LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG NOMOR : 4 TAHUN : 1983 SERI : D =================================================================== PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG NOMOR : 2 TAHUN : 1983 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMEDANG : Menimbang
: Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan, maka sebagaimana pelaksanaan Undangundang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat; 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.
Memperhatikan
:
Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal
5 Nopember 1981 Nomor
188.42/3911/PUOD tentang Penggunaan Istilah dan Penafsiran terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaannya. DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKATT II SUMEDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya; b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang; c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang; d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang; e. DPRD
adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sumedang ; f. Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepala Bupati Kepala Daerah melalui Camat; g. Kecamatan adalah Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang; h. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang; i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
j. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat tetapi tidak memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya; k. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan; l. Sekretaris Keluraan adalah Sekretarian Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang. BAB II PEMERINTAH KELURAHAN BAGIAN PERTAMA KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KELURAHAN Pasal 2 (1) Kelurahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah Kecamatan; (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat; Pasal 3 Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini Kepala Kelurahan mempunyai fungsi : a. Menggerakkan partisipasi masyarakat; b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya; c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan; d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
e. Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban. BAGIAN KEDUA TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS KELURAHAN Pasal 5 Sekretaris
Kelurahan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
pembinaan
administrasi
Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan staf kepada Kepala Kelurahan. Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi : a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan laporan; b. Melaksanakan urusan keuangan, urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakat. Pasal 7 Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya. BAGIAN KETIGA TUGAS DAN FUNGSI KEPALA URUSAN Pasal 8 (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Kelurahan dalam bidang tugasnya; (2) Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Sekretaris Kelurahan dalam bidang tugasnya; (3) Untuk menjalankan tugasnya Kepala-kepala Urusan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Kepala Urusan Pemerintahan : a.1. Membantu Sekretaris Kelurahan dalam bidang tugasnya;
a.2. Melakukan persiapan untuk menyelesaikan masalah di bidang Pemerintahan Kelurahan, kependudukan dan pertahanan; a.3. Melaksanakan ketertiban umum di Wilayah Kelurahannya; a.4. Melaksanakan dan mengadakan perpustakan Kelurahan; a.5. Menyusun laporan tentang seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan baik yang bersipat khusus maupun umum secara peryodik dan tahunan ; a.6. Memberikan penyuluhan
hukum dan pelaksanaan pengamanan peraturan-
peraturan Daerah; a.7. Mempersiapkan bahan bagi penyusunan perencanaan anggaran Kelurahan untuk diajukan ketingkat Kabupaten melalui Camat; a.8. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Kelurahan, tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; a.9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan; b. Kepala urusan Perekonomian dan Pembangunan : b.1. Membantu Sekretaris Kelurahan dibidang tugasnya; b.2. Membina, mendorong dan mengembangkan perekonomian masyarakat dan perasarana perekonomian masyarakat; b.3. Mengumpulkan, memelihara dan mengolah data serta menyajikan dokumentasi dan atau informasi; b.4. Mengadakan administrasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan yang dibiayai dengan swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, dana pembangunan dari Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat; b.5. Mengadakan kerjasama dengan Kepala-kepala Lingkungan dalam wilayah Kelurahan; b.6. Menginventarisir
proyek-proyek
yang
akan/harus
dibangun
di
tiap-tiap
lingkungan; b.7. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Sekretaris Kelurahan, tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; b.8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan; c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
c.1. Membantu Sekretaris Kelurahan dibidang tugasnya; c.2. Mengkoordinasikan segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik fisik maupun mental terutama bidang sosial, agama, pendidikan, kebudayaan, kebersihan, kesejahteraan rakyat dan kuburan umum. c.3. Mengadakan kordinasi dengan organisasi-organisasi sosial dan Kepemudaan dalam rangka peningkatan kegiatan masyarakat dan pembinaan generasi Muda; c.4. Mengatur rekomendasi atau perijinan usaha sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.5. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Kekurahan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; c.6. Melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan; d. Kepala Urusan Keuangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : d.1. Membantu Sekretaris Kelurahan dibidang tugasnya; d.2. Mengolah administrasi Keuangan Kelurahan, baik keuangan yang sumbernya dari swadaya, dari Daerah Tingkat II, Daerah Tingkat I dan pusat; d.3. Membuat rencana Anggaran Kelurahan baik rutin maupun pembangunan; d.4. Mengadakan penilaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan; d.5. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Kelurahan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; d.6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan; e. Kepala urusan Umum melaksanakan kegiatan sebagai berikut : e.1. Membantu Sekretaris Kelurahan dibidang tugasnya; e.2. Menyelenggarakan pengadministrasian surat-menyurat dan administrasi Kelurahan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; e.3. Memelihara kebersihan, keindahan, kelengkapan kantor dan sekitarnya; e.4. Menyediakan data Wilayah dalam bentuk monografi dan data perkembangan kegiatan pembangunan di Kelurahan, serta menyediakan peta wilayah dan Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan;
e.5. Membuat laporan-laporan baik laporan rutin maupun laporan insidental yang diperlukan oleh Pemerintahan atasannya mengenai kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Wilayah Kelurahan; e.6. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Kelurahan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; e.7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan; BAGIAN KEEMPAT TUGAS DAN FUNGSI KEPALA-KEPALA LINGKUNGAN Pasal 9 Kepala lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN Pasal 11 (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari : a. Kepala Kelurahan; b. Sekretaris Kelurahan; c. Kepala-kepala Urusan; d. Kepala-kepala Lingkungan. (2) Jumlah Lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurrahan yang bersangkuta berdasarkan ketentuan perunadng-undangan yang berlaku. (3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini terdiri dari : a. Kepala Urusan Pemerintahan;
b. Kepala Urusan Perekonimian dan Pembangunan; c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat; d. Kepala Urusan Keuangan; e. Kepala Urusan Umum; (4) Bagan susuanan organisasi Pemerintah Kelurahan tercamtum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. BAB IV TATA KERJA BAGIAN PERTAMA Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugas perangkat Pemerintah Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini : a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan; b. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan; c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan. BAGIAN KEDUA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 13 Untuk kepentingan pembinaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kelurahan, Sekretaris, Kepala Urusan dan Kepala Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.
