda Samping. Pasal 5 Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Terhadap kendaraan bermotor yang diuji dan telah dinyatakan memenuhi persayaratan teknik laik jalan, diberikan Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor; Persyaratan dan Tata Cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 6 Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan; Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Bupati atas usul Dinas Perhubungan. Pasal 7 Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang setelah diadakan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dapat dimintakan Uji Ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan. BAB III PENENTUAN DAN PERUBAHAN JENIS/SIFAT KENDARAAN BERMOTOR Pasal 8 Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang akan beroperasi di daerah, sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang pertama terlebih dahulu harus ditetapkan penentuan Jenis/Sifatnya; Penentuan Jenis / Sifat kendaraan bermotor ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau.
BAB IV NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI Pasal 9 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Pungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan dan pengantian biaya penyediaan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah. Pasal 10 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji
sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan beroperasi di Wilayah Kabupaten Siak. Pasal 11 Objek Retribusi adalah setiap pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Petugas Pemerintah Daerah yang meliputi : Administrasi; Jasa Pengujian; Pengelolaan Nomor; Pembuatan dan Pemasangan tanda “Samping; Tanda uji,baut,kawat dan segel; Buku Uji.
BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 12 Retribusi pengujian Kendaraan bermotor di golongkan sebagai Retribusi jasa umum.
BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA Pasal 13 Tingkat Pengunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan komponen biaya yang dikeluarkan untuk setiap kali Pengujian.
BAB VII PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 14 Prinsip yang dianut dalam Penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada Pengantian biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan bermotor.
BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 15 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menurut jenis dan sifatnya ditetapkan sebagai berikut : a. Mobil Bus dan Mobil Barang : - Administrasi Rp. 5.000.- Jasa Pengujian Rp. 12.500.- Pengelolaan Nomor Rp. 2.500.- Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping Rp. 5.000.- Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel Rp. 2.500.- Buku Uji Rp. 4.000.Rp. 31.500.-
Mobil Penumpang Umum : - Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping - Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel - Buku Uji
Kereta Gandengan/Tempel : - Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping - Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel
Rp. 5.000.Rp. 10.000.Rp. 2.500.Rp. 2.500.Rp. 2.500.Rp. 4.000.Rp. 26.500.-
Rp. 5.000.Rp. 12.500.Rp. 2.500.Rp. 2.500.Rp. 2.500.-
- Buku Uji
Rp. 4.000.Rp. 29.000.-
Kendaraan Penumpang Umum Beroda Tiga : - Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping - Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel - Buku Uji
Kendaraan Khusus : - Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping - Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel - Buku Uji
Rp. Rp. Rp. Rp.
3.000.3.000.1.500.2.500.Rp. 2.500.Rp. 4.000.Rp. 16.500.-
Rp. 5.000.Rp. 12.500.Rp. 2.500.Rp. 2.500.Rp. 2.500.Rp. 4.000.Rp. 29.000.-
(2) Kendaraan bermotor yang diuji ulang sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini hanya dikenakan biaya jasa pengujian sesuai dengan jenis kendaraan yang di uji.
BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 16 Wilayah pemungutan Retribusi adalah Daerah Kabupaten Siak.
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 17 1. 2.
Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan; Retribusi di pungut dengan mengunakan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKKD) atau Dokumen lain yang di persamakan; 3. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor di lakukan oleh Dinas Perhubungan; 4.
Kepala Dinas Perhubungan memberi laporan Pertangung jawaban tentang Realisasi pemungut Kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak secara teratur setiap sewaktu – waktu diminta; 5. Pemungut di laksanakan oleh Bendaharawan khusus Penerima yang ditunjuk Bupati atas usul Dinas Perhubungan.
