SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PINJAMAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka menyediakan infrastruktur ekonomi kepada masyarakat melalui APBD Tahun. 2012-2018 dialokasikan pembiayaannya untuk percepatan pembangunan Pasar Induk Nanga Bulik yang sumbernya berasal dari pinjaman daerah;
b.
bahwa untuk merealisasikan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya jaminan kewajiban pengembalian pinjaman beserta bunga pinjaman yang dipersyaratkan melalui peraturan daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang pinjaman daerah.
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Mengingat
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 61 seri A). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.
PINJAMAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Menteri Keuangan adalah menteri keuangan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. 7. 8.
9.
10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17.
18. 19.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau. Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau yang mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lamandau. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Perjanjian Pinjaman Daerah adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pusat Investasi Pinjaman (PIP) dan Pemerintah Daerah mengenai Pinjaman Daerah. Bunga pinjaman adalah kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari pinjaman tersebut. Biaya Provisi adalah biaya ikat janji. Tanggal jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian Pinjaman Daerah dimana pemberi pinjaman/kreditur berhak menuntut pelunasan hak yang terkait dengan Pinjaman Daerah. Tanggal jatuh tempo tersebut dapat meliputi tanggal jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran bunga. Penerimaan pembayaran kembali meliputi cicilan pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya. Rekening adalah yang dibuka oleh Pemerintah Daerah Pada Bank yang telah ditunjuk. Rencana penarikan pinjaman berisi informasi mengenai rencana penarikan tahunan selama masa penarikan pinjaman. Ketentuan dan persyaratan perjanjian pinjaman meliputi pengaturan mengenai tingkat bunga, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, serta ketentuan dan persyaratan lainnya dalam Pinjaman Daerah ini. Mata uang yang digunakan adalah mata uang Rupiah. Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak dimana waktu pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran.
BAB II TUJUAN PINJAMAN DAERAH Pasal 2 Tujuan pinjaman daerah adalah untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan Pasar Induk Nanga Bulik Kabupaten Lamandau. BAB III WAKTU DAN CARA PELAKSANAAN Pasal 3 (1) Proyek dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yaitu mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.
(2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pelelangan umum menggunakan LPSE. (3) Kontrak pekerjaan dilaksanakan sistem Kontrak tahun jamak.
BAB IV SUMBER DANA, BESARAN DANA DAN JENIS PINJAMAN Pasal 4 (1) Pinjaman Daerah bersumber dari Pemerintah diberikan melalui Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2) Plafon pinjaman daerah sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). (3) Jenis pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pinjaman jangka panjang. BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN Pasal 5 (1) Jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun, yakni tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. (2) Suku Bunga Pinjaman sebesar 7,75% per tahun, dengan total diakhir masa pinjaman sebesar Rp. 11.141.000.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh satu juta rupiah). (3) Biaya Provisi sebesar 1,50% dari plafon pinjaman yaitu sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). BAB VI WAKTU DAN PROSEDUR PENCAIRAN Pasal 6 Pencairan dana pinjaman dilakukan dalam satu tahapan yaitu pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Pasal 7 (1) Dana ditransfer langsung dari Rekening Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Dana sebagaimana dimaksud ayat (1), langsung dibukukan dalam rekening Umum Kas Daerah. BAB VII PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN Pasal 8 Pembayaran kembali yang dilakukan pemerintah daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1) Penyetoran atau pemindah bukuan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening induk dana investasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sejumlah nilai kewajiban pengembalian pokok
2)
3)
4)
5)
pinjaman sesuai skema pengembalian pinjaman dan diterima di rekening induk dana investasi pada setiap tanggal jatuh tempo; Penyetoran atau pemindah bukuan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening induk dana investasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sejumlah nilai kewajiban bunga sesuai terminasi pembayaran dan diterima di rekening pendapatan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada setiap tanggal jatuh tempo; Penyetoran atau pemindah bukuan rekening dari rekening kas umum daerah ke rekening induk dana investasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sejumlah nilai biaya komitmen/provisi sesuai terminasi/ pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sanksi dan/atau denda ketelambatan (apabila ada) dan diterima direkening PIP; Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dan bunga harus dilaksanakan tanpa menunggu surat tagihan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP); Pembayaran kembali pokok pinjaman yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada PIP adalah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Pasal 9
Kewajiban pembayaran kembali dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 angka 4 dan angka 5 dengan asumsi pelaksanaan pembayaran Cicilan berlangsung dalam 5 (lima) tahap pembayaran bunga pinjaman dan 4 (empat) Tahapan untuk pengembalian pokok pinjaman daerah serta pembayaran biaya provisi dibayarkan pada tahun pertama tahun anggaran 2013. Pasal 10 Pengalokasian penganggaran pembayaran/pengembalian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8, dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dengan perincian sebagai berikut: a. Pada APBD Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp. 4.625.000.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran tahap I, dengan rincian pembayaran bunga pinjaman daerah sebesar Rp. 3.875.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan provisi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); b. Pada APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 15.770.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pokok pinjaman daerah beserta bunga pinjaman daerah tahap II dengan rincian pembayaran pokok pinjaman daerah sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima
ratus juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp. 3.270.000.000,(tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah); c. Pada APBD Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 14.801.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus satu juta rupiah) sebagai pembayaran pinjaman daerah tahap III, dengan rincian pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp.2.301.000.000,- (dua milyar tiga ratus satu juta rupiah); d. Pada APBD Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp. 13.832.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) Sebagai pembayaran pinjaman daerah tahap IV, dengan rincian pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000.000,(dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp.1.332.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan e. Pada APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 12.863.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah) Sebagai pembayaran pinjaman daerah Tahap V dengan rincian pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000.000,(dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp.363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah); BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PINJAMAN Pasal 11 Realisasi kewajiban pembayaran Pinjaman tercantum dalam APBD dan/atau laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan. Pasal 12 Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah dari Pemerintah dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pasal 13 Kewajiban pembayaran berupa cicilan pokok, bunga dan kewajiban lainnnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri.
