Pokja AMPL Kabupaten Rokan Hulu KATA PENGANTAR

Pokja AMPL Kabupaten Rokan Hulu

KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya juga Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Dokumen BPS ini merupakan kajian dan studi tentang gambaran eksisting sanitasi Kabupaten Rokan Hulu saat ini, sehingga akan dapat digunakan dalam sebagai acuan dasar dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Rokan Hulu. Dokumen BPS ini berisi Pendahuluan, Gambaran Umum Wilayah, Profil Sanitasi Wilayah, Program Pengembangan Sanitasi Saat ini dan Yang Direncanakan, serta Area Berisiko Sanitasi. Kami menyadari dalam laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) serta kritik dan saran membangun sangat kami hargai sebagai bahan agar dapat memperbaiki penyusunan berikutnya. Dokumen BPS ini akan terus dimutakhirkan secara reguler agar pembangunan sanitasi sesuai dengan target dan rencana serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) ini, sehingga dapat berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin dalam pelaksanaan selanjutnya. Semoga Hasil Studi Buku Putih Sanitasi (BPS) ini dapat bermanfaat bagi Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu di masa yang akan datang. Pasir Pengaraian,

Mei 2015

BUPATI ROKAN HULU

H. ACHMAD, M.Si

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

i


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pemerintah Indonesia memiliki target capaian universal access yang tercantum dalam

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) 2015 – 2019. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan kebijakan sanitasi sebagai bagian dari strategi nasional bidang sanitasi dan higienitas untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan strategi nasional sanitasi ini adalah untuk memberikan arah dan mendukung pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program sanitasi di daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Permasalahan sanitasi permukiman di Indonesia umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah: -

Masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, utamanya pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini belum termasuk pada keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kontribusi pendanaan ataupun lahan, dan lain-lain.

-

Masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu kurang padu dan komprehensifnya perencanaan dan program pembangunan juga merupakan permasalahan yang menyebabkan kurang efisien dan efektifnya pembangunan sanitasi permukiman

-

Masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi. Alasan yang umum dikemukakan adalah pertimbangan ekonomis dan keuangan, peraturan dan perundangan yang belum mendukung, dan lain-lain.


Bab I - 1


Selain permasalahan diatas, permasalahan sanitasi lainnya adalah masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih belum bersinergi dan berkelanjutan. Masingmasing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi/lembaga yang berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan.Kondisi yang lebih buruk jikaterdapat aspek sanitasi yang masih terabaikan atau belum tertangani. Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi serta memiliki sasaran secara menyeluruh dengan jangka waktu yang lebih panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan.Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelajutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan empiris, berbagai permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu terobosan di sektor sanitasi.Terobosan tersebut adalah melalui suatu strategi dan program pembangunan yang komprehensif, terintegrasi, jangka panjang, dan melibatkan berbagai pihak. Strategi ini juga harus diikuti oleh komitmen dan kerja keras semua pihak, baik di bidang pendanaan, penguatan kelembagaan &sumber daya manusia, penegakan peraturan, pemilihan opsi teknologi sanitasi yang tepat, dan peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat. Dalam rangka mengatasi permasalahan dan tantangan sanitasi permukiman, utamanya yang disebabkan masih adanya masyarakat yang melakukan buang air besar (BAB) di sembarang tempat (BABS), masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sampah, semakin luasnya genangan di sejumlah daerah, serta adanya kecenderungan semakin merosotnya kualitas kesehatan dan lingkungan pemukiman yang penduduknya padat dan miskin upaya pemerintah adalah melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).


Bab I - 2


Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia.Program ini digagas oleh Tim Teknis pembangunan Sanitasi (TTPS) yang terdiri dari beberapa Kementerian terkait yaitu Bappenas, Kementerian Kesehatan, kementerian dalam Negeri dan Kementerian PU-PERRA. PPSP mempromosikan Buku Putih Sanitasi ( BPS ) sebagai bentuk dan gambaran existing dari kondisi sanitasi yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu selaku peserta Program PPSP sangat mendukung terlaksananya program tersebut. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 dalam program PPSP. Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten baru pecahan dari Kabupaten Kampar yang didirikan pada tahun 1999 di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan nama “negeri seribu suluk”, masalah subsektor sanitasi seperti air limbah, persampahan dan drainase belum terlihat menonjol dalam pengelolaannya, untuk itu diperlukan sebuah perencanaan dan implementasi yang benar dan efektif untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka mengantisipasi laju pertumbuhan Kabupaten Rokan Hulu di berbagai bidang. Inilah yang mendorong Kabupaten Rokan Hulu untuk ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan awal sebelum menyusun SSK, Kabupaten harus memiliki Buku Putih (white book) Sanitasi Kabupaten.Buku putih ini berisi tentang kompilasi data dasar kabupaten yaitu penduduk, perumahan, kepadatan, batas wilayah, indikator kemiskinan dan lainnya.Selain itu, buku putih ini memuat peran dan tanggung jawab kelembagaan bagi penyelenggara dan pengelola layanan prasarana serta identifikasi zoning sanitasi dan jenis layanan. Data-data dalam buku putih ini merupakan data dasar yang bisa menggambarkan tingkat layanan, kebutuhan, dan prioritas yang harus diambil dalam pengembangan sanitasi ke depan. Data di dalamnya merupakan hasil kompilasi data sekunder dari semua sektor terkait, bukan dari satu sektor tertentu. Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)Kabupaten Rokan Hulu dibentuk sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan HuluNomor : Kpts. 050. 13 / BAPPEDA / 15 / 2015. Dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang melibatkan SKPD terkait didalamnya yaitu : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hulu, 2. Dinas Tata Ruang dan Cipta KaryaKabupaten Rokan Hulu, Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab I - 3


3. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, 6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, 7. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Rokan Hulu, 9. Humas Sekretariat Desa Kabupaten Rokan Hulu,

1.2.

Landasan Gerak

1.2.1. Definisi dan Ruang Lingkup Sanitasi 1. Definisi Sanitasi Sanitasi menurut pengertian dari world health organization (WHO) adalah secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan pembuangan urin dan tinja yang aman.Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya.Kata “Sanitasi” juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air. Sanitasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, sedangkan sanitasi lingkungan adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air dan udara. Sanitasi oleh program PPSP didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan dan sekitarnya.

2. Ruang Lingkup Sanitasi Ruang lingkup penanganan Sanitasi dalam program PPSP adalah sebagai berikut: •

Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melaluiTPS atau transfer depo ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).


Bab I - 4


•

Penanganan Limbah Cair, yang terdiri dari : a. Black wateradalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urin. b. Grey wateradalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buanganmandi dan cuci.

•

Penanganan Air Limbah Rumah Tangga (domestik) dapatdilakukan antara lain dengan sistem : a. Pengolahan On-Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off-Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat.

•

Penanganan drainase lingkungan / tersier yaitu sistem saluran awal yang melayani kawasan kota tertentu, seperti kompleks perumahan, area pasar, areal industri, dan perkantoran.

1.2.2. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu serta Tujuan Penataan Ruang 1. Visi Kabupaten Rokan Hulu Visi harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction), maka visi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu adalah gambaran kondisi Kabupaten Rokan Hulu yang ingin dicapai pada akhir periode 2011-2016. Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan sejalan dengan tahapan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, serta prioritas pembangunan nasional, maka visi Kabupaten Rokan Huluadalah : “MENJADIKAN ROKAN HULU SEBAGAI KABUPATEN YANG TERBAIK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2016 DALAM RANGKA MENUJU VISI RIAU 2020”


Bab I - 5


2. Misi Kabupaten Rokan Hulu Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan, berikut Misi Kabupaten Rokan Hulu : •

Melanjutkan terwujudnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah meliputi : -

Pelayanan Publik

-

Good Governance

-

Clean Goverment

•

Melanjutkan terwujudnya pemberdayaan ekonomi masyarakat;

•

Melanjutkan terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia;

•

Melanjutkan terwujudnya aktualisasi nilai – nilai agama dan budaya;

•

Melanjutkan terwujudnya ketersediaan infrastruktur meliputi :

•

-

Transportasi

-

Kesehatan

-

Pendidikan

-

Ekonomi

-

Sosial

Peningkatan terwujudnya otonomi desa meliputi : -

Memberdayakan masyarakat desa

-

Memberdayakan kelembagaan pemerintah desa

-

Pemanfaatan potensi desa

3. Tujuan Penataan Ruang Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang ( 20 tahun ke depan ).Tujuan ini ajan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hulu, karakteristik wilayah kabupaten, isu strategis, dan kondisi objektif yang diinginkan yang telah dirumuskan bersama oleh para pengambil keputusan di Kabupaten Rokan Hulu, maka rumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Rokan Hulutahun 2012 – 2032 adalah : Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab I - 6


“Terwujudnya Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Yang Serasi dan Lestari Dengan Memperhatikan Pembangunan Agribisnis Yang Berdaya Saing Pada Ekonomi Rakyat dan Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya”.

Berdasarkan tujuan penataan ruang Kabupaten Rokan Hulu, maka kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan pengembangan struktur ruang di Kabupaten Rokan Hulu meliputi : -

Pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan.

-

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan.

2. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah di Kabupaten Rokan Hulu meliputi : -

Kebijakan untuk pola ruang kawasan lindung yaitu mempertahankan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi dan menambah kawasan lindung dalam kewenangan kabupaten.

-

Kebijakan pola ruang terkait penetapan kawasan strategi pada kawasan lindung dan penetapan beberapa kawasan lindung sebagai kawasan strategis kebutuhan aspek lingkungan hidup.

3. Kebijakan untuk ruang kawasan budidayadi Kabupaten Rokan Hulu meliputi : -

Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, kehutanan dan pertambangan.

-

Kebijakan pola ruang terkait penetapan kawasan strategis pada kawasan budidaya, melalui penetapan kembali kawasan budidaya strategis nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan penetapan beberapa kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagai kawasan strategis kabupaten pada aspek ekonomi dan aspek sosial budaya.


Bab I - 7


1.3.

Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikangambaran yang jelas dan faktual mengenai karakteristik dan kondisi sanitasi

serta prioritas / arah pengembangan

Kabupaten.Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting).Dalam Buku Putih ini,priority settingdilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Maksud dilakukan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk memetakan situasi sanitasi Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan kondisi aktual saat ini sebagai arah perencanaan pembangunan sanitasi dan pengarusutamaan kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu ke depan. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu, dilakukan pemetaan yang mencakup aspek – aspek sebagai berikut : 1. Aspek teknis, meliputi : -

Persampahan

-

Air limbah rumah tangga

-

Drainase lingkungan

-

Higiene

-

Air bersih

2. Aspek non-teknis, meliputi : -

Keuangan,

-

Kelembagaan,

-

Pemberdayaan masyarakat,

-

Perilaku hidup bersih dan sehat,

-

Keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. dan aspek-aspek lainnya yang mendukung.


Bab I - 8


1.3.2. Tujuan Tujuan dari penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah : 1. Mendapatkan gambaran karakteristik dan kondisi sanitasi, prioritas / arah pengembangan kabupaten dan masyarakat saat ini. 2. Menghasilkan data dasar tentang kondisi sanitasikabupaten saat ini bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Monitoring & Evaluasi Sanitasi. 3. Menghasilkan kebijakan daerah terkait sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan

Pemerintah

Daerah

berdasarkan

kesepakatanseluruh

lintas

pelaku

(stakeholder) Pokja SanitasiKabupaten Rokan Hulu. 4. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

1.4.

Metodologi Penyusunan buku putih sanitasi ini dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan para

pemangku kepentingan di daerah, transparan dan akuntabel. Pendekatan dan metodologi dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah sebagai berikut : 1.

Penetapan lingkup buku putih : Penetapan awal ini sangat penting untuk memastikan pemahaman yang baik tentang pengertian Buku Putih dan memahami tujuan dilakukan penyusunan Buku Putih Sanitasi. Tahapan ini merupakan gambaran awal konsolidasi awal bagi Pokja untuk menyepakati beberapa hal sebagai berikut : a.

Jenis informasi dan sumbernya

b.

Cakupan wilayah pemetaan

c.

Metode analisis

d.

Pembagian tugas dan pelaporan

e.

Jadwal kerja penyusunan Buku Putih


Bab I - 9


2.

Pemetaan secara cepat situasi sanitasi : Pemetaan situasi sanitasi dalam penyusunan buku putih sanitasi dilakukan dengan

melakukan olah data, baik berasal dari data yang telah ada (data sekunder) maupun mencari data baru yang lebih up to date dengan melakukan study dan kunjungan lapangan (data primer). a.

Pemetaan situasi sanitasi berdasarkan data sekunder Pemetaan secara cepat dapat dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber data seperti SKPD, BPS, PDAM, dokumendokumen yang ada di Kabupaten Rokan Hulu (laporan penelitian, dokumen perencanaan), pemerintah pusat, publikasi media, atau dari lembaga lain. Data Sekunder yang menyangkut dalam gambaran wilayah Kabupaten Rokan Hulu antara lain adalah; -

Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik Geografis

: narasi, peta orientasi kabupaten dalam wilayah provinsi

Administratif

: narasi, tabel, peta administratif (skala 1: 25.000 atau 1 : 50.000)

Kondisi fisik

: menyajikan informasi tentang air permukaan/DAS (narasi, tabel dan

peta

DAS),

air

tanah/mata

air

(narasi,

tabel),

dan

klimatologi/iklim dan curah hujan (tabel, narasi). -

Demografis Menyajikan informasi demografi Kabupaten mencakup jumlah penduduk (tidak perlu berdasarkan jenis kelamin), tingkat pertumbuhan, kepadatan penduduk (narasi, tabel) pada 3-5 tahun terakhir beserta proyeksinya 5 tahun mendatang, dan jumlah penduduk ulang- alik (commuter).

-

Keuangan dan Perekonomian Daerah Menyajikan informasi perekonomian dan keuangan daerah: narasi dan tabel. fokus pada dana APBD keseluruhan dan dana terkait sanitasi.

-

Sosial dan Budaya Menyajikan informasi mengenai fasilitas pendidikan, distribusi pekerjaan, jumlah penduduk miskin, jumlah rumah dan status kepemilikan rumah maupun kondisi rumah pada tahun terakhir (narasi, tabel).

-

Tata Ruang Wilayah


Bab I - 10


Menyajikan informasi mengenai rencana pusat layanan (berdasarkan fungsi dan peran) dan rencana pola ruang di dalam RTRW (narasi, tabel, peta rencana struktur ruang. -

Kelembagaan Pemerintah Daerah Menyajikan informasi mengenai tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) tiap-tiap SKPD penanggung jawab proses perencanaan, pembangunan, Operasi & Pemeliharaan (O&P), Monev dan penanggung jawab kegiatan promosi higiene dan pemberdayaan masyarakat (narasi, organigram).

-

Komunikasi dan Media Menyajikan informasi mengenai gambaran tingkat komunikasi diantara stakeholder dan pemetaan media terkait pembangunan sanitasi.

3. Pemetaan situasi sanitasi berdasarkan data primer Untuk mempertajam pemetaan situasi sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu, Pokja perlu memutakhirkan datanya melalui pengumpulan data primer melalui beberapa kajian / studi sebagai berikut : -

Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (EHRA) Studi EHRA adalah studi partisipatif untuk mengetahui kondisi prasarana sanitasi serta higinitas dan perilaku masyarakat terkait sanitasi di tingkat rumah tangga (misalnya cuci tangan pakai sabun/CTPS dan buang air besar sembarangan/BABs).

-

Kajian Peran Serta Swasta dalam Penyediaan Layanan Sanitasi Kajian peran serta swasta dalam penyediaan layanan sanitasi (Sanitation Supply Assessment) merupakan sebuah studi yang digunakan untuk mengetahui dengan jelas peta dan potensi penyedia layanan sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu.

-

Konsolidasi Data Kelembagaan Terkait Sanitasi Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau peta kondisi kelembagaan sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu.Pemetaan ini membantu Kabupaten Rokan Hulu menilai kekuatan, kelemahan, potensi pengembangan, dan kebutuhan penguatan kelembagaan dan kebijakan guna menghasilkan suatu kerangka layanan sanitasi yang memihak masyarakat miskin, efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

-

Pemetaan Keuangan dan Perekonomian Daerah


Bab I - 11


Peta Keuangan dan Perekonomian Daerah menggambarkan kekuatan keuangan dan perekonomian daerah dalam mendukung pendanaan pembangunan sanitasi di masa depan, kecenderungan dalam pembiayaan pembangunan, dan prioritas anggaran selama 5 tahun. Informasi ini diperlukan untuk menyusun strategi keuangan yang nantinya dicantumkan dalam dokumen SSK. -

Kajian Komunikasi dan Media Kajian Komunikasi dan Media diperlukan untuk menyusun Strategi Kampanye dan Komunikasi Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan ini dapat juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana advokasi program pembangunan sanitasi di Kabupaten Rokan Huluuntuk stakeholder kunci, yakni pemerintah dan media massa. Informasi yang diperoleh dari kajian mencakup beragam media : cetak, audio-visual, luar ruang, internet. Kajian ini diharap mampu mengidentifikasi media yang efektif dan efisien dalam menjangkau target yang dituju. Hanya dengan cara demikian, kajian ini dapat membantu Kabupaten Rokan Hulu menyusun perencanaan media yang baik.

-

Kajian Peran Serta Masyarakat Kajian ini adalah sebuah penilaian kebutuhan masyarakat tentang sanitasi yang dilakukan dengan secara partisipatif. Selain dapat memberi input Buku Putih Sanitasi, kajian ini juga bermanfaat untuk : (i) meningkatkan kesadaran masyarakat, laki-laki dan perempuan, serta pemerintah tentang kondisi dan permasalahan sanitasi, (ii) mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, yang disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi, (iii) mengidentifikasi kelurahan potensial.

-

Kajian Sanitasi Sekolah Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sarana sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat sekolah di fasilitas pendidikan tingkat dasar (SD/MI).

4. Penyusunan/finalisasi buku putih : Untuk menjadi sebuah dokumen yang menggambarkan profil sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu, perlu disusun sebuah alur pikir yang akan menjadi dasar bagi penyusunan buku putih sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk melaksanakan hal tersebut, Pokja Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu membentuk tim teknis yang beranggotakan perwakilan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab I - 12


dari SKPD atau stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi. Tim teknis inilah yang nantinya akan menyepakati outline buku putih sanitasi. Data yang telah terkumpul akan disusun oleh tim teknis menjadi draft buku putih sanitasi melalui serangkaian penguatan dan rapat kerja dengan melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan. Setiap tahap dari penyusunan draft buku putih sanitasi tersebut akan dilakukan pembahasan oleh semua anggota Pokja Sanitasi untuk mendapatkan masukan dari anggota Pokja sanitasi yang lain. Untuk menjamin kualitas buku putih sanitasi Kabupaten Rokan Hulu, Pokja sanitasi akan melakukan konsultasi dengan tim pengarah dan Pokja Provinsi, agar mendapatkan masukan dan perbaikan sesuai dengan standard yang dipersyaratkan. Draft buku putih sanitasi yang telah dibahas oleh anggota Pokja sanitasi berdasarkan masukan dari tim pengarah dan Pokja Provinsi, untuk selanjutnya akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari SKPD maupun pihak – pihak diluar pemerintahan. Hasil dari uji publik tersebut akan dijadikan dasar dalam finalisasi Buku Putih Sanitasi, yang akan dilaksanakan oleh tim teknis Pokja Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu.

1.5.

Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.5.1. Dasar Hukum Di dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu, akan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat, Provinsi maupun daerah. Dalam penyusunan buku putih sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : •

Undang-Undang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Tujuan Pembangunan Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung


Bab I - 13


7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. •

Peraturan Pemerintah : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan


Bab I - 14


10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. •

Peraturan Presiden : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

•

Keputusan Presiden : 1. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri 2. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang

Penggunaan Tanah Bagi

Kawasan Industri 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air •

Peraturan Menteri 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.


Bab I - 15


2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan. 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota. 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492 Tahun 2012 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah. 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. •

Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Fungsi Utama Saluran Drainase sebagai Drainase Kota dan Fungsi Utama sebagai Pengendali Banjir. 2. Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 876 Tahun 2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab I - 16


5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL dalam Bidang Persampahan. 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 586/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan. •

Petunjuk Teknis : 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan. 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. 3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan. 4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih. 5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan. 6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik. 7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase PerKabupaten. 8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman. 9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus. 10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.


Bab I - 17


11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK •

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010 Nomor 1); 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2031;

1.5.2

Keterkaitan Buku Putih Sanitasi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Buku Putih Sanitasi akan menyediakan data dasar mengenai profil, situasi dan kebutuhan

sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu berbasis Desa/Kelurahan. Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Rokan Hulu, Buku Putih Sanitasi ini diposisikan sebagai acuan penyusunan strategi sanitasi tingkat Kabupaten (SSK) maupun dalam penyusunan perencanaan pembangunan dibidang sanitasi lainnya, sehingga Buku putih ini akan sangat berguna dalam menuntun arah dalam implementasi dilapangan. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun Kabupaten. Oleh karena itu, Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu disusun dengan memperhatikan keterkaitan, keselarasan, dan keterpaduan dengan berbagai dokumen dimaksud, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Memperhatikan RPJP dan RPJMNasional dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Huludenganarah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan. 2. Memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu dengan kebijakan, strategi dan program pembangunan Provinsi Riau. 3. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Rokan Hulu dilakukan dengan: (1) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (2) Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab I - 18


penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Rokan Hulu. 4. Berpedoman pada Renstra SKPD terkait Sanitasi Kabupaten Rokan Huludilakukan denganpenyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu dengan rencana dan strategi SKPD. 5. Berpedoman dengan Dokumen Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka dilakukan dengan penyelarasan data mengenai kondisi sanitasi Kabupaten dengan data yang diperlukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi melalui proses validasi data melalui kajian-kajian yang telah ditetapkan oleh petunjuk teknis pelaksanaan Program PPSP.


Bab I - 19


BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kabupaten Rokan Hulu terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 Kabupaten / Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Riau dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 05 Desember 1999. Kabupaten Rokan Hulu menjadikan Kota Pasir Pengaraian sebagai ibukota kabupaten. Kabupaten Rokan Hulu berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, pada awalnya memiliki tujuh kecamatan. Pada tahun 2002, jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi sepuluh kecamatan, dimana ada dua kecamatan yang dimekarkan. Pada tahun 2003, banyaknya kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu bertambah lagi menjadi dua belas kecamatan, dimana ada dua kecamatan baru. Pada tahun 2005 kembali terjadi pemekaran kecamatan menjadi empat belas kecamatan. Pada tahun 2008 jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi enam belas kecamatan. 2.1.

Geografis dan Administratif

2.1.1. Kondisi Geografis Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 1000 -101o 52’ Bujur Timur dan 00 - 10 30’ Lintang Utara. - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar; - Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat; - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai Rokan bagian hulu mempunyai panjang + 100 km dengan kedalaman rata-rata 6 m dan lebar rata-rata sebesar 92 m. Sedangkan di bagian hilir sungai ini termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran ini mengaliri Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan


Bab II - 1


Pendalian IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Kepenuhan Hulu.

2.1.2. Kondisi Topografis Kabupaten Rokan Hulu mempunyai keadaan topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara, dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan air laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter diatas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 17,5% dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter meliputi sekitar 2,5% dari luas keseluruhan Kabupaten Rokan Hulu. Ketinggian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu: 1. Ketinggian antara 100 – 500 meter diatas permukaan air laut tersebar di Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Pagaran Tambah, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, Kecamatan Bangun Purba, sebagian Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian Koto. 2. Ketinggian antara 500 – 1.000 meter diatas permukaan air laut tersebar di bagian utara, yaitu sebagian kecil Kecamatan Pendalian Koto dan Rokan IV Koto. 3. Ketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut tersebar di sebagian kecil Kecamatan Pendalian Koto dan Rokan IV Koto.

Sebagian besar kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hulu sekitar 0-8% mencakup hampir seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Pendalian Koto dan Rokan IV Koto.Sedangkan kemiringan lahan di Kecamatan Pendalian Koto dan Rokan IV Koto sekitar 8-40%.


Bab II - 2


2.1.3. Kondisi Administratif 2

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 8.521,70km , atau 7,90% dari 2

luaswilayah Provinsi Riau (107.932,71 km ). Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 147 Desa dengan rincian luas wilayah sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :


Bab II - 3


TABEL 2.1 NAMA, LUAS WILAYAH PER KECAMATAN DAN JUMLAH KELURAHAN JUMLAH NO

KECAMATAN

LUAS WILAYAH

KELURAHAN / DESA

ADMINISTRASI

KELURAHA N

DESA

LUAS (Ha)

TERBANGUN

%

LUAS (Ha)

%

1

UjungBatu

1

4

11,366

1.25

9,890.00

87.01

2

Rokan IV Koto

1

13

87,116

9.61

1,574.00

1.81

3

Rambah

1

13

39,661

4.38

7,480.00

18.86

4

Tambusai

1

11

135,660

14.97

36,367.00

26.81

5

Kepenuhan

1

12

68,325

7.54

5,033.00

7.37

6

Kunto Darussalam

1

12

50,739

5.60

14,127.00

27.84

7

Rambah Samo

-

14

28,836

3.18

3,447.00

11.95

8

Rambah Hilir

-

13

31,031

3.42

3,223.00

10.39

9

Tambusai Utara

-

11

71,714

7.91

4,984.00

6.95

10

Bangun Purba

-

7

17,993

1.99

1,274.00

7.08

11

Tandun

-

9

28,997

3.20

5,047.00

17.41

12

Kabun

-

6

39,202

4.33

26,461.00

67.50

13

Bonai Darussalam

-

7

232,700

25.68

9,487.00

4.08

14

Pagaran Tapah Darussalam

-

5

14,301

1.58

1,033.00

7.22

15

Kepenuhan Hulu

-

5

27,567

3.04

1,894.00

6.87

16

Pendalian IV Koto

-

5

21,028

2.32

1,026.00

4.88

6

147

100.00

132,347.00

14.60

JUMLAH

906,236.00

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2014


Bab II - 4


Peta 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu

Sumber :Dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hulu


Bab II - 5


Secaradetail aspek wilayah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu adalahsebagai berikut: 

Kecamatan Rokan IV Koto, memiliki Luas wilayah 998,68 km2 atau 11,72 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rokan IV Koto memiliki 1 Kelurahan dan 13 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Rokan.



Kecamatan Tandun, memiliki Luas wilayah 226,68 km2 atau 2,66 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Tandun memiliki 9 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Tandun.



Kecamatan Kabun, memiliki Luas wilayah 524,45 km2 atau 6,15 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Kabun memiliki 6 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Kabun.



Kecamatan Ujung Batu, memiliki Luas wilayah 119,34 km2 atau 1,40 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Ujung Batu memiliki 1 Kelurahan dan 4 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Ujung Batu.



Kecamatan Rambah Samo, memiliki Luas wilayah 413,99 km2 atau 4,86 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rambah Samo memiliki 14 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Danau Sati.



Kecamatan Rambah, memiliki Luas wilayah 348,94 km2 atau 4,09 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rambah memiliki 1 Kelurahan dan 13 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Pasir Pengaraian.



Kecamatan Rambah Hilir, memiliki Luas wilayah 278,20 km2 atau 3,26 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rambah Hilir memiliki 13 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Muara Rumbai.



Kecamatan Bangun Purba, memiliki Luas wilayah 169,01 km2 atau 1,98 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Bangun Purba memiliki 7 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Tangun.



Kecamatan Tambusai, memiliki Luas wilayah 700,13 km2 atau 8,22 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Tambusai memiliki 1 Kelurahan dan 11 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Dalu-dalu.



Kecamatan Tambusai Utara, memiliki Luas wilayah 1294,71 km2 atau 15,19 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Tambusai Utara memiliki 11 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Rantau Kasai.


