PEMERINTAH KABUPATEN ROKAW HULU PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 3
TAHUN 2010
TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,
(
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)berupa Laporan Keuangan Daerahyang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
jss
dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
V
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2008.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-undang
Nomor
15 Tahun
2004
Tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4038);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2008; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2008.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU dan BUPATI ROKAN HULU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
ROKAN
HULU
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA
DAERAH
(APBD)
KABUPATEN
ROKAN
HULU
TAHUN
ANGGARAN 2008.
Pasal 1
(1)
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan Daerah memuat: a.
Laporan Realisasi Anggaran
b.
Neraca Daerah
c. Laporan Aliran Kas d. Catatan Atas Laporan Keuangan
(2)
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dilampiri dengan Laporan Kinerja;
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: J0^\
(1)
Pendapatan
Rp. 891,425,278,741.85
(2)
Belanja
Rp. 827,590.750.742.00
Surplus/ Defisit (3)
Rp.
63,834,527,999.85
Rp.
73,249,969,091.00
Pembiayaan a.
Penerimaan
Rp. 73,766,646,995.80
b.
Pengeluaran
Rp.
516,677,904.80
Pembiayaan Netto Pasal 3
Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut (1)
Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 53,662,846,807.85 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
Rp. 837,762,431,934.00
b.
Realisasi
Rp.
891,425.278.741.85
Selisih (Kurang)
Rp.
53,662,846,807.85
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 111,242,876,472,72 dengan rincian sebagai berikut:
a.
Anggaran Belanja setelah perubahan
Rp. 938,833,627,214.72
b.
Realisasi
Rp. 827.590.750,742.00
Selisih Lebih
Rp. 111,242,876,472.72
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (37,236,667,280.87) dengan rincian sebagai berkut:
a.
Surplus/ (defisit) setelah perubahan
Rp.
(101,071,195,280.72)
b.
Realisasi
Rp.
63,834,527,999.85
Selisih (kurang)
Rp.
(37,236,667,280.87)
(4) Selisih
anggaran
dengan
realisasi
penerimaan
pembiayaan
sejumlah
Rp 27,709,893,980.20
a.
Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah
Rp.
101,476,540,976.00
Realisasi
Rp.
73,766,646,995.80
Selisih lebih
Rp.
27,709,893,980.20
perubahan b.
(5)
Selisih
anggaran
dengan
realisasi
pengeluaran
pembiayaan
sejumlah
Rp. 51,667,790.48
a.
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah
Rp.
568,345,695.28
Realisasi
Rp.
516.677.904.80
Selisih lebih
Rp.
51,667,790.48
Perubahan
b.
(6)
Selisih
anggaran
dengan
realisasi
pembiayaan
Netto
sejumlah
Rp. 27,658,226,189.72
a. b.
Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan Realisasi
Rp. RlL
100,908,195,280.72 (73.249.969.091.00)
Selisih lebih
Rp.
27,658,226,189.72
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2008 sebagai berikut:
a.
Jumlah Asset
Rp. 1,613,795,411,607.95
b.
Jumlah Kewajiban
Rp.
c.
Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 1,612,940,869,079.47
854,542,528.48
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2008 sebagai berikut: a.
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Rp.
b.
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non
Rp. (279,042,288,516.00)
342,876,816,515.85
Keuangan
c.
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
Rp.
4,463,696,158.20
d.
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
Rp.
11,491,765,254.19
e.
Saldo Awal Tahun 2008
Rp.
54,814,718,418.86
f.
Saldo Akhir Tahun 2008
Rp.
134,604,707,831.10
Pasal 6
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d per 31 Desember
Tahun 2008 memuat informasi baik sacara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal I tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. Lampiran I Lampiran 1.1
: Laporan realisasi anggaran
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Lampiran 1.2
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Lampiran 1.3
: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
Lampiran 1.4
: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Lampiran 1.5
: Daftar piutang daerah
Lampiran 1.6
: Daftar penyertaan modal (Investasi daerah).
Lampiran 1.7
: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
Lampiran 1.8
: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya.
Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan. Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. b.
Lampiran II
: Neraca.
c.
Lampiran III
: Laporan arus kas
d.
Lampiran IV
: Catatan atas laporan keuangan.
Pasal 8
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal I ayat (2) terdiri dari Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
Pasal 9
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Ditetapkan di Pasir Pengaraian Pada tanggal ZA Maret 2010 BUPATI ROKAN HULU,
H.AC H MAD ijll^S
Diundangkan di Pasir Pengaraian PadaTangeal ZS Maret 2010 SEKRETAfflS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,
/L-~ Dr/.H. MEW AH IDIN
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19571231198712 1 007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010 NOMOR 2
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN III LA
NOMOR TANGGAL
2>
Tahun 2010
: 2q
Maret 2010
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN untuk tahun anggaran yang bcrakhir 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008
Tahun Anggaran 2008 NO
1 R A I A N
%
Tahun Anggaran 2007
R : A
Realisasi
(All
Anggaran
Realisasi
PENDAPATAN
A.