BAB IX PUBLIKASI PINJAMAN DAERAH Pasal 14 (1) Sebelum diberikannya pinjaman daerah, Pemerintah Daerah melakukan Publikasi melalui Exspos tentang pembangunan Pasar Induk Nanga Bulik. (2) Exspos sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Bupati kepada Tim PIP dalam rangka memberikan gambaran secara umum tentang pembangunan pasar induk Nanga Bulik.
(3) Setelah dilaksanakannya exspos sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan studi kelayakan, serta menyiapkan bahan dan data yang dibutuhkan oleh Tim PIP melalui Dinas Perindagkop dan UMKM. (4) Tim PIP melakukan kajian dan analisis data serta hasil studi kelayakan tersebut dengan turun langsung kelapangan ke tempat lokasi dimana Pasar Induk tersebut dibangun. (5) Hasil kajian dan analisis yang dilakukan oleh Tim PIP di exspos kembali oleh Tim PIP kepada Dewan direksi PIP, untuk menetukan apakah pinjaman tersebut layak atau tidak diberikan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada Tanggal 28 Januari 2013 BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 20 Pebruari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR 104 SERI A Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ELLY YOSSEPH,SH NIP. 10760131 200312 1 006
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG
PINJAMAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
I. PENJELASAN UMUM. Pinjaman daerah dilaksanakan untuk membiayai pembangunan pasar induk Nanga Bulik. Hingga saat ini pasar induk Nanga Bulik belum terbentuk di Kabupaten Lamandau sedangkan kebutuhan penyediaan pasar sudah sangat diperlukan masyarakat, ini dapat dilihat dari banyaknya minat para pedagang untuk berjualan tetapi tidak memiliki prasarana pasar sehingga menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat yang berakibat pada meningkatnya harga/inflasi. Hambatan pembangunan pasar Kabupaten Lamandau diakibatkan tidak tersedianya dana yang cukup, untuk mengatasi kendala dana tersebut diperlukan pinjaman daerah. Maksud dan tujuan pinjaman daerah adalah untuk menyediakan fasilitas pasar, dengan tersedianya pasar bisa mengendalikan harga/inflasi yang bisa menggerakan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan pembangunan pasar induk Nanga Bulik sebagaimana maksud tersebut diatas tentunya memerlukan dana yang sangat besar sehingga perlu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, Tahun 2014 Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 melalui pinjaman daerah Kabupaten Lamandau . Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tujuan Pinjaman Daerah, Jumlah dan Sumber Pinjaman Daerah, Penempatan Pinjaman Daerah, Penggunaan dan Pelaksanaan Pinjaman Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR 90 SERI A
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ELLY YOSSEPH,SH NIP. 10760131 200312 1 006
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG
PINJAMAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2013 I. PENJELASAN UMUM. Pinjaman daerah dilaksanakan untuk membiayai pembangunan pasar induk Nanga Bulik. Hingga saat ini pasar induk Nanga Bulik belum terbentuk di Kabupaten Lamandau sedangkan kebutuhan penyediaan pasar sudah sangat diperlukan masyarakat, ini dapat dilihat dari banyaknya minat para pedagang untuk berjualan tetapi tidak memiliki prasarana pasar sehingga menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat yang berakibat pada meningkatnya harga/inflasi. Hambatan pembangunan pasar Kabupaten Lamandau diakibatkan tidak tersedianya dana yang cukup, untuk mengatasi kendala dana tersebut diperlukan pinjaman daerah. Maksud dan tujuan pinjaman daerah adalah untuk menyediakan fasilitas pasar, dengan tersedianya pasar bisa mengendalikan harga/inflasi yang bisa menggerakan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan pembangunan pasar induk Nanga Bulik sebagaimana maksud tersebut diatas tentunya memerlukan dana yang sangat besar sehingga perlu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, Tahun 2014 Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 melalui pinjaman daerah Kabupaten Lamandau . Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tujuan Pinjaman Daerah, Jumlah dan Sumber Pinjaman Daerah, Penempatan Pinjaman Daerah, Penggunaan dan Pelaksanaan Pinjaman Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR SERI A
