PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang
:
a. bahwa
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas-tugas
Bupati
dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Agam berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
22
Tahun
1999
tentang
Pemerintahan Daerah maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, maka pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
2.
Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041 ); 3.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
1
Pemerintah
Dan
Kewenangan
Propinsi
Sebagai
Daerah
Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan
Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70 ). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Agam.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam
3.
Bupati adalah Bupati Agam.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
5.
Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.
6.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah
Asisten Ekonomi
dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam. 7.
Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.
8.
Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.
2
9.
Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Agam. BAB II KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2
(1)
Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
(2)
Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Bagian Kedua Tugas Pasal 3
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a.
Pengkoordinasian perumusan kebijakan pmerintah Daerah;
b.
Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
c. d.
Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan;
3
c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan; d. Asisten Administrasi. (2) Asisten sebagaimana tersebut pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah. (3) Bagan susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Pertama Sekretaris Daerah Pasal 6 Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya. Bagian Kedua Asisten Pemerintahan Pasal 7 Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan otonomi Daerah yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, hukum, pemerintahan nagari dan hubungan masyarakat serta pelayanan administratif lainnya. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian, perumusan kebijakan pemerintah Daerah; b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pemerintahan, hukum, pemerintahan nagari dan hubungan masyarakat; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9 Asisten Pemerintahan terdiri dari : a.
Bagian Pemerintahan;
b.
Bagian Hukum;
c.
Bagian Pemerintahan Nagari;
d.
Bagian Hubungan Masyarakat.
4
Paragraf 1 Bagian Pemerintahan Pasal 10 Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, perangkat dan penataan daerah, dan kerja sama antar lembaga dan daerah serta pelayanan adminsitratif dalam lingkup tugasnya. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi instansi vertikal dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan; b. Mengumpulkan bahan dan menganalisa serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan Otonomi Daerah dan kerja sama antar daerah serta pembinaan perangkat daerah. Pasal 12 Bagian Pemerintahan terdiri dari : a.
Sub Bagian Otonomi Daerah;
b.
Sub Bagian Perangkat dan Penataan Daerah;
c.
Sub Bagian Kerjasama antar Lembaga dan Daerah.
Pasal 13
(1) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah. (2) Sub Bagian Perangkat dan Penataan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan perangkat dan penataan daerah.
5
(3) Sub Bagian
Kerjasama antar Lembaga dan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan kerja sama antar lembaga dan daerah. Paragraf 2 Bagian Hukum Pasal 14 Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan perundangundangan, telaahan hukum, bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bagian Hukum mempunyai fungsi: a.
Mengkoordinasikan perumusan dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan produk hukum daerah.
b.
Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
c.
Menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum. Pasal 16
Bagian Hukum terdiri dari : a.
Sub Bagian Perundang-undangan;
b.
Sub Bagian Bantuan Hukum;
c.
Sub Bagian Dokumentasi Hukum. Pasal 17
(1) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah. (2) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum.
6
(3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi hukum dan publikasi produk hukum serta menerbitkan Lembaran Daerah. Paragraf 3 Bagian Pemerintahan Nagari Pasal 18 Bagian Pemerintahan Nagari mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis Pemerintahan Nagari, pengembangan Kelembagaan Nagari dan Keuangan dan Asset Nagari serta Pelayanan administrasi dalam tugasnya serta pembinaan organisasi, pengembangan kelembagaan organisasi Pemerintahan Nagari. Pasal 19 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bagian Pemerintahan Nagari mempunyai fungsi: a.
Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
b.
Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk perangkat dan kelembagaan pemerintah nagari;
c.
Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keuangan dan asset nagari. Pasal 20
Bagian Pemerintahan Nagari terdiri dari : a.
Sub Bagian Pemerintahan Nagari;
b.
Sub Bagian Bina Perangkat dan Kelembagaan Nagari;
c.
Sub Bagian Keuangan dan Asset Nagari. Pasal 21
(1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Nagari mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Nagari. (2) Sub Bagian Bina Perangkat dan Kelembagaan
Nagari mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan perangkat kelembagaan Nagari.
