PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELAWI, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 127 huruf d dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;
Mengingat
:
1. 2.
3.
4.
5.
6.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161). Dengan...
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta perangkat daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Melawi. 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektik dan bentuk usaha tetap. 8. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. 9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi. 11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi. 12. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang mempunyai muatan barang. 13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 14. Jasa...
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 15. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 16. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak termasuk pelayanan peron. 17. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disingkat TPRT adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat memasuki terminal dan bukti pembayaran retribusi untuk kendaraan angkutan barang. 18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 19. Masa Retribusi adalah sesuatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 20. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 25. Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatankeberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang di tunjukan oleh wajib retribusi. 26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 28. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II...
BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Terminal di pungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal/tempat pemberhentian. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Terminal digolongkan retribusi jasa usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan atau bus umum yang parkir, jenis dan luas fasilitas tempat usaha yang digunakan dan jangka waktu penggunaan. BAB V ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG Pasal 7 (1) Pengangkutan penumpang dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum dan/atau kendaraan tidak umum. (2) Kendaraan umum yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. mobil bus antar kota dalam Provinsi; b. mobil penumpang antar kota dalam Provinsi; c. mobil bus dan mobil penumpang dalam Kabupaten. (3) Pengangkutan barang dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum dan atau kendaraan tidak umum. (4) Kendaraan umum dan kendaraan tidak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah mobil penumpang. Pasal 8 Setiap mobil penumpang dan atau bus umum wajib singgah di terminal yang ditetapkan dalam izin trayek. BAB VI...
BAB VI KUPON TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL Pasal 9 (1) Bukti pembayaran retribusi terminal/tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berupa Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPRT). (2) Percetakan kupon TPRT harus memenuhi standar teknis pengamanan. BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 10 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang pantas diterima oleh usaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 11 Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum. No. I.
Jenis Kendaraan
Tarif/Sekali Masuk
1. 2.
Angkutan Kota : Oplet Bus Kota
Rp. 1.000,Rp. 2.000,-
1. 2. 3.
Angkutan Perdesaan : Oplet Bus Kecil Bus Sedang
Rp. 1.000,Rp. 2.000,Rp. 3.000,-
Angkutan Antar Kota : Bus Kecil Bus Sedang Bus Besar
Rp. 3.000,Rp. 4.000,Rp. 6.000,-
Mobil Barang terdiri : Roda 4 Roda 6 Roda 10 Ke atas
Rp. 5.000,Rp. 6.000,RP. 10.000,-
II.
III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. 3.
b. Tempat kegiatan usaha No. 1. 2.
Jenis Fasilitas Gudang Kios
Tarif/m²/bulan Rp. 1.000,Rp. 1.000,-
Pasal 12 (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan ...
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Perubahan tarif sebagai tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 13 Retribusi dipungut di daerah. (1) Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan terminal diberikan. (2) Retribusi terminal yang dimaksud pada ayat (2) diatas adalah sub terminal dan pelayanan pos retribusi selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 14 Masa retribusi pelayanan terminal dan sejenisnya adalah waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 16 (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPORD. (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII...
BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 18 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pemungutan dan bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 19 (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan ditagih menggunakan STRD. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 20 (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (4) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 21 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVI...
BAB XVI KEBERATAN Pasal 22 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau penjabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjuk bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan,sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 23 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Pengembalian wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 24 (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebut : a. nama dan alamat wajib retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalikan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau secara pos tercatat. (3) Bukti ...
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 25 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 26 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengansur. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 27 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran; b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Pasal 28 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XX...
BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 29 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 30 (1) Penjabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah: a. Menerima, mencari, mengupul dan meneliti keterangan atau melaporkan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta tenaga banatuan ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meningalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dan dapat di pertanggung jawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XXII...
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,
IVO TITUS MULYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2013 NOMOR 6
2013
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL I.
PENJELASAN UMUM Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UndangUndang. Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 32 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 121
