PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18 Tahun 1989 tentang diserahkan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali di Bidang Peternakan Kepada Daerah Tingkat II;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
c. bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655). 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
2
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Peternakan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Desember 1987 Nomor 480 Tahun 1987 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja
Dinas
Peternakan Daerah Tingkat II se Bali.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung; b. Dinas Daerah adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; c.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
d.
Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
3 e. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
BAB II
PEMBENTUKAN DINAS
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan
Kabupaten
Daerah Tingkat II Badung.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
(1) Dinas Daerah adalah unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
Pasal 4
Dinas Daerah mempunyai tugas pokok :
a. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Dearah kepadanya.
4 Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan Ketentuan Teknis, pemberian bimbingan dan Pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;
b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6
Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :
a. Kepala Dinas b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi – seksi d. Cabang Dinas
Pasal 7
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Umum b. Urusan Kepegawaian c. Urusan Keuangan. d. Urusan Perlengkapan.
5 Pasal 8
(1) Seksi-seksi yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah : a. Seksi Program b. Seksi Produksi c. Seksi Usaha Petani Ternak d. Seksi Penyuluhan
(2) Seksi Program terdiri dari : a. Sub Seksi Data dan Statistik b. Sub Seksi Perumusan dan pengendalian c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Seksi Produksi terdiri dari : a. Sub. Seksi Pembibitan Ternak b. Sub. Seksi Makanan Ternak, Pengujian dan Standarisasi Mutu. c. Sub. Seksi Penyebaran Pengembangan Bibit Ternak
(4). Seksi Usaha Petani ternak terdiri dari : a. Sub. Seksi Perizinan Perusahaan b. Sub. Seksi Informasi Pasar c. Sub. Seksi Permodalan.
(5) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari : a.
Sub. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan
b.
Sub. Seksi Kesehatan Masyarakat Vaterinair
c.
Sub. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
(6) Seksi Penyuluhan terdiri dari : a. Sub Seksi Latihan dan Keterampilan b. Sub Seksi Informasi penyuluhan c. Sub. Seksi Tata Penyuluhan.
6
Pasal 9
Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari : a. Kepala Cabang Dinas b. Urusan Tata Usaha c. Petugas Teknis Peternakan.
Pasal 10
Bagan susunan Organisasi Dinas Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V
URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas
Pasal 11
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
Bagian Kedua
Sub. Bagian Tata Usaha
Pasal 12
1. Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. melaksanakan urusan tata usaha umum; b. melaksanakan urusan kepegawaian;
7 c. melaksanakan urusan keuangan; d. melaksanakan urusan perlengkapan; e. melaksanakan urusan kerumah tanggaan kantor; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagiaan yang berada dibawah dan bertangung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 13
(1) Urusan Umum mempunyai tugas : a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya; b. menyelengarakan
segala
pekerjaan
pencatatan,
pengetikan,
penggandaan dan pengiriman surat; c. menyiapkan, menyusun dan merawat arsip/dokumentasi; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.
(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas : a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya; b. menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi data, pengangkatan, mutasi, pembinaan karier, pemberhentian/pensiun Pegawai; c. merencanakan kebutuhan pegawai; d. merencanakan,
dan
melaksanakan
usaha
kegiatan
yang
berhubungan erat dengan pembinaan kesejahteraan pegawai; e. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pegawai; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.
(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas : a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya; b. merencanakan, menyusun dan melaksanakan Anggaran Rutin; c. melaksanakan,
menghimpun,
menata
berhubungan dengan keuangan Dinas Daerah;
surat-surat
yang
8 d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.
(4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas : a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya; b. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan Kantor; c. melaksanaan pengadaan perlengkapan Kantor; d. melakuna pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang dan inventaris Kantor; e. mengurus pemeliharaan dan penggunaan kendaraan Dinas, bangunan dan perlengkapan Kantor; f. menyusun dan penyiapkan tempat rapat; g. melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub. Bagian Tata Usaha.