Bab II - 6




Kecamatan Kepenuhan, memiliki Luas wilayah 577,29 km2 atau 6,77 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Kepenuhan memiliki 1 Kelurahan dan 12 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Kota Tengah.



Kecamatan Kunto Darussalam, memiliki Luas wilayah 584,10 km2 atau 6,85 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Kunto Darussalam memiliki 1 Kelurahan dan 12 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Kota Lama.



Kecamatan Bonai Darussalam, memiliki Luas wilayah 1522,23 km2 atau 17,86 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Bonai Darussalam memiliki 7 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Sontang.



Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, memiliki Luas wilayah 295,13 km2 atau 3,46 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam memiliki 5 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Pagaran Tapah.



Kecamatan Kepenuhan Hulu, memiliki Luas wilayah 265,17 km2 atau 3,11 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Kepenuhan Hulu memiliki 5 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Pekan Tebih.



Kecamatan Pendalian IV Koto,memilikiLuas wilayah 203,65 km2 atau 2,39 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Pendalian IV Koto memiliki 5 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Pendalian.

2.2.

Demografi Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 mencapai 545.483 jiwa,

yang terdiri dari 280.317 jiwa penduduk laki-laki dan 265.166 jiwa penduduk perempuan, jumlah ini merupakan hasil pencatatan dari jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Bila dilihat penyebaran penduduk pada tingkat kecamatan, ternyata Kecamatan Ujung Batu merupakan wilayah dengan kepadatan tertinggi yaitu 541 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Rokan IV Koto merupakan wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya masih rendah yaitu sebanyak 25 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.


Bab II - 7


Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan cara geometrik. Rumus laju pertumbuhan penduduk geometrik adalah sebagai berikut :

Keterangan: Pt =

jumlah penduduk pada tahun t

Po =

jumlah penduduk pada tahun dasar

t

=

jangka waktu

r

=

laju pertumbuhan penduduk

Jika nilai r> 0, artinya pertumbuhan penduduk positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.Jika r< 0, artinya pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika r = 0, artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2013 dapat dilihat dibawah ini :


Bab II - 8


TABEL 2.2 JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK 5 TAHUN TERAKHIR

Sumber : Rokan Hulu Dalam Angka 2010 - 2014


Bab II - 9


Untuk mengetahui proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu 5 tahun yang akan datang digunakan Persamaan Regresi Linear (Metode Aritmatika), dengan Rumus :

Pt = Po {1 + (r.t)}

Keterangan: Pt

=

jumlah penduduk pada tahun t

Po

=

jumlah penduduk pada tahun dasar

t

=

jangka waktu

r

=

laju pertumbuhan penduduk

Dengan mengasumsikan pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu rata-rata sebesar 1,85 % per tahun maka proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu 5 tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Bab II - 10


TABEL 2.3 a JUMLAH PENDUDUK SAAT INI DAN PROYEKSINYA UNTUK 5 TAHUN

Sumber : Rokan Hulu Dalam Angka 2014, Analisis Buku Putih Sanitasi 2015


Bab II - 11


TABEL 2.3 b JUMLAHKEPALA KELUARGA SAAT INI DAN PROYEKSINYA UNTUK 5 TAHUN

Sumber : Rokan Hulu Dalam Angka 2014, Analisis Buku Putih Sanitasi 2015 Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab II - 12


TABEL 2.3 c TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN KEPADATAN SAAT INI DAN PROYEKSINYA UNTUK 5 TAHUN


Bab II - 13


Sumber : Rokan Hulu Dalam Angka 2014, Analisis Buku Putih Sanitasi 2015


Bab II - 14


2.3.

Keuangan dan Perekonomian Daerah Keberhasilan dan kelancaran roda pemerintahan suatu daerah, selain ditunjang oleh

sumber daya manusia yang handal, juga dipengaruhi oleh sumber dana yang memadai, yaitu bersumber pada penerimaan daerah, dan selanjutnya direalisasikan untuk berbagai kegiatan baik yang menyangkut kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Sumber penerimaan daerah yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas : 1.

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rokan Hulu di bagi menjadi beberapa kelompok yaitu :

-

Hasil Pajak Daerah

-

Hasil Retribusi Daerah

-

Pendapatan dari Bagian Laba BUMD

-

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali Pemerintah Daerah

karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari APBN yang dialokasikan pada daerah dan formula dana alokasi umum (DAU) Kabupaten/Kota yang berlaku. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu memfokuskan pada Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD). Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah Kabupaten Rokan Hulu mengharapkan kucuran dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi berupa dana Inpres Percepatan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan bersama Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat serta Kabupaten/Kota yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan dana masyarakat dan swasta juga sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Terkait dengan pendapatan daerah, didapatkan hasil-hasil dari data yang diterima dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset( DPKA ) Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : -

Total Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, pada tahun 2011 didapatkan total pendapatan daerah sebesar


Bab II - 15


Rp. 967,692,886,047.18 mengalami Kenaikan menjadi pada tahun 2015 sebesar Rp.1,601,827,705,918.90. -

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari nilai realisasi pada tahun 2011sebesar Rp.24,733,735,000.00menjadi sebesar Rp.97,801,429,421.00 pada tahun 2015.

-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari nilai realisasi pada tahun 2011 sebesar Rp.60,605,202,192.18menjadi sebesar Rp.209,318,173,875.00 pada tahun 2015.

Analisis belanja dilakukan untuk melihat efisiensi anggaran dan untuk mengevaluasi apakah Pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif.Dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, belanja Pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu mengalami Fluktuasi dari tahun ketahun. Dari data yang dikeluarkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPKA ) Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2011 – 2015, untuk kebutuhan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, antara lain : -

Pada

tahun

2011

realisasi

belanja

1,065,692,886,047.18mengalami

kabupaten

peningkatan

sebesar

menjadi

Rp. sebesar

Rp.1,616,827,705,918.90pada tahun 2015. -

Belanja

langsung

mengalami

peningkatan

dari

nilai

realisasi

sebesar

Rp.579,712,309,207.00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.840,260,101,864.00 pada tahun 2015. -

Belanja Tidak langsung mengalami peningkatan dari nilai realisasi sebesar Rp.485,980,576,840.18

pada

tahun

2011

menjadi

sebesar

Rp.776,567,604,054.90pada tahun 2015. Penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja serta pengeluaran pembiayaan, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja dan pengeluaran pembiayaan.Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan setiap tahunnya

dimana

pada

tahun

2011,

realisasi

pendapatan

daerah

sebesar

Rp.967,692,886,047.18menjadi Rp.1,601,827,705,918.00.Namun demikian, hampir setiap tahun terjadi defisit anggaran dikarenakan realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab II - 16


daerah. Tetapi pada tahun 2012 terjadi surplus anggaran dikarenakan jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah belanja daerah dimana realisasi pendapatan daerah pada tahun 2011 sebesar Rp.

977,888,560,179.00lebih

besar

dibanding

realisasi

belanja

daerah

sebesar

Rp.926,752,268,543.00 sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 51,136,291,636.00. Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Bab II - 17


Tabel 2.4 Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 – 2015

Sumber :Realisasi APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 – 2015 ( Diolah )


Bab II - 18


Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu mencari alternatif pembiayaan untuk menutupi defisit riil anggaran melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Pengembalian dari PERUSDA. Selama tahun 2011-2015 penutup defisit riil anggaran di Kabupaten Rokan Hulu adalah tidak menggunakan Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan penerimaan piutang daerah. Tetapi seratus persen menggunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya kecuali pada tahun 2010 sekitar 70,41 persen dari total defisit riil anggaran Kabupaten Rokan Hulu ditutupi oleh penerimaan piutang daerah. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi yang terdiri dari drainase, pengelolaan limbah dan persampahan di Kabupaten Rokan Hulu selama 4 tahun terakhir memiliki proporsi yang hanya bekisar di 1,63 %. Untuk bisa mendapatkan gambaran pendanaan sanitasi di kabupaten Rokan Hulu, pengamatan pertama dilakukan adalah pengamatan terhadap besaran pendanaan SKPD untuk pembangunan sanitasi (air limbah, persampahan, drainase

serta PHBS) yang

dikelola. Besaran-besaran proporsi yang didapat akan menjadi dasar bagi penetapan besarnya kontribusi APBD dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan sanitasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Rokan Hulu adalah menyusun Tabel Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terakhir. Setelah itu mengisi kolom-kolom yang ada.Kemudian masing-masing SKPD mengomentari dan mendiskusikan hasil perhitungan. Besaran proporsi investasi ataupun penghitungan OM yang dialokasikan akan menjadi dasar bagi penetapan besarnya kontribusi APBD dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan sanitasi. Belanja sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu hanya berada di sebagian SKPD saja yaitu Dinas Tata Ruang & Cipta Karya ( DISTARCIP ), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ( DPPO ) dan Dinas Kesehatan ( DINKES ), sementara SKPD lain belum


Bab II - 19


menganggarkan RekapitulasiRealisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Bab II - 20


Tabel 2.5 Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 – 2015



Bab II - 21


Perhitungan pendanaan sanitasi juga penting untuk mendapatkan gambaran tentang pendanaan sanitasi oleh APBD murni kabupaten Rokan Hulu. Gambaran ini akan sangat diperlukan, selain untuk menentukan besarnya pendanaan oleh Kabupaten Rokan Hulu, juga untuk penguatan nilai tawar kabupaten Rokan Hulu terhadap pendanaan dari sumber yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan pendanaan sanitasi oleh APBD adalah dengan mengacu pada Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi per komponen Kabupaten Rokan Hulu, setelah itu menyusun tabel Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian data-data diisi sesuai dengan kolom isian : akumulasikan total jumlah DAK Sanitasi, DAK Lingkungan Hidup, dan DAK Perumahan permukiman yang terkait dengan pembangunan sanitasi yang diterima oleh kabupaten Rokan Hulu dijumlahkan dengan total Pinjaman/Hibah untuk pembangunan sanitasi yang diterima oleh kabupaten Rokan Hulu dijumlahkan dengan total bantuan keuangan provinsi untuk pendanaan sanitasi yang diterima oleh kabupaten Rokan Hulu. Untuk DAK Sanitasi dan DAK Perumahan Permukiman belum ada di Kabupaten Rokan Hulu.Berikut perhitungan pendanaan sanitasi oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Bab II - 22


Tabel 2.6 Perhitungan Pendanaan Sanitasi Oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 – 2015



Bab II - 23


Salah satu jenis pemetaan pendanaan yang tidak kalah penting adalah pemetaan belanja sanitasi perkapita, yang secara tidak langsung memperlihatkan “posisi” kabupaten Rokan Hulu.Benchmark berdasarkan studi telah pernah dilakukan menunjukkan bahwa pembangunan sanitasi di kabupaten Rokan Hulu, dilihat dari sisi pendanaan adalah rata – rata sebesar Rp. 22.250/perkapita/pertahun. Belanja sanitasi perkapita dihitung berdasarkan besarnya total realisasi belanja sanitasi di kabupaten Rokan Hulu dibagi dengan jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu. Penyusunan Tabel Belanja Sanitasi Perkapita dilakukan dengan mengacu pada Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu, setelah itu mengkalkulasikan pembagian total belanja sanitasi (setiap tahunnya) dengan jumlah penduduk (setiap tahunnya). Kemudian masing-masing SKPD mengomentari dan mendiskusikan hasil perhitungan.Berikut Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Bab II - 24


Tabel 2.7 Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 – 2015



Bab II - 25


Sisi lain pendanaan yang memberikan pengaruh besar dalam membentuk gambaran pendanaan sanitasi serta penetapan strategi sanitasi kabupaten Rokan Hulu adalah sisi pendapatan (penerimaan) dari layanan sanitasi yang telah dijalankan. Retribusi secara langsung memperlihatkan potensi pendapatan kabupaten Rokan Hulu dari layanan sanitasi yang dijalankannya kepada masyarakat. Penyusunan realisasi dan potensi retribusi dilakukan dengan mengacu pada data di SKPD pelaksana layanan sanitasi terkait, setelah itu menghitung potensi retribusi dengan mengalikan jumlah keluarga dengan besaran retribusi yang telah ditetapkan, kemudian menghitung proporsi total realisasi retribusi terhadap total potensi retribusi. Di Kabupaten Rokan Hulu hanya retribusi sampah dan retribusi air limbah domestic saja yang ada, sedangkan retribusi drainase perkotaan belum ada karena sarana dan peraturan daerah belum tersedia. Berikut Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Perkapita di kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Bab II - 26


Tabel 2.8 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 – 2015

Sumber :PokjaAir Minum & Penyehatan Lingkungan Kabupaten Rokan HuluTahun 2011 – 2015 ( diolah )


Bab II - 27


Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Dengan perkataan lain arah dan pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat pemerataan sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat perlu disajikan statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya di bidang ekonomi.Angkaangka PDRB dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Maka, ruang lingkup pendapatan regional lebih luas cakupannya daripada pendapatan daerah.Konsep yang digunakan untuk pendapatan regional masih dalam bentuk PDRB yang merupakan penjelasan dari seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah (regional) tanpa memperhatikan pemilikan oleh faktor produksi. Jelas PDRB secara agregatif, menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut serta berpartisipasi dalam proses produksi di suatu daerah dan karena itu merupakan gambaran (indikasi) dan production originated. Peta perekonomian Kabupaten Rokan Hulu yang berisi PDRB Harga Konstan, Pendapatan Perkapita Kabupaten Rokan Hulu dan Pertumbuhan Ekonomi dalam kurung waktu 5 tahun kebelakang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Bab II - 28


Tabel 2.9 Peta Perekonomian Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 – 2015

No. 1. 2. 3.

DESKRIPSI PDRB harga konstan (Struktur perekonomian) (Rp.) Pendapatan Per Kapita Kabupaten Rokan Hulu (Rp.) Pertumbuhan Ekonomi (%)

2015 3,323,170 5,569,453 6.49%

2014 3,120,526 5,511,807 5.83%

TAHUN 2013 2,948,659 5,478,925 8.94%

2012

2011

2,706,742 5,211,204 4.75%

2,584,092 5,223,596 6.50%

Sumber :PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 – 2015 ( Diolah )


Bab II - 29


2.4.

Tata Ruang Wilayah

I.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Penataan tata ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah

kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pengembangan tata ruang wilayah didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun mikro wilayah (bersifat internal). Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi perumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Rokan Hulu dalam konteks eksternal diantaranya adalah sebagai berikut: 1.

Visi Kabupaten Rokan Hulu yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rokan Hulu 2005-2025 yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Dilandasi Imtaq dan Iptek Melalui Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Agribisnis Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya.

2.

Penetapan beberapa kawasan sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan RTRWP, diantaranya: a. Kawasan Andalan Ujung Batu dengan sektor unggulan indsutri migas dan perkebunan. b. Kawasan Hutan Lindung Mahato sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan aspek kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

3.

Penetapan Pasir Pengaraian sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang diarahkan sebagai kota pusat pertumbuhan ekonomi provinsi yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti kegiatan industri migas dan perkebunan Sementara, faktor-faktor internal yang mempengaruhi perumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- Peluang dan tantangan sebagai daerah yang terletak diantara wilayah-wilayah yang sudah berkembang di Provinsi Riau. - Peluang dan tantangan sebagai daerah yang terletak diantara wilayah-wilayah yang sudah berkembang di Provinsi Riau


Bab II -30


- Memiliki potensi wilayah di sektor perkebunan dan migas dengan komoditas kelapa sawit dan karet dan lainnya namun masih didistribusikan dalam bentuk bahan mentah (belum memiliki nilai tambah) - Memiliki potensi wilayah di sektor pariwisata dengan beberapa objek wisata yang masih belum dikelola secara optimal - Masih perlu dukungan pengembangan aksesibilitas wilayah

Berdasarkan pertimbangan faktor internal dan eksternal tersebut, maka dapat disusun rumusan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2032, yaituTerwujudnya Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang Serasi dan Lestari Dengan Memperhatikan Pembangunan Agribisnis yang Berdaya Saing Pada Ekonomi Rakyat dan Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya.

II.

Kebijakan dan Strategi Penataan RuangKabupaten Rokan Hulu Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten. Kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah Kabupaten Rokan Hulu, meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah. 2.4.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kebijakan pengembangan struktur ruang Kabupaten Rokan Hulu meliputi : 1.

Pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan. Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, strategi yang dapat dilakukan adalah : a.

Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan Lokal

b.

Menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat kegiatan yang sudah ada;


Bab II -31


c.

Mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota; dan

d.

Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

2.

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan. Strategi yang dapat dilakukan dalam mewujudkannya adalah melalui : a.

Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, dan udara, serta keterpaduan intra dan antar moda

b.

Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi

c.

Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi secara optimal

d.

Pengembangan sistem jaringan jalan antar pusat kegiatan yang memungkinkan terjaganya akses antar pusat kegiatan di wilayah kabupaten (pengembangan multi akses dari dan ke pusat kegiatan/pusat pelayanan)

e.

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan, ruang terbuka hijau dan non hijau, jalur sepeda dan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana.

2.4.2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan pola ruang di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kebijakan pengembangan kawasan budidaya dan kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1.

Kebijakan dan Strategi Untuk pola Ruang Kawasan Lindung

a.

Mempertahankan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi dan menambah kawasan lindung dalam kewenangan Kabupaten.


Bab II -32


Strategi yang dapat dijabarkan dari kebijakan tersebut: -

Mempertahankan kawasan lindung yang telah ada dan sesuai RTRWN dan RTRWP

-

Mengembalikan fungsi lindung untuk kawasan lindung yang telah ditetapkan pada RTRWN dan RTRWP yang telah mengalami perubahan pemanfaatan non lindung, sepanjang syarat dan ketentuan sebagai kawasan lindung terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

-

Mengembangkan kawasan lindung skala kabupaten sesuai dengan potensi fungsi yang ada pada kawasan

-

Mengusahakan terjaganya kawasan hutan minimal 30% dari setiap DAS dalam keseluruhan wilayah Kabupaten

b.

Kebijakan Pola Ruang terkait penetapan kawasan strategis pada Kawasan Lindung, dengan strategi pencapaian melalui Penetapan kembali kawasan lindung strategis nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan penetapan beberapa kawasan lindung sebagai kawasan strategis kabupaten aspek Lingkungan Hidup.

2.

Kebijakan dan Strategi Untuk Ruang Kawasan Budidaya

a.

Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, kehutanan dan pertambangan. Strategi untuk mencapai kebijakan tersebut, diantaranya: -

Peningkatan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, aksesibilitasi dan stabilitasi pengadaan disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan (konsumsi);

-

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan

-

Pengembangan perkebunan sebagai pilar ekonomi dengan mengembangkan sentra-sentra produksi perkebunan untuk memberikan stimulan daerah potensi disekitarnya serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur dan teknologi tepat guna di bidang perkebunan


Bab II -33


-

Penjaminan keberadaan sumber daya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan intensif guna mendukung peningkatan kualitas ekosistem.

-

Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan untuk penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan secara nasional khususnya terhadap daerah yang memiliki status wisata unggulan bertaraf Nasional dan Internasional serta penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan.

-

Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efesien dan efektif yang ramah lingkungan

b.

Kebijakan Pola Ruang terkait penetapan kawasan strategis pada Kawasan Budidaya, melalui penetapan kembali kawasan budidaya strategis nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan penetapan beberapa kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sebagai kawasan strategis kabupaten pada aspek Ekonomi dan Aspek Sosial Budaya. Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1 : 1.100.000 karena ukuran skala tersebut yang dapat disajikan dalam kertas A3, dapat dilihat dibawah ini :


Bab II -34


Peta 2.2 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Rokan Hulu

Sumber :Dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hulu


Bab II -35


Pembagian Kawasan wilayah kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat sebagai berikut : 1. Kawasan Lindung A. Kawasan Hutan Lindung; 1.

KawasanHutan Lindung Sungai Mahato memiliki luas + 28.800 Ha yang terletak di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara

2.

Kawasan Hutan Lindung Bukit Suligi memiliki luas + 23.731 Ha yang terletak di Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun.

3.

Kawasan Hutan Lindung Sungai Rokan memiliki luas+16.254Ha yang terletak di Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecmaatan Pendalian IV Koto.

B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya. Kawasan resapan air memiliki luas + 7620.73 ha yang meliputi: -

Kecamatan Rambah;

-

Kecamatan Rambah Samo;

-

Kecamatan Rokan IV Koto;

-

Kecamatan Pendalian IV Koto;

-

Kecamatan Bonai Darussalam;

-

Kecamatan Kabun.

C. Kawasan perlindungan setempat; 1.

Kawasan Sempadan Sungai; Kawasan Sempadan Sungai di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas +93.802 Ha yang meliputi : -

Sungai Siasam yang merupakan anak Sungai Rokan Kiri yang terletak di Kecamatan Pendalian IV Koto

-

Sungai Mentawai, Sei Pakis, Sei Pusu, Sei Piang yang keseluruhan merupakan anak Sungai Rokan Kiri yang terletak di Kecamatan Rokan IV Koto

-

Sungai Kuti, Sungai Ranau yang keseluruhan merupakan anak Sungai Rokan Kiri yang terletak di Kecamatan Bonai Darussalam.

-

Sungai Kaiti yang merupakan anak Sungai Rokan Kanan yang terletak di Kecamatan Rambah.


Bab II -36


-

Sungai Dua yang merupakan anak Sungai Rokan Kanan yang terletak di Kecamatan Rambah Samo.

-

Sungai Kumu dan Sungai Batang Sosah yang merupakan anak Sungai Rokan Kanan yang terletak di Kecamatan Tambusai.

-

Sungai Mahato yang merupakan anak Sungai Rokan Kanan yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara.

2.

Kawasan Sekitar Waduk dan Embung; -

Embung Bukit Suligi yang memiliki luas 5 Ha yang terletak di Kecamatan Tandun.

-

Waduk Cipogas yang memilki luas 10 Ha yang terletak di Kecamatan Rambah.

3.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) -

Ruang Terbuka Hijau ( RTH )perkotaan berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai dengan luas kurang lebih 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;

-

Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) non perkotaan berupa hutan dengan luas kurang lebih 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai ( DAS ).

D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya; 1.

Kawasan Hutan Raya Kawasan Hutan Raya memiliki luas + 1161 Ha yang terletak di Kecamatan Rambah dan Kecamatan Bangun Purba.

2.

Kawasan Suaka Alam Kawasan Suaka Alam memiliki luas + 111 Ha yang terleteak di Kecamatan Tambusai Utara.

3.

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Kawasan cagar budaya dan Ilmu pengetahuan di Kabupaten Rokan Hulu berupa cagar budaya situs tersebar di seluruh wilayah Kabupaten meliputi: -

Sekolah Rakyat berada di Pasar Lama Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah


Bab II -37


-

Kantor Underafdeling Rokan Hulu berada di Pasar Lama Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah

-

Rumah Dinas Wakil Bupati Rokan Hulu berada di Pasar Lama Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah

-

Rumah Harangan berada di Kaiti III Kecamatan Rambah

-

Makam Suri Andung Jati berada di Kaiti III Kecamatan Rambah

-

Benteng Tebing Tinggi berada di Kampung Baru Desa Suka Maju Kecamatan Rambah

-

Makam Raja Rambah berada di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir

-

Benteng Tujuh Lapis berada di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai

-

Istana Rokan berada di Rokan Kecamatan Rokan IV Koto

-

Makam Raja Rokan berada di Rokan Kecamatan Rokan IV Koto

-

Istana Raja Rokan berada di Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto

-

Makam Tengku Joman berada di Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto

-

Istana Lubuk berada di Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto

-

Istana Kersik Putih berada di Kersik Putih Kecamatan Rokan IV Koto

-

Makam Raja Putih berada di Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan

-

Surau Suluk Syeh Wahab berada di Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan

-

Rantau Binuang Sakti berada di Bunga Tanjung Kecamatan Kepenuhan

-

Istana Raja Kepenuhan berada di Kepenuhan Kecamatan Kepenuhan


Bab II -38


-

Istana Kunto berada di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam

-

Kuburan Keramat Kunto berada di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam

-

Rumah Ukir Rohul berada di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu

-

Makam Urang Godang berada di Bukit Langgak Kecamatan Ujung Batu

E. Kawasan Rawan Bencana Alam 1.

Kawasan Rawan Banjir Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu.

2.

Kawasan Rawan Longsor Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kabun dan Kecamatan Rambah Samo.

F. Kawasan Lindung Geologi Kawasan lindung geologi di Kabupaten Rokan Hulu berupa kawasan sempadan mata air sebanyak 3 (tiga) mata air dengan luas + 12,92 hektar meliputi: -

Mata Air Hapanasan berada di Kecamatan Rambah

-

Mata Air panas Pawan berada di Kecamatan Rambah

-

Mata Air panas berada di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto

G. Kawasan Lindung Lainnya


Bab II -39


Kawasan lindung di Kabupaten Rokan Hulu berupa Konservasi Arwana di Kawasan Hutan Produksi Mahato Kanan dengan luas + 3.700 Ha dan 145 Ha sebagai kawasan penyangga berada di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara.

2.

Kawasan Budidaya A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi; Kawasan Peruntukan Hutan Produksi di Kabupaten Rokan Hulu di bagi menjadi 3 jenis yaitu : 1. KawasanHutan Produksi Terbatas KawasanHutan Produksi Terbatas memiliki luas + 72.790,44 Ha yang terletak di Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam,

Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Rambah,

Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara 2.

Kawasan Hutan Produksi Tetapmemiliki luas +126.543,64 Ha yang terletak di Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Bonai Darussalam,Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kunto Darussalam,Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Tambusai.

3.

Kawasan Hutan Produksi Konversi

B. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat; Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas + 9910,395 Ha yang terletak di Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Rambah Samo.

C. Kawasan Peruntukan Pertanian; 1.

Kawasan Untuk Pertanian Lahan Basah Kawasan Untuk Pertanian Lahan Basah di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas + 12.951,038 Ha yang terletak di Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah,


Bab II -40


Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tandun dan Kecamatan Ujung Batu. 2.

Kawasan Untuk Pertanian Lahan Kering ( Holtikultura ) Kawasan Untuk Pertanian Lahan Kering ( Holtikultura ) di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas +32.288,374 Ha yang terletak di Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utaradan Kecamatan Ujung Batu.

3.

Kawasan Perkebunan -

Kawasan Perkebunan Masyarakat memiliki luas + 155.103,63 Ha yang terletak di Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tandun dan Kecamatan Ujung Batu.

-

Kawasan Perkebunan Swasta / Negara memiliki luas + 155.103,623 Ha yang terletak di Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tandun dan Kecamatan Ujung Batu.

4.

Kawasan Peternakan Kawasan Peternakan di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas + 802 Ha yang terletak tersebar di hampir seluruk wilayah di Kabupaten Rokan Hulu.


Bab II -41


D. Kawasan Peruntukan Perikanan; 1.

2.

Kawasan Perikanan Tangkap -

Kecamatan Rambah

-

Kecamatan Ujung Batu

-

Kecamatan Rokan IV Koto

-

Kecamatan Kunto Darussalam

-

Kecamatan Tambusai

-

Kecamatan Kepenuhan

-

Kecamatan Tambusai Utara

-

Kecamatan Rambah Hilir

-

Kecamatan Bangun Purba

-

Kecamatan Tandun

-

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

-

Kecamatan Bonai Darussalam

-

Kecamatan Kepenuhan Hulu

Kawasan Perikanan Budidaya -

Kecamatan Rambah

-

Kecamatan Rambah Samo

-


-


-


-

Kecamatan Tambusai

-

Kecamatan Kepenuhan

-


-


-


-

Kecamatan Tandun

-

Kecamatan Kabun

-

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

-


-

Kecamatan Kepenuhan Hulu

-

Kecamatan Pendalian IV Koto


Bab II -42


E. Kawasan Peruntukan Perindustrian; 1. Kawasan Industri Besar Kawasan Industri Besar di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas + 80,977 Ha yang terletak di Kecamatan Kepenuhan.

