PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASIR Menimbang
:
Mengingat
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam undangundang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 sehingga dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-undang: 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian; 5. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1981 tentang Penetapan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Tingkat II Pasir; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DINAS DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Pasir; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah; c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pasir; d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir; e. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah; BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dalam Peraturan Daerah ini Dinas-dinas Daerah yang dibentuk yaitu : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Kimbanwil; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pendidikan; 4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan; 5. Dinas Perkebunan; 6. Dinas Perikanan dan Sumber Daya Kelautan 7. Dinas Perhubungan; 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; 9. Dinas Pertanahan; 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 12. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Dinas kependudukan; Dinas Sosial; Dinas Kehutanan; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Pertambangan; Dinas Pasar; Dinas Peternakan; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
(1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang langung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah; (2) Dinas adalah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan atau dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas Pasal 4 Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 peraturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi : 1) Perumusan kebijaksanaan tehnis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum; 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana terlampir dalam bagan lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pada peraturan Daerah ini. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang profesional dan senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah. Pasal 8 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional profesional dan senior. (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas, Dinas Daerah dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antara satuan organisasi sesuai dengan tugas masing- masing. Pasal 10 (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan Dinasnya. (3) Unsur-unsur pelaksana sebagaimana ayat (2) pasal ini, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya. BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 11 (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhetikan oleh Bupati; (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan atau dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati. BAB VIII PEMBIAYAAN
Pasal 12 Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 13 1. Uraian tugas dan fungsi Dinas-dinas Daerah akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan keputusan Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini; 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati. Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB X PENUTUP Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Disahkan di Tanah Grogot Pada tanggal 31 Agustus 2000 BUPATI PASIR
Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR TAHUN 2000 NOMOR 21