(5) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Bagian Ketiga Seksi Program Pasal 14
1. Seksi Program mempunyai tugas : a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya; b. mengumpulkan data dan pengolahan data serta penyajian data dibidang peternakan; c. mempersiapkan perumusan program dan pengendalian; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta merumuskan saran dan penyesuaian; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
2. Seksi Program dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
9
Pasal 15
1. Sub. Seksi Data dan Stastistik mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi Program dibidang tugasnya; b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data teknis beternak dan aspek ekonomis usaha peternakan; c. menyajikan dokumentasi dan publikasi data statistik peternakan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Program.
2. Sub. Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi Program dibidang tugasnya; b. melaksanakan perumusan dan pengendalian komponen proyek yang meliputi tenaga, dana dan saran dibidang peternakan; c. melaksanakan perumusan dan pengendalian program dan proyek dibidang peternakan. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Program.
3. Sub. Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi Program dibidang tugasnya; b. mengevaluasi pelaksanaan program serta menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek dibidang peternakan; c. merumuskan saran untuk penyempurnaan pelaksanaan.
4. Masing-masing Sub.Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi program.
10
Bagian keempat Seksi Produksi
Pasal 16
1. Seksi Produksi mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya; b. menyiapkan
dan
menyajikan
pedoman
serta
memberikan
bimbingan pengembang biakan ternak dan penyediaan makanan ternak; c. menyiapkan dan
identifikasi
wilayah, serta
melaksanakan
penyebaran dan pengembangan bibit ternak; d. menyiapkan pedoman teknis sistem pencatatan prestasi produksi dan seleksi bibit ternak, penyediaan makanan ternak; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Seksi produksi dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 17
1. Sub. Seksi Pembibitan ternak mempunyai tugas :
a. menbantu Kepala Seksi Produksi dibidang tugasnya; b. melaksanakan bimbingan pembiakan ternak, pencatatan prestasi produksi dan seleksi bibit ternak; c. menyiapkan pedoman dan pemberian bimbingan peningkatan keterampilan teknis peternakan ternak potong, ternak perah, ternak unggas, ternak kecil, dan aneka ternak; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.
11 2. Sub. Seksi Makanan Ternak, Pengujian dan Standarisasi Mutu mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi produksi dibidang tugasnya; b. melaksanakan pembinaan penyediaan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan limbah pertanian untuk makan ternak; c. melaksanakan pengujian dan standarisasi mutu bibit ternak bahan makanan ternak dan makanan ternak; d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Seksi Produksi.
3. Sub. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Bibit Ternak mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi dibidang tugasnya; b. menyiapkan identifikasi wilayah penyebaran; c. melaksanakan penyebaran dan pengembangan bibit ternak; d. melaksanakan retribusi ternak pemerintah; e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.
4. Masing-masing Sub. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Produksi.
Bagian Kelima
Seksi Usaha Petani Ternak
Pasal 18
1. Seksi Usaha Petani Ternak mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya; b. menyiapkan rekomendasi memberikan informasi persyaratan dan prosedur pemberian izin usaha serta melakukan pengawasan dan penertiban perizinan perusahaan peternakan;
12 c. melakukan pengumpulan informasi dan promosi ternak; d. melakukan bimbingan permodalan untuk usaha peternakan; e. melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Seksi Usaha Petani Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 19
1. Sub. Seksi Perizinan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya; b. memberikan
pelayanan
rekomendasi
pemberian
ijin
perusahaan peternakan perdagangan ternak, makanan ternak maupun bahan-bahan dari asal ternak; c. memberikan informasi persyaratan dan prosedur untuk mendapatan ijin usaha; d. melaksanakan penerbitan dan penataan perijinan perusahaan peternakaan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Petani Ternak.
2. Sub. Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi Usaha Petani Ternak dibidang tugasnya; b. melaksanakan pengumpulan mengolah dan menyiapkan data informasi dan produksi ternak serta memberikan bimbingan promosi hasil ternak; c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap saran pemasaran ternak dan hasil ternak; d. melasanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Petani Ternak.