2. Kawasan Industri Kecil Kawasan Industri Kecil di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas + 208,72 Ha yang terletak di Kecamatan Ujung Batu.

F. Kawasan Peruntukan Pertambangan; Kawasan Pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas + 411.633 Ha yang terletak di Kecamatan Ujung Batu. -


-


-


-


-


-


-


-

Kecamatan Rambah

-

Kecamatan Kabun

G. Kawasan Peruntukan Perwisataan; 1. Kawasan Pariwisata Alam -

Air Panas Hapanasan berada di Desa Kaiti-Pawan Kecamatan Rambah

-

Goa Mata Dewa berada di Desa Pawan Kecamatan Rambah

-

Air Panas Suaman berada di Desa Pawan Kecamatan Rambah

-

Danau Cipogas berada di Desa Sialang Jaya Kecamatan Rambah

-

Air Terjun Aek Martua berada di Tangun Kecamatan Bangun Purba

-

Air Terjun dan Pemandian alami Rura Limbat berada di Sei Limbat Desa Langgarpayung Kecamatan Bangun Purba

-

Danau Kembang berada di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam


Bab II -43


-

Danau Kobu berada di Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir

-

Pantai Rengas berada di Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto

-

Danau Puar berada di Desa Bunga TanjungKecamatan Rokan IV KotoAir Terjun Berseri berada di Cipang Hulu Kecamatan Rokan IV Koto

-

Air Terjun Sungai Tolang berada di Kecamatan Rokan IV Koto

-

Rumah Batu Serombow berada di Tanjung Botong, Sempurna Alam Kecamatan Rambah Samo

-

Danau Ombak berada di Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam

-

Gua Tujuh Serangkai berada di Kecamatan Tandun

-

Arung Jeram berada di Sungai Rokan Kiri bagian hulu

-

Huta Sikapir dan beberapa guanya di berada di Desa Pawan Kecamatan Rambah

-

Air Terjun Rura Pamontasan berada di Sei Bungo Kecamatan Rambah

-

Air Terjun Bukik Paninjauan berada di Hulu Pawan Kecamatan Rokan IV Koto

-

Air Panas Rokan berada di Kecamatan Rokan IV Koto

-

Air Terjun Hujan Lobek berada di pinggir Sungai Rokan Kiri

-

Air Terjun Landasan berada di pinggir Sungai Rokan Kiri

-

Gua Sei Nigi berada di Kecamatan Kabun.

-

Gua Sei Puo berada di KecamatanKabun

2. Kawasan Pariwisata Buatan -

Taman Simare berada di Komplek Perkantoran Perkebunan Hutahean Tambusai Kecamatan Tambusai

-

Arena Terbang Layang berada di Kecamatan Rokan IV Koto

-

Pemandian Bongkaran berada di Kecamatan Rambah

-

Pasar Agro Wisata berada di Danau Sati Kecamatan Rambah Samo

-

Pasar Wisata/Pujasera berada di Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah

-

Komplek Islamic Center dan Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah

-

Pawan Resort berada di Pawan Kecamatan Rambah


Bab II -44


-

Kampung Seni Tradisional Suku Sakai Bonai Ulakpatian berada di Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Hulu

-

Desa Wisata Sungai Bungo berada di Sungai Bungo, Sialang Jaya Kecamatan Rambah

-

Taman Bungo berada di Sungai Bungo Kecamatan Rambah

3. Kawasan Pariwisata Budaya -

Luhak Rokan IV Koto dengan pusat wisata budaya Istana Raja Rokan sebagai Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rokan IV Koto serta makam raja-raja Kerajaan Rokan IV Koto berada di Desa Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto

-

Komplek Kerajaan Rantau Binuang Sakti, benteng serta surau Syekh Abdul Wahab Rokan beserta makam guru-guru dan Raja Rantau Binuang berada di Bunga Tanjung Kecamatan Kepenuhan Hulu

-

Surau Suluk Naqsambandiyah berada di Surau Gading Kecamatan Rambah Samo

-

Benteng Tujuh Lapis berada di Kecamatan Tambusai

-

Luhak Tambusai dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Tambusai berada di Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai

-

Luhak Rambah dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah berada di Nogor Kecamatan Rambah

-

Jembatan Batang Lubuh I dan II sebagai tempat Potang Balimau atau festival Sungai Rokan berada di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah

-

Rumah peninggalan Sultan Zainal Abidin berada di Kecamatan Tambusai Utara

-

Nogori Tingga berada di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan

-

Komplek Kerajaan dan Makam Raja-Raja Rambah berada di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir

-

Komplek Surau Suluh Ismailiyah berada di Desa Surau Gadiang dan Surau Teluk Aur berada di Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah


Bab II -45


-

Luhak Kepenuhan dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan berada di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan

-

Luhak Kuntodarussalam dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kuntodarussalam berada di Kecamatan Tambusai;

-

Kawasan budaya dan sejarah Lubuk Bendaharo terdiri dari Makam Tengku Joman beserta kubunya, 5 (lima) rumah tua berarsitektur tradisional berada di kecamatan Rokan IV Koto

-

Rumah Harangan dan Makam Suri Andung Jati, termasuk di dalamnya Makam Sutan Laut Api berada di Kaiti III kecamatan Rambah

-

Istana Kerajaan Kunto Darussalam berada di kecamatan Kunto Darussalam

-

Komplek Istana dan Masjid Tuo Kunto bersama Makam Syekh Burhanuddin dan makam keramat berada di Kecamatan Kunto Darussalam

-

Prosesi Pemandian Mayat berada di kecamatan Pendalian IV Koto

-

Bangunan Lembaga Kerapatan Adat Ujung Batu berada di Kecamatan Ujung Batu

-

Rumah berarsitektur tradisional berada di Jalan Melati Kecamatan Ujung Batu

-

Bangunan Lembaga Kerapatan Adat Tandun berada di Kecamatan Tandun;

-

Rumah Sopo Godang sebagai pusat kegiatan budaya Npitu Huta di Luhak Rambah berada di Kecamatan Bangun Purba;

-

Tugu Janji Raja berada di Janjiraja Kecamatan Bangun Purba;

-

Situs Kerajaan Bukit Langgak berada di Kecamatan Ujung Batu; dan

-

Istana Kersik Putih berada di Kersik Putih Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto.

H. Kawasan Peruntukan Permukiman; 1. Kawasan Permukiman Pedesaan Kawasan Permukiman Pedesaan terletak di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas + 43.088,849 Ha. Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab II -46


2. Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Perkotaan terletak di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas + 55.11,831 Ha.

I. Kawasan Peruntukan Lainnya; 1. Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Perdagangan dan Jasa terletak di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. 2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan Pertahanan dan keamanan terletak di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu.


Bab II -47


Peta 2.3 Rencana Pola Ruang Kabupaten Rokan Hulu

Sumber :Dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hulu Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab II -48


2.5.

Sosial dan Budaya Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut dilandasi pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan, pembangunan manusia yang baik merupakan salah satu kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa.Selama periode 2009-2013 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Rokan Hulu yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan penduduk yang berangsur meningkat. Dari sekian masa pembangunan yang telah dilalui, bagi banyak daerah, kemiskinan tetap menjadi fenomena sosial yang sulit untuk diatasi. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tantangan penduduk miskin cukup berat. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah penduduk miskin dari 32.704 jiwa pada tahun 2004 meningkat menjadi 35.258 jiwa pada tahun 2005, kemudian mengalami penurunan menjadi 30.315 jiwa tahun 2006 dan dan berfluktuasi 33.390 jiwa pada tahun 2007 dan 30.036 jiwa pada tahun 2008. Demikian juga jika dihitung berdasarkan keluarga miskin., terus mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebanyak 5.656 KK menjadi 8.391 KK pada tahun 2008. Jumlah KK miskin mengalami penurunan sejumlah 7.509 KK pada tahun 2008.Terjadinya dinamika jumlah penduduk miskin dan KK miskin di Kabupaten Rokan Hulu, selain dipengaruhi oleh perubahan penilaian kriteria penduduk miskin yang telah ada, juga dipengaruhi oleh dinamika penduduk di Kabupaten Rokan Hulu melalui migrasi penduduk yang terjadi ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu sampai pada tahun 2013 jumlah KK miskin menjadi 19.921 orang.


Bab II -49


Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan Nama Kecamatan

Jumlah keluarga miskin (KK)

Kec. Rokan IV Koto

1303

Kec. Pendalian IV Koto

344

Kec. Tandun

801

Kec. Kabun

672

Kec. Ujung Batu

844

Kec. Rambah Samo

1564

Kec. Rambah

1303

Kec. Rambah Hilir

1319

Kec. Bangun Purba

985

Kec. Tambusai

2736

Kec. Tambusai Utara

1795

Kec. Kepenuhan

682

Kec. Kepenuhan Hulu

497

Kec. Kunto Darussalam

1636

Kec. Pagaran Tapah Darussalam

337

Kec. Bonai Darussalam

947

TOTAL

17.765

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2014 Tabel 2.11 Jumlah Rumah per Kecamatan Nama Kecamatan

Jumlah Rumah

Kec. Rokan IV Koto

4517


2355

Kec. Tandun

5639

Kec. Kabun

5064

Kec. Ujung Batu

9785

Kec. Rambah Samo

6187

Kec. Rambah

9634

Kec. Rambah Hilir

7847


Bab II -50


Kec. Bangun Purba

3479

Kec. Tambusai

12.017

Kec. Tambusai Utara

17.269

Kec. Kepenuhan

4584

Kec. Kepenuhan Hulu

3507


8134


2237


4414

TOTAL

106.866

Sumber:Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2014 2.6.

Kelembagaan Pemerintah Daerah Lembaga administrative yang berada di KabupatenRokan Hulu terdiri dari :

1.

Lembaga Administratif •

16 Kecamatan

•

6

•

142 Desa

Kelurahan

Berdasarkan Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor

Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas : 1.

Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

2.

Sekretariat DPRD;

3.

Inspectorat;

4.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

5.

Badan Kepegawaian Daerah;

6.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

7.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;

8.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

9.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;

10.

Badan Lingkungan Hidup;

11.

Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal;

12.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;


Bab II -51


13.

Dinas Kesehatan;

14.

Dinas Bina Marga dan Pengairan;

15.

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;

16.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

17.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

18.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

19.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

20.

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;

21.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

22.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;

23.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

24.

Dinas Perikanan dan Peternakan;

25.

Dinas Pertambangan dan Energi;

26.

Satuan Polisi Pamong Praja;

27.

Rumah Sakit Umum Daerah;

28.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

29.

Kantor Perpustakaan dan Arsip;

30.

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil;

31.

Kecamatan;

32.

Kelurahan.

Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dimulai dari Kepala Daerah (Bupati), DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan garis koordinasi kepada Instansi Vertikal, Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas-dinas, Pemerintah Kecamatan, Lembaga Teknis dan BUMD. Untuk Lebih Jelasnya mengenai struktur organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Mauaro Jambi dapat dilihat pada Gambar 2.1. Berikut Bagan Susunan Organisasi Sekertariat Daerah dan Staf Ahli di kabupaten Rokan Hulu :


Bab II -52


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu


Bab II -53


Dengan masuknya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2015, maka dibentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan oleh Bupati Kabupaten Rokan Hulu

pada

tanggal

05

Januari

2015

dengan

nomor

SK

:

Kpts.050.13/BAPPEDA/15/2015. Dalam struktur organisasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari : 1. Tim Koordinasi - Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu

- Sekretaris

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Anggota

: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kepala Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kepala Badan Lingkungan Hidup Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabag. Humas ( Sekretariat Daerah )

2. Bidang Teknis ( Pokja ) • Bidang Perencanaan - Ketua

: Kepala Bidang Fisik & Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Sekretaris : Kasubid Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Anggota : Kepala Seksi Darana & Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kepala Seksi Air Bersih & Sanitasi Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kepala Seksi Perumahan & Permukiman Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kepala Seksi Kebersihan Dinas Tata Ruang & Cipta Karya


Bab II -54


Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan & Lahan Dinas Kehutanan & Perkebunan Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan & Lingkungan Buatan Badan Lingkungan Hidup Kepala Sub Bidang Pencemaran Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kepala Sub Bidang Partisipasi & Swadaya Masyarakat Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa • Bidang Pendanaan - Ketua

: Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset

- Sekretaris : Kepala Bidang Kerjasama Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Anggota : Kepala Seksi Perencanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan Dinas Kehuatan & Perkebunan Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan Badan Lingkungan Hidup Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan Dinas Kesehatan.


Bab II -55


• Bidang Teknis - Ketua

: Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Tata Ruang & Cipta Karya

- Wakil Ketua

: Kepala Bidang Pasar dan Air Bersih Dinas Tata Ruang & Cipta Karya

- Anggota : Kepala Bidang Pertamanan, Kebersihan & Pemakaman Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kepala Bidang Rehabilitasi & Hutan Kemasyarakatan Dinas Kehutanan & Perkebunan • Bidang Monitoring & Evaluasi - Ketua

: Kepala Bidang P2P & Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan

- Wakil Ketua

: Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Anggota : Kepala Bidang Pendidikan Dasar & Luar Biasa Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Kepala Sub Bidang Kemasayarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Sub Bidang Pemerintahan &Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Sub Bagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi Humas Sekretariat Daerah • Bidang Monitoring & Evaluasi - Ketua

: Kepala Bidang Pengawas & Pengendalian Badan Lingkungan Hidup

- Wakil Ketua

: Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Anggota : Kepala Badan Pemulihan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab II -56


Kepala Sub Bidang Ekonomi, Investasi & Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Monitoring &Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Staf Subag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Staf Subag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Dinas Kesehatan Staf Subag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Staf Subag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Staf Subag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Dinas Kehutanan & Perkebunan Staf Subag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Staf Subag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

3. Tim Sekretariat - Ketua

: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Sekretaris

: Kepala Sub BidangKoordinasi Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Anggota

: Kepala SubBag Bagian Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Dinas Kesehatan Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Badan Lingkungan Hidup


Bab II -57


Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Dinas Kehutanan & Perkebunan Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Staf Bidang Fisik & Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berikut ini adalah struktur skpd yang terkait dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu yang tergabung dalam Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu.


Bab II -58


Gambar 2.2 Struktur Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu


Bab II -59


2.7. Komunikasi dan Media Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi adalah pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang arti pentingnya sanitasi. Agar partisipasi masyarakat publik meningkat dalam pembangunan serta pengelolaan sanitasi, pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap arti penting sanitasi serta kelestarian lingkungan harus ditingkatkan. Dalam

jangka

pendek,

komunikasi

sanitasi

dilakukan

dengan

mengoptimalkan media sosialisasi dan kampanye yang telah tersedia untuk menyampaikan pesan sanitasi kepada publik. Beberapa media yang dapat digunakan antara lain website kabupaten, papan informasi/papan pengumuman, serta mengoptimalkan peran ulama dan khotib Jumat untuk menyampaikan pesan mengenai sanitasi dan kebersihan diri serta lingkungan.Agar upaya ini berkelanjutan, diusahakan untuk melibatkan institusi lokal, baik dari lembaga pendidikan formal dan informal, LSM dan lembaga lainnya. Hal ini penting dilakukan karena sosialisasi dan kampanye tersebut harus memperhatikan keragaman adat, budaya, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu, sebuah strategi komunikasi perlu dikembangkan agar upaya kampanye tersebut dapat terarah serta berkelanjutan. Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja sanitasi Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka penyusunan buku putih. Kegiatan komunikasi terkait sanitasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Bab II -60


Tabel 2.12 Kegiatan Komunikasi Terkait Sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu

No.

Kegiatan

1 Penyuluhan PHBS di Wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu

Tahun Setiap Tahun

Dinas Pelaksana Dinas Kesehatan

Tujuan Kegiatan Meningkatkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pesan Kunci

Pembelajaran

Masyarakat di Pentingnya Ber PHBS Kabupaten Rokan Hulu

Sumber : Pokja Air Minum & Penyehatan Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu diolah Tahun 2015


Bab II -61


Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis.Mengingat masih lemahnya kelembagaan pengelolaan air limbah maka upaya promosi dan sosialisasi yang secara khusus mengenai pengelolaan air limbah belum berkembang baik.Informasi mengenai pengelolaan air limbah melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik.Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi PHBS atau sanitasi pada umumnya, lebih-lebih sosialisasi tentang pengelolaan air limbah. Promosi PHBS atau sanitasi biasanya dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui brosur, lifleet, spanduk atau melalui beberapa media elektronik radio lokal, tetapi khusus masalah air limbah hampir tidak mengemuka. Kegiatan promosi pada umumnya hanya menyangkut PHBS saja. Media komunikasi di Kabupaten Rokan Hulu berupa media elektronik, yaitu stasiun radio lokal yakni RPD (Radio Pelangi Darussalam). Radio Cakra, Radio Islamic Center.Untuk kegiatan komunikasi secara umum maupun yang terkait dengan kesehatan, kebersihan dan sanitasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Bab II -62


Tabel 2.13. Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu

Jenis Media

No. 1

Khalayak

Pendanaan

Isu yang Diangkat

Promosi/iklan Layanan Malaria, DBD, Bahaya Masyarakat Merokok, Iklan PHBS

2

Radio Pelangi Darussalam Promosi/iklan Kabupaten Rokan Hulu (RPD) Layanan Masyarakat Baliho CTPS, PHBS

Program Pamsimas

Bahaya Diare

3

Poster

CTPS, PHBS

Program Pamsimas

Bahaya Diare pada anak

4

Papan Informasi

Himbauan Layanan APBD BLHD Masyarakat

Menjaga Kelestrarian Lingkungan

Pesan Kunci

Evektifitas

Menciptakan keluarga sehat dan menjaga Kesehatan Lingkungan Keluarga Sehat an Sejahtera Generasi Sehat an Sejahtera Lingkungan Bebas Sampah

Mendapat tanggapan positif dari masyarakat Mendapat tanggapan positif dari masyarakat Mendapat tanggapan positif dari siswa Mendapat tanggapan positif dari masyarakat

Sumber : Pokja Air Minum & Penyehatan Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu diolah Tahun 2015


Bab II -63


BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH

3.1

Wilayah Kajian Sanitasi Wilayah kajian penyusunan Dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu

dengan sasaran utama mencakup seluruh kecamatan, antara lain 16 (Enam Belas) kecamatan yang terdiri dari 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) desa dan 6 (Enam) kelurahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu. Wilayah cakupan tersebut antara lain : 1.

Kecamatan Rokan IV Koto, 1Kelurahandan 13Desa

2.

Kecamatan Tandun, 9Desa

3.

Kecamatan Kabun, 6Desa

4.

Kecamatan Ujung Batu, 1 Kelurahan dan 4 Desa

5.

Kecamatan Rambah Samo, 14 Desa

6.

Kecamatan Rambah, 1 Kelurahan dan 13 Desa

7.

Kecamatan Rambah Hilir, 13 Desa

8.

Kecamatan Bangun Purba, 7 Desa

9.

Kecamatan Tambusai, 1 Kelurahan 11 Desa

10.

Kecamatan Tambusai Utara, 11 Desa

11.

Kecamatan Kepenuhan, 1 Kelurahan 12Desa

12.

Kecamatan Kunto Darussalam, 1 Kelurahan 12Desa

13.

Kecamatan Bonai Darussalam, 7 Desa

14.

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, 5Desa

15.

Kecamatan Kepenuhan Hulu, 5 Desa

16.

Kecamatan Pendalian IV Koto, 5Desa

Begitu juga dengan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) nantinya juga akan mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Dasar penetapan wilayah kajian dalam penyusunan Dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Rokan Hulu adalah pengkajian


Bab III - 1


secara menyeluruh mengenai kondisi sanitasi kabupaten dengan keluaran gambaran resiko sanitasi Kabupaten Rokan Hulu, hal ini juga sudah menjadi kesepakatan bersama yang telah ditetapkan pada pertemuan Kick off Meeting Program PPSP Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015.


Bab III - 2


Peta 3.1 Wilayah Kajian Sanitasi

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hulu


Bab III - 3


3.2

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi Perilaku sehat merupakan pilar utama untuk mencapai masyarakat sehat, karena

dengan terwujudnya perilaku sehat, maka kedua pilar lainnya yaitu lingkungan sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau oleh seluruh masyarakat akan berkembang menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, promosi kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu saat ini dan kedepan diarahkan untuk mempercepat pencapaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (di berbagai tatanan, baik tatanan rumah tangga, intitusi pendidikan, institusi kesehatan, tempat kerja maupun tempattempat umum. Pembinaan PHBS di rumah tangga merupakan salah satu upaya strategis untuk memberdayakan anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan sehat.Pembinaan PHBS di rumah tangga juga ditujukan untuk mempercepat terwujudnya rumah tangga sehat sebagai salah satu indikator pembentukan desa sehat.Sementara itu, dari indikator pembentukan desa sehat dilakukan penilaian melalui studi penilaian resiko kesehatan lingkungan (EHRA). 3.2.1 Tatanan Rumah Tangga Gambar 3.1.dibawah ini merupakan grafik yang menjelaskan cuci tangan pakai sabun (CTPS) di lima waktu penting di seluruh strata desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Sebanyak 84,92% masyarakat tidak melakukan CTPS di lima waktu penting dan hanya sebanyak 15,08% masyarakat saja yang melakukan CTPS di lima waktu penting.


Bab III - 4


Gambar 3.1 Grafik CTPS Di Lima Waktu Penting

CTPS DI LIMA WAKTU PENTING 15.08

Tidak Ya

84.92

Sumber :Hasil analisis studi EHRA Gambar 3.2 dibawah ini, grafik yang menjelaskan persentase dari jumlah masyarakat yang masih melakukan BABS di Kabupaten Rokan Hulu. Sebanyak 40,75% masyarakat masih melakukan BABS dan 59,25% sudah tidak melakukan BABS lagi. Gambar 3.2 Grafik Persentase Penduduk yang melakukan BABS

PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN ( BABS )

40.75 Ya, BABS

59.25

Tidak

Sumber :Hasil analisis studi EHRA


Bab III - 5


Gambar 3.3 dibawah ini, grafik yang menjelaskan persentase dari jumlah pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air di Kabupaten Rokan Hulu. Sebanyak 15,00% masih terjadi pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air sedangkan sebanyak 85,00 % tidak terjadi pencemaran. Gambar 3.3 Grafik Pengelolaan Air Minum ( Pencemaran Pada Wadah Penyimpanan dan Penanganan Air )

PENCEMARAN PADA WADAH PENYIMPANAN DAN PENANGANAN AIR 15.00

Ya, tercemar Tidak tercemar 85.00

Sumber :Hasil analisis studi EHRA Gambar 3.4 dibawah ini, grafik yang menjelaskan persentase dari jumlahmasyarakat yang melakukan pengelolaan sampah setempat berdasarkan hasil yang didapat dari studi Ehra sebanyak 17,08% masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah sedangkan sisanya sebanyak 82,92 % masyarakat tidak melakukan pengelolaan sampah.


Bab III - 6


Gambar 3.4 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat

PENGELOLAAN SAMPAH SETEMPAT

17.08

Tidak diolah Ya, diolah

82.92

Sumber :Hasil analisis studi EHRA Gambar 3.5 dibawah menjelaskan bahwa berdasarkan hasil studi Ehra, diketahui sebagian besar masyarakat mengalami pencemaran karena system pengelolaan air limbah ( SPAL ). Jumlah persentase masyarakat terjadi pencemaran akibat SPAL sebanyak 62,25 % sedangkan yang tidak terjadi pencemaran akibat SPAL sebanyak 17,75 %. Gambar 3.5 Grafik Pencemaran karena SPAL

PENCEMARAN KARENA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH ( SPAL )

37.75

62.25

Tidak aman Ya, aman

Sumber :Hasil analisis studi EHRA Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 7


Dari hasil diatas didapatkan Permasalahan mendesak yang dihadapi terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ) terkait sanitasidi Kabupaten Rokan Hulu adalah : -

Masih tingginya jumlah masyarakat (61,39%)yang tidak melakukan cuci tangan pakai sabun (CTPS) di lima waktu penting.

-

Sebanyak 40,75% masyarakat masih buang air besar sembarangan (BABS).

-

Jumlah pencemaran yang terjadi pada wadah penyimpanan dan penanganan air yaitu sebanyak 15 %.

-

Sebagian

besar

masyarakattidak

melakukan

pengelolaan

sampah

setempat,

sebanyak(82,92%) masyarakat tidak melakukan pengelolaan sampah setempat. -

Sebanyak 62,25% terjadi pencemaran oleh saluran pembuangan air limbah (SPAL) bagi masyarakat yang tidak mempunyai SPAL.

3.2.2

Tatanan Sekolah PHBS di tantanan Institusi Pendidikan adalah upaya membudayakan perilaku hidup

bersih dan sehat bagi guru dan karyawan maupun peserta didik dilingkungan institusi pendidikan untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya masing-masing. Selain itu mereka juga diharapkan dapat meneruskan proses pembelajaran bagi keluarga dan masyarakat disekitar tempat tinggalnya masing-masing. Permasalahan spesifik dan paling prioritas yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu saat ini : -

Jumlah jamban/WC

-

Air bersih

-

Sarana cuci tangan

-

Sarana pengolahan sampah

Secara keseluruhan, diwilayah Kabupaten Rokan Hulu, siswa dan siswi di sekolah mendapatkan pengetahuan tentang higiene dan sanitasi diberikan pada saat penyuluhan tertentu dan pada saat mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan.


