3 September 2007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI D
1/D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dalam rangka kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 271
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 272
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan. 6. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 9. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan wilayah kerja kelurahan. 10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja lurah dalam pemberdayaan masyarakat.
273
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat. Pasal 4 Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kelurahan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan ; b. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah kelurahan ; c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat kelurahan. 274
(2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi-Seksi serta Jabatan Fungsional. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah. Pasal 7 (1) Susunan Organisasi dan tatakerja kelurahan terdiri dari : a. Lurah ; b. Sekretaris ; c. Seksi-Seksi, yang meliputi : 1) Seksi Pemerintahan ; 2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan ; 3) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan ; 4) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan kebersihan. d. Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana tersebut di atas tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 8 (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. (2) Rincian tugas masing-masing Satuan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 9 Di lingkungan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
275
BAB V TATA KERJA Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah wajib melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya serta wajib melaksanakan pengawasan melekat. (3) Setiap satuan organisasi wajib membina, mengawasi bawahannya serta melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan secara berjenjang. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 11 (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. (2) Syarat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi : a. Pangkat/Golongan minimal Penata (III/c) ; b. Masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun, dan c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat. (3) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negari Sipil. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan. 276
BAB VII ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN Pasal 12 Pengawasan, pengurusan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain dilingkungan kelurahan diselenggarakan oleh kelurahan yang bersangkutan. Pasal 13 Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 27/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 31 Mei 2007 BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK 277
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 16 Tahun 2007 Tanggal : 31 Mei 2007 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN Lurah
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pemerintahan
Sekretaris
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan
BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK
278
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN I.
UMUM Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang telah ada perlu untuk disesuaikan kembali dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dalam rangka kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Pasal 2 Pasal 3
Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Cukup jelas. Cukup jelas. 279
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas
280