7
(3) Sub Bagian Keuangan dan Asset Nagari mempunyai tugas merumuskan kebijakan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaaan Keuangan dan Asset Nagari. (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Paragraf 4 Bagian Hubungan Masyarakat Pasal 22 Bagian
Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan
penyusunan
pedoman
dan
petunjuk
teknis
pembinaan
pemberitaan,
media
massa,
dokumentasi, protokol dan perjalanan pimpinan, telematika dan pengolah data elektronik serta pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Melakukan pengumpulan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pengelolaan pemberitaan, media massa dan dokumentasi. b. Melakukan pengurusan protokol dan perjalanan. c. Melakukan pengurusan telematika dan pengolah data dan elektronik. Pasal 24 Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari : a.
Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa dan Dokumentasi;
b.
Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
c.
Sub Bagian Telematika Dan Pengolah Data Elektronik. Pasal 25
(1)
Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa dan Dokumentasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberitaan, media
massa dan dokumentasi. (2)
Sub Bagian Protokol dan Perjalanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis protokol dan perjalanan.
8
(3)
Sub Bagian
Telematika dan Pengolah Data Elektronik mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis telematika dan pengolah data elektronik. (4)
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Bagian Ketiga Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pasal 26
Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan bidang
perekonomian dan
pengendalian Administrasi pembangunan serta administratif lainnya. Pasal 27 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud Pasal 26, Asisten Ekonomi dan
Pembangunan mempunyai fungsi : a.
Pengkoordinasian, perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
b.
Penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan
yang
berkaitan
dengan
bidang
perekonomian dan pengendalian administrasi pembangunan; c.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 28
Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari : Bagian Perekonomian; Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan.
Paragraf 1 Bagian Perekonomian Pasal 29 Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan sarana perekonomian, produksi dan pertambangan, dan bina kelembagaan serta pelayanan administratif dalam ruang lingkup tugasnya.
9
Pasal 30 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 29, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi: a.
Pengumpulan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perekonomian.
b.
Mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan industri dan pertambangan serta pembinaan Kelembagaan Produksi.
Pasal 31 Bagian Perekonomian terdiri dari : a.
Sub Bagian Sarana Perekonomian;
b.
Sub Bagian Produksi dan Pertambangan;
c.
Sub Bagian Bina Kelembagaan. Pasal 32
(1)
Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sarana ekonomi.
(2) Sub Bagian Produksi dan Pertambangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan produksi dan Pertambangan. (3) Sub Bagian Bina Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan bina kelembagaan. (4)
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Paragraf 2 Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Pasal 33
Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pengendalian program, administrasi pembangunan dan evaluasi data pelaporan serta pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya.
10
Pasal 34 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 33, Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi : a.
Pengendalian penyusunan bahan koordinasi dan bahan program tahunan pembangunan daerah;
b.
Melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, dana bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
c.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Pasal 35
Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan terdiri dari : a.
Sub Bagian Pengendalian Program;
b.
Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
c.
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 36
(1)
Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengendalian program kerja.
(2)
Sub Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan.
(3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan. (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Bagian Keempat Asisten Administrasi Pasal 37 Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang berkaitan dengan penataan organisasi perangkat daerah, umum dan asset daerah dan keuangan serta pelayanan administratif lainnya.
11
Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 37,
Asisten
Administasi
mempunyai fungsi: a.
engkoordinasian dan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
b.
Penyelenggaraan administratif pemerintah yang berkaitan dengan bidang Organisasi, Umum dan asset daerah serta keuangan;
c.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 39
Asisten Administrasi terdiri dari : a. Bagian Organisasi; b. Bagian Umum dan Asset Daerah; c. Bagian Keuangan. Paragraf 1 Bagian Organisasi Pasal 40 Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan analisa formasi jabatan, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pelayanan administratif dalam ruang lingkup tugasnya. Pasal 41 Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 40, Bagian Organisasi
mempunyai fungsi : a.
Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan;
b.
Mengumpulkan
bahan
penyusunan
pedoman
dan
petunjuk
teknis
pembinaan
ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja dan prosedur kerja; c.
Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis analisa formasi jabatan. Pasal 42
Bagian Organisasi terdiri dari : a.
Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
b.
Sub Bagian Kelembagaan;
c.
Sub Bagian Ketatalaksanaan.
12
Pasal 43 (1) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis analisis formasi jabatan. (2) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan Kelembagaan. (3) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan ketatalaksanaan meliputi tata kerja dan prosedur kerja. (4)
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Paragraf 2 Bagian Umum dan Asset Daerah Pasal 44
Bagian Umum dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga Sekretariat Daerah dan urusan asset daerah serta pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya. Pasal 45 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Bagian Umum dan Asset Daerah mempunyai Fungsi : a. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang ketatausahaan; b. Melakukan pengurusan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah; c. Melakukan pengurusan urusan asset daerah. Pasal 46 Bagian Umumdan Asset daerah terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Rumah Tangga; c. Sub Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah.