Bab III - 8


Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Tingkat Sekolah Dasar/MI

Jumlah Jumlah Siswa No Status Sekolah Dasar Sekolah L P 1 Sekolah Dasar Negeri 321 34,358 31,708 2 Sekolah Dasar Swasta 34 4,798 4,429 3 Madrasah Ibtidaiyah 16 1,416 1,232 Total 371 40572 37369

Sumber Air Bersih

Jumlah Guru P

L

2,859 1,346 271

128

96

168

3226 1642

PDAM SPT/PL SGL 11 6 270 1 5 21 0 16 0 12 27 291

Toilet Siswa

Toilet Guru

T Air Kemasan Mata Air Air Sungai Air Hujan Lainnya L/P L dan P 0 3 4 16 7 4 0 318 2 6 2 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 8 358 0 3 4 18 13

T 3 2 0 5

L/P L dan P 0 375 0 32 0 16 0 423

Fas Pengolahan Sampah Layak Tidak Layak Y T 117 39 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 121 39 0 0 Fas.Cuci Tangan

T 0 0 0 0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Keterangan : 1. Sumber Air Bersih •

PDAM

: Perusahaan Daerah Air Minum

•

SPT/L

: SumurPompaTangan / Listrik

•

SGL

: SumurGalian

•

T

: Tidak Ada Sumber Air Bersih

2. Toilet Guru dan Toilet Siswa •

L/P

: Toilet Guru Laki-Lakidan Toilet Guru PerempuanTerpisah / Toilet SiswaLaki-lakidan Toilet SiswaPerempuanTerpisah

•

L dan P

: Toilet Guru Laki-Lakidan Toilet Guru PerempuanDisatukan / Toilet SiswaLaki-lakidan Toilet SiswaPerempuanDisatukan

•

T

: Tidak Ada Toilet

3. FasilitasCuciTangan / Fasilitas TPS Sekolah / SaluranDrainase •

Y

: Ada FasilitasCuciTangan / Fasilitas TPS Sekolah / SaluranDrainase

•

T

: Tidak Ada FasilitasCuciTangan / Fasilitas TPS Sekolah / SaluranDrainase


Bab III - 9

Saluran Drainase Y T 0 0 0 0 0 0 0 0


Dari tabel 3.1 tersebut diatas, Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 321 unit sekolah dengan jumlah total siswa laki-laki sebanyak 34.358 orang dan siswa perempuan sebanyak 31.708 orang, total jumlah guru laki-laki sebanyak 2.859 orang dan total jumlah guru perempuan sebanyak 1.346 orang. Sumber air bersih Sekolah Dasar Negeri yang ada mempunyai sumber air bersih dari sumur gali sebanyak 270 unit dan yang tidak menggunakan sumur gali sebanyak 51 unit.Total jumlah toilet guru untuk seluruh Sekolah Dasar Negeri berjumlah sebanyak 318 unit, sedangkan jumlah total toilet siswa berjumlah sebanyak 375 unit. Fasilitas cuci tangan untuk Sekolah Dasar Negeri hanya terdapat pada 156 Sekolah Dasar negeri sedangkan sisanya tidak ada. Sedangkan untuk sarana pengolahan persampahan, secara keseluruhan sekolah dasar negeri belum memiliki sarana pengolahan persampahan.Untuk sarana saluran drainase, seluruh sekolah dasar negeri belum memiliki saluran drainase. Untuk Sekolah Dasar Swasta berjumlah sebanyak 34 unit dengan jumlah siswa lakilaki sebanyak 4.798 orang, dan jumlah siswa perempuan sebanyak 4.429 orang.Sumber air bersih Sekolah Dasar Swasta yang ada mempunyai sumber air bersih dari sumur gali sebanyak 21 unit dan yang tidak menggunakan sumur gali sebanyak 16 unit. Dari jumlah total Sekolah Dasar Swasta yang ada, jumlah toilet guru terdapat sebanyak 32 unit sedangkan untuk jumlah toilet siswa sebanyak 32 unit. Sementara untuk jumlah sarana dan fasilitas lainnya seperti fasilitas cuci tangan, hanya 4 unit yang layak sedangkan sisanya tidak tersedia. Fasilitas pengolahan sampah dan saluran drainase untuk masing-masing Sekolah Dasar Swasta belum ada. Sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah berjumlah sebanyak 16 unit dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 1.416 orang, dan jumlah siswa perempuan sebanyak 1.232 orang. Sumber air bersih Madrasah Ibtidaiyah yang ada mempunyai sumber air bersih dari sumur pompa tangan / listrik sebanyak 16 unit.Dari jumlah total Madrasah Ibtidaiyah yang ada, jumlah toilet guru terdapat sebanyak 8 unit toilet bersatu laki – laki dengan perempuan dan 8 unit toilet yang terpisah antara laki – laki dan perempuan. sedangkan untuk jumlah toilet siswa sebanyak 16 unit. Sementara untuk jumlah sarana dan fasilitas lainnya seperti fasilitas cuci tangan tidak tersedia. Fasilitas pengolahan sampah dan saluran drainase untuk masingmasing Madrasah Ibtidaiyahbelum ada.


Bab III - 10


Tabel 3.2 Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah/setara: SD/MI)

Sumber : Kajian Data Primer PPSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Tabel 3.2 tersebut diatas menjelaskan bahwa dari 371 sekolah baik sekolah dasar negeri maupun sekolah dasar swasta maupun madrasah ibtidaiyah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, diambil sampel untuk melihat kondisi sanitasi yang ada di sekolah dasar sebanyak 64 sampel dimana diambil samel 60 dari sekolah dasar negeri, 2 sampel dari sekolah dasar swasta dan 2 sampel dari madrasah ibtidaiyah. Dari hasil sampel tersebut, didapat untuk kondisi sarana sanitasi sekolah untuk toilet guru sebanyak 15,6% merupakan toilet guru dengan kondisi yang sangat baik, sebanyak 20,3% kondisi toilet guru dengan kondisi baik dan sebanyak 64,1% kondisi toilet guru kurang baik. Total keseluruhan toilet siswa yang ada di sekolah tingkat dasar/MI sebanyak 15,6% dengan kondisi sangat baik, sebanyak 23,4% dengan kondisi baik dan jumlah toilet siswa dengan kondisi kurang baik sebanyak 60,9%. Jumlah fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) secara keseluruhan dengan kondisi yang sangat baik sebanyak 23,4%, kondisi fasilitas dengan kondisi baik sebanyak 42,2% dan kondisi fasilitas cuci tangan dengan kondisi kurang baik sebanyak 34,4%.Kondisi sarana air bersih dengan kondisi sangat baik dari jumlah total terdapat sebanyak 78,1%, kondisi sarana air bersih baik sebanyak 1,6% dan sarana air bersih dengan kondisi kurang baik sebanyak 20,3%. Kondisi sarana pengolahan persampahan dengan kondisi sangat baik dari jumlah total terdapat sebanyak 28,1%, kondisi sarana pengelolaan persampahan baik sebanyak 7,8% dan sarana pengelolaan persampahan dengan kondisi kurang baik sebanyak 64,1%.Kondisi saluran drainase di sekolah dengan kondisi sangat baik dari jumlah total terdapat sebanyak 1,6%, kondisi sarana saluran drainase baik sebanyak 81,3% dan sarana saluran drainase dengan kondisi kurang baik sebanyak 17,2%.Ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi tingkat sekolah Dasar/MI dengan pemanfaatan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 11


sangat baik sebanyak 6,3%, ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi dengan pemanfaatan baik sebanyak 12,5%, sedangkan ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi kurang baik sebanyak 81,3%.Pendidikan Higiene dan sanitasi di sekolah dengan kondisi sangat baik sebanyak 42,2%, kondisi baik 26,6 % dan kondisi kurang baik 31,3 %. Tabel 3.3 PHBS terkait sanitasi pada Sekolah Dasar /MI

Sumber : Kajian Data Primer PPSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Dari tabel 3.3 tersebut diatas, mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat Sekolah Dasar/MI secara keseluruhan mempunyai persentase baik dengan penjelasan masing-masing kondisi untuk perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan kondisi perilaku baik sebesar 22,8% sedangkan dengan kondisi perilaku kurang baik sebesar 77,2%. Untuk perilaku Penggunaan Toilet, para siswa telah mempunyai kesadaran akan pentingnya penggunaan toilet di sekolah dimana didapat persentase kondisi perilaku baik sebesar 95,3% sedangkan kondisi perilaku kurang baik sebesar 4,7 %. Untuk perilaku membuang Sampaj, para siswa telah mempunyai kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dimana didapat persentase kondisi perilaku baik sebesar 93,8% sedangkan kondisi perilaku kurang baik sebesar 6,3 %. yang terjadi kesadaran pada perilaku membuang sampah di lingkungan sekolah dasar. Permasalahan mendesak yang dihadapi di sektor PHBS terkait sanitasi sekolah tingkat Sekolah Dasar/MI di Kabupaten Rokan Hulu : -

Masih banyaknya sekolah yang memiliki kondisi toilet baik itu toilet untuk guru maupun toilet untuk siswa dengan kondisi kurang baik.

-

Banyak sekolah yang memiliki fasilitas cuci tangan pakai sabun kurang baik dan masih banyak juga sekolah yang belum memiliki fasilitas tersebut.

-

Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan hygiene dan sanitasi.


Bab III - 12


3.3

Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Rokan Hulupengelolaan air limbah masih dilakukan secara individual

oleh penduduknya.Pengelolaan secara komunal maupun sistem perpipaan masih belum dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh swasta.Hal ini juga bisa dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Rokan Hulu yang hampir semua pusat yang mencirikan perkotaan masih belum terlalu padat.Kota-kota di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar masih berupa ibukota kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya masih belum tinggi. 3.3.1

Kelembagaan Aspek kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rokan

Hulu berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Pada fungsi perencanaan untuk melakukan penyusunan target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota, menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target dan menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten. Pada fungsi pengadaan sarana, untuk menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik dan membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki septik) dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat sendiri. Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja), membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPLT (pipa kolektor) serta membangun sarana IPLT dan atau IPAL dilakukan oleh pemerintah pusat. Untuk funsi pengelolaan, dalam melakukan kegiatan menyadiakan layanan penyedotan lumpur tinja, mengelola IPLT dan IPAL, melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja, memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik serta melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Pada fungsi pengaturan dan pembinaan, untuk kegiatan mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengengkutan, personil, peralatan, dll), melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik, memberikan sangsi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik semuanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten.


Bab III - 13


Pada fungsi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat selengkapnya pada tabel 3.4. Peraturan terkait pengelolaan dan pengolahan air limbah domestik terdiri dari beberapa substansi seperti; target capaian layanan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten, kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik, kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik, kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah, kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha, kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha, kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik, retribusi penyedotan air limbah domestik, tata cara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran. Sementara untuk Kabupaten Rokan Hulu sendiri belum mempunyai peraturan pengelolaan dan pengolahan terkait air limbah domestik (dapat dilihat pada tabel 3.4).


Bab III - 14


Tabel 3.4 Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten/Kota PERENCANAAN • Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota • Menyusun rencana program air limbah domestik

 

dalam rangka pencapaian target • Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target



PENGADAAN SARANA • Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah









domestik • Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik) • Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik



ke IPLT (truk tinja) • Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah



dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) • Membangun sarana IPLT dan atau IPAL



PENGELOLAAN • Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja



• Mengelola IPLT dan atau IPAL



• Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja • Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah

 

domestik, dan atau penyedotan air limbah domestic • Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase



perkotaan) dalam pengurusan IMB


Bab III - 15


PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten/Kota

FUNGSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN • Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) • Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan

 

dalam hal pengelolaan air limbah domestik • Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik



MONITORING DAN EVALUASI • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian



target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota • Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah



domestic • Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau



menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku



mutu air limbah domestik Sumber : Kajian Studi Primer dan analisis Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015


Bab III - 16


Tabel 3.5 Daftar peraturan terkait air limbah domestik Kabupaten Rokan Hulu Ketersediaan Substansi

Ada Tidak (Sebutka Ada n)

Pelaksanaan Belum Tidak Efektif Efektif Efektif Dilaksana Dilaksana Dilaksana kan kan kan

Keteran gan

AIR LIMBAH DOMESTIK • Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di



Kab/Kota ini •

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan



pengelolaan air limbah domestic •

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan



masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestic •

Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana



pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah


Bab III - 17


Ketersediaan Substansi •

Ada Tidak (Sebutka Ada n)

Pelaksanaan Belum Tidak Efektif Efektif Efektif Dilaksana Dilaksana Dilaksana kan kan kan

Keteran gan

Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana



pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha •

Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah



domestik di tempat usaha •

Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat,



industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik •

Retribusi penyedotan air limbah domestic

•



Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi



kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran Sumber : Kajian Studi Primer dan analisis Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015


Bab III - 18


3.3.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan Tempat penyaluran akhir tinja sebagian besar masyarakat Kabupaten Rokan Hulu

sebanyak 58,75% menggunakan tanki septik, sebanyak 15,75% masyarakat menggunakan penyaluran akhir tinjanya langsung ke cubluk/lubang tanah. Sebanyak 2,00% tempat penyaluran akhir tinja masyarakat langsung ke sungai. Penjelasan mengenai tempat penyaluran akhir tinja di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada gambar 3.6 dibawah ini : Gambar 3.6 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

KEMANA TEMPAT PENYALURAN BUANGAN AKHIR TINJA ? .08

Tangki septik

20.50

1.00

Pipa sewer

2.00

Cubluk/lobang tanah

.33 15.75

58.75

Langsung ke drainase Sungai/danau/pantai Kolam/sawah Kebun/tanah lapang

1.58

Tidak tahu

Sumber : Hasil analisis studi EHRA Secara keseluruhan,lebihdariseparohmasyarakatyang mempunyai tanki septik suspek aman seperti yang di tunjukkan pada gambar 3.7 dibawah yaitu sebanyak 81,58% sedangkan tanki septik yang tidak aman hanya sebanyak 18,42%. Grafik persentase tangki septik suspek aman dan tidak aman di jelaskan pada gambar 3.7 berikut :


Bab III - 19


Gambar 3.7 Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman

TANGKI SEPTIK SUSPEK AMAN

18.42

Tidak aman 81.58

Suspek aman



Bab III - 20


Gambar 3.8a Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik ( Black Water ) Kabupaten Rokan Hulu

Sumber : Hasil diskusi dan pemantauan di lapangan ( 2015 ) Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 21


Gambar 3.8b Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan Drainase ( Grey Water ) Kabupaten Rokan Hulu

Sumber : Hasil diskusi dan pemantauan di lapangan ( 2015 )


Bab III - 22


Diagram Sistem Sanitasi (DSS) pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Rokan Hulu tersebut diatas menjelaskan, dari produk input (black water) tinja, urine, air pembersih dan air penggelontor dari rumah masyarakat yang menggunakan WC duduk dan WC jongkok di tampung/pengolahan awal menggunakan tangki septik. Kemudian dari tangki septik tersebut ada yang di alirkan ke drainase, ada juga yang di bawa oleh truck tinja untuk dibuang ke sungai maupun di buang di kebun untuk dijadikan pupuk. Sedangkan masyarakat yang menggunakan WC di pinggir sungai menjadikan sungai sebagai tempat pengaliran pembuangan akhir. Produk input grey water seperti air cucian dari dapur, air bekas mandi dan air cucian pakaian yang menggunakan sarana tempat pencucian piring, dari bak mandi dan pembuangan air cucian di alirkan melalui pipa saluran ke drainase lingkungan setempat. Kemudian dari drainase, grey water tersebut di alirkan lagi ke sungai sebagai tempat pembuangan akhir.


Bab III - 23


Tabel 3.6 Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota Sarana Tidak Layak

Sarana Layak

BABS No

(i) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nama Kecamatan/ Kelurahan

(ii) Kecamatan Ujung Batu Kecamatan Rokan IV Koto Kecamatan Rambah Kecamatan Tambusai Kecamatan Kepenuhan Kecamatan Kunto Darussalam Kecamatan Rambah Samo Kecamatan Rambah Hilir Kecamatan Tambusai Utara Kecamatan Bangun Purba Kecamatan Tandun Kecamatan Kabun Kecamatan Bonai Darussalam Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Offsite System Kawasan / terpusat

Onsite System Individual

KK

Cubluk, Tangki septik tidak aman** (KK)

(iii) 3,987 1,842 3,928 4,899 1,870 3,654 2,523 3,200 7,039 1,419 2,381 2,065 1,800

(iv) 41 8 38 40 2 2 3 3 2 1 1 1 1

Jamban keluarga dgn tangki septik aman (KK) (v) 2,501 3,680 6,164 2,734 3,017 2,907 3,239 2,894 2,515 1,547 2,006 1,383 1,634

Berbasis Komunal MCK umum /Jamban Bersama (KK) (vi) 12 4 6

MCK++ (KK)

Tangki Septik Komunal (KK)

IPAL Komunal (KK)

(vii) 32 22 269 219 316 238 219 141 166 122 147

(viii) 175 7 163 80 124 119 113 75 133 69 94

(ix) -

Sambungan Rumah (KK)

Bab III - 24

(x) -


14 15 16

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 1,327 1 1,414 253 Kecamatan Kepenuhan Hulu 1,430 1 1,175 122 Kecamatan Pendalian IV Koto 960 3 1,154 97 Jumlah 148 44.324 39,964 22 2,363 Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

21 36 11 1,220

-

Dari tabel 3.6 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu masih terdapat masyarakat yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Dengan jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) yang masih melakukan BABS di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 44.324 KK. Sarana yang digunakan secara keseluruhan merupakan onsite system yang masih bersifat individual. Sarana tersebut seperti cubluk dengan tangki septik tidak aman, jumlah KK yang masih menggunakan sistem ini sebanyak 148KK, jamban keluarga dengan tangki septik aman jumlah KK yang menggunakan sistem ini sebanyak 39.964 KK sedangkan jumlah KK yang menggunakan MCK umum/jamban bersama sebanyak 22KK. Untuk sarana Onsite sistem yang berbasis komunal seperti MCK++, jumlah KK yang menggunakan sistem MCK++ sebanyak 2363 KK. Sedangkan untuk tangki septik komunal, jumlah KK yang menggunakan sistem ini sebanyak 1220 KK sedangkan fasilitasi IPAL komunal untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu belum ada. Offsite sistem untuk kawasan terpusat yang terhubung langsung ke sambungan rumah pun belum ada.


Bab III - 25

-


Tabel 3.7 Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik

No

Jenis

(i)

(ii) Sistem Onsite Berbasis komunal

1

Satu an (iii)

- IPAL Komunal

unit unit

- MCK ++ - Tangki septik komunal 2.

Truk Tinja

3

IPLT : kapasitas

unit unit M3/ hari

Sistem Offsite 4

Kondisi Jumlah/ Tdk Kapasitas Berfungsi berfungs i (iv) (v) (vi)

(vii)

Tidak Ada 58

berfungsi

163

berfungsi

-

Tidak ada

-

Tidak ada

-

Tidak ada

IPAL Kawasan/Terpusat

Tidak ada M3/ hari

- Kapasitas

Keterangan

-

Tidak ada

- Sistem Tidak ada Sumber : Data Sekunder, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan ( 2015 ) Kondisi prasarana dan sarana air limbah domestik di Kabupaten Rokan Hulubelum ada dibangun IPAL Komunal baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun Swasta sedangkan dilingkungan masyarakat belum ada. Selain itu tangki septik komunal yang ada berada di sebuah pesantren, dilingkungan masyarakat belum ada. 3.3.3

Peran Serta Masyarakat Perbedaan kondisi fisik dan sosial ekonomi, termasuk kepadatan penduduk, akan

mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap sistem dan layanan sanitasi yang cocok untuk mereka. Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah proses dalam memberikan kesempatan dan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi, alih pengetahuan, keahlian dan keterampilan.

Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas

menempati posisi penting dalam pengelolaan sanitasi.Namun sejauh ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari berbagai pihak.Disadari juga bahwa pembangunan berpenghasilan

sanitasi

seringkali

rendah.Demikian

mengabaikan juga

dengan

kepentingan aspek

kalangan

kesetaraan

masyarakat

jender.

Dengan

Pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih bertanggungjawab untuk mengidentifikasi Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 26


permasalahan mereka, menentukan prioritas, memobilisasi sumberdaya, memobilisasi kontribusi (in-cash dan inkind), bernegosiasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan.Keterlibatan masyarakat dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan air limbah dapat di kategorikan sebagai berikut : a. Bagi masyarakat yang sudah sadar dan mampu secara finansial untuk penanganan limbah cair tidak mengalami kesulitan, artinya secara teknis dan kebutuhan sarana prasarana dapat secara langsung disediakan oleh masyarakat itu sendiri. b. Bagi masyarakat yang belum sadar dan mayoritas tidak mampu (secara finansial) sangat sulit untuk penanganan limbah cair dilingkungannya hal ini keterbatasan akan kesadaran dan biaya yang harus dikeluarkan.

Secara keseluruhan, peranserta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Rokan Hulu dalam pengolahan air limbah belum maksimal, masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari Pemerintah, baik penyediaan sarana prasarana maupun perawatannya. Setiap tahun, kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu diwujudkan langsung melalui program-program diantaranya : 1. PPIP ( Program Percepatan Infrastruktur Perdesaan ) 2. RIS – PNPM ( Rural Infrastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat )


Bab III - 27


Peta 3.2 Peta Cakupan layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sumber :Hasil Analisis Pokja Air Minum & Penyehatan Lingkungan & Hasil Instrumen Profil Sanitasi 2015


Bab III - 28


Dari Peta 3.2 diatas dapat kita lihat bahwa system pengolahan air limbah di Kabupaten Rokan Hulu masih bersifat system setempat ( system on site ) sedangkan untuk pengolahan dengan menggunakan system terpusat ( system off site ) dan system komunal belum ada. Hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu masih banyak perilaku masyarakat yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan ( BABS ). Jumlah Penduduk yang terlayani oleh system onsite dan masih berperilaku BABS dapat kita lihat sebagai berikut : 1. Kecamatan Ujung Batu : -

Perilaku BABS sebanyak 2897 Jiwa

-

Terlayani system onsite sebanyak 6888 Jiwa

2. Kecamatan Rokan IV Koto -


-


3. Kecamatan Rambah : -


-


4. Kecamatan Tambusai -


-


5. Kecamatan Kepenuhan -


-


6. Kecamatan Kunto Darussalam -


-


7. Kecamatan Rambah Samo -


-


8. Kecamatan Rambah Hilir -


-


9. Kecamatan Tambusai Utara -


-

Terlayani system onsite sebanyak 13,882 Jiwa


Bab III - 29


10. Kecamatan Bangun Purba -


-


11. Kecamatan Tandun -


-


12. Kecamatan Kabun -


-


13. Kecamatan Bonai Darussalam -


-


14. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam -


-


15. Kecamatan Kepenuhan Hulu -


-


16. Kecamatan Pendalian IV Koto -


-



Bab III - 30


Tabel 3.8 Daftar Program/Kegiatan Layanan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat

Sumber Data : Data Sekunder, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan


Bab III - 31


Dari tabel 3.8 tersebut diatas menjelaskan bahwa kegiatan / program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu dimulai sejak tahun 2010 dimana dapat kita lihat pada penjelasan dibawah ini: -

Tahun 2010, Program PPIP dilaksanakan pada 3 Desa di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Desa Pauh, Desa Ujung Batu.

-

Tahun 2011, Program PPIP dilaksanakan pada 1 Desa di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Desa Sukadamai.

-

Tahun 2012, Program RIS - PNPM dilaksanakan pada 6 Desa di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Desa Alahan Panjang, Desa Rokan Koto Ruang, Desa Dayo, Desa Kabun, Desa Tandun, Desa Pematang Berangan.

-

Tahun 2013 Program PPIP dilaksanakan pada 6 Desa di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Desa Aliantan, Desa Rambah Baru, Desa Sialang Jaya, Desa Serombou Indah, Desa Tingkok, Desa Lubuk Soting Sedangkan untuk Program RIS – PNPM dilaksanakan pada 4 Desa yaitu Desa Lubuk Bendahara, Desa Batu Langkah Besar, Desa Giti, Desa Kasang Mungkal

-

Tahun 2014, Program RIS – PNPM dilaksanakan pada 1 Desa di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Desa Sangkir Indah.


Bab III - 32


Tabel 3.9 Pengelolaan Sarana Air Limbah Domestik Oleh Masyarakat NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JENIS SARANA MCK SUMUR BOR MCK MCK MCK MCK MCK SARANA AIR BERSIH SUMUR BOR SUMUR ARTESIS MCK MCK MCK SUMUR BOR SUMUR GALI KATROL MANUAL MCK

PENGELOLA

TAHUN SARANA DIBANGUN

LOKASI

2010 2010 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PENGOSONGAN TANGKI SEPTIK / IPAL

LEMBAGA

KONDISI

WAKTU

DESA PAUH DESA PAUH DESA DAYO DESA TANDUN DESA KABUN DESA PEMATANG BERANGAN DESA SUKA DAMAI DESA KASANG MUNGKAL DESA ALIANTAN DESA ALIANTAN DESA RAMBAH BARU DESA SIALANG JAYA DESA SEROMBOU INDAH DESA SEROMBOU INDAH

KSM KSM KSM KSM KSM KSM KSM KSM KSM KSM KSM KSM KSM KSM

BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK

2 TAHUN 2 TAHUN 2 TAHUN 2 TAHUN 2 TAHUN 2 TAHUN 2 TAHUN 2 TAHUN 2 TAHUN -

2013

DESA LUBUK SOTING

KSM

BAIK

-

2014

DESA DAYO

KSM

BAIK

2 TAHUN

LAYANAN

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan Melalui Program PPIP maupun dari program RIS – PNPM di Kabupaten Rokan Hulu yang dimulai dari tahun 2010 sampai pada tahun 2014 telah membangun sebanyak 29 unit MCK, 6 unit Sarana Air Bersih, 20 unit Sumur Bor, 2 unit Sumur Artesis dan 2 unit Sumur Gali Katrol Manual. Pengelolaan terhadap MCK yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh masyarakat melalui Kelembagaan Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah dibentuk.


Bab III - 33


3.3.4

Komunikasi dan Media Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan kegiatan langsung pada

masyarakat tentang pengelolaan limbah melalui Program penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat yang diadakan setiap tahunnya. Tujuan dari kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari pihak pemerintah tentang pedulinya pengolahan limbah domestik. Akan tetapi, perwujudan komunikasi yang menggunakan media masih belum dilakukan. Gambar 3.9 Penyuluhan Atau Sosialisasi Yang Pernah Diikuti Di Kabupaten

Tidak Ada

19.20%

Stop BAB Sembarangan

52.30%

4.80%

Cuci Tangan Pakai Sabun

7.10%

Air Limbah dan Jamban Keluarga

7.10% 9.50%

Air Bersih Masalah Sampah dan Kebersihan Lingkungan

Sumber : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat merupakan kegiatan komunikasi yang mencakup masalah air limbah masyarakat beserta jamban keluarga yang sehatdan membahas mengenai air bersih.


Bab III - 34


3.3.5

Peran Swasta Di Kabupaten Rokan Hulu, peran swasta maupun kerjasama antara pihak sawasta

dengan

pemerintah

daerah

dalam

penyediaan

layanan

maupun

pengelolaan/pengolahan air limbah domestik masih belum terbentuk. Tabel 3.10 Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di KabupatenRokan Hulu TahunMulai JenisKegiatan / Volume PotensiKer Operasi / KontribusiterhadapSanit jasama Jumlah Satuan Kontribusi asi

Nama No Provider / MitraPotensial 1 2 3 4 5 Sumber : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD

Oleh karena itu, strategi yang perlu disusun terkait dalam mendorong dan mengikutsertakan keterlibatan pihak swasta dalam sektor Air Limbah di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut : 1

Membuka kesempatan dan mendorong dunia usaha untuk dapat berkontribusi dan bahkan terlibat langsung dalam usaha pengelolaan air limbah domestik.

2

Mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha dan perorangan dalam keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan air limbah domestik oleh pemerintah daerah

3

Menciptakan iklim investasi bagi dunia usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

4

Meningkatkan keterlibatan dunia usaha melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) pada sub sektor pengelolaan air limbah domestik

5

Penyusunan regulasi khusus keterlibatan sektor swasta pada sub sektor pengelolaan air limbah domestik.


Bab III - 35


3.3.6. Pendanaan dan Pembiayaan Sumber-sumber pembiayaan berasal dari Pemerintah Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Pusat, Bantuan Luar Negeri dan masyarakat. Untuk air limbah domestik, komponen yang lebih dominan dalam membiayai adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, sebaliknya pada penanggulangan bencana , jalan negara, drainase makro pemerintah pusat lebih dominan. Pembiayan pengelolaan air limbah di Kabupaten Rokan Hulu masih bersumber pada dana APBD dimana untuk pertumbuhan rata-rata pembiayaan dari subsektor air limbah ini relatif cukup besar, yaitu sebesar Rp. 748.505.400,-. Dengan jumlah pendanaan investasi air limbah pada tahun 20011 sebanyak Rp. 769.100.00,- pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 1.102.437.000,- dan pada tahun 2013 juga dilakukan peningkatan pendanaan investasi air limbah menjadi Rp. 1.870.990.000,Sedangkan dana yang dikeluarkan untuk Operational dan Maintenance (OM) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tidak dianggarkan sama sekali. Dari jumlah sarana (MCK) yang telah di bangun pemerintah daerah dapat diperkirakan untuk pendanaan OM pada setiap tahunnya bisa dihitung, yaitu sebanyak Rp. 34.000.000,- pertahun. Untuk lebih jelasnya realisasi pendanaan sanitasi air limbah domestik di Kabupaten Rokan Hulu terlihat dari tabel 3.11 berikut :


Bab III - 36


Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi air limbah domestik

Sumber : Pokja Air Minum & Penyehatan Lingkungan Kabupaten Rokan HuluTahun 2011 – 2015 ( diolah )

Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah

Sumber : Pokja Air Minum & Penyehatan Lingkungan Kabupaten Rokan HuluTahun 2011 – 2015 ( diolah )


Bab III - 37


Potensi retribusi pengelolaan air limbah domestik sangatlah tinggi

apabila

menggunakan asumsi bisa dihitung dari jumlah kepala keluarga (KK) yang mempunyai tangki septik melalui kegiatan penyedotan lumpur tinja. Setiap tahunnya, retribusi ini sebenarnya bisa diandalkan sebagai pendapatan asli daerah ( PAD ) bagi APBD Kabupaten Rokan Hulu. Dari perhitungan menggunakan asumsi tersebut pertumbuhan, potensi retribusi yang di dapat dari komponen air limbah domestik tersebut sebanyak 102,92%.