I
II
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 Pendapatan Pajak Daerah 2 Pendapatan Retribusi
3.: .1 3.: 2
5.170.000.000,00 9.451.510.000,00
3 Pendapatan dari Bagian Laba BUMD
3.2.3
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah
3.2.4
4.700.000.000,00 8.478.000.000,00
3.174.357.022,43
61.40
8.831.269.311,00 2.177.655.591,00
93,44 46,33
3.616 063.967,00
8.658.289.738,00
102,13 82,17
1 1 823 362 517.45
22.599.453.448,45
2.6% 234 249.00 4.463.792 715,00
27.799.510.000,00
22.841.571.662,43
116,953.091.039,00 396.713.013.584,00 201.064.732.000,00 39.927.000.000,00 754.657.836.623,00
113,985.060.056,00 437.152.507.847.00 201.064.732.000,00
97.46
123.055.799.684,00
1 10.19
310 532 -1-19 897.00
100.00
198.648 672 230.00
59.962.477.548,00
150,18
33.527 441 000,00
107,62
665.764.362.811.00
90,00
0.00
90,00
0.00
PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMPUS - DANA PERIMBANGAN
1 Dana Bagi Hasil Pajak
3.2.5 a
2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 3 Pendapatan Dana Alokasi Umum
3.2.3 b
3.2 6
4 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Jumlah Transfer Pempus - Dana Perimbangan
3.2.7
812.164.777.451,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Penyesuaian (Dana Pcnycimbang Murni)
3.2 8
22.360.320.000,00 22.3611.320.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat
20.124.288.000,00 20.124.288.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
3.2.9
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi
Jumlah Pendapatan Transfer III
21.550.586.711,00
24.900.463.028,42
115.54
25.831 991 039.35
21.550.586.711,00
24.900.463.028,42
115,54
25.831.991.039.35
798.568.743.334,00
857.189.528.479,42
107.34
691.596.353.850.35
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAM
1 Pendapatan Hibah 2 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah 3 Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah
3.2.10
TOTAL PENDAPATAN
7.500.000.000,00
7.500.000.000,00
100.00
0 00
3.894.178.600,00 0,00 11.394.178.600,00
3.894.178.600.00
0.00
0,00
100,00 0,00
11.394.178.600,00
100,00
0,00
837.762.131.934,00
891.425.278.741,85
106,41
714.195.807.298.80
0.00
BELANJA
B. I
BELANJA OPERAS!
1 2 3 4 5 6
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Pegavvai Barang Subsidi Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja Operasi II
356.796.263.421,00
85,66
352,182 091 883.00
124.541.181 255.00
1 16 776 267 096.00
0,00
0.00
87,93 0,00
0,00 68.700.780.293,06 0,00
0,00
0.00
0.00
66.443.394.550.00
96.71
26 203 808 000 00
0,00
0,00
37.817 245.188.00
547.780.839.226,00
87,39
532.979.412.167.00
626.8-17.767.792,06
0.00
BELANJA MODAL
1 2 3 4 5 6
III
3.2.11
416.518.182.402,00 141.628.805.097,00
Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal
3 528.822.709,00 30.813.291.964,00
2.922.609.485.00
82,82
15.478.544.950,00
29.452.983.027.00
95.59
43 382 524 778.00
118.457.627.778,00 156.410.369.771,66
102.568.985.162.00
86,59
72 591 27S 373.00
142.589.504.942.00
91,16
176 2^4 310490.00
1.875.747.200,00 0,00
1.508.205.900,00
80,41
17 616 208.381.00
0.00
0,00
1.015.000 000.00
89,70
326.337.863.972,00
3.2 12
311.085.859.422,66
3.2.13
900.000.000,00
279.042.288.516,00
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Tcrduga Jumlah Belanja Tak terduga TOTAL BELANJA
900.000.000,00
767.623.000,00
85,29 85,29
472.779.855,00
938.833.627.214,72
827.590.750.742,00
88,15
859.790.055.994,00
767.623.000.00
472 779 855.00
IV TRANSFER
1 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 2 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota 3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota TOTAL TRANSFER C.
SURPLUS/DEFISIT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0 00
0.00
0,00
0,00
0,00
(101.071.195.280,72)
63.834.527.999,85
(63,16)
(145.594.248.695,20)