13 3. Sub. Seksi Permodalan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi Usaha Petani Ternak dibidang tugasnya; b. memberikan bimbingan akan usaha pemupukan modal swadaya dan pemanfaatan modal berupa kredit dari pihak swasta/Bank; c. memberikan pelayanan rekanan dari usaha peternakan yang kana mendapat bantuan kredit; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Penati Ternak.
4. Masing-masing Sub. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Usaha Petani Ternak.
Bagian Keenam Seksi Kesehatan Hewan Pasal 20
1. Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya; b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data penyakit hewan serta menyebarkan informasi penyakit hewan; c. menyiapkan
dan
menyajikan
pedoman
pembinaan
pengawasan dan pengujian kesehatan bahan makanan, pedoman penganalisa Zoonosa, pedoman sanitasi, serta pedoman pembinaan pengawasan perlindungan hewan; d. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan pencegahan penolakan
pemberantasan
penyakit
hewan,
pembinaan
penanggulangaan wabah dan pengawasan lalu lintas hewan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibrikan oleh Kepala Dinas.
14
Pasal 21
1. Sub. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas :
a. membantu
Kepala
Seksi
Kesehatan
Hewan
dibidang
tugasnya; b. melaksanakan pengamatan terhadap penyakit hewan; c. mengumpulkan,
mengolah,
menganalisa
data
penyakit
hewan; d. menyiapkan dan meyebarkan informasi penyakit hewan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.
2. Sub. Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair mempunyai tugas :
a. membantu
Kepala
Seksi
Kesehatan
Hewan
dibidang
dan
pengujian
tugasnya; b. melaksanakan
pembinaan
pengawasan
terhadap kesehatan bahan makanan asal ternak dan obat – obatan hewan. c. membuat laporan hasil pembinaan pengawasan dan pengujian terhadap kesehatan bahan makanan asal ternak dan obatobatan hewan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.
3. Sub. Seksi Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan mempunyai tugas :
a. membantu
Kepala
Seksi
Kesehatan
Hewan
dibidang
tugasnya; b. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan; c. menbuat
laporan hasil pelaksanaan dalam pencegahan
pengendalian dan pembrantasan penyakit hewan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.
15 4. Masing-masing Sub. Seksi dipimpin oleh Kepala Sub. Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.
Bagian Ketujuh Seksi Penyuluhan Pasal 22
1. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya; b. melakukan program latihan keterampilan bagi para peternak dalam bentuk kursus-kursus / latihan-latihan; c. mengumpulkan bahan-bahan informasi penyuluhan dari segala aspek penerbitan risalah-risalah peternakan; d. melakukan program penyuluhan di lapangan dan pameranpameran serta siaran Pedesaan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 23
1. Sub. Seksi Latihan dan Keterampilan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi Penyuluhan dibidang tugasnya; b. menyelenggarakan latihan keterampilan bagi para peternak dalam bentuk kursus-kursus; c. mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan latihan kerja dalam rangka pelaksanaan latihan keterampilan terpadu;
16 d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.
2. Sub. Seksi informasi Penyuluhan mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Seksi Penyuluhan dibidang tugasnya; b. penyelenggaraan kegiatan perpustakaan dan kliping beritaberita pembangunan peternakaan; c. mengumpulkan bahan-bahan informasi penyuluhan dari segala aspek penerbitan risalah peternakan dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan informasi timbal balik; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.
3. Sub. Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi Penyuluhan di bidang tugasnya; b. menyelenggarakan program penyuluhan di Lapangan seperti ceramah, diskusi temu wicara dan pemutaran film; c. menyelenggarakan pameran-pameran dan siaran pedesaan d. melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.
4. Masing-masing Sub. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada dibawah dan pertanggung jawaban langsung kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedelapan Cabang Dinas Pasal 24
Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
17 Pasal 25
1. Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :
a. memimpin Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan dan membina aparatur Kantor Cabang Dinas agar berdaya guna dan berasil guna;
b. membantu Kepala Dinas dalam menggariskan pelaksanaan tugas di bidang peternakan;
c. memberikan
laporan,
saran
dan
atau
pertimbangan-
pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang semua kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi :
a. memberikan pelayanan administrasi dalam lingkungan Kantor Cabang Dinas. b. melaksanakan urusan kepegawaian; c. melaksanakan urusan keuangan; d. melaksanakan urusan perlengkapan; e. melaksakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Tata Usaha serta memberikan saran-saran dan atau pertimbangan – pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang semua kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.