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 Terhadap setiap keterlambatan pendaftaran Uji dikenakan denda sebesar 50% (Lima puluh perseratus) dari besarnya Biaya Uji; Bagi Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat mengajukan kendaraannya untuk diuji dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut : terlambat sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda 100 %. Terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan denda 200 %; Terlambat lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 300 %; Terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan dikenakan denda 400 %; Terlambat lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan dikenakan denda 500 %; Terlambat lebih dari 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda 600 %; Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas untuk setiap tahunnya dikenakan denda setinggi-tinginya 600 % (enam ratus perseratus). BAB XII TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA Pasal 19 Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja, semua hasil pungutan Biaya Pengujian kendaraan bermotor harus disetorkan oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke Kas Daerah Kabupaten Siak;
Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu; Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya : diluar batas waktu yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini; Atas nama pribadinya/instansinya pada bank; Bendaharawan Khusus Penerima yang bertugas memungut biaya pengujian, selambatlambatnya tanggal 10 setiap bulannya sudah harus menyampaikan laporan Penerimaan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Keuangan dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah. BAB XIII PENGAWASAN PEMUNGUTAN Pasal 20 Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan atas pemungutan biaya pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan fungsinya; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Perhubungan serta Dinas Pendapatan daerah mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; BAB XIV PEMBERIAN UANG PERANGSANG Pasal 21 Kepada Instansi Pemungut dan Unit Penunjang diberikan Uang Perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi Penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah; Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati;
BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 22 Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2,3 dan 7 ayat (1) dan (2) Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesarbesarnya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah); Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 23 Penyidikan setiap tindakan pidana pelanggaran sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang : menerima laporan dan pengaduan dari seseorang atau sumber lainnya tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
melakukan penyitaan benda dan atau surat; mengambil sidik jari dan memotret Pelanggaran yang bersangkutan; memanggil seseorang untuk didengar keterangannnya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut
kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan; BAB XVII PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Disahkan
di Siak Sri
Indrapura pada tanggal 17 Juni 2002 BUPATI SIAK,
A R W I N AS.
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Juni 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. KHAIRUL ZAINAL Pembina TK. I Nip. 010086330
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 NOMOR 31 SERI B
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KETENTUAN UMUM Sebagai akibat logis dari perkembangan dan upaya pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya yang sedangkan dilaksanakan oleh Pemerintah bersama segenap lapisan masyarakat, bidang transportasi juga ikut mengalami perkembangan yang pesat. Sarana dan prasarana transportasi secara umum dituntut dan diupayakan agar mampu saling menunjang dengan perkembangan pembangunan itu sendiri secara keseluruhan. Sejalan dengan itu maka bidang Transportasi Darat juga ikut mengalami perkembangan yang pesat. Terbukanya daerah-daerah kegiatan perekonomian yang baru mengakibatkan makin luasnya jaringan transportasi dan selanjutnya jenis alat, volume serta frekwensi transportasi ikut berkembang. Kondisi demikian itu menimbulkan pula kerawanan terhadap keselamatan orang, barang maupun sarana transportasi dan karena itu perlu diatur sedemikian rupa agar mampu menghindari semaksimal mungkin terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Untuk itu disamping penataan terhadap pelaku pemakai jalan, kendaraan sebagai salah satu sarana angkutan juga perlu diatur dan di kendalikan secara baik. Kendaraan yang beroperasi sebagai sarana angkutan harus sesuai dengan peruntukan dan sifat penggunaannya, apakah umum atau tidak umum. Disamping itu
setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum juga harus dalam keadaan laik jalan. Untuk itu terhadap kendaraan yang diklasifikasikan sebagai kendaraan wajib uji, dilakukan pengujian secara berkala. Pengujian kendaraan bermotor merupakan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Untuk itu dipungut biaya yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kelaikan dan kemampuan masyarakat. Pungutan biaya-biaya tersebut merupakan bagian dari Pendapatan asli Daerah Kabupaten Siak.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 s/d 2
: Cukup Jelas.
Pasal 3 Ayat (1) laik
: Pada prinsipnya setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus jalan dan karena itu harus diuji. Namun sampai saat ini kendaraan yang diklasifikasi sebagai kendaraan wajib uji baru 6 (enam) kategori yaitu sebagaimana yang tercantum pada huruf a s/d f Ayat (1). Dengan demikian maka terbuka peluang adanya penambahan dengan kategori lainnya.
Ayat (2)
: Cukup Jelas.
Pasal 4 s/d 8 : Cukup Jelas. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Ayat (3)
: Cukup Jelas.
: Keterlambatan pendaftaran pengujian kendaraan wajib uji tidak menghilangkan kewajiban kendaraan tersebut untuk diuji
Pasal 10
: Cukup Jelas.
Pasal 11 ayat (1)
: Cukup Jelas.
Ayat (2) untuk
: Dalam hal ini mengingat kondiri Geografis Kabupaten Siak dan
memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat maka penyetoran ke Bendaharawan Khusus Penerima dilaksanakan maksimal sekali seminggu. Ayat (3)
: Cukup Jelas.
Ayat (4)
: Disamping memberikan laporan Penerimaan yang langsung disampaikan kepada Bupati Siak Cq. Bagian Keuangan, Bendaharawan Penerima selaku Unit Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas LLAJ.
Pasal 12
: Dinas Pendapatan Daerah merupakan Dinas yang mengkoordinasikan sumber-sumber pemasukan daerah.
Pasal 13 s/d 17
: Cukup Jelas.
PAGE