BAGIAN KETIGA KEPEGAWAIAN Pasal 14 (1) Kepala Kelurahan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Bupati pada bidang Kepegawaian;
(2) Kepala Kelurahan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pada bidang Kepegawaian; (3) Kepala Kelurahan wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (Conduite staat) pegawai bawahannya sekali dalam satu tahun, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; BAGIAN KEEMPAT PELAPORAN Pasal 15 (1) Bagi penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah, melalui Camat Kepala Kelurahan memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya; (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAGIAN KELIMA HAL MEWAKILI Pasal 16 (1) Apabila Kepala Kelurahan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Sekretaris mewakili Kepala Kelurahan; (2) Apabila Sekretaris berhalangan, maka Kepala Kelurahan dapat menunjuk seorang Kepala Lingkungan dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.
BAB V KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN. Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 19 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedamg.
Sumedang, 22 Pebruari 1983 ==================== DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
BUPATI KEPALA DAERAH II SUMEDANG
Ketua, ttd SLAMET SYAM SMHK
ttd Drs. H. KUSTANDI ANDOERAHMAN
Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 25 – 7 – 1983 Nomor : 188.342/SK.1064 – Huk/1983. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II JAWA BARAT Ttd H.A. KUNAEFI Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor : 3 tahun 1983 seri : D Sekretaris Wilayah/Daerah, ttd Drs. Denny Sugandi
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG NOMOR : 1 TAHUN 1983 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG KEPALA KELURAHAN
SEKRETARIS KELURAHAN
KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN
KEPALA URUSAN PEREKONI -MIAN DAN PEMBANGUNAN
KEPALA URUSAN KESRA
KEPALA URUSAN KEUANGAN
KEPALA URUSAN UMUM
KEPALA-KEPALA LINGKUNGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
BUPATI KEPALA DAERAH II SUMEDANG
Ketua, ttd SLAMET SYAM SMHK
ttd Drs. H. KUSTANDI ANDOERAHMAN
PENJELASAN UMUM
: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan
I.
UMUM
: Sebagai realisasi dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan maka dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang. Kelurahan yang merupakan Organisasi Pemerintah terendah langsung
dibawah
Camat
yang
tidak
memiliki
hak
menyelenggarakan rumah tangganya mempunyai bobot kerja yang demikian berat dalam rangka realisasi program-program Pemerintah bak regional maupun sektoral, maka perlu penataan dan menentukan kejelasan tugas tiap aparaturnya, yang diharapkan adalah mengurangi permasalahan yang timbul dan yang
mungkin
timbul
serta
mencari
jalan
dalam
penyelesaiannya yang tepat dan cepat, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL BAB I
: KETENTUAN UMUM
Pasal 1
: Cukup Jelas
BAB II
: PEMERINTAH KELURAHAN
Pasal 2
: Cukup Jelas
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4
: Cukup Jelas
Pasal 5
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8
: Sekretaris adalah Unit Staf yang bertugas memberi pelayanan Staf kepada Kepala Kelurahan yang didalamnya terdiri dari Kepala-kepala Urusan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.
Pasal 9
: Kepala Lingkungan adalah Unsur Pembantu Pelaksana Tugas Kepala Kelurahan dan Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
Pasal 10
: Cukup Jelas
BAB III
: SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
Pasal 11
: Cukup Jelas
BAB IV
: TATA KERJA
Pasal 11
: Cukup Jelas
Pasal 12
: Cukup Jelas
Pasal 13
: Cukup Jelas
Pasal 14
: Cukup Jelas
Pasal 15
: Cukup Jelas
Pasal 16
: Cukup Jelas
BAB V
: KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 17
: Cukup Jelas
Pasal 18
: Cukup Jelas
Pasal 19
: Cukup Jelas
Pasal 20
: Cukup Jelas