3.3.7. Permasalahan mendesak Dari data yang telah dikumpulkan dan berdasarkan analisa yang telah dilakukan, didapatkan gambaran kondisi mengenai pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahan mendesak mengenai pengelolaan air limbah domestik dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini : Tabel 3.13 Permasalahan mendesak No

Permasalahan Mendesak

1. 2.

Belum ada daftar peraturan terkait pengelolaan air limbah domestik Belum ada alokasi dana OM dari sarana yang telah dibangun Pihak swasta belum ada yang telibat dalam pengelolaan air limbah 3. domestik Masyarakat masih ada yang memanfaatkan kebun, kolam, sungai dan 4. bahkan langsung ke saluran drainase sebagai tempat penyaluran akhir tinja Masih terdapat sebanyak 18,42% masyarakat yang mempunyai tangki 5. septik suspek tidak aman Tidak memadainya jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja (truk 6. tinja) untuk melayani layanan air limbah yaitu hanya terdapat 1 unit. 7. Belum ada IPAL dan IPLT sebagai sarana pengolahan terpusat 8. Belum ada kegiatan pemanfaatan daur ulang lumpur tinja (bio gas) Sumber : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan

3.4.

Pengelolaan Persampahan Rencana pengelolaan persampahan di Kabupaten Rokan Hulu akan dilaksanakan

sampai dengan jangka panjang dan sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah(Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2014 – 2034. Rencana jangka pendek– menengah lima tahun pertama pengelolaan sistem persampahan dengan menerapkan sistem Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 38


pembuangan. Pengelolaan persampahan di masa datang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta secara terpusat, artinya proses mulai dari pengumpulan sampah sampai dengan pengelolaan di TPA dikoordinir oleh pemerintah atau swasta. Karena keterbatasan pembiayaan pembangunan dari pemerintah, maka pelayanan terhadap masyarakat yang dipandang bersifat pengembalian modal investasi dapat diserahkan kepadapihak swasta dalam berbagai bentuk macam kerjasama pihak pemerintah masyarakat danswasta. Pola operasional pengelolaan persampahan adalah penduduk sebagian mengangkut sampah dari rumah tangga ke TPS terdekat.Kemudian dari TPSdiangkut dengan truk sampah ke TPA. Tetapi untuk penduduk yang berada di kawasan pusat kota langsung diangkut oleh truk sampah yang melalui jalan-jalan utama. Dampak negatif yang terjadi akibat pola operasional dan kondisi prasarana yang masih minim mengakibatkan masih menumpuknya jumlah timbulan sampah yang belum terangkut setiap hari terutama di kawasan pusat-pusat perdagangan dan pusat-pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. 3.4.1. Kelembagaan Aspek kelembagaan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Rokan Hulu berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Pada fungsi perencanaan untuk melakukan penyusunan target pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota, menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target dan menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada fungsi pengadaan sarana, untuk menyediakan sarana pewadahansampah di sumber sampah dan menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat sendiri. Membangun sarana tempat penampungan sementara (TPS), membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan membangun TPA dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Menyediakan sarana komposting dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan swasta. Untuk fungsi pengelolaan, mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS dilaksanakan oleh masyarakat. Mengelola sampah di TPS dan melakukan pemilahan sampah dilaksanakan oleh pihak swasta dan masyarakat. Kegiatan mengangkut sampah dari TPS ke TPA dan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 39


mengelola TPA dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Melakukan penarikan retribusi sampah dan memberikan izin usaha pengelolaan sampah dilaksankan oleh pemerintah daerah. Pada fungsi pengaturan dan pembinaan, untuk kegiatan mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengengkutan, personil, peralatan, dll), melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah, memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah ini merupakan kepentingan yang akan dilaksankan langsung oleh pemerintah daerah. Pada fungsi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kabupaten/kota, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat selengkapnya pada tabel 3.14 berikut :


Bab III - 40


Tabel 3.14 Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan persampahan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

PEMANGKU KEPENTINGAN Swasta

Masyarakat

V

-

-

Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target • Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA

V

-

-

V

-

-

Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Membangun sarana TPA

V

V

V

V

-

-

V

-

-

V

-

-

V

-

-

Menyediakan sarana pengelolaan sampah (komposting, pembangkit listrik, dll) PENGELOLAAN

V

V

V

PERENCANAAN •

FUNGSI

Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,

•

• • • • • •

•

Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS

V

V

V

•

Mengelola sampah di TPS

V

-

-

•

Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

V

V

-

•

Mengelola TPA

V

-

-

•

Melakukan pemilahan sampah

V

-

-

•

Melakukan penarikan retribusi sampah

V

-

-

•

Memberikan izin usaha pengelolaan sampah

V

-

-

Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI

V

-

-

V

-

-

V

-

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

V

-

-

V

-

-

V

-

-

PENGATURAN DAN PEMBINAAN • • • • • • •

Sumber : Survey kelembagaan, diskusi dan analisis Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015


Bab III - 41


Peraturan terkait pengelolaan dan pengolahan persampahan terdiri dari beberapa substansi seperti; target capaian layanan pengelolaan persampahan di kabupaten, kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan persampahan, kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan persampahan, kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan persampahandi hunian rumah dan membuang ke TPS, kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersil/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dan membuang ke TPS, pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengeturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, kerjasama pemerintah kabupaten dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah serta retribusi sampah atau kebersihan. Sementara di Kabupaten Rokan Hulu sendiri belum ada daftar peraturan untuk pengelolaan dan pengolahan persampahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.15 daftar peraturan terkait persampahan di Kabupaten Rokan Hulu.


Bab III - 42


Tabel 3.15 Daftar Peraturan Terkait Persampahan

Sumber : Survey kelembagaan, diskusi dan analisis Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015


Bab III - 43


3.4.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Manajemen persampahan Kabupaten Rokan Hulubelum mempunyai kekuatan dan dasar hukum yang diperdakan sendiri untuk mengaturnya.Seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat dan sebagainya. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, semua program pengelolaan sampah (kebersihan) yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program. Gambar 3.10 grafik yang menjelaskan mengenai pengelolaan sampah berdasarkan strata di Kabupaten Rokan Hulu, dari keseluruhan jumlah hasil survey menerangkan terdapat beberapa perilaku pengelolaan sampah di tingkat masyarakat antara lain; -

Dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang hanya sebanyak 0,17%.

-

Sampah dikumpulkan dan dibuang ke TPS hanya sebanyak 1,17% masyarakat saja,

-

Sampah dibakar sebanyak 88,96%

-

Sampah dibuang ke dalam lubang dan di tutup dengan tanah hanya sebanyak 0,50%.

-

Sampah dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah sebanyak 2,34%.

-

Sampah

dibuang

ke

saungai/kali/laut/danau

sebanyak

3,76%

masyarakat

melakukannya. -

Sampah dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan di biarkan sampai membusuk sebanyak 2,51%,

-

Lain – lain sebanyak 0,59%

Dan perilaku pengelolaan sampah yang mempunyai nilai pengaruh yang sangat besar yaitu sampah di bakar, hal ini merupakan permasalahan yang paling utama dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Rokan Hulu juga dikaitkan dengan kualitas pelayanan dan jumlah sarana pengangkutan sesuai dengan prioritas karena keterbatasan sumberdaya dari pengelola persampahan, yaitu; wilayah dengan pelayanan intensif seperti jalan protokol, atau pusat kota, wilayah dengan pelayanan sedang, misalnya daerah komersil dan permukiman teratur,

wilayah dengan pelayanan rendah, misalnya

daerah permukiman padat dan tidak teratur, wilayah tanpa pelayanan, terutama untuk daerah yang dinilai masih mempunyai daya dukung lingkungan yang tinggi. Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 44


Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah

BAGAIMANA SAMPAH RUMAH TANGGA DIKELOLA Dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang

0.59 0.50

3.76 2.34

2.51

0.17

1.17

Dikumpulkan dan dibuang ke TPS Dibakar Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah

88.96

Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah Dibuang ke sungai/kali/laut/danau

Sumber :Hasil analisis studi EHRA Dari gambar 3.11, grafik pengangkutan sampah di Kabupaten Rokan Hulu ada pengangkutan yang dilakukan tiap hari, tidak pernah dan bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Untuk pengangkutan sampah yang dilakukan setiap hari hanya sebanyak 50% penduduk yang terlayani.Dan ini artinya sebanyak 50% penduduk di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu belum terlayani oleh sistem pengangkutan persampahan.


Bab III - 45


Gambar 3.11 Grafik Pengangkutan Sampah

SEBERAPA SERING PETUGAS MENGANGKUT SAMPAH DARI RUMAH ?

50.0

50.0 Tiap hari Tidak pernah



Bab III - 46


Gambar 3.12Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan

Sumber : Hasil diskusi dan pemantauan di lapangan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 47


Tabel 3.16a Jumlah Timbulan Sampah Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu JUMLAH PENDUDUK NAMA KECAMATAN

KECAMATAN UJUNG BATU KECAMATAN ROKAN IV KOTO KECAMATAN RAMBAH KECAMATAN TAMBUSAI KECAMATAN KEPENUHAN KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KECAMATAN RAMBAH SAMO KECAMATAN RAMBAH HILIR KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KECAMATAN BANGUN PURBA KECAMATAN TANDUN KECAMATAN KABUN KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM KECAMATAN KEPENUHAN HULU KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO

WILAYAH WILAYAH PERDESAAN PERKOTAAN ORANG ORANG

VOLUME TIMBULAN SAMPAH TOTAL ORANG

WILAYAH PERDESAAN (%)

(M3/Hari)

WILAYAH PERKOTAAN (%)

(M3/Hari)

TOTAL (%)

(M3/Hari)

22,603.000 27,940.000 60,114.000 22,942.000 44,837.000 30,960.000 39,259.000 86,363.000 17,406.000 21,044.000 25,335.000 22,084.000 16,286.000 17,547.000 11,785.000

48,925.000 20,260.000 8,167.000 -

48,925.000 22,603.000 48,200.000 60,114.000 22,942.000 44,837.000 30,960.000 39,259.000 86,363.000 17,406.000 29,211.000 25,335.000 22,084.000 16,286.000 17,547.000 11,785.000

0.010 0.013 0.028 0.011 0.021 0.014 0.018 0.040 0.008 0.010 0.012 0.010 0.007 0.008 0.005

56.508 69.850 150.285 57.355 112.093 77.400 98.148 215.908 43.515 52.610 63.338 55.210 40.715 43.868 29.463

0.022 0.009 0.004 -

122.313 50.650 20.418 -

0.022 0.010 0.022 0.028 0.011 0.021 0.014 0.018 0.040 0.008 0.013 0.012 0.010 0.007 0.008 0.005

122.313 56.508 120.500 150.285 57.355 112.093 77.400 98.148 215.908 43.515 73.028 63.338 55.210 40.715 43.868 29.463

466,505.000

77,352.000

543,857.000

0.214

1,166.263

0.036

193.380

0.250

1,359.643

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan Analisis Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015


Bab III - 48


Tabel 3.16b Sistem Layanan Sampah Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT KE TPA

3R NAMA KECAMATAN

WILAYAH PERDESAAN (%)

KECAMATAN UJUNG BATU KECAMATAN ROKAN IV KOTO KECAMATAN RAMBAH KECAMATAN TAMBUSAI KECAMATAN KEPENUHAN KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KECAMATAN RAMBAH SAMO KECAMATAN RAMBAH HILIR KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KECAMATAN BANGUN PURBA KECAMATAN TANDUN KECAMATAN KABUN KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM KECAMATAN KEPENUHAN HULU KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO

( M3 )

WILAYAH PERKOTAAN (%)

( M3 )

TOTAL (%)

WILAYAH PERKOTAAN ( M3 )

(%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(M3/Hari)

TOTAL (%)

(M3/Hari)

26.391

32.280

26.391

32.280

80.257

40.650

80.257

40.650

58.773

12.000

58.773

12.000

5.94

3.280

5.941

3.280

88.210

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan Analisis Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015


Bab III - 49


Dari tabel 3.16a tersebut di atas, untuk cakupan layanan persampahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulubaru terlayani sebanyak 6.25% dari jumlah total jumlah penduduk. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari seluruh kecamatan adalah sebbesar 1359.64 M3, dimana untuk Dari keseluruhan kecamatan, jumlah kecamatan yang terlayani oleh layanan persampahan hanya ada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Rambah, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun. Di Kecamatan Rambah, timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 120.50 m3 dengan volume yang terlayani oleh institusi pengelola yaitu sebesar 40.65 m3.Di Kecamatan Ujung Batu menghasilkan timbulan sampah sebanyak 122.313 m3, sedangkan jumlah timbulan yang terlayani sebesar 32.28m3. Di Kecamatan Tandun timbulan sampah sebanyak 73.028 m3, dan untuk jumlah timbulan yang terlayani sebesar 12.00m3. Di Kecamatan Kabun timbulan sampah sebanyak 63.338m3, dan untuk jumlah timbulan yang terlayani sebesar 3.28 m3. Dari keseluruhan kecamatan tersebut belum ada kecamatan yang terlayani oleh 3R maupun institusi pengelola.


Bab III - 50


Tabel 3.17 Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan yang ada di Kabupaten/Kota No

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

Jumlah/ Kapasitas

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Ritasi /hari

Kondisi Berfungsi Tdk berfungsi (v) (vi)

Pengumpulan Setempat unit - Gerobak - Becak/Becak unit 2 1 berfungsi Motor Penampungan 2 Sementara unit 9 berfungsi - Bak Biasa unit - Container unit - Transfer Depo 3. Pengangkutan unit 8 2 berfungsi - Dump Truck unit 3 2 berfungsi - Pick Up unit 2 1 berfungsi - Arm Roll Truck unit - Compaction Truck (Semi) Pengolahan 4 Akhir Terpusat unit - TPS 3R - SPA (stasiun unit peralihan antara) 5 TPA/TPA Regional Ha - Sanitary landfill Ha - Controlled landfill Ha 10 2 berfungsi - Open dumping 6 Alat Berat unit - Bulldozerl unit - Whell/truck loader - Excavator / unit 2 berfungsi backhoe 7 IPL (Instalasi Pengolahan Lindi ) - sistem Sumber Data :Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu 2015

Keterangan (vii)

1


Tidak ada -

Tidak ada Tidak ada -

Tidak ada

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Tidak ada Tidak ada -

Tidak ada

Bab III - 51


Kondisi prasarana dan sarana persampahan di Kabupaten Rokan Hulu di jelas melalui tabel 3.17. Sarana yang telah ada tersebut antara lain; becak motor sebanyak 2 unit beroperasi setiap harinya 1 ritase dengan kondisi keseluruhannya masih bersfungsi dengan baik. Penampungan sementara terdiri dari bak biasa sebanyak 9 unit dengan kondisi masih berfungsi. Sarana pengangkutan berupa dump truck sebanyak 8 unit dioperasikan 2 ritasi perhari dengan kondisi masih berfungsi. Sarana pengolahan akhir terpusat (semi) TPS 3R belum ada. Di Kabupaten Rokan Hulu, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah terdapat 2 unit yaitu 1 unit di Kecamatan Rambah dan 1 unit lagi di Kecamatan Ujung Batu. Kedua TPA yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu masih menggunakan sistem open dumping sehingga perlu dilakukan perubahan sistem pemrosesan dengan sistem sanitary landfill. Dari 10 Ha luas lahan TPA yang ada, lahan yang digunakan saat sekarang ini seluas 1,4 Ha. Kondisi TPA sekarang ini masih berfungsi dengan sangat baik. Untuk pengoperasian pengolahan sampah di TPA terdapat 1 unit alat berat yaitu excavator dengan kondisi yang berfungsi dengan baik di setiap TPA.

3.4.3. Peran Serta Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berupa penanganan sampah di rumah masing-masing, tetapi belum dilakukan pemilahan di tingkat rumah tangga belum ada partisipasi secara khusus. Sebagian besar masyarakat melakukan pemusnahan sendiri dengan cara ditimbun di tanah kosong atau dibakar, terutama pada permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah yang belum terlayani oleh truck sampah. Umumnya pada pengelolaan sampah sudah melibatkan perempuan misalnya membakar dan menimbum sampah baik dari tingkat rumah tangga sampai tingkat kelurahan dan kecamatan.


Bab III - 52


Peta 3.3 Peta Cakupan Layanan Persampahan Di Kabupaten Rokan Hulu

Sumber : Hasil Analisis Pokja Air Minum & Penyehatan Lingkungan & Hasil Instrumen Profil Sanitasi 2015 Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 53


Dari Peta 3.3 diatas dapat kita lihat bahwa belum seluruh desa di Kabupaten Rokan Hulu yang telah terlayani oleh layanan persampahan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.2 TPA yang beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu berlokasi di TPA Tanjung Belit Kecamatan Rambah dan TPA Ujung Batu di Kecamatan Ujung Batu. Untuk TPA Tanjung Belit

air bersih PDAM. Dari data yang didapat, hanya 5

kecamatan yang sudah teraliri air bersih PDAM yaitu Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tandun, Kecamatan Tambusai dengan total kepala keluarga yang terlayani sebanyak 3,470 kk. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat hasil sebagai berikut : 1. Kecamatan Rambah, jumlah kelurahan/desa yang terlayani hanya 1 Kelurahan dan 2 Desa yaitu Kelurahan Rambah, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Pematang Berangan dengan total kepala keluarga yang terlayani sebesar 1358 KK. 2. Kecamatan Rambah Hilir, jumlah kelurahan/desa yang terlayani hanya 1 Desa yaitu Desa Rambah Hilir dengan total kepala keluarga yang terlayani sebesar 453 KK. 3. Kecamatan Ujung Batu, jumlah kelurahan/desa yang terlayani hanya 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Ujung Batu dengan total kepala keluarga yang terlayani sebesar 521 KK. 4. Kecamatan Tandun, jumlah kelurahan/desa yang terlayani hanya 1 Desa yaitu Desa Tandun dengan total kepala keluarga yang terlayani sebesar 344 KK. 5. Kecamatan Tambusai, jumlah kelurahan/desa yang terlayani hanya 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Tambusai Tengah dengan total kepala keluarga yang terlayani sebesar 764 KK. Tabel 3.18 Daftar Program/Kegiatan Layanan Persampahan Berbasis Masyarakat

No

Nama Program/ kegiatan

Pelaksana /PJ

Lokasi

Tahun Progra m/Kegia tan**)

Penerima manfaat ***) L

P

Kondisi Sarana Saat Ini **) Jumlah Sarana

Berfun gsi

Tidak Berfung si

Total Sumber Data :Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu 2015


Bab III - 54


Pengelolaan persampahan di tingkat kelurahan/kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ditangani langsung oleh masyarakat setempat dan ada juga yang dikelola oleh pihak swasta selaku pengumpul sampah dengan jenis tertentu. Pemilahan dan pengangkutan sampah di dan ke tempat penampungan sementara dilakukan oleh pihak laki-laki yang berada di lingkungan RT. Sedangkan untuk pemilahan sampah di tempat penampungan akhir dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Untuk penyapu jalan di lingkungan kelurahan dan perumahan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sementara pihak swasta yang mengumpulkan sampah juga melakukan kegiatan pengumpulan sampah dimulai dari pemilahan sampah yang ada di tempat penampungan sementara, kemudian melakukan pengangkutan sampah ke tempat penampungan sementara, pengangkutan sampah ke tempat penampungan akhir sampai dengan melakukan pemilahan sampah di tempat penampungan akhir. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan pengelolaan persampahan di tingkat kelurahan/kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.19 di bawah ini : Tabel 3.19 Pengelolaan Sarana Persampahan Oleh Masyarakat Pengelola No

Jenis Kegiatan

Lokasi

-

-

-

Lembaga

Kondisi

-

-

Kerjasam a dengan pihak lain

Keterang an

-

-

Sumber Data :Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu 2015

3.4.4. Komunikasi dan Media Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan kegiatan langsung pada masyarakat tentang pengelolaan limbah melalui Program penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat yang diadakan setiap tahunnya. Tujuan dari kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari pihak pemerintah tentang pedulinya pengolahan limbah domestik. Akan tetapi, perwujudan komunikasi yang menggunakan media masih belum dilakukan.


Bab III - 55


Gambar 3.13 Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti diKabupaten Rokan Hulu

Tidak Ada

19.20%


52.30%

4.80%

Cuci Tangan Pakai Sabun

7.10%

Air Limbah dan Jamban Keluarga

7.10% 9.50%

Air Bersih Masalah Sampah dan Kebersihan Lingkungan

Sumber : Data Sekunder, wawancara dengan SKPD Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat merupakan kegiatan komunikasi yang mencakup masalah air limbah masyarakat beserta jamban keluarga yang sehat, masalah pengelolaan sampah dilingkungan masyarakat dan kebersihan lingkungan, masalah saluran pembuangan saluran air kotor dan membahas mengenai air bersih. 3.4.5. Peran Swasta Dalam pengelolaan kegiatan pelayanan persampahan, selayaknya selain menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu khususnya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya juga bisa dikelola melalui kegiatan kemitraan dengan dunia usaha. Sampah yang dihasilkan setiap harinya, yang terdiri atas sampah organik dan anorganik, sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir, seharusnya bisa dipilah terlebih dahulu untuk kemudian diolah kembali sebagai bagian dari proses daur ulang. Dan kegiatan ini bisa melibatkan dunia usaha, karena memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan.


Bab III - 56


Tabel 3.20 Peran Swasta Dalam Penyediaan Layanan Pengelolaan Persampahan No

Nama Provider / MitraPotensial

1

LSM GAMRI

2

UD. MURDIONO UD. MARIO ABDURRAHMAN UD. SANUSI TPA SAMPAH PASIR PENGARAIAN TPA SAMPAH UJUNG BATU

3 4 5 6

TahunMulaiOperasi / Kontribusi

JenisKegiatan / KontribusiterhadapSanitasi

Volume/ Tahun

• Sosialisasi Pengolahan Sampah • GotongRoyong pengumpulan dan pembakaran sampah PemungutSampah

1x1 tahun 1x3 bulan 123,12

PemungutSampah

36

PemungutSampah

24

Pengolahan Sampah PengolahanSampah

PotensiKer jasama

44.938,80 32.659,16

Sumber Data :Pendataan di lapangan 3.4.6. Pendanaan dan Pembiayaan Sumber-sumber pembiayaan berasal dari Pemerintah Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Pusat, Bantuan Luar Negeri dan masyarakat. Untuk subsektor persampahan dominan dibiayai adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum menganggarkan dana untuk melakukan investasi di subsektor persampahan. Investasi baru dilaksanakan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dimana jumlah investasi yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebesar Rp. 212.880.000,- sedangkan investasi yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebesar Rp. 628.670.000,- dimana jumlah investasi yang terbesar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 2.476.460.660,-. Untuk Pembiayan pengelolaan Operasional dan Maintenance persampahan di Kabupaten Rokan Hulu masih bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu yang dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dimana pada tahun 2011 pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp. 1.028.217.100 sedangkan pada tahun 2014 pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp. 1.386.563.200,-. Untuk pertumbuhan rata-rata pembiayaan yang telah dilaksanakan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dari subsektor persampahan ini relatif cukup besar, yaitu sebesar Rp. 1.801.458.040,-.


Bab III - 57


Untuk lebih jelasnya realisasi pendanaan sanitasi komponen persampahan di Kabupaten Rokan Hulu terlihat dari tabel 3.11 berikut :


Bab III - 58


Tabel 3.21 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010 - 2015

Sumber : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan Tabel3.22 Realisasidan Potensi Retribusi Sampah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010 – 2015

No. 2. 2.a. 2.b.

SKPD Retibusi Sampah Realisasi Retribusi Potensi Retribusi

2015

2014

TAHUN 2013

2012

PERTUMBUHAN (%) 2011

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 4,269,624,000 4,268,304,000 4,438,944,000 3,528,216,000 2,354,256,000

0.00% 81.36%

Sumber : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan


Bab III - 59


Dari tabel 3.22 tersebut dijelaskan perhitungan perolehan potensi pertumbuhan retribusi sampah sebesar 81,36%. Maka diasumsikan apabila cakupan pelayan persampahan sebanjumlah kepala keluarga yang terlayani dan retribusi perkepala keluarga sebesar Rp.10.000 maka potensi retribusi pertahunnya dapat diperoleh seperti pada tabel tersebut diatas (angka merupakan hasil pembulatan). 3.4.7. Permasalahan mendesak Dari data yang telah dikumpulkan dan berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka didapatkan gambaran kondisi mengenai pengolahan persampahan di Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahan mendesak mengenai pengelolaan persampahan dapat dilihat pada tabel 3.23 di bawah ini : Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak No


1. 2. 3. 4.

Belum ada peraturan terkait pengelolaan dan pengolahan sampah Belum ada pemilahan sampah Sarana pengangkutan persampahan belum mencukupi TPA masih bersifat open dumping Tingkat layanan masih rendah/minim, sebanyak 93.51% masyarakat belum 5. terlayani pengangkutan sampah 6. Lembaga pengelolaan belum maksimal 7. Perilaku masyarakat tentang pengelolaan sampah masih rendah 8. 89 % pengelolaan sampah di masyarakat dengan cara dibakar Sumber : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan

3.5.

Pengelolaan Drainase Perkotaan Pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan Pengembangan Wilayah

berbasis Ekonomi dan Ekologi sabagaimana yang dicita-citakan dalam RPJP Kabupaten Rokan Hulu 2005 – 2025, salah satu strategi dibidang Perumahan dan Permukiman adalah Pembangunan Perumahan danPermukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, pemerataan kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dengan melibatkan peran serta swasta.


Salah satu arah

Bab III - 60


kebijakan dalam strategi ini antara lain ; penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di perumahan dan permukiman, penataan dan revitalisasi pemukiman kumuh. Pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai dan proporsional sudah merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi target Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam RPJP Tahun 2005 – 2025. Lingkungan Perumahan yang memadai dan proporsional tersebut dapat dilihat dari segi ketersediaan sarana dan prasarana maupun kualitas lingkungannya. Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman tidak terlepas dari pengelolaan sistem pengendalian genangan air yang disebut drainase. Drainase didefinisikan sebagai pembuangan air permukaan, baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Drainase perkotaan berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga tidak merugikan masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kelebihan air tersebut dapat berupa air hujan, air limbah domestik maupun air limbah industri. Oleh karena itu drainase perkotaan harus terpadu dengan sanitasi, sampah, pengendali banjir kota dan lainnya. Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan perumahan /permukiman yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaantanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir. Pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai dan proporsional tidak terlepas juga dari pembangunan dan pengelolaan drainase. Drainase dan Jalan Lingkungan merupakan prasarana yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang memadai. Banjir pada kawasan kota umumnya sangat mempengaruhi tingkat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, yang dapat menimbulkan kerugian harta benda. Sehingga dalam perencanaan drainase nanti harus perlu diperhatikan secara khusus agar bencana banjir dikawasan perkotaan dapat dihindari. Kabupaten Rokan Hulu masih kurang didukung oleh prasarana utilitas yang memadai, termasuk sistem pengaliran air hujan/drainase. Saluran drainase yang ada berupa saluran drainase jalan, namun tidak semua ruas jalan dibuat saluran drainasenya, seperti pada ruas Jalan Lintas Propinsi dan itu tidak seluruhnya ada dengan saluran yang permanen. Secara spesifik fungsi dan kegunaan drainase dapat disebutkan satu persatu, antara lain : Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 61


-

Mengeringkan bagian wilayah kota/lingkungan dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.