13
Pasal 47 (1)
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan Ketatausahaan.
(2)
Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan rumah tangga.
(3)
Sub Bagian
Perlengkapan dan Asset Daerah mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan perlengkapan dan asset daerah. Paragraf 3 Bagian Keuangan Pasal 48 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan anggaran, akuntansi dan verifikas, perbendaharaan dan kas daerah serta pelayanan administratif dalam ruang lingkup tugasnya. Pasal 49 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 48, Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a.
Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pembinaan anggaran, akuntasi dan verifikasi serta perbendaharaan dan kas daerah.
b.
Mengumpulkan bahan, menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam pengelolaan anggaran, akuntansi dan verifikasi serta perbendaharaan dan kas daerah. Pasal 50
Bagian Keuangan terdiri dari : a.
Sub Bagian Anggaran;
b.
Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
c.
Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah.
Pasal 51 (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan dan penggunaan anggaran.
14
(2) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis akuntansi dan verifikasi. (3) Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perbendaharaan, pembukuan dan kas daerah. (4)
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. BAB IV TATA KERJA Pasal 52
(1)
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
(2)
Setiap
pimpinan
satuan
organisasi
dalam
lingkungan
Sekretariat
Daerah
bertanggungjawab dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 53 (1)
Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(2)
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 54
Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya, menghimpun laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang masing-masing. Pasal 55 Dalam menyusun laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
15
Pasal 56 Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing
dan
memberikan
bimbingan
serta
petunjuk
bagai
pelakanaan
tugas
bawahannya. BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON Bagian Pertama Pengangkatan Dalam Jabatan Pasal 57 Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Eselon Pasal 58 (1)
Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IIa.
(2)
Asisten adalah Jabatan Struktural Eselon IIb.
(3)
Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
(4)
Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IVa. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 59
Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Sekretaris Daerah dibebankan pada anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 (1)
Hal hal lain yang belum cukup diatur dengan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
(2)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Peraturan Daerah
16
Kabupaten Agam Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 61 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 8 Maret 2004 BUPATI AGAM, Dto. ARISTO MUNANDAR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 17 Maret 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, Dto. Drs.MUCHSIS MALIK NIP. 010081886 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2004 NOMOR 6.
17
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2004 TANGGAL 8 MARET 2004 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM BUPATI WAKIL BUPATI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN SUBAG OTONOMI DAERAH SUBAG PERANGKAT DAN PENATAAN DAERAH SUBAG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN DAERAH
BAGIAN HUKUM SUBAG PERUNDANG -UNDANGA N SUBAG BANTUAN HUKUM SUBAG DOKUMENTASI HUKUM
BAGIAN PEMERINTAHAN SUBAG NAGARI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN NAGARI SUBAG BINA PERANGKAT DAN KELEMBAGA SUBAG AN NAGARI KEUANGAN DAN ASSET NAGARI
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BAGIAN HUMAS SUBAG PEMBERITAAN, MEDIA MASSA DAN DOKUMENTA SUBAG SI PROTOKOL DAN PERJALANAN SUBAG TELEMATIKA DAN PENGOLAH DATA ELEKTRONIK
BAGIAN PEREKONOMIAN SUBAG SARANA PEREKONOMI AN SUBAG PRODUKSI DAN PERTAMBAN SUBAG GAN BINA KELEMBAGA AN
CAMAT
BAGIAN PENGENDALIAN SUBAG ADM. PEMB PENGENDALIAN PROGRAM SUBAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN
ASISTEN ADMINISTRASI BAGIAN ORGANISASI SUBAG ANALISIS DAN FORMASI JABATAN SUBAG KELEMBAGAAN SUBAG KETATALAK SANAAN
BAGIAN UMUM DAN ASSET SUBAG DAERAH TATA USAHA
SUBAG RUMAH TANGGA SUBAG PERLENGKAPAN DAN ASSET DAERAH
BUPATI AGAM, Dto. ARISTO MUNANDAR
KETERANGAN GARIS KOMANDO GARIS KOORDINASI
BAGIAN KEUANGAN SUBAG ANGGARAN SUBAG AKUNTANSI DAN VERIFIKASI SUBAG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH