PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang
: a.
bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, diperlukan adanya struktur organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif;
b.
bahwa untuk pengembangan struktur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, diperlukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM Dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Agam;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 4. Bupati adalah Bupati Agam; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam; 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan; 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam; 8. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten; 9. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Agam.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. (2) Camat merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4 (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; f.
membina penyelenggaraan pemerintahan nagari;
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan; f.
Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
g. Seksi Kesejahteraan Sosial. (2) Sekretariat dan Seksi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. (3) Sub
Bagian
dipimpin
oleh
Kepala
Sub
Bagian
yang
berada
dibawah
dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 6 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 8 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati; (3) Jumlah dan jenis serta jenjang tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing. Pasal 10 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 Setiap
Pimpinan
Satuan
Organisasi
wajib
bertanggungjawab
memimpin
dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 12 Setiap Pimpinan Satuan Orgnisasi Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 13 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
Pasal 14 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing - masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI ESELONERING PERANGKAT DAERAH Pasal 16 (1) Camat adalah jabatan eselon IIIa; (2) Sekretaris adalah jabatan eselon IIIb; (3) Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa; (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IVb.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17 Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 18 Pemanfaatan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen yang berasal dari perangkat pemerintah diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.
Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 3 Juli 2008 BUPATI AGAM,
ARISTO MUNANDAR
Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 3 Juli 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH,
SYAFIRMAN, SH NIP. 410009922 NIP. 410003648 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2008 NOMOR 5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
I.
UMUM
Kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan
pembangunan
daerah
yang
berorientasi
kepada
kepentingan
masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan : 1. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; 2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Agam; 3. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; 4. Kemampuan keuangan daerah; 5. Ketersediaan sumberdaya aparatur; 6. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2008 TANGGAL 3 JULI 2008 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
CAMAT
SEKRETARIAT
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI PELAYANAN UMUM DAN PENDAPATAN
SUBBAG KEUANGAN
SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
BUPATI AGAM, KETERANGAN GARIS KOMANDO GARIS KOORDINASI
ARISTO MUNANDAR
