PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang
: a. bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang Pendidikan di Kabupaten Agam, berdasarkan Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dibentuk Perangkat Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki; b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Dinas Pendidikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );
3.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 12003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Noimor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 );
1
8.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Agam. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam. 3. Bupati adalah Bupati Agam. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam. 5. Dinas Pendidikan selanjutnya Kabupaten Agam .
disebut
Dinas, adalah Dinas Pendidikan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan. (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
dan
2
Bagian Kedua Tugas Pasal 3 (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan. (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Pemberian perizinan, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan; c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan adalah: a. Kepala Dinas; b. Kepala Bagian tata membawahkan; 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan 2. Sub Bagian Data, perencanaan dan Pelaporan. c. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah membawahkan: 1. Seksi Kurikulum. 2. Seksi Tenaga Teknis. d. Kepala Bidang Pendidikan Menengah membawahkan: 1. Seksi Kurikulum. 2. Seksi Tenaga Teknis. e. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan: 1. Seksi Sarana Pendidikan. 2. Seksi Prasarana Pendidikan.
3
f. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga membawahkan: 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Sekolah Luar Biasa dan Sanggar Kegiatan Belajar. 2. Seksi Pemuda dan Olah Raga. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional; i. Kepala Urusan Tata Usaha Pada SLTP/SMU/SMK. (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas serta tugas-tugas lain dinas yang diberikan Bupati. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis peyelenggaraan pendidikan; b. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan; c. Pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan; d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 8 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyeleggarakan pelayanan Administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas dan tugastugas lain dinas yang diberikan Kepala Dinas. (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berda di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4
Pasal 9 Untuk melaksanlkan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi; a. Pelaksanaan urusan data, perencanaan, monitoring, dan evaluasi; b. Pengelolaan administrasi keuangan; c. Pengelolaan Kepegawaian; d. Pelaksanaan pembinaan, dilingkungan Dinas;
pelayanan
administrasi
dan
rumah
tangga
Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan menpunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyusunan anggaran. (2) Sub Bagian Data, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, menghimpun dan mengolah data, menghimpun program kerja, mengelola administrasi perencanaan serta menyusun laporan. (3) Masing-masing sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah Pasal 11 (1) Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkaitan dengan Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah, serta tugastugas lainyang diberikan Kepala Dinas. (2) Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Pendidikan Dasar dan Pra sekolah mempunyai fungsi: a. Perumusan Kebijakan teknis Pendidikan Dasar dan Prasekolah; b. Pembinaan Peningkatan Pendidikan Dasar dan Pra sekolah;
5
Pasal 13 (1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas: a. Menyusun petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah; b. Melaksanakan pembinaan Pendidikan Dasar dan Pra sekolah; c. Melaksanakan proses pemberian izin Pendidikan Dasar dan Pra sekolah. (2) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah mempunyai tugas : a. Menyusun petunjuk dan mengevaluasi rencana kebutuhan Guru Pendidikan Dasar, Taman Kanak-kanak dan Sekolah luar biasa; b. Melaksanakan pbmbinaan guru Pendidikan Dasar dan Pra sekolah. Bagian Keempat Bidang Pendidikan Menengah Pasal 14 (1) Bidang Pendidikan Mengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang pendidikan menengah serta tugas-tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas. (2) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis Pendidikan Menengah; b. Mengelola administrasi pendidikan Menengah. Pasal 16 (1) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah mempunyai tugas: a. Menyusun petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan ujian akhir nasional serta pembinaan SLTP/SMU/SMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Menyusun petunjuk teknis perizinan dan pembinaan penyelenggaraan, usul akraditasi penyelenggaraan SLTP/SMU/SMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah mempunyai tugas : a. Menyusun petunjuk dan Pendidikan Menengah;
mengevaluasi
rencana
kebutuhan
Guru
b. Melaksanakan pembinaan guru Pendidikan Menengah.
6
(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Kelima Bidang Sarana dan Prasarana Pasal 17 (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan pra sarana serta tugas-tugas lain dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana; b. Pelaksanaan dan pengawasan program sarana dan prasarana. Pasal 19 (1) Seksi Sarana Pendidikan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kebutuhan, penetapan dan pengelolaan pembangunan rehabilitasi sarana pendidikan dan pengadaan meubiler serta sarana pendidikan lainnya; b. Memberikan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Seksi Prasarana Pendidikan, mempunyai tugas menyusun konsep rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penetapan, pendistribusian dan pemeliharaan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Bagian Keenam Bidang Pendidikan Luar sekolah, Pemuda dan Olah Raga Pasal 20 (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas sebagian tugas Dinas di bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga serta tugas-tugas lain dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7
(2) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga; b. Pelaksanaan dan pengawasan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga. Pasal 22 (1) Seksi Pendidikan Luar sekolah, sekolah Luar Biasa dan sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas: a. Menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan luar sekolah, sekolah luar biasa dan sanggar kegiatan belajar; b. Menyusun petunjuk teknis pemberian izin penyelenggaraan kursus dan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Seksi Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas: a. Menyusun program dan petunjuk teknis penyeleggaraan kegiatan pembinaan pemuda dan pengembangan keolahragaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Menyusun petunjuk teknis pemberian izin penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 24 (1) unit Pelaksana Teknis Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam wilayah kerjanya. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. 8
(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari Kelompok Jabatan fungsional.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan siat, jenis dan beban kerja yang ada. (3) Kelompok jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Koordinator Pengawas. Pasal 26 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan ketentuan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (2) Jumlah tenaga fungsional dtentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kesembilan Kepala Urusan Tata Usaha SLTP/SMU/SMK Pasal 27 Kepala Urusan Tata Usaha di Sekolah, mempunyai tugas mengatur pelaksanaan administrasi sekolah, kerumahtanggaan dan perlengkapan sekolah. Pasal 28 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 27, Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan urusan data, perencanaan, monitoring, dan evaluasi; b. Pengelolaan administrasi keuangan; c. Pengelolaan kepegawaian; d. Pelaksanaan pembinaan, dilingkungan Sekolah.
pelayanan
administrasi
dan
rumah
tangga
9
BAB VII TATA KERJA Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 30 Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON Bagian Pertama Pengangkatan Dalam Jabatan Pasal 31 (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Urusan Tata Usaha SMA, SMK, dan SMP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Urusan Tata Usaha SMA, SMK, dan SMP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. Bagian Kedua Eselon Pasal 32 (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III a. (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Eselon IV a. (4) Kecuali Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas, dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan dijabat oleh Pejabat Fungsional guru. (5) Kepala Urusan Tata Usaha SMK adalah Jabatan Eselon IV b. (6) Kepala Urusan Tata Usaha SMP dan SMU adalah Jabatan Eselon V a. 10
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 33 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah kabupaten Agam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 35 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 8 Maret 2004 BUPATI AGAM,
Dto.
ARISTO MUNANDAR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 17 Maret 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,
Dto.
DRS.MUCHSIS MALIK NIP.010081886. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2004 NOMOR 14.
11