-

Mengalirkan air permukaan kebadan air penerima terdekat secepatnya.

-

Mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik.

-

Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah (konservasi air).

3.5.1. Kelembagaan Pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan drainase di Kabupaten Rokan Hulu adalah pemerintah daerah dan masyarakat, pihak swasta belum ada yang terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan drainase. Untuk lebih jelasnya mengenai daftar pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan drainase dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut : Tabel 3.24 Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Perkotaan FUNGSI PERENCANAAN • Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota • Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target • Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA • Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN • Membersihkan saluran drainase lingkungan • Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak • Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN • Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun • Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer • Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase perkotaan • Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kabupaten Swasta Masyarakat Rokan Hulu DISTRCK DISTRCK DISTRCK

-

DISTRCK

PHBL

DISTRCK DISTRCK DISTRCK

PHBL -

RT/RW RT/RW RT/RW

-

DISTRCK DISTRCK DISTRCK DISTRCK

-

Bab III - 62


drainase perkotaan MONITORING DAN EVALUASI • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase perkotaan • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase perkotaan

DISTRCK DISTRCK DISTRCK

-

DISTRCK -

Sumber : Survey kelembagaan, diskusi dan analisis Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Tabel tersebut diatas menjelaskan bahwa ; pada fungsi perencanaan ; untuk melakukan kegiatan menyusun target pengelolaan drainase perkotaan skala kabupaten/kota, menyusun rencana program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target, menyusun rencana anggaran program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada fungsi pengadaan sarana; menyediakan/membangun sarana drainase perkotaan, pemangku kepentingan yang telibat adalah pemerintah kabupaten dengan masyarakat. Pemerintah kabupaten melakukan pembangunan drainase permanen dengan konstruksi dan struktur yang terencana terhadap drainase yang sudah disediakan oleh masyarakat. Pada fungsi pengelolaan; membersihkan saluran drainase perkotaan, memperbaiki saluran drainase perkotaan yang rusak melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan yang melakukan pengecekan dan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase perkotaan) dalam mengurus IMB dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk fungsi pengaturan dan pembinaan, sepenuhnya di laksanakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan pada fungsi pengaturan dan pembinaan tersebut antara lain ; menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase perkotaan di wilayah yang akan dibangun, memastikan integrasi sistem drainase perkotaan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer, melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase perkotaan, Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase perkotaan. Begitu juga pada fungsi monitoring dan evaluasi sepenuhnya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan tersebut meliputi ; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota, Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase perkotaan, Melakukan


Bab III - 63


monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase perkotaan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase perkotaan. Tabel 3.25 Daftar Peraturan Drainase Perkotaan Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu Ketersediaan Peraturan

DRAINASE LINGKUNGAN • Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kab Rokan Hulu

• Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab Rokan Hulu dalam menyediakan drainase perkotaan

Ada (Sebutkan)

• Perda No.4 th 2009 tentang RPJP Kab Rohul 2005 – 2025 • Perkadistarcik No 1 th 2012 Renstra DISTARCIK 2011-2016

Pelaksanaan Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

Keterangan

V

V

• Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan

V

• Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase perkotaan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder

V

• Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase perkotaan sebagai saluran pematusan air hujan

V

Sumber : Survey kelembagaan, diskusi dan analisis Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Peratuan drainase terdiri dari beberapa substansi seperti ; target capaian pelayanan pengelolaan drainase, kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kabupaten dalam menyediakan drainase perkotaan, kwajiban dan sanksi bagi pemerintah daerah memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan, kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase perkotaan, kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase perkotaan sebagai saluran pematus air hujan. Di Kabupaten Rokan Hulu belum ada daftar peraturan drainase perkotaan yang diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan drainase. Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 64


3.5.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Berdasarkan fungsi pelayanan, sistem drainase lingkungan dibagi menjadi tiga bagian pokok yaitu: a. Sistem drainase lokal Yang termasuk dalam sitem drainase lokal adalah sistem saluran awal yang melayani suatu kawasan permukiman tertentu seperti komplek permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.Sistem ini melayani area kurang dari 10 ha, pengelolaan sistem drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang atau instansi lainya. b. Sistem drainase utama Yang termasuk dalam sistem drainase utama adalah saluran drainase primer, sekunder, dan tersier beserta bangunan kelengkapannya yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat. Pengelolaan sistem drainase utama merupakan tanggung jawab pemerintah kota. c. Pengendalian banjir (Flood Control) Adalah sungai yang melintasi wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air sungai, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia. Pengelolaan pengendalian banjir merupakan tanggung jawab Dinas PU dan Pera Bidang Pengairan atau sumberdaya air.

Berdasarkan fisiknya, sistim drainase terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier. a. Sistem saluran primer Adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran primer adalah badan pemerima air. b. Sistem saluran sekunder Adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaansekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan. c. Sistem saluran tersier Adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal.


Bab III - 65


Gambar 3.14 dibawah ini, grafik yang menunjukkan persentase jumlah rumah tangga yang mengalami banjir rutin menjelaskan bahwa secara keseluruhan dari jumlah strata desa/kelurahan sebanyak 49,6% rumah tangga mengalami banjir rutin, sedangkan rumah tangga yang tidak mengalami banjir rutin sebanyak 50,4%. Gambar 3.14 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami Banjir Rutin

APAKAH BANJIR BIASA TERJADI SECARA RUTIN ?

39.55

60.45

Ya Tidak



Bab III - 66


Gambar 3.15Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan

Sumber : Hasil diskusi dan pemantauan di lapangan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 67


Tabel 3.26 Cakupan wilayah genangan yang ada di Kabupaten/Kota Wilayah Genangan

Nama No

Infrastruktur

Kecamatan/

Luas

Ketinggian

Lama

Frekuensi

Penyebab

Jenis

keterangan

Kelurahan

(Ha)

(M)

(jam/hari)

(kali/tahun)

1,978

-

-

-

-

315

-

-

-

-

1

Kec. Ujung Batu

2

Kec. Rokan IV Koto

3

Kec. Rambah

1,496

-

-

-

-

4

Kec. Tambusai

7,273

-

-

-

-

5

Kec. Kepenuhan

1,007

-

-

-

-

6


2,825

-

-

-

-

7

Kec. Rambah Samo

689

-

-

-

-

8

Kec. Rambah Hilir

645

-

-

-

-

9

Kec. Tambusai Utara

997

-

-

-

-

10

Kec. Bangun Purba

255

-

-

-

-

11

Kec. Kabun

1,009

-

-

-

-

12

Kec. Tandun

5,292

-

-

-

-

13


1,897

-

-

-

-

14


207

-

-

-

-

15

Kec. Kepenuhan Hulu

379

-

-

-

-

16


205

-

-

-

-

26,469

-

-

-

-

Total

Sumber :Pengolahan Data Spatial


Bab III - 68


Tabel 3.27 Kondisi sarana dan prasarana drainase di Kabupaten/Kota

No

Jenis Prasarana / Sarana

(i)

(ii)

Satu an

Jumlah/ Kapasitas

(iii)

(iv)

Kondisi Berfung Tdk si berfungs i (v) (vi)

Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun) (vii)

1 2 3

Saluran Primer Saluran Sekunder Saluran Tersier - Bangunan 3. Pelengkap - Rumah Pompa unit unit - Pintu Air Sumber :DinasTata Ruang & Cipta Karya (TRCK) Kabupaten Rokan Hulu 2015 Tabel 3.26 menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data spasial, bahwa luas area genangan air yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu dari keseluruhan kecamatan berjumlah 26,469 Ha dari luas area wilayah. Sedangkan kondisi saranan dan prasarana saluran drainase yang ada yang ada di Kabupaten Rokan Hulu masih termasuk ke dalam jaringan saluran drainase tersier. kondisi jaringan drainase di Kabupaten Rokan Hulu masih berfungsi dan cukup untuk mengaliri air ke saluran pembuang yang menuju sungai. Tabel 3.27 tersebut diatas menjelaskan ; Hanya saja terdapat pada beberapa titik saluran drainase perkotaan yang perlu dilakukan perbaikan.


Bab III - 69


Peta 3.4 Peta Jaringan Drainase dan Wilayah Genangan Di Kabupaten Rokan Hulu

Sumber : Hasil Analisis Pokja Air Minum & Penyehatan Lingkungan & Hasil Instrumen Profil Sanitasi 2015 Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 70


Dari Peta 3.4 menjelaskan bahwa hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu terdapat area yang tergenang oleh banjir. Total luas genangan yang terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 26,469 Ha. Untuk melihat jumlah genangan di setiap kecamatan dapat kita lihat pada penjelasan sebagai berikut : 1. Kecamatan Ujung Batu : Luas genangan sebesar 1978 Ha 2. Kecamatan Rokan IV Koto : Luas genangan sebesar 315 Ha 3. Kecamatan Rambah : Luas genangan sebesar 1496 Ha 4. Kecamatan Tambusai : Luas genangan sebesar 7273 Ha 5. Kecamatan Kepenuhan : Luas genangan sebesar 1007 Ha 6. Kecamatan Kunto Darussalam : Luas genangan sebesar 2825 Ha 7. Kecamatan Rambah Samo : Luas genangan sebesar 689 Ha 8. Kecamatan Rambah Hilir : Luas genangan sebesar 645 Ha 9. Kecamatan Tambusai Utara : Luas genangan sebesar 997 Ha 10. Kecamatan Bangun Purba : Luas genangan sebesar 255 Ha 11. Kecamatan Tandun : Luas genangan sebesar 1009 Ha 12. Kecamatan Kabun : Luas genangan sebesar 5292 Ha 13. Kecamatan Bonai Darussalam : Luas genangan sebesar 1897 Ha 14. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam : Luas genangan sebesar 207 Ha 15. Kecamatan Kepenuhan Hulu : Luas genangan sebesar 379 Ha 16. Kecamatan Pendalian IV Koto : Luas genangan sebesar 205 Ha 3.5.3. Peran Serta Masyarakat Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Rokan Hulu masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat langsung dari kondisi lingkungan permukiman yang belum mempunyai jaringan drainase secara terstruktur. Hanya pada beberapa lokasi permukiman saja dilakukan pembangun drainase yang masih bersifat tradisional dan sederhana, hal ini dilakukan apabila terjadi banjir maka air yang menggenang bisa dialirkan. Disamping itu, masyarakat selalu mengharapkan uluran tangan dari Pemerintah daerah untuk dilakukan pembangunan drainase. Peran serta masyarakat yang bisa diharapkan dan dekat dengan kegiatan kesehatan adalah kader posyandu. Kader posyandu merupakan kader yang mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan masyarakat khususnya para ibu rumah tangga yang kesehariannya selalu melakukan aktifitas yang berhubungan dengan Saluran Drainase. Para kader Posyandu bisa diharapkan untuk memberikan bimbingan terhadap para ibu rumah tangga didalam hal Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 71


memberikan informasi betapa pentingnya kegiatan menjaga saluran drainase. Apabila Kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka persentase saluran drainase dalam kondisi buruk dapat menurun. Sehingga dari segi kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat.


Bab III - 72


Tabel 3.28 Daftar Program/Kegiatan Layanan Drainase Perkotaan Yang Berbasis Masyarakat


Bab III - 73



Bab III - 74


Sumber Data :Dinas Tata Ruang & Cipta Karya, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan ( 2015 )


Bab III - 75


Di Kabupaten Rokan Hulu, belum ada program/kegiatan layanan drainase perkotaan yang berbasis masyarakat dilakukan. Hal ini terjadi karena pembangunan drainase baik itu di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan di lingkup Wilayah Kabupaten Rokan Hulu pembangunannya secara keseluruhan dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembangunan jaringan drainase perkotaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu belum ada, karena pembangunan drainase perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tabel 3.29 Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan Oleh Masyarakat PENGELOLA NO

JENIS SARANA

LOKASI

IURAN LEMBAGA

1

KONDISI

KETERANGA N

Belum Ada

Sumber Data :Dinas Tata Ruang & Cipta Karya, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan ( 2015 )

3.5.4. Komunikasi dan Media Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan kegiatan langsung pada masyarakat tentang pengelolaan drainase melalui Program penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat yang diadakan setiap tahunnya. Tujuan dari kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari pihak pemerintah tentang pedulinya pengolahan drainase. Akan tetapi, perwujudan komunikasi yang menggunakan media belum dilakukan, baik itu media cetak maupun media elektronik.


Bab III - 76


Gambar 3.16 Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di kabupaten/Kota

Tidak Ada 19.20%


4.80% 7.10%

52.30%

7.10% 9.50%

Cuci Tangan Pakai Sabun Air Limbah dan Jamban Keluarga Air Bersih Masalah Sampah dan Kebersihan Lingkungan

Sumber : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat merupakan kegiatan komunikasi yang mencakup masalah air limbah masyarakat beserta jamban keluarga yang sehat, masalah pengelolaan sampah dilingkungan masyarakat dan kebersihan lingkungan, masalah saluran pembuangan (drainase)

saluran air kotor dan membahas mengenai air

bersih. 3.5.5. Peran Swasta Penyedia layanan (service provider) yang ada dalam pengelolaan drainase yang berasal dari dunia usaha maupun LSM di Kabupaten Rokan Hulu belum ada. Tabel 3.30 Penyedia layanan pengelolaan drainase perkotaan yang ada di Kabupaten/Kota PENGELOLA NO

JENIS SARANA

LOKASI

IURAN LEMBAGA

1

KONDISI

KETERANGA N

Belum Ada

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 77


3.5.6. Pendanaan dan Pembiayaan Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum menganggarkan dana untuk melakukan investasi di subsektor pengelolaan drainase. Investasi baru dilaksanakan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dimana jumlah investasi yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebesar Rp. 5.165.374.600,- sedangkan investasi yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.277.310.000,-. Untuk Pembiayan pengelolaan Operasional dan Maintenance pengelolaan drainase di Kabupaten Rokan Hulu belum dianggarkan. Untuk pertumbuhan rata-rata pembiayaan yang telah dilaksanakan dari tahun 2011 sampai tahun 2015dari subsektor persampahan ini relatif cukup besar, yaitu sebesar Rp. 4.165.700.940,-. Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi pendanaan investasi drainase perkotaan dijelaskan pada tabel 3.31 berikut :


Bab III - 78


Tabel 3.31 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Drainase Perkotaan

No. 3. 3.a. 3.b. 3.c.

SUB SEKTOR Drainse (3.a+3.b) Pendanan Investasi Drainase Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

TAHUN 2013

2015

2014

7,277,310,000 7,277,310,000 0.00%

5,286,420,100 5,286,420,100 0.00%

2012

3,099,400,000 3,099,400,000 0.00%

5,165,374,600 5,165,374,600 0.00%

RATA-RATA PERTUMBUHAN 2011 4,184,396,500 5,002,580,240 3,099,400,000 4,785,580,940 1,084,996,500 216,999,300 -

Sumber : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan Tabel 3.32 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Perkotaan

No.

SKPD

2015

2014

Retribusi Drainase 3. 3.a. Realisasi Retribusi 3.b. Potensi Retribusi Sumber : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan


TAHUN 2013 -

2012 -

PERTUMBUHAN (%) 2011 0.00% -

Bab III - 79


Dari tabel 3.32 tersebut dijelaskan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu belum ada potensi retribusi pengelolaan drainase untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga belum ada pemasukan ataupun potensi dari retribusi pengelolaan drainase. 3.5.7. Permasalahan mendesak Tabel 3.33 Permasalahan Mendesak No


1. 2. 3.

Belum ada peraturan terkait drainase perkotaan Belum adanya masterplan drainase perkotaan di seluruh kecamatan Sebanyak 39,55% rumah tangga mengalami banjir rutin (tahunan) Belum adanya kesadaran pada masyarakat akan pengelolaan 4. drainase 5. Estimasi Luas area genangan air sebesar 26,469 Ha Sumber : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan

3.6.

Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi

3.6.1.Pengelolaan Air Bersih Kebutuhan

air

bersih

merupakan

kebutuhan

yang

sangat

vital

bagi

manusia.Kebutuhan air bersih ini selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.Oleh karena itu PDAM harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada.Tingkat pelayanan PDAM Tirta Rokan Huluterhadap penduduk Kabupaten Rokan Hulumasih rendah (60%). Salah satu upaya yang dilakukan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut adalah dengan memperluas jangkauan pelayanan melalui peningkatan jumlah kapasitas produksi air bersih sehingga tercapai pemerataan pelayanan. Rencana pengembangan jaringan air bersih ini tidak dapat dilakukan sekaligus oleh PDAM berhubung bertahapnya proses pembangunan dan besarnya nilai investasi yang diperlukan. Di bawah ini merupakan tabel sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Rokan Hulu.


Bab III - 80


Peta 3.5Peta Cakupan Layanan Air Bersih

Sumber : Hasil Analisis Pokja Air Minum & Penyehatan Lingkungan & Hasil Instrumen Profil Sanitasi 2015


Bab III - 81


Dari Peta 3.5 diatas dapat kita lihat bahwa belum seluruh desa di Kabupaten Rokan Hulu yang telah terlayani oleh air bersih PDAM. Dari data yang didapat, hanya 5 kecamatan yang sudah teraliri air bersih PDAM yaitu Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tandun, Kecamatan Tambusai dengan total kepala keluarga yang terlayani sebanyak 3,470 kk. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat hasil sebagai berikut : 1. Kecamatan Rambah, jumlah kelurahan/desa yang terlayani hanya 1 Kelurahan dan 2 Desa yaitu Kelurahan Rambah, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Pematang Berangan dengan total kepala keluarga yang terlayani sebesar 1358 KK. 2. Kecamatan Rambah Hilir, jumlah kelurahan/desa yang terlayani hanya 1 Desa yaitu Desa Rambah Hilir dengan total kepala keluarga yang terlayani sebesar 453 KK. 3. Kecamatan Ujung Batu, jumlah kelurahan/desa yang terlayani hanya 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Ujung Batu dengan total kepala keluarga yang terlayani sebesar 521 KK. 4. Kecamatan Tandun, jumlah kelurahan/desa yang terlayani hanya 1 Desa yaitu Desa Tandun dengan total kepala keluarga yang terlayani sebesar 344 KK. 5. Kecamatan Tambusai, jumlah kelurahan/desa yang terlayani hanya 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Tambusai Tengah dengan total kepala keluarga yang terlayani sebesar 764 KK.


Bab III - 82


Gambar3.16 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak

SUMBER AIR MINUM DAN MEMASAK 2.000 1.833 .083 .167 2.417 1.917 .917 .833 0.667 0.750 0.583 0.417 13.250 11.750

Lainnya Air Dari Waduk / Danau Air Dari Sungai Air Hujan Mata Air Tidak terlindungi Mata Air Terlindungi Air Sumur Gali Tidak Terlindung Air Sumur Gali Terlindung

17.583 13.583 3.917 3.833 0.083 0.083 0.583 0.500 9.667

Air Sumur Pompa Tangan Air Kran Umum -PDAM / PROYEK Air Hidran Umum - PDAM Air Ledeng Dari PDAM Air Isi Ulang

1.167 9.500

Air Botol Kemasan .0

20.0

Masak

61.083 49.750

Minum

40.000 40.0

60.0

80.0

100.0

Sumber :Hasil analisis studi EHRA Dari gambar 3.16diatas dapat diketahui bahwa akses sumber air yang ada pada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu tertinggi yaitu bersumber pada air sumur gali terlindungi. Akses dengan sumber air sumur gali terlindungi yang digunakan untuk air minum sebesar 49,75 %, untuk penggunaan masak sebesar 61,08 %. Sedangkan sumber air minum isi ulang yang digunakan untuk minum cukup tinggi sebesar 40,00 %. Tabel 3.34 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten/Kota No 1 2 3

Uraian Pengelola Tingkat Pelayanan Kapasitas Produksi

4 5

Satuan

Sistem Perpipaan

Keterangan

% Total Lt/detik Lt/detik Unit

Kapasitas Terpasang Jumlah Sambungan Rumah (Total) 6 Jumlah Kran Air Unit 7 Kehilangan Air (UFW) % 8 Retribusi/Tarif (rumah tangga) M3 9 Jumlah pelanggan per kecamatan Sumber : PDAM Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Bab III - 83


3.6.2. Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia. Limbah merupakan buangan atau sesuatu yang tidak terpakai berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera dan penyakit lainnya. Air limbah tersebut harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran. Dalam dunia arsitektur ada metode yang bisa diterapkan dalam merencanakan pengolahan limbah rumah tangga yaitu dengan : •

Membuat saluran air kotor

•

Membuat bak peresapan

•

Membuat tempat pembuangan sampah sementara Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut ;

1) Tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya baik air dipermukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah. 2) Tidak mengotori permukaan tanah. 3) Menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah. 4) Mencegah berkembang biaknya lalat dan Rokan Hulu lain. 5) Tidak menimbulkan bau yang mengganggu. 6) Konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah. 7) Jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 m.

Pengelolaan yang paling sederhana adalah pengelolaan dengan menggunakan pasir dan benda-benda terapung melalui bak penangkap pasir dan saringan. Benda yang melayang dapat dihilangkan oleh bak pengendap yang dibuat khusus untuk menghilangkan minyak dan lemak. Lumpur dari bak pengendap pertama dibuat stabil dalam bak pembusukan lumpur, di mana lumpur menjadi semakin pekat dan stabil, kemudian dikeringkan dan dibuang. Pengelolaan sekunder dibuat untuk menghilangkan zat organik melalui oksidasi dengan menggunakan saringan khusus. Pengelolaan secara tersier hanya untuk membersihkan


Bab III - 84


saja. Cara pengelolaan yang digunakan tergantung keadaan setempat, seperti sinar matahari, suhu yang tinggi di daerah tropis yang dapat dimanfaatkan. Industri rumah tangga seperti industri tempe, tahu, rumah makan, dan lain-lain perlu dikelola. Limbah dari industri rumah tangga tersebut menimbulkan bau yang tidak enak dan mengganggu lingkungan sekitarnya. Salah satu cara mengelola limbah industri rumah tangga adalah dengan membuat 3 bak. Ketiga bak tersebut digunakan sebagai tempat pengendapan limbah secara bertahap. Dengan demikian air limbah yang keluar dari bak terakhir sudah tidak membahayakan lagi. Air limbah dapat berupa limbah dari pabrik roti, tahu/tempe, meuble, kue, dodol, dsb. Kotoran air limbah yang masuk ke bak I, akan mengapung. Pada bagian bawah limbah melalui pipa akan terus mengalir ke bak II. Lemak akan tertinggal dan akan menempel pada dinding. Untuk mengambil lemak perlu diserok. Dalam Bak II limbah akan mengalami pengendapan, terus ke bak III begitu juga. Dari pipa pralon pada bak III air limbah akan keluar dan sudah tidak membahayakan lagi. Untuk membawa lumpur diperlukan kecepatan 0.1m/detik dan untuk membawa pasir kasar perlu kecepatan 0,2m/detik. Tabel 3.35 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten/Kota Jenis Industri Rumah Tangga Industri roti

Lokasi Ujung Batu, Rambah, Rambah Samo

Jumlah industri RT 5

Jenis Pengolahan

Belum ada unit pengolahan limbah Industri Kue Ujung Batu, Rambah, 15 Belum ada kering/basah Rambah Samo, unit Rambah Hilir, Pagaran pengolahan Tapah, Kabun, Tandun limbah Industri Keripik Rambah, Rambah 8 Belum ada Samo, Rambah Hilir unit pengolahan limbah Industri Bakso Rambah, Ujung Batu 5 Belum ada unit pengolahan limbah Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015


Kapasitas (m3/hari) 0,25 – 0,5

0,25 – 0,5

0,25 – 0,5

0,25 – 0,5

Bab III - 85


3.6.3. Pengelolaan Limbah Medis Limbah Rumah Sakit adalah tergolong limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yang penanganannya diperlukan perlakuan khusus dan tidak boleh ditangani secara sembarangan dan dibuang di tempat pembuangan sampah yang ada. Untuk membantu memecahkan persoalan dalam pengolahan limbah medis padat/cair infeksius diperlukan suatu manajemen untuk pengolahan limbah medis padat/cair infeksius yang professional yang memiliki ijin dan dapat memberikan jasa terpadu dan terintegrasi dengan memenuhi persyaratan dan perundangan yang ada. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas diperlukan investasi untuk mendirikan suatu instalasi pengolahan limbah rumah sakit dan limbah medis padat/cair infeksius yang menggunakan suatu teknologi mutakhir dalam pemusnahan limbah B3 tersebut yang dimonitor oleh tim ahli sehingga limbah tersebut dapat perlakukan menjadi ramah lingkungan. Pengolahan dan pengelolaan limbah RS dilakukan dengan berbagai cara. Yang diutamakan adalah sterilisasi, yakni berupa pengurangan (reduce) dalam volume, penggunaan kembali (reuse) dengan sterilisasi lebih dulu, daur ulang (recycle), dan pengolahan (treatment) (Slamet Riyadi, 2000). Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan kodifikasi dengan warna yang menyangkut hal-hal berikut : 1.

Pemisahan Limbah -

Limbah harus dipisahkan dari sumbernya

-

Semua limbah beresiko tinggi hendaknya diberi label jelas m

-

Perlu digunakan kantung plastik dengan warna-warna yang berbeda yang menunjukkan kemana kantong plastik harus diangkut untuk insenerasi atau dibuang (Koesno Putranto. H, 1995).

2.

Penyimpanan Limbah Di beberapa Negara kantung plastik cukup mahal sehingga sebagai gantinya dapat digunakan kantung kertas yang tahan bocor (dibuat secara lokal sehingga dapat diperloleh dengan mudah)kantung kertas ini dapat ditempeli dengan strip berwarna, kemudian ditempatkan di tong dengan kode warna di bangsal dan unit-unit lain.

3.

Penanganan Limbah -

Kantung-kantung dengan warna harus dibuang jika telah terisi 2/3 bagian. Kemudian diikat bagian atasnya dan diberi label yang jelas.


Bab III - 86


-

Kantung harus diangkut dengan memegang lehernya, sehingga jika dibawa mengayun menjauhi badan, dan diletakkan di tempat-tempat tertentu untuk dikumpulkan

-

Petugas pengumpul limbah harus memastikan kantung-kantung dengan warna yang sama telah dijadikan satu dan dikirimkan ke tempat yang sesuai

-

Kantung harus disimpan pada kotak-kotak yang kedap terhadap kutu dan hewan perusak sebelum diangkut ketempat pembuangan.

4.

Pengangkutan limbah Kantung limbah dipisahkan dan sekaligus dipisahkan menurut kode warnanya.Limbah bagian bukan klinik misalnya dibawa ke kompaktor, limbah bagian Klinik dibawa ke insenerator. Pengangkutan dengan kendaraan khusus (mungkin ada kerjasama dengan dinas pekerja umum) kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah tersebut sebaiknya dikosongkan dan dibersihkan setiap hari, jika perlu (misalnya bila ada kebocoran kantung limbah) dibersihkan dengan menggunakan larutan klorin.

5.

Pembuangan limbah Setelah dimanfaatkan dengan kompaktor, limbah bukan klinik dapat dibuang di tempat penimbunan sampah (Land-fill site), limbah klinik harus dibakar (insenerasi), jika tidak mungkin harus ditimbun dengan kapur dan ditanam. Limbah dapur sebaiknya dibuang pada hari yang sama sehingga tidak sampai membusuk.

