PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 8 TAHUN 1989 TENTANG TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban lalu lintas dan tempat-tempat parkir, disamping diperlukan dana yang memadai juga diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat;
b. bahwa berkenaan dengan huruf a daiatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 8 Tahun 1989 tentang Tempat dan Retribusi Parkir, perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
c. bahwa perubahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1129);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66/1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34/1990 tentang Pengelolaan Perparkiran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban dan Peningkatan Keuangan Daerah;
10. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Daerah
Tingkat
II
Badung
Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH BADUNG
TENTANG
PERATURAN DAEAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PERUBAHAN
PERTAMA
KALI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG NOMOR 8 TAHUN 1989 TENTANG TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR.
3
Pasal 1
Peraturan Daeah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 29 September 1989 Nomor 8 Tahun 1989 tentang Tempat dan Retribusi Parkir yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
tanggal 9 Maret Tahun 1990 Nomor
117 Tahun 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 23 tanggal 3 Tahun 1990 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut:
Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut (6) setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggaran
tempat-tempat parkir tetapi tidak
memungut retribusi parkir terhadap kendaraan yang parkir, diwajibkan menanggung retribusi parkir dan menyetor ke Kas Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
Pasal 3 (3) diubah dan dibaca sebagai berikut : (3) Besarnya Retribusi Kendaraan yang parkir pada tempet-tempat parkir sebagai berikut :
A. Parkir Harian
1. Mobil : a.
Roda Empat : Rp. 200,- ( Dua ratus rupiah ) untuk 1 (satu ) jam pertama;
b.
Truk, Bus ( Roda enam atau lebih ) : Rp. 500,- ( Lima ratus rupiah ) untuk 1 (satu) jam pertama;
2. Sepeda Motor : Rp. 100,- ( seratus rupiah ) untuk 1 (satu ) jam pertama; 3. Dokar : Rp. 100,- ( Seratus rupiah ) untuk 1 (satu) jam pertama; 4. Sepeda : Rp. 50,- (Lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama;
4 Untuk setiap jam berikutnya dikenakan Retribusi sebagai berikut :
1. Mobil : a. Roda Tiga/Empat : Rp. 100,- ( Seratus rupiah ) b. Truk, Bus ( Roda enam atau lebih ) : Rp. 250,- ( Dua lima puluh rupiah )
2. Sepeda Motor : Rp. 50,- ( Lima puluh rupiah ) ; 3. Dokar : Rp. 50,- ( Lima puluh rupiah ) ; 4. Sepeda : Rp. 25,- (Dua puluh lima rupiah).
B. Parkir Bulanan :
1. Mobil : a.
Roda Tiga/Empat : Rp. 24.000,- ( Dua puluh empat ribu rupiah):
b.
Truk,Bus (Roda empat atau lebih) : Rp. 60.000,- ( Enam puluh ribu rupiah )
2. Sepeda Motor : Rp. 12.000,- ( Dua belas ribu rupiah );
3. Sepeda : Rp. 6.000,- ( Enam ribu rupiah).
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Ditetapkan di : Denpasar Pada tanggal : 21 Januari 1994
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
K E T U A, T.T.D
( I KETUT GARGA )
T.T.D
( I G.B. ALIT PUTRA )
5
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Tanggal 9 - 0 - 1994 Nomor 441 Tahun 1994 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Nomor
: 74
Tanggal
: 11 - 10 - 1994
Seri
:
Nomor
: 11
B
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung T.T.D DRS. IDA BAGUS YUDARA PIDADA Pembina Tk. I Nip. 010045843
6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 8 TAHUN 1989 TENTANG TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR
I.
Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 8 Tahun 1989 tentang Tempat dan Retribusi Parkir perlu diadakan perubahan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini. Disamping itu juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban lalu lintas dan Tempat Tempat Parkir.
Oleh karena itu perlu perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 8 Tahun 1989 tentang Tempat dan Retribusi Parkir.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
:
- Bagi para pengelenggara Parkir ( perorangan / Badan Hukum ) yang tidan memungut retribusi parkir kepada kendaraan yang parkir dihalaman parkir masing-masing ( pusat pertokoan, pusat perdagangan, supermaket dan lain – lain ) diwajibkan menanggung retribusi parkir dan menyetor ke kas Daerah yang bersarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badng.
Pasal II Cukup jelas