4. Petugas Teknis Peternakan mempunyai tugas-tugas teknis peternakan.
5. Petugas Teknis Peternakan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.
18
BAB VI TATA KERJA Pasal 26
1. Dalam melaksakan tugasnya antara Dinas Daerah dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib di selenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
2. Dalam melaksankan tugasnya antara Dinas Daerah dan Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Bali wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya.
Pasal 27
1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan perinsip koordinasi baik, dalam lingkungan Dinasnya dalam hubungan antara Dinas dengan Instansi-instansi lainnya.
2. Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
3. Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.
4. Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat keputusan.
19 Pasal 28
1. Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin mengkoordinasikan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagi petugas bawahannya.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi / unit kerja dalam lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti dengan mematuhi petunjukpetunjuk dan menyampaikan laporan pada waktunya kepada atasannya.
3. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kesatuan organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.
BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 29
1. Kepala Dinas, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali atau usul Bupati Kepala Daerah.
2. Kepala Cabang Dinas, Kepala Urusan, Kepala Sub. Seksi Petugas Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
Pasal 30
Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas akan diatur tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
20 BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 31
Pembiayaan kegiatan Dinas Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung serta subsidi dengan bantuan dana dari Pemerintah atasan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
1. Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 1 Maret 1988 Nomor 161 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Badung dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Denpasar, 8 Nopember 1990
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
K E T U A, ttd. I GUSTI KETUT ADHIPUTRA,SmHk.
ttd. I G.B. ALIT PUTRA
21
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Tanggal 29 - 7 - 1991 Nomor 475 Tahun 1991 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Nomor
: 34
Tanggal
: 16 Nopember 1991
Seri
:
Nomor
: 31
D
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH ttd DRS. IDA BAGUS YUDARA PIDADA PEMBINA Nip. 010045843
22
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 12 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.
I.
Umum
Dengan Peraturan DaerahPropinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18 Tahun 1989 telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat II di Bali, sejalan dengan penyerahan sebagian urusan tersebut, pengembangan dan peningkatan potensi Peternakan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas
23 Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas
24 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH TINGKAT II BADUNG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR
KEPALA DINAS
: 12 TAHUN 1990
TANGGAL : 8 NOPEMBER 1990 TENTANG :PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
SUB BAG. TATA USAHA
URUSAN UMUM
SEKSI BINA PROGRAM
SUB. SEKSI DATA DAN STATIRTIK
SUB. SEKSI PERUMUSAN DAN PENGENDALIAN
SUB. SEKSI EVALUASI DAN LAPORAN
SEKSI PRODUKSI
SUB. SEKSI PEMBIBITAN TERNAK
SUB. SEKSI MAKANAN TERNAK PENGUJIAN DAN SETANDARISASI MUTU
SUB. SEKSI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK
CABANG NIAS URUSAN TATA USAHA PETUSA TEKNIS PETERNAKAN
URUSAN KEPEGAWAIAN
SEKSI USAHA PETANI TERNAK
SEKSI KESEHATAN HEWAN
SUB. SEKSI PERIJINAN PERUSAHAAN
SUB. SEKSI PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN
SUB. SEKSI INFORMASI PASAR
SUB. SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER SUB. SEKSI PENCEGAHAN PENGENDALIAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN
SUB. SEKSI PERMODALAN
URUSAN KEUANGAN
URUSAN PERLENGKAPAN
SEKSI PENYULUHAN
SUB. SEKSI LATIHAN DAN PENANGANAN
SUB. SEKSI INFORMASI PENYULUHAN
SUB. SEKSI TATA PENYULUHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG KETUA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
ttd
ttd
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, Sm HK
I G.B. ALIT PUTRA