Tabel 3.36 Pengelolaan Limbah Medis Di Fasilitas-Fasilitas Kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi

Jenis Pengolahan Limbah Medis

1. Rumah Sakit Umum Daerah 2. Rumah Sakit Awal Bros

Kecamatan Rambah Incenerator Kecamatan Ujung Incenerator Batu 3. Puskesmas Rambah Kecamatan Rambah Incenerator 4. Puskesmas Ujung Batu Kecamatan Jaluko Incenerator Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Kapasitas (m3/hari) 0,5 – 2,5 0,5 – 2,5 0,5 – 2,5 0,5 – 2,5

Di KabupatenRokan Hulu, pengelolaanlimbah medis dilakukan dengan menggunakan incenerator di 2 unit rumah sakit dan 2 unit di puskesmas yang berada di beberapa kecamatan. Sarana incenerator tersebut berada di Rumah Sakit Umum Daerahn, Rumah Sakit Awal Bros, Puskesmas Rambah, Puskesmas Ujung Batu. Dari Kapasitas limbah medis yang tercantum di tabel merupakan jumlah estimasi limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit dan puskesmas yang ada.


Bab III - 87

Pokja AMPL KabupatenRokanHulu

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG SEDANG DIRENCANAKAN

4.1

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi Rencana program dan kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait

sanitasi tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hulu adalah ; Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan Program pengembangan lingkungan sehat. Dengan indikasi perkiraan kebutuhan biaya dan sumber pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah : Tabel 4.1 Rencana Program Dan Kegiatan PHBS Terkait Sanitasi Tahun2016 NO

NAMA PROGRAM / KEGIATAN

SATUAN

VOLUME

BIAYA

SUMBER

(Rp)

DANA

SKPD PENANGGUNG JAWAB

DOKUMEN PERENCANAAN

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat APBD

Pengembangan Media 1

Promosi dan Informasi

Kegiatan

1

500.000.000

sadar Hidup Sehat

Kabupaten Rokan

Dinas Kesehatan

KUA PPAS

Dinas Kesehatan

KUA PPAS

Dinas Kesehatan

KUA PPAS

Dinas Kesehatan

KUA PPAS

Dinas Kesehatan

KUA PPAS

Hulu APBD

2

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Kegiatan

1

500.000.000

Kabupaten Rokan Hulu APBD

Peningkatan 3

Pemanfaatan Sarana

Kegiatan

1

2.200.000.000

Kesehatan

Kabupaten Rokan Hulu

Program Upaya Kesehatan Masyarakat APBD 1

Penyelenggaran Penyehatan Lingkungan

Kegiatan

1

700.000.000


Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1

Sosialisasi Kebijakan

Kegiatan

BukuPutihSanitasi (BPS) KabupatenRokanHulu Tahun 2015

1

500.000.000

APBD

Bab IV - 1


Lingkungan Sehat


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Pada tahun 2015, kegiatan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) terkait sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu yaitu ; Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program pengembangan lingkungan sehat. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan dari program tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : Tabel 4.2 Kegiatan PHBS Terkait Sanitasi Yang Sedang Berjalan NO

NAMA PROGRAM / KEGIATAN

SATUAN

VOLUME

BIAYA

SUMBER

LOKASI

PELAKSANA

(Rp)

DANA

KEGIATAN

KEGIATAN

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan 1

Media Promosi Dan Informasi Sadar

APBD Kegiatan

1

224.280.000

Hidup Sehat

Masyarakat Pola

APBD Kegiatan

1

129.719600

Hidup Sehat

Pemanfaatan Sarana

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 APBD

Peningkatan 3

Rokan Hulu Tahun 2015

Penyuluhan 2

Kabupaten

Kegiatan

1

1.469.340.920

Kesehatan

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Seluruh Desa Di Kabupaten Rokan Hulu

Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyelenggaran 1

Penyehatan

APBD Kegiatan

1

124.194.100

Lingkungan

Kabupaten

15 Desa

Rokan Hulu

Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

APBD Kegiatan

1

72.728.800


5 Kecamatan

Dinas Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015


Bab IV - 2


Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dengan dibiayai oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaram 2015 terdapat 3 kegiatan,yaitu : 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 224.220.000,2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 129.719.600,3. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan dengan biaya yang dibutuhkan sebesarRp. 1.469.340.920,-

Untuk Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dengan dibiayai oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaram 2015 terdapat 1 kegiatan,yaitu : 1. Penyelenggaran Penyehatan Lingkungan dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 124.194.100,-

Untuk Program Pengembangan Lingkungan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dengan dibiayai oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaram 2015 terdapat 1 kegiatan,yaitu : 1. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 72.728.200,4.2.

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Rencana program dan kegiatan pengelolaan air limbah dari dinas pendidikan berupa

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, didalamnya terdapat program pembangunan sarana air bersih dan sanitary yang akan di laksanakan dibeberapa Sekolah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Begitu juga untuk sekolah menengah pertama dan menengah atas, pada tahun 2016 akan derencanakan kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik di tahun 2016 Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :


Bab IV - 3


Tabel 4.3 RencanaProgram dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik NAMA NO

PROGRAM /

SATUAN

VOLUME

KEGIATAN

BIAYA

SUMBER

(Rp)

DANA


DOKUMEN PERENCANAAN

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan 1

Sarana Air Bersih

Kegiatan

1

70.000.000

dan Sanitasi

APBD

Dinas

Kabupaten

Pendidikan,

Rokan Hulu

Pemuda dan

KUA PPAS

Olahraga

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan 1

Sarana Air Bersih

Kegiatan

dan Sanitasi

1

225.000.000

APBD

Dinas

Kabupaten

Pendidikan,

Rokan Hulu

Pemuda dan

KUA PPAS

Olahraga

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu


Bab IV - 4


Tabel 4.4 Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Sedang Berjalan NAMA NO

PROGRAM /

SATUAN

VOLUME

BIAYA

SUMBER

(Rp)

DANA

- 35.000.000

APBD

LOKASI KEGIATAN

PELAKSANA KEGIATAN

KEGIATAN Program Pendidikan Anak Usia Dini 1

Pembangunan

Kegiatan

5

Sarana Air

-

Kabupaten

Bersih dan

- 35.000.000

Rokan Hulu

Pembangunan WC KB Melati 2 Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir

-

Sanitasi

Pembangunan WC TK Mawar Desa Pasir Utama

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kecamatan Rambah Hilir -

- 35.000.000

Pembangunan WC KB Melati 3 Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir

-

- 35.000.000

Pembangunan WC KB Mekar Jaya Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir

-

- 35.000.000

Pembangunan WC RA Ar-Raudah Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1

Pembangunan

Kegiatan

2

- 1.350.000

Sarana Air Bersih dan

APBD

-

Konsultan Pengawasan Untuk Pembangunan MCK

Kabupaten - 45.000.000

Rokan Hulu

Dinas Pendidikan, Pemuda dan

-

Pembangunan MCK SMPN 4 Bonai Darussalam

Olahraga

Sanitasi


Bab IV - 5


Program Pendidikan Menengah 1

Pembangunan

Kegiatan

3

- 3.000.000

Sarana Air Bersih dan

APBD

-

Kabupaten - 5.000.000

Rokan Hulu

Konsultan Perencanaan Pembangunan MCK SMAN 1 Tandun

-

Sanitasi

Konsultan Pengawasan Pembangunan MCK SMAN

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1 Tandun - 200.000.000

-

Pembangunan MCK SMAN 1 Tandun

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaram 2015 terdapat 5kegiatan,yaitu : 1.

Pembangunan WC KB Melati 2 Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir dibutuhkan dana sebesar Rp. 35.000.000,-

2.

Pembangunan WC TK Mawar Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir dibutuhkan dana sebesar Rp. 35.000.000,-

3.

Pembangunan WC KB Melati 3 Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir dibutuhkan dana sebesar Rp. 35.000.000,-

4.

Pembangunan WC KB Mekar Jaya Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir dibutuhkan dana sebesar Rp. 35.000.000,-

5.

Pembangunan WC RA Ar-Raudah Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilirdibutuhkan dana sebesar Rp. 35.000.000,-


Bab IV - 6


Untuk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu dengan dibiayai oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaram 2015 terdapat 2kegiatan,yaitu : 1.

Pembangunan MCK SMPN 4 Bonai Darussalamdengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 45.000.000,-

2.

Konsultan

Pengawas

Pembangunan

MCK

SMPN

4

Bonai

Darussalamdengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.350.000,-

Untuk Program Pendidikan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu dengan dibiayai oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaram 2015 terdapat 3 kegiatan,yaitu : 1.

Pembangunan MCK SMAN 1 Tandun dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 200.000.000,-

2.

Konsultan Pengawas Pembangunan MCK SMAN 1 Tandun dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 5.000.000,-

3.

Konsultan Perencanaan Pembangunan MCK SMAN 1 Tandun dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.000.000,-

4.3.

Peningkatan Pengelolaan Persampahan Rencana peningkatan pengelolaan persampahan di Kabupaten Rokan Hulu

akan direncanakan melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dengan rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini : Tabel 4.5 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2016 NAMA NO

PROGRAM /

SATUAN

VOLUME

KEGIATAN

BIAYA

SUMBER

(Rp)

DANA


DOKUMEN PERENCANAAN

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan 1

Prasarana dan Sarana

APBD Kegiatan

1

Persampahan

5.150.000.000

Kabupaten

Dinas Tata Ruang

Rokan

dan Cipta Karya

Hulu

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu BukuPutihSanitasi (BPS) KabupatenRokanHulu Tahun 2015

Bab IV - 7

KUA PPAS


Tabel 4.6 Kegiatan Pengelolaan Persampahan Yang Sedang Berjalan NAMA NO

PROGRAM /

SATUAN

VOLUME

BIAYA

SUMBER

(Rp)

DANA

LOKASI KEGIATAN

PELAKSANA KEGIATAN

KEGIATAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1

Penyediaan

Kegiatan

5

-

163.400.000

APBD

-

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Prasarana dan

-

522.150.000

Kabupaten

-

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

Sarana

-

41.250.000

Rokan Hulu

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan

Pengelolaan

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpan

Persampahan

-

125.000.000

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaaan Alat Pembersih

-

-

200.000.000

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan Pengadaan Jalan

2

Peningkatan

Kegiatan

2

-

96.000.000

Operasi dan Pemeliharaan

APBD

-

Kabupaten -

100.000.000

Rokan Hulu

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Operasi Pemeliharaan TPA

-


Belanja Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu


Bab IV - 8


Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaram 2015 terdapat 2 kegiatan,yaitu : 1.

Pada kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan terdapat beberapa kegiatan diantaranya :

-

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 163.400.000,-

-

Belanja Pakaian Kerja Lapangan untuk tenaga kebersihan dan pertamanan dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 522.150.000,-

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpanan dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 41.250.000,-

-

Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Pembersih dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 125.000.000,-

-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Oengadaan Jalan menuju TPA Tanjung Belit dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 200.000.000,-

2.

Pada kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasrana dan Sarana Persampahan terdapat beberapa kegiatan diantaranya :

-

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Operasi Pemeliharaan TPA dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 96.000.000,-

-

Belanja Pemeliharaan Lahan TPA Pasir Pengaraian dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 100.000.000,-

4.4.

Peningkatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Rencana program dan kegiatan peningkatan pengelolaan drainase di

Kabupaten Rokan Hulu masih dalam bentuk pembangunan fisik yang bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu sebanyak Rp.44.484.605.000, dimana pembangunan drainase ini mencakup beberapa titik yang menyebar di wilayah perkotaan maupun perdesaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan untuk pengelolaan drainase di Kabupaten RokanHulu pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : BukuPutihSanitasi (BPS) KabupatenRokanHulu Tahun 2015

Bab IV - 9


Tabel 4.7 RencanaProgram Dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Tahun 2016 NAMA NO

PROGRAM /

SATUAN

VOLUME

KEGIATAN

BIAYA

SUMBER

(Rp)

DANA


DOKUMEN PERENCANAAN

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong APBD

Pembangunan 1

Saluran

Kegiatan

1

Drainase

44.484.605.000

Kabupaten

Dinas Tata Ruang

Rokan

dan Cipta Karya

Hulu

Sumber : Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu

Pada tahun 2015, Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembangunan drainase melalui program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang ada pada 64 lokasi pembangunan di beberapa bagian wilayah kecamatan dan desa. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan pengelolaan drainase yang sedang berjalan di Kabupaten RokanHulu dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini :


Bab IV - 10

KUA PPAS


Tabel 4.8 Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Yang Sedang Berjalan NAMA NO

PROGRAM /

SATUAN

VOLUME

BIAYA

SUMBER

(Rp)

DANA

LOKASI KEGIATAN

PELAKSANA KEGIATAN

KEGIATAN Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong 1

Belanja Jasa

Kegiatan

1

-

50.000.000

Konsultansi

APBD

-

Kabupaten

Pengawasan

-

50.000.000

Rokan Hulu

Pengawasan Pembangunan Drainase Wilayah A ( 1 Kegiatan )

-


Pengawasan Pembangunan Drainase Wilayah B ( 1 Kegiatan )

2

Belanja

Kegiatan

1

-

113.050.000

Modal Jalan, Irigasi dan

APBD

-

Kabupaten -

85.000.000

Rokan Hulu

( Kampung Bukit Indah ) (133 Meter ) -

Jaringan Pengadaan

-

170.000.000

-

dan Cipta Karya

Pembangunan Drainase di Depan CFC Ujung Batu

Pembangunan Drainase ( Dusun I dan II ) Desa Tanjung Belit ( 200 Meter )

-

195.500.000

-

Pengaman Sungai

Dinas Tata Ruang

Kec. Ujung Batu ( 100 Meter )

Bangunan Pembuang

Pembuatan Parit Depan PAUD – Jalan KH. Dewantara

Pembangunan Drainase Dusun Kampung Baru – Dusun Ngarai Desa Koto Tinggi ( 230 Meter )

-

127.500.000

-

Pembangunan Drainase Desa Suka Maju ( 150 Meter )

-

195.500.000

-

Pembangunan Drainase Desa Rambah Tengah Barat ( 230 Meter )


Bab IV - 11


-

195.500.000

-

Pembangunan Drainase Jalan Almuttaqin Desa Rambah Tengah Utara ( 230 Meter )

-

127.500.000

-

Pembangunan Drainase Desa Rambah tengah Hilir ( 230 Meter )

-

195.500.000

-

Pembangunan Drainase Jalan Damai ( RT 04 / RW 01 Dusun III ) Desa Rambah tengah Utara ( 230 Meter )

-

127.500.000

-

Pembangunan Drainase jalan Al-Muttaqin Desa Rambah Tengah Utara ( 150 Meter )

-

195.500.000

-

Pembangunan Drainase Desa Rambah Tengah Hilir ( 230 Meter )

-

195.500.000

-

Pembangunan Drainase Dusun Surau Tinggi Utara Desa Rambah (230 Meter )

-

170.000.000

-

Pembangunan Drainase Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah samo ( 200 Meter )

-

159.800.000

-

Pembangunan Drainase Lingkungan Tanjung Harapan Kelurahan Pasir Pengaraian ( 188 Meter )

-

195.500.000

-

Pembangunan Drainase di Lingkungan Lenggopan Pasir Pengaraian ( 230 Meter )

-

150.000.000

-

Pembangunan Drainase Komplek Rumah Kopel Koto Tinggi ( 1 Kegiatan )


-

127.500.000

-

Pembangunan Drainase di Desa Mahato ( 131 Meter )

-

102.000.000

-

Drainase Jalan Kantor Desa Sontang ( 120 Meter )

Bab IV - 12


-

99.450.000

-

Pembangunan Drainase Dusun Pasir Putih Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu ( 117 Meter )

-

199.750.000

-

Pembangunan Drainase Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu ( 235 Meter)

-

149.600.000

-

Pembangunan Drainase Dusun I Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara RT 06 / 02 ( 176 Meter )

-

170.000.000

-

Pembangunan Drainase Desa Menaming Kecamatan Rambah ( 200 Meter )

-

159.800.000

-

Pembangunan Drainase Di Lingkungan Pasar Lama Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah ( 188 Meter )

-

170.000.000

-

Pembangunan Drainase Jalan Ikhlas Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah ( 200 meter )

-

199.750.000

-

Pembangunan Drainase Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto ( 235 Meter )

-

109.650.000

-

Pembangunan Drainase……. ( 129 meter )

-

199.750.000

-

Pembangunan Drainase Pasir Lama Dalu-dalu Kelurahan Tambusai Tengah (235 Meter )

-

199.750.000

-

Pembangunan Drainase Gg Horas Kecamatan Ujung Batu ( 235 Meter )

-

199.750.000

-

Pembangunan Drainase Di Jalan Datuk Magek Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu ( 235 Meter )

-


125.800.000

-

Pembangunan Drainase Kelurahan Ujung Batu

Bab IV - 13


Kecamatan Ujung Batu ( 148 Meter ) -

195.500.000

-

Pembangunan Drainase Di Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir ( 230 Meter )

-

127.500.000

-

Pembangunan Drainase Di Muara Musu Kecamtan Rambah Hilir ( 230 Meter )

-

127.500.000

-

Pembangunan DrainaseDi Kelurahan Ujung Batu ( 117 Meter )

-

127.500.000

-

Pembangunan Lanjutan Drainase Dusun Kuala Tambusai Utara Sei Kumango ( 117 meter )

-

127.500.000

-

Pembangunan Drainase Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung batu ( 117 Meter )

-

127.500.000

-

Pembangunan Drainase Dusun Petakur Atas Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu ( 117 Meter )

-

170.000.000

-

127.500.000

-

199.750.000

Pembangunan Drainase Di Komplek Perumahan Gaharu Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah ( 200 Meter )

-

Pembangunan Drainase Dusun Rantau Kayu Kuning Desa Rantau Panjang ( 117 Meter )

-

Pembangunan Drainase Jalan merdeka TK Pembina Sei Teriak Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu ( 235 Meter )

-


199.750.000

-

Pembangunan Drainase Di Jalan Jelutung Kecamatan

Bab IV - 14


Ujung Batu ( 235 Meter ) -

199.750.000

-

Pembangunan Drainase RT 05 / RW 02 DK II SKP.A Kecamatan Rambah Samo ( 1 Kegiatan )

-

119.000.000

-

Pembangunan Drainase RW 03 Kelurahan Rokan ( 140 Meter )

-

195.500.000

-

Pembangunan Drainase Sei Pogang Kecamatan Rambah ( 230 Meter )

-

127.500.000

-

Pembangunan Parit RT 02 / RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu ( 150 Meter )

-

170.000.000

-

Pembangunan Parit RT 01 / RW 12 Kecamatan Ujung Batu ( 200 Meter )

-

127.500.000

-

Pembangunan Drainase Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara ( 117 Meter )

-

170.000.000

-

Pembangunan Drainase Di Jalan Boncah Koran Kampung Sebayah RT 01 / RW 03 Dusun Darussalam Desa Babussalam Kecamatan Rambah ( 200 Meter )

-

199.750.000

-

Pembangunan Drainase Jalan M.Sa’id Kecamatan Tambusai ( 235 Meter )

-

170.000.000

-

Pembangunan Drainase Di Jalan Koperasi RT 02 / RW 02 Dusun Nogori Desa Babussalam Kecamatan Rambah ( 200 Meter )

-


199.750.000

-

Pembangunan Saluran Drainase Desa Marga Mulya

Bab IV - 15


Kecamatan Rambah Samo ( 235 Meter ) -

199.750.000

-

Pembangunan Drainase Trans Polri Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu ( 235 Meter )

-

199.750.000

-

Pembangunan Drainase Kepayang Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu ( 235 Meter )

-

199.750.000

-

Pembangunan Drainase RW 01 Pasar Kota Tengah Desa Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan ( 235 Meter )

-

79.900.000

-

Pembangunan Drainase Kelurahan Kepenuhan Tengah ( 94 Meter )

-

199.750.000

-

Pembangunan Drainase Jalan Kwini RT 01 / RW 10 Kelurahan Ujung Batu ( 235 Meter )

-

89.250.000

-

Pembangunan Drainase Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba ( 105 Meter )

-

184.450.000

-

Pembangunan Drainase RT 01 / RW 02 Dusun I Desa Muara Jaya ( 217 Meter )

-

194.650.000

-

Pembangunan Drainase RT 01 / RW 01 Dusun III Desa Muara Jaya ( 229 Meter )

-

85.000.000

-

Pembangunan Drainase Di Jalan Lingkungan RT 03 / RW 02 Dusun I Desa Rokan IV Koto Kecamatan Rokan IV Koto ( 100 Meter )

-


159.800.000

-

Pembangunan Drainase Di Desa Tandun ( 225 Meter )

Bab IV - 16


-

199.750.000

-

Pembangunan Drainase Desa Sialang Jaya Kecamatan Rambah ( 188 Meter )

-

198.900.000

-

Pembangunan Drainase Lingkungan RT 01 / RW 03 Dusun Karya Tama Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo ( 234 M )

-

149.600.000

-

Pembangunan Drainase Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu ( 176 Meter )

-

199.750.000

-

Pembangunan Drainase Di Tapung Jaya Kecamatan Tandun L = 1,5 M ( 1 Kegiatan )



Bab IV - 17


4.5.

Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Komponen terkait sanitasi merupakan kegiatan yang menunjang adanya

tiga sektor sanitasi; air limbah domestik, persampahan dan drainase. Rencana program dan kegiatan terkait saniasi di Kabupaten Rokan Hulu Rencana program dan kegiatan tahun 2016 di Kabupaten RokanHulu untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini : Tabel 4.9 Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2016 Rencana Program dan kegiatan Tahun 2016 No

Nama progam/kegiatan

Sat

Vol

Indikasi biaya (Rp x 1000)

Sumber pendanaan/ pembiayaan

SKPD Penanggung jawab

Sumber Dokumen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Pembangunan Saluran Drainase

44,484,605,000.00

APBD

DISTARCIP

DRAFT RKPD

2

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

17,925,000,000.00

APBD

DISTARCIP

DRAFT RKPD

3

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air

9,557,939,100.00

APBD

DISTARCIP

DRAFT RKPD

4

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

81,489,720,800.00

APBD

DISTARCIP

DRAFT RKPD

5

Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan

5,150,000,000

APBD

DISTARCIP

DRAFT RKPD


Pada tahun 2015, kegiatan terkait sanitasi yang sedang berjalan dilaksanakan melalui program pemberdayaan infrastruktur (PPIP), SLBM, PNPM, perencanaan pembangunan jaringan air minum, laporan pengelolaan limbah B3 dan penyediaan sanitasi dasar di beberapa desa di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dengan rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini.


Bab IV - 18


Tabel 4.10 Kegiatan Komponen Sanitasi Yang Sedang Berjalan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Sedang Berjalan tahun 2015

No


Sat

Vol


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Pembangunan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Program PAMSIMAS DesaKasang Padang KecamatanBonai Darussalam

2

Pembangunan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Program PAMSIMAS DesaMuaraDilamKecamatanKunto Darussalam

3

Pembangunan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Program PAMSIMAS Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba

Kegiatan

1

256.250 APBD


4

Pembangunan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Program PAMSIMAS Desa Kepenuhan Sejati Kecamatan Kepenuhan

Kegiatan

1

249.331 APBD

Kecamatan Kepenuhan

KKM

5

Pembangunan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Program PAMSIMAS Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir

Kegiatan

1

300.000 APBD


KKM


Kegiatan

Kegiatan

1

1

Sumber dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

(6)

(7)

(8)

281.280 APBN


KKM

275.280 APBD


KKM

KKM

Bab IV - 19


Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Sedang Berjalan tahun 2015

No


Sat

Vol


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Sumber dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

(6)

(7)

(8) KKM

6

Pembangunan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Program PAMSIMAS Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo

Kegiatan

1

275.000 APBD


7

Pembangunan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Program PAMSIMAS Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan

Kegiatan

1

269.110 APBD

Kecamatan Kepenuhan

KKM

8

Pembangunan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Program PAMSIMAS Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto

Kegiatan

1

250.000 APBD


KKM

9

Pembangunan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Program PAMSIMAS Desa Kepenuhan Sei Mandian Kecamatan Kepenuhan

Kegiatan

1

281.184 APBD

Kecamatan Kepenuhan

KKM

10

Pembangunan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Program PAMSIMAS DesaUlakPatianKecamatanKepenuhan

Kegiatan

1

304.600 APBD

Kecamatan Kepenuhan

KKM



Bab IV - 20


BAB V AREA BERESIKO SANITASI

Hasil kegiatan penetapan area berisiko sanitasi dan hasil analisis posisi pengelolaan sanitasi saat ini dan penyebab risiko utama di masing-masing area berisiko. Suatu daerah disebut berisiko tinggi dalam sanitasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut ; 1.

Tingkat ancaman kesehatan yang tinggi di masa yang akan datang

2.

Infrastruktur sanitasi yang buruk

3.

Perilaku PHBS relatif rendah

4.

Manajemen penanganan sanitasi yang lemah/rendah

5.

Pemahaman masyarakat relatif rendah

Risiko sanitasi adalah terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat.Maksud dilakukannya penilaian area berisiko sanitasi adalah bahwa hasil dari penilaian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu kriteria dalam menentukan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor sanitasi.Sedangkan tujuan dilakukannya penilaian area berisiko sanitasi adalah ditetapkannya area dan subsektor prioritas pengembangan sanitasi berdasarkan tingkat risiko sanitasi, fungsi dan peruntukan ruang dan lahan, kondisi alam, dan kawasan pengembangan khusus.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Memetakan area-area yang memiliki risiko sanitasi melalui serangkaian proses pengumpulan data 2. Mengklasifikasi area berdasarkan tingkat risiko kesehatan lingkungan melalui analisa data 3. Menentukan area berisiko


Bab V - 1


Sedangkan untuk penentuan area risiko sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi 147 Desa dan 6 Kelurahan di 16 Kecamatan yang merupakan wilayah kajian sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu dan dibatasi menjadi 28 Desa dan 2 Kelurahan di 16 Kecamatan untuk studi EHRA di Kabupaten Rokan Hulu Dalam melakukan penilaian area berisiko sanitasi, Pokja Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu melakukan penilaian berdasarkan data primer dan sekunder.Data primer terdiri dari Survey EHRA dan persepsi SKPD, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan olah data yang ada dari SKPD.Hasil akhir dari area berisiko sanitasi merupakan kompilasi dari skoring persepsi SKPD, hasil olah data studi EHRA dan data sekunder, sesuai dengan indikator-indikator yang merupakan hasil kesepakatan Pokja. Penentuan area berisiko dilakukan melalui penilaian dengan metode skoring dan penentuan bobot untuk masing-masing data, dan menggunakan beberapa indikator, antara lain : 1. Kepadatan penduduk; 2. Angka kemiskinan; 3. Pengelolaan limbah; 4. Kepemilikan Jamban; 5. Pengelolaan Sampah; 6. Akses air bersih. Selanjutnya analisa area berisiko didasarkan atas tingkatan

/ skoring,

yakni : 1. Skor 4 : risiko sangat tinggi (merah); 2. Skor 3 : risiko tinggi (kuning); 3. Skor 2 : risiko rendah (biru); dan 4. Skor 1 : risiko sangat rendah (hijau). Hasil pengolahan instrumen profil sanitasi diperoleh area berisiko sanitasi komponen air limbah domestik, area berisiko sanitasi komponen persampahan, dan area berisiko sanitasi komponen drainase. Berikut hasil area berisiko sanitasi komponen air limbah domestik dapat dilihat pada peta dan tabel area berisiko sanitasi air limbah domestik sebagai berikut :


Bab V - 2


Peta 5.1 Peta Area Beresiko Komponen Air Limbah Domestik

Sumber : Hasil Instrumen Profil Sanitasi Tahun 2015


Bab V - 3


Dari peta diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari 16 kecamatan yang menjadi wilayah kajian sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu yang berisiko sanitasi komponen air limbah domestik menurut hasil analisis data EHRA menggunakan Instrumen Profil Sanitasi adalah sebagai berikut : 1. Area Berisiko 3 atau tinggi hampir terdapat di keseluruhan kecamatan diantaranya : -

Kecamatan Ujung Batu terdapat di Desa Sukadamai

-

Kecamatan Kepenuhan terdapat di Desa Kepenuhan Barat, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Desa Kepenuhan Raya.

