PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI, Menimbang
: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158), maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 11) banyak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sehingga perlu ditinjau kembali untuk diganti;
1
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
c. bahwa untuk pengaturan kembali tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
3
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Sinjai. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sinjai adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
9. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari: a. Kepala Desa; dan b. Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana teknis lapangan; dan c. Unsur kewilayahan. (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
5
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
a. Sekretaris Desa sebagai pimpinan Sekretariat Desa; b. Staf atau unsur pembantu Sekretaris Desa. (4) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu petugas desa yang melakukan suatu tugas tertentu dalam desa seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (5) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah pembantu Kepala Desa yang mengepalai suatu kampung atau dusun. (6) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang serta Fungsi Pemerintah Desa Pasal 3 (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewenangan : a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPD; b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
6
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. Membina kehidupan masyarakat Desa; f. Membina Perekonomian Desa; g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara Partisipatif; h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan i.
Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; d. Melaksanakan kehidupan demokratis; e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; f.
Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
7
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-perundangan yang berlaku; h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i.
Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j.
Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l.
Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Pasal 4 (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa memimpin Sekretariat Desa atau ketatausahaan. (2) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan; b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris Desa; c. Mengadakan kegiatan inventarisasi memelihara kekayaan desa);
8
(mencatat,
mengawasi
dan
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa; e. Menyusun rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa serta pelayanan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa; f.
Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasilhasil rapat;
g. Melaksanakan administrasi Kepegawaian Aparat Desa; h. Memberikan saran dan pendapat Kepada Kepala Desa; dan i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi : a. Melaksanakan urusan keuangan desa; b. Melaksanakan admnistrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan admisitrasi kemasyarakatan; c. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas; dan d. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik lapangan dan kepala dusun. Pasal 5 (1) Pengangkatan unsur staf sebagai Pembantu Sekretaris Desa, dengan Surat Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan BPD. (2) Unsur Staf Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan administrasi atau ketatausahaan dalam :
9
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
a. Kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; b. Kegiatan perekonomian dan pembangunan; c. Kegiatan kesejahteraan rakyat; d. Kegiatan keuangan; dan e. Kegiatan umum. Pasal 6 (1) Pelaksana teknis lapangan mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Pembentukan pelaksana teknis lapangan sesuai dengan kebutuhan Desa. Pasal 7 (1) Kepala Dusun sebagai unsur pembantu tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya. (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi : a. Melaksanakan kegitan pemerintahan dan pembangunan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
10
serta
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
b. Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya; dan c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa. Pasal 8 Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa. BAB V TATA KERJA PEMERINTAH DESA Pasal 9 Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksanaan Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Pemerintah Desa maupun dalam hubungan dengan BPD dan/atau desa lainnya. Pasal 10 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Desa, wajib memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masingmasing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 11 Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Desa dapat menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu pelaksana teknis lapangan untuk mewakili, dengan memperhatikan kapasitas personil yang bersangkutan.
11
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Paeraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 13 Dengan berlakunya Perturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Desa dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.
12
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 21 Pebruari 2007
BUPATI SINJAI, ttd ANDI RUDIYANTO ASAPA Diundangkan di Sinjai pada tanggal 21 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI
MANSYUR A. YACUB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2007 NOMOR 8
13