-

Kecamatan Kunto Darussalam terdapat di Kelurahan Kota Lama, Desa Kota Intan, Desa Muara Dilam, Desa Kota Raya, Desa Kota Baru, Desa Sungai Kuti, Desa Pasir Indah, Desa Pasir Luhur, Desa Bukit Intan Makmur,Desa Bagan Tujuh, Desa Muara Intan, Desa Intan Jaya, Desa Tanah Datar.

-

Kecamatan Rambah Samo terdapat di Desa Rambah Samo, Desa Rambah Samo Barat, Desa Rambah Baru, Desa Rambah Utama, Desa Pasir Makmur, Desa Karya Mulya, Desa Marga Mulya, Desa Langkitin, Desa Masda Makmur, Desa Lubuk Napal, Desa Teluk Aur, Desa Sei Salak, Desa Sei Kuning, Desa Lubuk Bilang.

-

Kecamatan Rambah Hilir terdapat di Desa Rambah Hilir, Desa Rambah Hilir Tengah, Desa Rambah Hilir Timur, Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya, Desa Rambah Muda, Desa Sungai Sitolang, Desa Lubuk Kerapat, Desa Rambah, Desa Serombou Indah, Desa Sungai Dua Indah, Desa Muara Musu.

-

Kecamatan Tambusai Utara terdapat di Desa Tambusai Utara, Desa Mahato, Desa Bangun Jaya, Desa Simpang Harapan, Desa Pagar Mayang, Desa Payung Sekaki, Desa Mekar Jaya, Desa Tanjung Medan, Desa Suka Damai, Desa Rantau Sakti, Desa Mahato Sakti.

-

Kecamatan Bangun Purba terdapat di Desa Pasir Agung, Desa Pasir Intan, Desa Rambah Jaya, Desa Bangun Purba, Desa Bangun Purba Timur Jaya, Desa Bangun Purba Barat, Desa Tangun.


Bab V - 4


-

Kecamatan Tandun terdapat di Desa Tandun, Desa Kumain, Desa Bono Tapung, Desa Dayo, Desa Tapung Jaya, Desa Puo Raya, Desa Sei Kuning, Desa Koto Tandun, Desa Tandun Barat

-

Kecamatan Kabun terdapat di Desa Kabun, Desa Aliantan, Desa Koto Ranah, Desa Boncah Kesuma, Desa Batu Langkah Besar, Desa Giti.

-

Kecamatan Bonai Darussalam terdapat di Desa Teluk Sono, Desa Sontang, Desa Bonai, Desa Rawa Makmur, Desa Pauh, Desa Kasang Padang, Desa Kasang Mungkal.

-

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam terdapat di Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai, Desa Sangkir Indah, Desa Rimba Makmur, Desa Rimba Jaya.

-

Kecamatan Kepenuhan Hulu terdapat di Desa Kepenuhan Hulu, Desa Pekan Tebih, Desa Kepayang, Desa Muara Jaya, Desa Kepenuhan Jaya.

-

Kecamatan Pendalian IV Koto terdapat di Desa Pendalian, Desa Bengkolan Salak, Desa Suligi, Desa Air Panas, Desa Sei Kandis.

2.

Area Berisiko 2 terdapat di beberapa kecamatan kecamatan diantaranya : -

Kecamatan Ujung Batu terdapat di Desa Ngaso, Desa Ujung Batu Timur, Desa Pematang Tebih.

-

Kecamatan Rokan IV Koto terdapat di Kelurahan Rokan, Desa Tanjung Medan, Desa Sikebau Jaya, Desa Lubuk Bendahara, Desa Lubuk Betung, Desa Pemandang, Desa Alahan.

-

Kecamatan Rambah terdapat di Desa Rambah Tengah Barat, Desa Menaming, Desa Pasir Baru, Desa Suka Maju.

3.

Kecamatan Tambusai terdapat di Desa Tambusai Timur. Kecamatan Kepenuhan terdapat di Kelurahan Kepenuhan Tengah, Desa Kepenuhan Hilir.


Kecamatan Ujung Batu terdapat di Kelurahan Ujung Batu.

-

Kecamatan Rokan IV Koto terdapat di Desa Cipang Kanan, Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Lubuk Bendahara Timur, Desa Rokan Koto Ruang, Desa Rokan Timur, Desa Tibawan.


Bab V - 5


-

Kecamatan Rambah terdapat di Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Utara, Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Sialang Jaya, Desa Tanjung Belit, Desa Koto Tinggi, Desa Pematang Berangan, Desa Babussalam, Desa Pasir Maju.

-

Kecamatan Tambusai terdapat di Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tambusai Barat, Desa Batas, Desa Talikumain, DesaRantau Panjang, Desa Sungai Kumango, Desa Batang Kumu, Desa Sialang Rindang.

-

Kecamatan Kepenuhan terdapat di Desa Kepenuhan Timur. Tabel 5.1 Area Berisiko Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik

No

Area Beresiko

1

Resiko 3

2

Resiko 2

3

Resiko 1

Wilayah Prioritas Air Limbah Desa Alahan Desa Pemandang Desa Pasir Baru Desa Pasir Maju Desa Tambusai Timur Desa Pasir Intan Desa Bangun Purba Timur Jaya Desa Kepayang Kelurahan Ujung Batu Desa Sukadamai Desa Ngaso Desa Ujung Batu Timur Desa Pematang Tebih Kelurahan Rokan Desa Cipang kanan Desa Cipang Kiri Hulu Desa Tanjung Medan Desa Lubuk Bendahara Desa Lubuk Bendahara Timur Desa Sikebau Jaya Desa Lubuk Betung Desa Rokan Koto Ruang Desa Rokan Timur Desa Tibawan Kelurahan Pasir Pengaraian Desa Rambah Tengah Utara Desa Rambah Tengah Hilir Desa Rambah Tengah Hulu


Bab V - 6


Desa Rambah Tengah Barat Desa Menaming Desa Sialang Jaya Desa Tanjung Belit Desa Koto Tinggi Desa Pematang Berangan Desa Suka Maju Kelurahan Tambusai Tengah Desa Tambusai Barat Desa Batas Desa Talikumain Desa Rantau Panjang Desa Sungai Kumango Desa Batang Kumu Desa Sialang Rindang Desa Suka Maju Desa Lubuk Soting Desa Tingkok Desa Kepenuhan Hilir Desa Kepenuhan Barat Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Desa Kepenuhan Raya Desa Kepenuhan Timur Kelurahan Kota Lama Desa Kota Intan Desa Muara Dilam Desa Kota Raya Desa Kota Baru Desa Sungai Kuti Desa Pasir Indah Desa Pasir Luhur Desa Bukit Intan Makmur Desa Bagan Tujuh Desa Muara Intan Desa Intan Jaya Desa Tanah Datar Desa Rambah Samo Desa Rambah Samo Barat Desa Rambah Baru Desa Rambah Utama Desa Pasir Makmur Desa Karya Mulya Desa Masda Makmur


Bab V - 7


Desa Lubuk Napal Desa Teluk Aur Desa Sei Salak Desa Sei Kuning Desa Lubuk Bilang Desa Rambah Hilir Tengah Desa Rambah Hilir Timur Desa Pasir Utama Desa Pasir Jaya Desa Rambah Muda Desa Sungai Sitolang Desa Lubuk Kerapat Desa Rambah Desa Serombou Indah Desa Sungai Dua Indah Desa Muara Musu Desa Sejati Desa Mahato Desa Simpang Harapan Desa Pagar Mayang Desa Payung Sekaki Desa Mekar Jaya Desa Tanjung Medan Desa Suka Damai Desa Rantau Sakti Desa Mahato Sakti Desa Pasir Agung Desa Rambah Jaya Desa Bangun Purba Desa Bangun Purba Barat Desa Tangun Desa Tandun Desa Kumain Desa Bono Tapung Desa Dayo Desa Tapung Jaya Desa Puo Raya Desa Sei Kuning Desa Koto Tandun Desa Tandun Barat Desa Kabun Desa Aliantan Desa Koto Ranah


Bab V - 8


Desa Boncah Kesuma Desa Batu Langkah Besar Desa Giti Desa Teluk Sono Desa Sontang Desa Bonai Desa Rawa Makmur Desa Pauh Desa Kasang Padang Desa Kasang Mungkal Desa Kembang Damai Desa Pagaran Tapah Desa Sangkir Indah Desa Rimba Makmur Desa Rimba Jaya Desa Kepenuhan Hulu Desa Pekan Tebih Desa Muara Jaya Desa Kepenuhan Jaya Desa Pendalian Desa Bengkolan Salak Desa Suligi Desa Air Panas Desa Sei Kandis Sumber : Hasil Instrumen Profil Sanitasi Tahun 2015

Dari Tabel diatas menerangkan bahwa di seluruh wilayah kajian sanitasi Kabupaten Rokan Hulu yang berisiko sanitasi komponen air limbah domestik tinggi hampir terdapat di seluruh desa yang ada di kecamatan. Untuk hasil area berisiko sanitasi komponen persampahan dapat dilihat pada tabel dan peta area berisiko sanitasi persampahan sebagai berikut :


Bab V - 9


Peta 5.2 Peta Area Beresiko Komponen Persampahan



Bab V - 10


Dari peta diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari 16 kecamatan yang menjadi wilayah kajian sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu yang berisiko sanitasi komponen persampahan menurut hasil analisis data EHRA menggunakan Instrumen Profil Sanitasi adalah sebagai berikut : 1. Area Berisiko 3 atau tinggi hampir terdapat di keseluruhan kecamatan diantaranya : -

Kecamatan Kepenuhan terdapat di Desa Kepenuhan Barat, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Desa Kepenuhan Raya.

-

Kecamatan Kunto Darussalam terdapat di Kelurahan Kota Lama, Desa Kota Intan, Desa Muara Dilam, Desa Kota Raya, Desa Kota Baru, Desa Sungai Kuti, Desa Pasir Indah, Desa Pasir Luhur, Desa Bukit Intan Makmur, Desa Bagan Tujuh, Desa Muara Intan, Desa Intan Jaya, Desa Tanah Datar.

-

Kecamatan Rambah Samo terdapat di Desa Rambah Samo, Desa Rambah Samo Barat, Desa Rambah Baru, Desa Rambah Utama, Desa Pasir Makmur, Desa Karya Mulya, Desa Marga Mulya, Desa Langkitin, Desa Masda Makmur, Desa Lubuk Napal, Desa Teluk Aur, Desa Sei Salak, Desa Sei Kuning, Desa Lubuk Bilang.

-

Kecamatan Rambah Hilir terdapat di Desa Rambah Hilir, Desa Rambah Hilir Tengah, Desa Rambah Hilir Timur, Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya, Desa Rambah Muda, Desa Sungai Sitolang, Desa Lubuk Kerapat, Desa Rambah, Desa Serombou Indah, Desa Sungai Dua Indah, Desa Muara Musu, Desa Sejati.

-


-

Kecamatan Bangun Purba terdapat di Desa Pasir Agung, Desa Pasir Intan, Desa Rambah Jaya, Desa Bangun Purba, Desa Bangun Purba Timur Jaya, Desa Bangun Purba Barat, Desa Tangun.

-

Kecamatan Tandun terdapat di Desa Tandun, Desa Kumain, Desa Bono Tapung, Desa Dayo, Desa Tapung Jaya, Desa Puo Raya, Desa Sei Kuning, Desa Koto Tandun, Desa Tandun Barat

-



Bab V - 11


-


-

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam terdapat di Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai, Desa Sangkir Indah, Desa Rimba Makmur, Desa Rimba Jaya.

-

Kecamatan Kepenuhan Hulu terdapat di Desa Kepenuhan Hulu, Desa Pekan Tebih, Desa Kepayang, Desa Muara Jaya, Desa Kepenuhan Jaya.

-

Kecamatan Pendalian IV Koto terdapat di Desa Pendalian, Desa Bengkolan Salak, Desa Suligi, Desa Air Panas, Desa Sei Kandis.

2. Area Berisiko 2 terdapat di beberapa kecamatan kecamatan diantaranya : -

Kecamatan Rambah terdapat di Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Barat, Desa Menaming, Desa Sialang Jaya, Desa Tanjung Belit, Desa Koto Tinggi, Desa Suka Maju.

-

Kecamatan Tambusai terdapat di Desa Tambusai Timur, Desa Batas, Desa Rantau Panjang.

-

Kecamatan Kepenuhan terdapat di Kelurahan Kepenuhan Tengah, Desa Kepenuhan Hilir.

3. Area Berisiko 1 terdapat di beberapa kecamatan kecamatan diantaranya : -

Kecamatan Ujung Batu terdapat di Kelurahan Ujung Batu, Desa Sukadamai, Desa Ngaso, Desa Ujung Batu Timur, Desa Pematang Tebih.

-

Kecamatan Rokan IV Koto terdapat di Kelurahan Rokan, Desa Cipang Kanan, Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Lubuk Bendahara Timur, Desa Tanjung Medan, Desa Lubuk Bendahara, Desa Sikebau Jaya, Desa Rokan Koto Ruang, Desa Rokan Timur, Desa Lubuk Betung, Desa Pemandang, Desa Alahan, Desa Tibawan.

-

Kecamatan Rambah terdapat di Desa Rambah Tengah Utara, Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Pasir Baru, Desa Pematang Berangan, Desa Babussalam, Desa Pasir Maju.

-

Kecamatan Tambusai terdapat di Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tambusai Barat, Desa Talikumain, Desa Sungai Kumango, Desa Batang Kumu, Desa Sialang Rindang.

-

Kecamatan Kepenuhan terdapat di Desa Kepenuhan Timur.


Bab V - 12


Tabel 5.2 Area Berisiko Sanitasi Komponen Persampahan No

Area Beresiko

1

Resiko 3

Wilayah Prioritas Air Limbah Desa Kepenuhan Barat Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Desa Kepenuhan Raya Kelurahan Kota Lama Desa Kota Intan Desa Muara Dilam Desa Kota Raya Desa Kota Baru Desa Sungai Kuti Desa Pasir Indah Desa Pasir Luhur Desa Bukit Intan Makmur Desa Bagan Tujuh Desa Muara Intan Desa Intan Jaya Desa Tanah Datar Desa Rambah Samo Desa Rambah Samo Barat Desa Rambah Baru Desa Rambah Utama Desa Pasir Makmur Desa Karya Mulya Desa Marga Mulya Desa Langkitin Desa Masda Makmur Desa Lubuk Napal Desa Teluk Aur Desa Sei Salak Desa Sei Kuning Desa Lubuk Bilang Desa Rambah Hilir Desa Rambah Hilir Tengah Desa Rambah Hilir Timur Desa Pasir Utama Desa Pasir Jaya Desa Rambah Muda Desa Sungai Sitolang Desa Lubuk Kerapat Desa Rambah


Bab V - 13


Desa Serambau Indah Desa Sungai Dua Indah Desa Muara Musu Desa Sejati Desa Tambusai Utara Desa Mahato Desa Bangun Jaya Desa Simpang Harapan Desa Pagar Mayang Desa Payung Sekaki Desa Mekar Jaya Desa Tanjung Medan Desa Suka Damai Desa Rantau Sakti Desa Mahato Sakti Desa Pasir Agung Desa Pasir Intan Desa Rambah Jaya Desa Bangun Purba Desa Bangun Purba Timur Jaya Desa Bangun Purba Barat Desa Tangun Desa Tandun Desa Kumain Desa Bono Tapung Desa Dayo Desa Tapung Jaya Desa Puo Raya Desa Sei Kuning Desa Koto Tandun Desa Tandun Barat Desa Kabun Desa Aliantan Desa Koto Ranah Desa Boncah Kesuma Desa Batu langkah Besar Desa Giti Desa Teluk Sono Desa Sontang Desa Bonai Desa Rawa Makmur Desa Pauh Desa Kasang Padang


Bab V - 14


2

Resiko 2

3

Resiko 1

Desa Kasang Mungkal Desa Pagaran Tapah Desa Kembang Damai Desa Sangkir Indah Desa Rimba Makmur Desa Rimba Jaya Desa Kepenuhan Hulu Desa Pekan Tebih Desa Kepayang Desa Muara Jaya Desa Kepenuhan Jaya Desa Pendalian Desa Bengkolan Salak Desa Suligi Desa Air Panas Desa Sei Kandis Kelurahan Pasir Pengaraian Desa Rambah Tengah Barat Desa Menaming Desa Sialang Jaya Desa Tanjung Belit Desa Koto Tinggi Desa Suka Maju Desa Tambusai Timur Desa Batas Desa Rantau Panjang Kelurahan Kepenuhan Tengah Desa Kepenuhan Hilir Kelurahan Ujung Batu Desa Sukadamai Desa Ngaso Desa Ujung Batu Timur Desa Pematang Tebih Kelurahan Rokan Desa Cipang Kanan Desa Cipang Kiri Hilir Desa Cipang Kiri Hulu Desa Lubuk Bendahara Timur Desa Tanjung Medan Desa Lubuk Bendahara Desa Sikebau Jaya Desa Rokan Koto Ruang


Bab V - 15


Desa Rokan Timur Desa Lubuk Betung Desa Pemandang Desa Alahan Desa Tibawan Desa Rambah Tengah Utara Desa Rambah Tengah Hilir Desa Rambah Tengah Hulu Desa Pasir Baru Desa Pematang Berangan Desa Babussalam Desa Pasir Maju Kelurahan Tambusai Tengah Desa Tambusai Barat Desa Talikumain Desa Sungai Kumango Desa Batang Kumu Desa Sialang Rindang Desa Kepenuhan Timur Sumber : Hasil Instrumen Profil Sanitasi Tahun 2015

Dari Tabel diatas menerangkan bahwa di seluruh wilayah kajian sanitasi Kabupaten Rokan Hulu yang berisiko sanitasi komponen persampahan sangat tinggi terdapat di beberapa Desa di hamper seluruh Kecamatan.

Untuk hasil area berisiko sanitasi komponen drainase perkotaan dapat dilihat pada tabel dan peta area berisiko sanitasi drainase perkotaan sebagai berikut :


Bab V - 16


Peta 5.3. Peta Area Berisiko Sanitasi Komponen Drainase Perkotaan



Bab V - 17


Dari peta yang terdapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari 16 kecamatan yang menjadi wilayah kajian sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu yang berisiko sanitasi komponen drainase perkotaan menurut hasil analisis data EHRA menggunakan Instrumen Profil Sanitasi adalah sebagai berikut : 1.

Area Berisiko 4 terdapat di 2 kecamatan diantaranya : -

2.

3.

Kecamatan Tambusai terdapat di Desa Tambusai Timur.

-

Kecamatan Tambusai Utara terdapat di Desa Tambusai Utara

-

Kecamatan Rokan IV Koto terdapat di Desa Tanjung Medan dan Desa Pemandang.

Area Berisiko 2 terdapat di beberapa kecamatan diantaranya :

-

Kecamatan Rambah terdapat di Desa Koto Tinggi.

-

Kecamatan Rambah Samo terdapat di Desa Langkitin dan Desa Teluk Aur.

-

Kecamatan Bangun Purba terdapat di Desa Bangun Purba Timur Jaya, Desa Bangun

-

Kecamatan Kepenuhan terdapat di Desa Ulak Patian dan Desa Rantau Binuang Sakti.

-

Kecamatan Rambah Hilir terdapat di Desa Muara Musu.

Purba Barat dan Desa Tangun.


Kecamatan Ujung Batu terdapat di Kelurahan Ujung Batu, Desa Sukadamai, Desa

-

Kecamatan Rokan IV Koto terdapat di Kelurahan Rokan, Desa Cipang Kanan, Desa

Ngaso, Desa Ujung Batu Timur, Desa Pematang Tebih.

Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Lubuk Bendahara Timur, Desa Lubuk Bendahara, Desa Sikebau Jaya, Desa Rokan Koto Ruang, Desa Rokan Timur, Desa Lubuk Betung, Desa Alahan, Desa Tibawan.

-

Kecamatan Rambah terdapat di Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Utara, Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Rambah Tengah Barat, Desa Menaming, Desa Pasir Baru, Desa Sialang Jaya, Desa Tanjung Belit, Desa Suka Maju, Desa Pematang Berangan, Desa Babussalam, Desa Pasir Maju.

-

Kecamatan Tambusai terdapat di Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tambusai Barat, Desa Tambusai Timur, Desa Batas, Desa Talikumain, Desa Rantau Panjang, Desa


Bab V - 18


Sungai Kumango, Desa Batang Kumu, Desa Sialang Rindang, Desa Suka Maju, Desa Lubuk Soting, Desa Tingkok. -

Kecamatan Kepenuhan terdapat di Kelurahan Kepenuhan tengah, Desa Kepenuhan Barat, Desa Kepenuhan Hilir, Desa Kepenuhan Timur, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Desa Kepenuhan Raya, Desa Kepenuhan Baru, Desa Kepenuhan Barat Mulya, Desa Kepenuhan Sejati, Desa Kepenuhan Makmur, Desa Sei Mandian.

-

Kecamatan Kunto Darussalam terdapat di Kelurahan Kota Lama, Desa Kota Intan, Desa Muara Dilam, Desa Kota Raya, Desa Kota Baru, Desa Sungai Kuti, Desa Pasir Indah, Desa Pasir Luhur, Desa Bukit Intan Makmur, Desa Bagan Tujuh, Desa Muara Intan, Desa Intan Jaya, Desa Tanah Datar.

-

Kecamatan Rambah Samo terdapat di Desa Rambah Samo, Desa Rambah Samo Barat, Desa Rambah Baru, Desa Rambah Utama, Desa Pasir Makmur, Desa Karya Mulya, Desa Marga Mulya, Desa Masda Makmur, Desa Lubuk Napal, Desa Sei Salak, Desa Sei Kuning, Desa Lubuk Bilang.

-

Kecamatan Rambah Hilir terdapat di Desa Rambah Hilir, Desa Rambah Hilir Tengah, Desa Rambah Hilir Timur, Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya, Desa Rambah Muda, Desa Sungai Sitolang, Desa Lubuk Kerapat, Desa Rambah, Desa Serombou Indah, Desa Sungai Dua Indah, Desa Sejati.

-


-

Kecamatan Bangun Purba terdapat di Desa Pasir Agung, Desa Pasir Intan, Desa

-

Kecamatan Tandun terdapat di Desa Tandun, Desa Kumain, Desa Bono Tapung,

Rambah Jaya, Desa Bangun Purba.

Desa Dayo, Desa Tapung Jaya, Desa Puo Raya, Desa Sei Kuning, Desa Koto Tandun, Desa Tandun Barat

-



Bab V - 19


-


-

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam terdapat di Desa Pagaran Tapah, Desa

-

Kecamatan Kepenuhan Hulu terdapat di Desa Kepenuhan Hulu, Desa Pekan Tebih,

-

Kecamatan Pendalian IV Koto terdapat di Desa Pendalian, Desa Bengkolan Salak,

Kembang Damai, Desa Sangkir Indah, Desa Rimba Makmur, Desa Rimba Jaya.

Desa Kepayang, Desa Muara Jaya, Desa Kepenuhan Jaya.

Desa Suligi, Desa Air Panas, Desa Sei Kandis. Tabel 5.3. Area Berisiko Sanitasi Komponen Drainase Perkotaan

No

Area Beresiko

1

Resiko 3


Wilayah Prioritas Drainase Perkotaan Desa Kepenuhan Barat Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Desa Kepenuhan Raya Kelurahan Kota Lama Desa Kota Intan Desa Muara Dilam Desa Kota Raya Desa Kota Baru Desa Sungai Kuti Desa Pasir Indah Desa Pasir Luhur Desa Bukit Intan Makmur Desa Bagan Tujuh Desa Muara Intan Desa Intan Jaya Desa Tanah Datar Desa Rambah Samo Desa Rambah Samo Barat Desa Rambah Baru Desa Rambah Utama Desa Pasir Makmur Desa Karya Mulya

Bab V - 20


Desa Marga Mulya Desa Langkitin Desa Masda Makmur Desa Lubuk Napal Desa Teluk Aur Desa Sei Salak Desa Sei Kuning Desa Lubuk Bilang Desa Rambah Hilir Desa Rambah Hilir Tengah Desa Rambah Hilir Timur Desa Pasir Utama Desa Pasir Jaya Desa Rambah Muda Desa Sungai Sitolang Desa Lubuk Kerapat Desa Rambah Desa Serambau Indah Desa Sungai Dua Indah Desa Muara Musu Desa Sejati Desa Tambusai Utara Desa Mahato Desa Bangun Jaya Desa Simpang Harapan Desa Pagar Mayang Desa Payung Sekaki Desa Mekar Jaya Desa Tanjung Medan Desa Suka Damai Desa Rantau Sakti Desa Mahato Sakti Desa Pasir Agung Desa Pasir Intan Desa Rambah Jaya Desa Bangun Purba Desa Bangun Purba Timur Jaya Desa Bangun Purba Barat Desa Tangun


Bab V - 21


2

Resiko 2


Desa Tandun Desa Kumain Desa Bono Tapung Desa Dayo Desa Tapung Jaya Desa Puo Raya Desa Sei Kuning Desa Koto Tandun Desa Tandun Barat Desa Kabun Desa Aliantan Desa Koto Ranah Desa Boncah Kesuma Desa Batu langkah Besar Desa Giti Desa Teluk Sono Desa Sontang Desa Bonai Desa Rawa Makmur Desa Pauh Desa Kasang Padang Desa Kasang Mungkal Desa Pagaran Tapah Desa Kembang Damai Desa Sangkir Indah Desa Rimba Makmur Desa Rimba Jaya Desa Kepenuhan Hulu Desa Pekan Tebih Desa Kepayang Desa Muara Jaya Desa Kepenuhan Jaya Desa Pendalian Desa Bengkolan Salak Desa Suligi Desa Air Panas Desa Sei Kandis Kelurahan Pasir Pengaraian Desa Rambah Tengah Barat

Bab V - 22


3

Resiko 1


Desa Menaming Desa Sialang Jaya Desa Tanjung Belit Desa Koto Tinggi Desa Suka Maju Desa Tambusai Timur Desa Batas Desa Rantau Panjang Kelurahan Kepenuhan Tengah Desa Kepenuhan Hilir Kelurahan Ujung Batu Desa Sukadamai Desa Ngaso Desa Ujung Batu Timur Desa Pematang Tebih Kelurahan Rokan Desa Cipang Kanan Desa Cipang Kiri Hilir Desa Cipang Kiri Hulu Desa Lubuk Bendahara Timur Desa Tanjung Medan Desa Lubuk Bendahara Desa Sikebau Jaya Desa Rokan Koto Ruang Desa Rokan Timur Desa Lubuk Betung Desa Pemandang Desa Alahan Desa Tibawan Desa Rambah Tengah Utara Desa Rambah Tengah Hilir Desa Rambah Tengah Hulu Desa Pasir Baru Desa Pematang Berangan Desa Babussalam Desa Pasir Maju Kelurahan Tambusai Tengah

Bab V - 23


Desa Tambusai Barat Desa Talikumain Desa Sungai Kumango Desa Batang Kumu Desa Sialang Rindang Desa Kepenuhan Timur Sumber : Hasil Instrumen Profil Sanitasi Tahun 2015

Dari Tabel diatas menerangkan bahwa di seluruh wilayah kajian sanitasi Kabupaten Rokan Hulu yang kondisi berisiko sanitasi komponen drainase perkotaan tidak ada yang beresiko tinggi, rata – rata kondisi sanitasi memiliki resiko rendah.


Bab V - 24

Pokja AMPL Kabupaten Rokan Hulu KATA PENGANTAR

Recommend Documents